harapanrakyat.com,- Musim kemarau datang, para petani di Tasikmalaya membuat kincir air raksasa berukuran 5 meter di pinggir Sungai Citanduy. Kincir tersebut berfungsi untuk mengairi sawah di Kampung Sukasirna, Desa Manggung Sari, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Kincir air yang berdiri seperti roda robot raksasa ini tampak kokoh berdiri di atas Sungai Citanduy. Menurut petani, pemasangan kincir air pada musim kemarau itu sudah dilakukan secara turun temurun sejak tahun 1960.

Bahan kincir air raksasa ini cukup sederhana hanya terbuat dari bambu dan paralon, plastik. Meski sederhana, namun mampu mengairi 3 hektar sawah milik warga. Posisi Sungai Citanduy lebih rendah dari sawah, sehingga para petani memasang kincir air lebih tinggi dari sawah.

“Ini pasang kincir air sudah turun temurun dari dulu kalau musim kemarau datang. Warga bikinnya gotong royong,” Kata Ncep, Seorang Petani Rajapolah Tasikmalaya, Rabu (27/9/2023).

Baca Juga: Situ Gede Tasikmalaya Surut, Rumput Hijau Tumbuh Subur

Menurut Ncep, kincir air tersebut mengairi sawah 3 hektar. Cara kerjanya, kincir air raksasa itu berputar, airnya masuk bambu hingga naik ke atas, kemudian diangkut oleh kayu yang sudah dimodifikasi berbentuk kotak panjang. Lalu masuk ke bambu di sambung ke paralon sehingga langsung otomatis mengairi sawah.

“Biasanya pasang 9 kincir air, tapi sekarang hanya 4 kincir air saja yang kami operasikan. Satu kincir air merogoh kocek Rp 1 juta, uangnya kita patungan dari para pemilik sawah, sedangkan untuk membuat kincirnya secara gotong royong,” pungkasnya. (Apip/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Seorang aktivis mahasiswa dari HMI yang melakukan aksi demonstrasi di Pemkot Tasikmalaya Selasa (26/9/23) kemarin mengalami patah kaki. 

Korban yang bernama Dion mengalami patah kaki saat massa aksi saling dorong dan terjatuh hingga terinjak oleh petugas dan temannya sendiri. 

Sebelumnya, para mahasiswa menyoroti kinerja PJ Walikota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah soal kemiskinan dan sampah. 

Amin, korlap aksi menjelaskan, pihaknya mengklaim saat aksi sudah berusaha kooperatif dengan personel keamanan yang menjaga para demonstran. 

“Kita hanya meminta agar hasil kajian kami berada di meja Pj Walikota,” terangnya, Rabu (27/9/23). 

Namun, lanjutnya, saat itu Polisi dan Satpol PP meminta waktu 10 menit untuk melakukan koordinasi. Sayangnya, kata Amin, hasilnya hanya 5 orang yang boleh masuk. 

Menanggapi hal tersebut, massa aksi tidak sepakat lantaran kajian tersebut merupakan hasil bersama, bukan 5 orang. 

Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya para mahasiswa pun mencoba masuk ke dalam dan saling dorong. 

“Langkah kooperatif sudah kita lakukan, namun aparat dan Pemkot tidak gayung bersambut. Maka terjadilah saling dorong dan Dion terjatuh dan terinjak,” paparnya.

Amin menambahkan, sebelum jatuh, Dion saat itu sedang berorasi, sedangkan yang lainnya saling dorong untuk masuk ke dalam kantor.

Namun, lantaran sedang keos, massa aksi yang di tengah, termasuk Dion, terjatuh ke belakang hingga terinjak oleh personel keamanan dan massa yang ada. 

“Sebelumnya ada teman saya namanya sidik ia juga terkena hantaman, sampai sesak, mukanya pun langsung terlihat pucat, karena melihat Dion terjatuh yang sekarang kakinya patah. Waktu kemarin akhirnya sudah tidak kondusif,” pungkasnya.

Satpol PP Sebut di Luar Dugaan

Sementara itu, Kabid Trantib Satpol PP Kota Tasikmalaya Budi Hermawan menyebut peristiwa tersebut pada dasarnya semua itu di luar dugaan.

“Kami dari Satpol PP yang ikut dalam pengamanan aksi pasca kejadian tersebut, langsung menjenguk korban yang terjadi insiden pada aksi.  Namun kondisi pada saat menjenguk korban masih mendapatkan penanganan medis pada saat itu,” singkatnya.

Sementara Paur Subbag Humas Polres Tasikmalaya Kota Ipda Jajang Kurniawan mengaku akan mengecek lagi soal tersebut.

