harapanrakyat.com,- Ratusan warga dan 10 tokoh pimpinan pondok pesantren di Garut, Jawa Barat, Jumat (13/10/2023), menggelar istigasah sekaligus doa bersama, agar Gibran Rakabuming Raka bisa maju menjadi calon wakil Presiden (Cawapres) pada pemilu 2024 nanti.

Selain mendapat dukungan dari warga Garut, Gibran yang merupakan putra Presiden Jokowi Widodo itu mendapat dukungan para ulama Garut.

Deklarasi dan istigasah tersebut, berlangsung di pondok pesantren Najahaan, yang berada di Kecamatan Bayongbong Garut.

Kordinator Balad Gibran Garut, Aden Aang, saat berorasi di hadapan ratusan masyarakat mengatakan, bahwa istigasah ini selain mendukung Gibran maju jadi Cawapres, juga untuk menghadapi pemilu 2024 yang damai dan riang gembira.

Baca Juga: Pengamat Sebut, Gibran Kemungkinan Tak Akan Pamitan ke PDIP Jika Jadi Cawapres Prabowo

Menurutnya, tidak seperti pemilu 2019, yang gara-gara beda pilihan antar tetangga sampai tak saling sapa.

“Gara-gara beda pilihan, orang meninggal tak dibantu pemakamannya. Jadi istigasah ini agar pemilu lalu tak terulang di pemilu 2024,” katanya Jumat (13/10/2023).

Lanjutnya menjelaskan, bahwa istigasah ini merupakan dorongan doa terhadap pemuda terbaik Indonesia, yang dianggap mampu menjadi sosok Cawapres.

Ia pun berharap, agar keputusan Mahkamah Konstitusi tidak membatasi usia cawapres, sehingga Gibran bisa maju menjadi sosok Cawapres.

“Kang Gibran merupakan sosok pemuda terbaik di Indonesia saat ini,” ucapnya.

Sosok nama Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat Wali Kota Surakarta, terus mencuat hingga dukungannya terus mengalir agar menjadi Cawapres. (Pikpik/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com – Dalam waktu dekat, pemerintah berencana memberikan grasi massal untuk pengguna narkoba. Meski demikian, untuk pemberian grasi massal ini memerlukan pembahasan di rapat kabinet terlebih dahulu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, terkait hal tersebut pihaknya akan terus berkoordinasi dengan beberapa lembaga terkait.

Sebagai informasi, grasi merupakan ampunan yang diberikan kepala negara kepada terpidana. Grasi ini merupakan salah satu hak prerogatif presiden.

Baca Juga : Jadi Tersangka KPK, Berikut Harta Kekayaan SYL

“Tentunya pemberian grasi massal kepada pengguna narkoba ini perlu kami mendiskusikannya terlebih dahulu. Termasuk juga dengan Mahkamah Agung. Itu yang sedang kami rancang sekarang,” ungkapnya, kemarin.

Mahmud mengungkapkan, pemberian grasi massal ini sebenarnya bukan yang pertama kali di Indonesia. Sebab, kata Mahfud, pemerintah juga pernah melakukan hal serupa saat pandemi Covid-19 lalu.

Mahfud pun berharap, kebijakan pemberian grasi massal bagi para pengguna narkoba tersebut akan dapat terlaksana dalam waktu dekat.

“Untuk rencana pemberian grasi massalnya itu kami usahakan sebelum 2024 berakhir sudah bisa terealisasikan. Tapi ini sekarang baru pada tingkat Menkopolhukam dengan para menteri. Nanti sesudah semuanya siap akan kami sampaikan kepada presiden untuk keputusan sidang kabinet tentu saja,” tutur Mahfud.

Selain Grasi Massal, Pemerintah Cari Alternatif Lain

Sementara itu, Mahmud juga mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sedang berupaya mencari alternatif sejumlah kebijakan bagi para pengguna, pengedar, hingga bandar narkoba. Menurutnya, saat ini pengguna narkoba yang menyebabkan lembaga pemasyarakatan (lapas) sangat padat.

Baca Juga : Jurnalisme Konstruktif, Mengatasi Krisis Kepercayaan Terhadap Media

“Kemudian untuk pengedar, bandar, dan sebagainya, nanti akan ada tindakan-tindakan tertentu yang sekarang sedang dirancang oleh Polri, oleh Kepala BNN,” ujar Mahfud.

Selain kebijakan, pemerintah juga sedang mempersiapkan sejumlah infrastruktur pendukung. Salah satunya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sedang membangun penjara atau lapas dengan sistem keamanan tinggi.