“Kita akan kroscek,” singkatnya. (Apip/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Garut, Jawa Barat, akhirnya mengeluarkan putusan atas sengketa konsumen vs PDAM Tirta Intan Garut, Selasa (27/9/2023).

BPSK mengabulkan permohonan pengadu (konsumen) terhadap gugatan teradu yaitu perusahaan plat merah PDAM Tirta Intan Garut. 

Majelis BPSK mengabulkan 4 tuntutan pengadu dari 8 tuntutan. Namun, tuntutan kerugian immateriil Rp 2 Miliar yang digugat pengadu tak dikabulkan majelis.

Usai sudah putusan sengketa antara salah seorang konsumen vs PDAM Tirta Intan Garut. Perusahaan plat merah milik Pemerintah Kabupaten Garut itu dinyatakan harus menjalani 4 putusan majelis BPSK.

Putusan BPSK yang pertama sesuai petitum yang dikeluarkan pengadu, yaitu mengadili menerima dan mengabulkan pengaduan dari pengadu untuk sebagian.

Sementara yang kedua, menyatakan bahwa pengadu adalah konsumen yang beritikad baik, dan telah mengalami kerugian.

Baca Juga: PDAM Garut Digugat Konsumen Ratusan Juta, Kenapa?

Ketiga, menghukum teradu selaku pelaku usaha untuk meningkatkan layanan pengelolaan pendistribusian air minum sesuai acuan Undang-Undang Cipta Kerja. Keempat, menolak dan selebihnya.

“Yang pertama mengadili menerima dan mengabulkan pengaduan dari pengadu untuk sebagian. Kedua, menyatakan bahwa pengadu adalah konsumen yang beritikad baik, dan telah mengalami kerugian. Tiga, menghukum teradu selaku pelaku usaha untuk meningkatkan layanan pengelolaan pendistribusian air minum sesuai acuan Undang-Undang Cipta Kerja. Keempat menolak dan selebihnya,” kata Ketua Majelis BPSK, Asep Permana, Rabu (27/9/2023) saat membacakan putusan sengketa di ruang sidang BPSK Garut.

Meski tak dihadiri oleh salah satu dari anggota majelis BPSK, putusan tetap dibacakan di hadapan kuasa hukum konsumen, dan pihak PDAM Tirta Intan Garut.

Alasan Putusan Sengketa Konsumen vs PDAM Garut Hanya Kabulkan 4 Tuntutan

Ketua majelis BPSK dan anggota Majelis mengatakan, tak mengabulkan seluruh tuntutan konsumen. Hal itu berdasarkan hasil fakta persidangan sengketa konsumen. 

Salah satunya terkait tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp 2 miliar, yang dituntutkan oleh konsumen kepada PDAM, tak disertakan bukti, sehingga majelis tak mengabulkannya.

“Atas pertimbangan dari pasal 2, dari A sampai J, karena yang dilaporkan dari pihak penggugat (konsumen, red) atau pengadu tidak terpenuhi dalam poin untuk menentukan kerugian. BPSK tak menangani materiil, tetapi immateril. Kalo terpenuhi unsur pasal immateril dengan bukti kerugian sesuai bukti nyata. Misal ada kerusakan habis berapa, nah pengadu tak melampirkan itu,” kata Asep Permana dan Andri Rahmandani, Ketua dan anggota Majelis BPSK.

Baca Juga: Konsumen Gugat PDAM Garut Didampingi 46 Advokat di Sidang Sengketa BPSK

Sementara pihak PDAM mengaku akan membahas terlebih dahulu dengan direksi atas langkah ke depannya. Dalam sengketa Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PDAM harus menjalankan putusan majelis.

“Terkait menerima atau tidak, sementara kita terima terlebih dahulu, apakah nanti ada keberatan atau tidak kami bawa dulu ke direksi,” kata Ita Juwita, Humas PDAM Garut.

PDAM Tirta Intan Garut, sebelumnya diketahui digugat oleh salah seorang pelanggan bernama Jajang. Konsumen itu merasa layanan yang dilakukan PDAM unit Tarogong, membatasi jam operasional air, dari pukul 20.00-05.00 WIB. Sehingga air pada siang hari tak kunjung mengalir. 

Atas ketidaknyamanan itulah, Jajang melakukan gugatan arbitrase ke BPSK, dengan acuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena pelanggan selalu membayar tagihan air tepat waktu.

Kuasa hukum Jajang mengklaim, pihaknya akan melakukan evaluasi apakah melayangkan keberatan atau tidak atas 4 tuntutan yang tidak dikabul BPSK.