“Yang nanti presiden juga insyaallah akan meninjau, peresmiannya di Nusa Kambangan. Kita upayakan dalam waktu dekat ini, pemberian grasi massal untuk pengguna narkoba terealisasi,” ucap Mahfud. (Revi/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Sebanyak 50 desa di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mendapatkan alokasi tambahan dana desa (DD) tahun 2023 dari pemerintah pusat.

Setiap desa nantinya akan mendapatkan nominal masing-masing Rp 139.642.000, yang sumbernya dari APBN tahun 2023.

Hal itu diungkapkan Bupati Ciamis Dr. H. Herdiat Sunarya, saat memberikan arahan kepada kades yang mendapatkan tambahan DD, di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis, Selasa (10/10/2023).

Pada kesempatan itu, Herdiat juga menyampaikan ucapan selamat, kepada 50 desa yang mendapatkan alokasi tambahan dana desa.

Ia menjelaskan, bahwa jumlah sangat besar tersebut, merupakan penghargaan kepada kepala desa yang berkinerja baik. Mulai dari sisi perencanaan, realisasi hingga pelaporan.

“Pemerintah pusat memandang 50 desa ini dengan sangat baik. Jadi tingkatkan dan pertahankan terus,” jelasnya.

Baca Juga: Pemkab Ciamis Raih Penghargaan Insentif Fiskal dari Menteri Keuangan RI

Selain itu, Bupati Ciamis juga mengungkapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan provinsi, yang telah memberikan perhatian kepada Pemkab Ciamis.

Sebab menurutnya, jika tidak ada perhatian tersebut, maka Pemerintah Ciamis tidak akan berjalan sepenuhnya. “Ya mengingat terbatasnya pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis,’ ujarnya.

Herdiat pun mengingatkan kepada kades yang menerima alokasi tambahan dana desa tahun 2023, untuk mengelola anggaran tersebut dengan baik, dan jangan terjadi korupsi.

Selain itu, Bupati Ciamis juga mengingatkan, bahwa korupsi tidak hanya dilakukan atas kehendak sendirian. Namun, kepala desa yang membantu orang lain untuk korupsi, sudah pasti terbawa.

“Sebab, atas dasar jabatan dan kewenangan ibu dan bapak sebagai kepala desa. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keselamatan dan kesuksesan. Sukses dalam perencanaan, perealisasian, dan dalam pelaporan,” harapnya. (Fahmi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Asep Dedi Herdiana mengatakan, bahwa semua tahapan proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus melalui tahapan dan jadwal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari.

“Dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah serta DPRD perlu hati-hati. Yang terpenting adalah proses. Seluruh tahapan harus dilalui sesuai aturan perundang-undangan, sebab apabila ada yang terlewat maka bakal menjadi persoalan hukum,” katanya kepada harapanrakyat.com, Jumat (13/10/2023).

Lanjutnya menjelaskan, bahwa yang menjadi dasar Perubahan APBD adalah laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD atau KUA.

“Hal itu bisa berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah dan lainnya,” jelasnya menambahkan.

Baca Juga: BPKD Ciamis Jelaskan Arti, Isi dan Proses Penyusunan KUA PPAS

Bisa juga karena keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta adanya keadaan darurat dan luar biasa atau keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya, harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

“Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, selanjutnya diformulasikan ke dalam perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD,” jelasnya.

Kepala BPKD Ciamis mengatakan, bahwa penyusunan perubahan APBD merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah.

“Tujuannya agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara yang efektif, akuntabel dan transparan,” katanya.

Tahapan dan Waktu Penyusunan Perubahan APBD

Ia menuturkan, perubahan APBD ini sebagai respon dan adaptasi terhadap dinamika, serta kebutuhan terkini dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“Khususnya kebutuhan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti urusan pemerintahan wajib dan kepegawaian serta program dan kegiatan prioritas dari Kepala Daerah yang disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi,” tutur Asep Dedi.

Lebih lanjut Asep Dedi menjelaskan, bahwa penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD harus berpedoman pada perubahan RKPD, KUA dan PPAS.

Selanjutnya, pihaknya menyampaikan kepada DPRD, untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.

“Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, pengambilan keputusan persetujuan bersama paling lambat 3 bulan, sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir yaitu bulan September,” jelasnya.

Baca Juga: Pemkab Ciamis Kucurkan Dana Hibah Pilkada 2024 ke Bawaslu, Ini Besarannya

Jika Raperda Perubahan APBD yang dibahas telah disetujui bersama, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Evaluasi dimaksud dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda perubahan APBD, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS dan RPJMD.

“Evaluasi Gubernur dilaksanakan selama 15 hari kerja. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut ditetapkan dengan keputusan Gubernur,” terangnya.

Selanjutnya, kepala daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui Banggar akan melakukan penyempurnaan hasil evaluasi gubernur paling lama 7 hari.

Setelah itu, ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD, untuk dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD.

Sementara untuk saat ini, Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023, ada pada tahapan evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat.

“Apabila melihat tahapan dan jadwal penyusunan sesuai Permendagri 77 Tahun 2020, maka Perubahan APBD diperkirakan akan ditetapkan paling lambat minggu ke 4 bulan Oktober 2023,” pungkasnya. (Fahmi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, melaksanakan simbolis penyerahan bantuan alat mesin pertanian hand sprayer untuk mendukung pengembangan pertanian padi ramah lingkungan yang bersumber dari APBD Ciamis tahun 2023, Kamis (12/10/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Ciamis, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ciamis, Kepala Bidang Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala UPTD PPKP Se-kab Ciamis, Koordinator Penyuluh Se-Kab Ciamis, dan Kelompok Tani penerima bantuan alsintan hand sprayer sebanyak 200 orang.

Baca juga: Dinas Pertanian Ciamis Beri Pelatihan Manajemen Agribisnis Tembakau kepada Petani Ratawangi

Pada kesempatan itu, Wabup Ciamis Yana D Putra mengatakan, daya dukung lingkungan terhadap potensi produksi padi sangat berpengaruh. Namun saat ini, akibat rusaknya lingkungan pengolahan pertanian menjadi cukup sulit.

“Akibat kerusakan lingkungan tanah sangat sulit diolah, kemudian adanya bencana alam kekeringan maupun banjir. Serta timbulnya ledakan hama, merupakan kendala yang sulit dihadapi akibat kesalahan pengelolaan agroekosistem dalam pelaksanaan usahatani,” ungkap Yana.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Slamet Budi Wibowo menambahkan, ketergantungan petani terhadap pestisida dan pupuk anorganik bersubsidi menjadi salah satu permasalahan. Dengan terbatasnya pupuk tersebut, menjadi sangat berpengaruh terhadap produksi padi.

Untuk mengatasi hal tersebut, sebagai keberlanjutan program Kementerian Pertanian RI yaitu Budidaya Padi Ramah Lingkungan (BPRL) pada tahun 2022 seluas 920 hektar dan sudah dirasakan hasilnya oleh para petani.

Maka pemerintah kabupaten ciamis  melalui APBD TA 2023 melaksanakan Pengembangan Pertanian Padi Ramah Lingkungan (BPRL), dengan komponen benih padi untuk luasan 4.000 hektar  dan pupuk organik cair untuk luasan 6.666,67 hektar yang tersebar di 27 kecamatan.

Tujuan Pemberian Bantuan Alat Mesin Pertanian

Dalam upaya mendukung kelancaran proses budidaya padi ramah lingkungan tersebut, perlu adanya fasilitas alat penyemprotan terutama untuk aplikasi pupuk organik cair dan pestisida nabati.

“Untuk itu, pemerintah Kabupaten Ciamis juga menyalurkan bantuan alsintan berupa hand sprayer kepada kelompok tani penerima program kegiatan budidaya padi ramah lingkungan sebanyak 200 unit. Mudah-mudahan dengan bantuan alat ini, petani lebih mudah dalam mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) maupun mengaplikasikan pupuk organik cair,” pungkas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Slamet Budi Wibowo. (Fahmi/R8/HR Online/Editor Jujang)

Hotel Bumi Kitri, yang terletak di Jalan Cikutra Kota Bandung, merupakan pilihan akomodasi tepat untuk berbagai jenis pengunjung. Jika Anda berencana untuk menjelajahi Kota Bandung dengan segala keindahannya, maka pertimbangkan hotel ini sebagai tempat menginap.

Terletak di komplek Kwarda (Kwartir Daerah) Pramuka Provinsi Jabar, hotel ini siap memulai fase baru dengan revitalisasi pada bangunan, manajemen, dan menu masakannya. Daud Ahmad, salah satu penggagas revitalisasi Hotel Bumi Kitri, berbagi cerita tentang sejarah hotel ini.