“Ada 4 tuntutan yang dikabulkan dari 8 tuntutan. Ada perasaan keberatan, saya juga harus berkonsultasi dulu dengan klien. Karena tadi sesuai petunjuk majelis, apabila keberatan bisa melakukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri. Dengan batasan waktu 14 hari,” kata Sam Yosef, kuasa hukum konsumen. (Pikpik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Warga Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijeungjing apresiasi respon cepat dari Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan juga BPBD Kabupaten Ciamis dalam menindaklanjuti laporan dari warga terkait adanya kebakaran lahan yang terjadi di Rest Area Situs Ciungwanara Karangkamulyan.

Kepala Desa Karangkamulyan, Uus Uswandi mengatakan, sebelumnya ada warga yang melapor bahwa adanya api yang membakar lahan di sekitar rest area obyek wisata Karangkamulyan.

Karena ditakutkan merembet ke obyek lain dan permukiman, warga pun berjibaku memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Namun, karena adanya angin dan kondisi lahan yang kering, kemudian warga berinisiatif memanggil petugas Damkar Ciamis.

“Kejadiannya itu pada pukul 13.30 WIB, karena kondisi lahannya kering kemudian anginnya juga besar, jadi kami khawatir api akan terus membesar. Kami pun langsung menghubungi BPBD dan Damkar Ciamis untuk meminta bantuan memadamkan api,” katanya, Rabu (27/9/2023).

Baca Juga: Gudang Barang Bekas di Pamarican Ciamis Terbakar, Damkar Kewalahan Jinakkan Api

Menurutnya, setelah dihubungi, 10 menit kemudian petugas damkar Kabupaten Ciamis tiba di lokasi. Petugas pun langsung melakukan pemadaman terhadap obyek yang terbakar yaitu lahan kering.

Atas nama warga, Kepala Desa Karangkamulyan tersebut memberikan apresiasi terhadap Damkar Ciamis yang gerak cepat.

“Alhamdulilah, sekarang sudah padam berkat respon cepat tanggap dari Damkar Ciamis, 10 menit tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman,” tuturnya.

Uus menjelaskan, untuk dugaan sementara penyebab kebakaran lahan tersebut diduga dari puntung rokok.

“Hari ini kita beruntung, karena petugas damkar Ciamis sangat sigap dan cepat tanggap. Kalau telat kemungkinan api akan membesar dan merembet ke obyek lainnya, mengingat adanya angin yang besar,” jelasnya.

Uus mengimbau masyarakat agar tidak membakar apapun dengan sembarangan saat musim kemarau saat ini. Hal itu karena nantinya bisa menyebabkan potensi kebakaran baik itu rumah, lahan dan juga hutan.

“Jangan bakar baik sampah atau apapun dengan sembarangan. Karena saat ini musim kemarau jadi ditakutkan terjadi kebakaran seperti yang terjadi hari ini,” pungkasnya. (Feri/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Kemenkumham Jabar menggelar rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Kabupaten Majalengka, Rabu (27/9/2023), di Fieris Hotel, Majalengka.

Dalam rakor tersebut, R. Andika Dwi Prasetya, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, didampingi Nur Raisha Pujiastuti, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Cirebon, dan Yayan Indriana, Kepala Divisi Keimigrasian.

Rapat koordinasi ini merupakan upaya Kemenkumham Jawa Barat untuk terus berbenah guna menyatukan visi dan misi, dalam menegakkan kedaulatan RI bersama APH (Aparat Penegak Hukum) lainnya dan masyarakat.

Cara untuk menyatukan hal itu salah satunya dengan intens melakukan koordinasi bersama pihak terkait, agar satu sama lain punya tujuan yang sama.

Rakor Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Majalengka ini diikuti oleh Kabid. Kewaspadaan Dini Badan Kesbangpol Majalengka, Ka-UPT Ciayumajakuning.

Kemudian, Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Majalengka, Kabid. Trantibum Masyarakat Satpol PP, Kasat Intelkam Polres Majalengka, Kasi Intelijen Kejari Majalengka.

Selain itu, Pasi Intel Dim Kodim 0617/Majalengka, Kasi. Intel Korem 063/SGJ, Pasi Intel Lapangan Udara Sugiri Sukani Majalengka, dan sejumlah APH terkait lainnya.

Baca Juga: Awal Mula Tragedi Penusukan dan Pembunuhan di Kota Banjar yang Diduga oleh WNA Amerika

Sinergitas dan Kolaborasi Tim Pengawasan Orang Asing

Rakor tersebut menjadi wadah komunikasi antar anggota Tim PORA Kabupaten Majalengka, untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam pengawasan keberadaan maupun kegiatan WNA (Warga Negara Asing).

Hal itu sebagai upaya deteksi dini sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang orang asing lakukan.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya, mengatakan, terbentuknya Tim Pengawasan Orang Asing berdasarkan amanat UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011.

Secara teknis pelaksanaannya termuat dalam Permenkumham RI Nomor 50 Tahun 2016, yang mana Kadiv Keimigrasian bertindak selaku koordinator tingkat provinsi. Serta Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten/Kota.

Ia menjelaskan, untuk menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat di daerah masing-masing merupakan kewajiban Bersama.

Karena itulah, fungsi koordinasi dan sinergitas antar anggota harus berjalan efektif. Sesuai kewenangannya masing-masing, anggota tim menyelesaikan persoalan-persoalan teknis terkait pelanggaran aturan yang WNA lakukan.

“Majalengka kedepannya sangat berpotensi banyak alur keluar masuk dan aktivitas orang asing. Apalagi dengan adanya bandara Kertajati yang mulai beroperasi,” ujar Andika.

Menurutnya, hal tersebut harus menjadi atensi untuk jajaran KANIM Cirebon, khususnya anggota Tim PORA Majalengka dalam melaksanakan pengawasan. Jika perlu hingga tingkat kelurahan dan langsung ke masyarakat.

“Jadikan Tim Pengawasan Orang Asing sebagai wadah instansi pemerintah untuk bersinergi. Agar semua program yang sudah pimpinan canangkan bisa terlaksana dengan baik. Hal ini terkait pengawasan orang asing yang ada di wilayah NKRI, khususnya di Majalengka,” pungkas Andika. (Eva/R3/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyambut potensi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Pernyataan tersebut muncul setelah Cak Imin memberikan tanggapannya terhadap Partai Solidaritas Indonesia, yang saat ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep, putra dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Cak Imin menyatakan bahwa KPP dengan senang hati akan menyambut PSI jika mereka memutuskan untuk bergabung. “Kita welcome semuanya,” imbuhnya.

Dalam konteks ini, keputusan resmi pengangkatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum (Ketum) PSI telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk Muhaimin. Dia mencatat bahwa adanya kemungkinan keterlibatan Presiden Jokowi dalam penunjukan Kaesang menjadi Ketum PSI memerlukan kewaspadaan dari partai-partai yang ada.

Namun, Kaesang sendiri merespons dengan tenang terhadap komentar tersebut. Dia menegaskan bahwa tidak ada yang perlu diwaspadai dari dirinya dan PSI. Kaesang juga mengingatkan bahwa PSI telah berpartisipasi dalam Pemilu 2019 dan hanya memperoleh 1,89 persen suara. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan terhadap PSI.

Baca juga: PKS Resmi Pilih Cak Imin Jadi Cawapres Pendamping Anies di Pilpres 2024

Cak Imin, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyatakan saat ini belum dapat dipastikan apakah PSI akan bergabung dalam Koalisi Perubahan. Terutama setelah mendengar bahwa PSI telah mendukung Prabowo Subianto.

Sebagai informasi tambahan, perwakilan elite PSI telah tampil dalam beberapa acara yang dihadiri oleh pimpinan partai di Koalisi Indonesia Maju. Termasuk kunjungan ke kediaman Prabowo di Hambalang dan Rapimnas Partai Demokrat.

Cak Imin mengakhiri pernyataannya dengan menyambut baik masuknya Kaesang ke dunia politik melalui PSI. Selanjutnya, Cak Imin berharap bahwa kehadiran Kaesang di PSI akan memberikan warna baru dalam politik nasional.

Masuknya Kaesang Pangarep ke dunia politik dengan jabatan Ketua Umum PSI dipandang sebagai peristiwa yang akan memengaruhi dinamika politik nasional. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengirimkan pesan kuat bahwa dia memiliki ambisi untuk membangun suatu dinasti politik yang kuat.

Hal ini disampaikan oleh Faizal Assegaf, seorang kritikus politik terkemuka, dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Rabu (27/9/2023).

Menurut Faizal Assegaf, dinasti politik ini tampaknya sengaja dibangun oleh Presiden RI ke 7 untuk memperoleh kekuatan politik besar. Kekuatan yang setara dengan tokoh-tokoh besar dalam politik Indonesia. Termasuk, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Kehormatan Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Salah satu langkah penting dalam rangkaian rencana dinasti politik ini adalah penunjukan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut Faizal Assegaf, langkah ini mengandung banyak pesan yang ingin disampaikan oleh Jokowi kepada rakyat Indonesia.