“Seiring berjalannya waktu, melewati pandemi COVID-19, tingkat kunjungan hotel ini menurun. Oleh karena itu, kami memulai langkah-langkah revitalisasi dengan harapan bisa mencapai tujuan awal kami,” jelas Daud dalam acara peluncuran pasca-revitalisasi Hotel Bumi Kitri Jabar dilansir dari Kapol.id-jaringan suara.com, 9 September 2023 lalu.

Baca Juga: Tirtagangga Hot Spring Resort Garut, Punya Kamar Sauna yang Cocok untuk Relaksasi

Semangat Baru Hotel Bumi Kitri Bandung

Daud berharap bahwa hotel ini akan kembali menjadi pusat perhatian dan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi gerakan pramuka. Dia juga menekankan bahwa hotel ini bukan hanya untuk pramuka, tetapi juga untuk masyarakat umum.

“Pada dasarnya, ini adalah hotel umum, namun ada tarif khusus bagi Kwarda atau anggota pramuka. Selain itu, kami juga memiliki sejumlah kamar tertentu bagi tamu umum. Jadi, target utamanya adalah masyarakat umum,” tambahnya.

Daud juga menekankan pentingnya pemasaran yang kuat dalam persaingan bisnis hotel yang ketat di Bandung.

Dia mengharapkan Badan Pengelola Aset dan Usaha (BPAU) yang dipimpin oleh Bu Veni dan Kang Deden dapat memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk membantu pertumbuhan hotel ini.

Baca Juga: Tips Memilih Hotel untuk Bisnis, Tidur Nyenyak saat Tugas di Luar Kota

Kuliner Khas Bandung di Warung Jambore

Salah satu ciri khas Hotel Bumi Kitri Bandung adalah tempat makannya yaitu Warung Jambore. Di sini, tamu dapat menikmati hidangan khas pramuka dengan harga yang ramah di kantong.

Menu makanan mencakup Nasi Goreng ala Pramuka yang lezat dan hidangan penutup Colenak akan memanjakan tamu.

Selain itu, hotel ini juga menyediakan hidangan khas Soto Bandung, yang seringkali sulit ditemukan oleh wisatawan yang datang ke Bandung.

Tamu dari luar kota yang mencari cita rasa otentik Soto Bandung dapat dengan mudah menikmatinya di sini dengan harga yang terjangkau.

Bagi anggota pramuka, Hotel Bumi Kitri Bandung menawarkan diskon khusus selama kegiatan pramuka. Kebijakan ini adalah salah satu cara hotel ini memberikan penghormatan kepada gerakan pramuka yang telah menjadi bagian penting dalam sejarahnya.

Dengan upaya revitalisasi ini, Hotel Bumi Kitri bertekad untuk membawa kembali semangat pramuka dan memberikan pengalaman menginap yang berkesan bagi semua tamu. (R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Setelah penantian 24 tahun, akhirnya 205 warga petani Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kini bergembira. Warga bisa mendapatkan sertifikat tanah hasil dari redistribusi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), sehingga dengan leluasa menggarap lahan.

Toto salah seorang warga, ketika ditemui HR online, kamis, (12/10/2023), mengucapkan terima kasih kepada Menteri ATR/BPN yang telah menyerahkan sertifikat tanah eks HGU PT Maloya.

“Saya selaku petani sangat gembira. Perjuangan Serikat Petani Pasundan (SPP) Kabupaten Ciamis agar lahan bekas HGU PT Maloya, kini sudah jadi hak milik petani untuk menggarap sendiri,” ungkapnya.

Baca Juga: Menteri ATR/BPN Bagikan 405 Sertifikat Redistribusi Tanah di Muktisari Ciamis

Toto menerima lahan garapan yang tertera dalam sertifikat menerima luas tanah sekitar 828 meter. Ia gunakan sebagai lahan pertanian, seperti untuk menanam singkong sebagai ladang ekonomi keluarga.

Eni, petani lainnya mengatakan sebelum jadi sertifikat, ia sudah menggarap lahan tersebut dengan menanam ubi, jagung, kacang tanah.

“Setelah menerima sertifikat, maka menggarap lahan sekarang tidak merasa was-was karena lahannya kini sudah milik sendiri. Bisa bebas ditanami apapun,” jelasnya.

Baca Juga: Pemda Ciamis Akan Lelang Puluhan Unit Kendaraan Roda 2 dan 4

Untuk itu sebagai warga penerima sertifikat tanah, Eni mengucapkan terimakasih kepada Menteri ATR/BPN yang sudah menyerahkan sertifikat secara langsung kepada warga. “Kami siap menjaga sertifikat ini,” pungkasnya. (Es/R9/HR-Online/Editor-Dadang)