Faizal Assegaf menyatakan bahwa penunjukan Kaesang sebagai ketua PSI adalah sebuah pesan kepada rakyat Indonesia untuk tidak lagi percaya kepada PDIP, partai yang selama ini menjadi basis politik Jokowi. Langkah ini, menurut Faizal, akan mempengaruhi pendukung Jokowi untuk meninggalkan PDIP, mengurangi dukungan terhadap partai tersebut, dan mungkin mengalihkan dukungan mereka ke PSI.

Baca juga: Kaesang Gabung PSI, Sinyal Kuat Jokowi Dukung Prabowo?

Dinasti Politik Jokowi, Mampu Besarkan PSI Anaknya Jadi Ketua Umum

Lebih lanjut, Faizal menjelaskan bahwa kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Jokowi dapat membantu membesarkan PSI. Hal ini juga dianggap sebagai pesan ancaman kepada Megawati Soekarnoputri bahwa Kaesang dapat digunakan untuk mengambil alih suara PDIP. Terutama, di basis-basis strategis seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Namun, yang paling mencolok dalam langkah ini adalah pesan yang dianggap paling menakutkan oleh Faizal Assegaf, yaitu bahwa Kaesang Pangarep melegitimasi kepentingan Jokowi. Hal ini seolah-olah Jokowi mengatakan kepada pendukungnya untuk membesarkan PSI dan menghancurkan PDIP, menciptakan situasi yang menegangkan dalam politik Indonesia.

Dengan langkah-langkah ini, Joko Widodo telah memulai perjalanan dalam membangun dinasti politiknya sendiri. Dengan Kaesang Pangarep sebagai salah satu pion penting dalam rencana tersebut.

Sementara nasib PDIP dan partai-partai politik lainnya tetap menjadi tanda tanya besar. Dinasti politik Jokowi akan terus menjadi topik hangat dalam perbincangan politik di Indonesia. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Elektabilitas Anies Baswedan, salah satu Bakal Calon Presiden dalam Pilpres 2024, mengalami lonjakan yang signifikan. Fakta menarik ini diungkapkan oleh Juru Bicara Bidang Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian.

Dalam konteks ini, Pipin menjelaskan, survei independen yang dilakukan oleh lembaga Utting Research, Australia. Intinya, hasil survei telah memberikan gambaran menarik terkait popularitas Anies Baswedan di mata masyarakat Indonesia.

“Pada Juni 2023, Utting Research melakukan survei dengan melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi Indonesia. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa elektabilitas Anies mengalami peningkatan yang luar biasa. Dari sebelumnya hanya berkisar belasan persen. Kini, elektabilitasnya telah mencapai angka 27 persen,” ujar Pipin, Selasa (26/9/2023).

Namun, lonjakan elektabilitas Anies tidak berhenti di situ. Pipin Sopian juga menyoroti momentum penting dalam perjalanan politiknya.

“Pada tanggal 2 September 2023, Anies Baswedan bersama Gus Imin secara resmi mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Hal ini langsung mengguncang panggung politik dan mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Dalam beberapa pekan saja, elektabilitasnya berhasil melonjak di atas angka 30 persen,” jelas Pipin.

Baca juga: Capres Anies Baswedan Tegaskan Bukan Antitesa Capres Lain

Tren Positif Elektabilitas Anies Baswedan

Selain itu, hasil survei dari Indo Riset yang dilakukan pada periode 11-18 September 2023 juga mengkonfirmasi tren positif elektabilitas Anies. Terutama di beberapa wilayah penting seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, elektabilitasnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Tidak hanya itu, Politika Research & Consulting (PRC) juga mengukur elektabilitas Anies Baswedan dalam survei mereka pada tanggal 8-12 September 2023. Hasilnya memperlihatkan bahwa elektabilitas Anies di Jawa Timur naik dengan sangat signifikan hanya dalam waktu satu pekan setelah deklarasi. Angka elektabilitasnya melonjak sekitar 30,71 persen.

Dengan peningkatan elektabilitas yang pesat ini, Anies menjadi salah satu kandidat yang patut diperhitungkan dalam Pilpres 2024. Meskipun perjalanan politiknya masih panjang, namun popularitasnya yang terus meningkat menunjukkan bahwa elektabilitas Anies Baswedan semakin menggema di seluruh penjuru Indonesia. Hal ini menjadikan Pilpres 2024 sebagai ajang yang sangat menarik untuk dinantikan. (R8/HR Online/Editor Jujang)