harapanrakyat.com,- Elektabilitas Erick Thohir tinggi setelah digadang-gadang mendapat dukungan suara dari warga NU (Nahdlatul Ulama). Meroketnya nama Menteri BUMN tersebut merujuk dari hasil survei terbaru Poltracking Indonesia di Jawa Timur.

Seperti kita ketahui bahwa wilayah Jawa Timur merupakan basisnya NU yang merupakan organisasi Islam terkuat di Indonesia.

Menurut AB Solissa, Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia, Erick Thohir sebagai kandidat cawapres panen dukungan dari masyarakat Jawa Timur. Hal itu imbas dari adanya dukungan warga Nahdlatul Ulama.

“Erick Thohir sudah mendapatkan dukungan yang cukup besar dari warga NU. Hasil survei membuktikan nama Erick Thohir menempati posisi paling atas,” ujar Solissa, mengutip dari suara.com, Senin (16/10/2023).

Lanjutnya menyebutkan, berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia, kandidat cawapres (calon wakil presiden) yang paling banyak dikenal masyarakat Jawa Timur adalah Erick Thohir.

Baca Juga: Dana Pensiun BUMN Bocor 300 Miliar, Erick Thohir Minta Jaksa Agung Turun Tangan

Elektabilitas Erick Thohir Tinggi Kalahkan Kandidat Lainnya

Ketua Umum PSSI tersebut meraup suara hingga 20,8 persen, lebih unggul dari kandidat lainnya. Seperti Mahfud MD yang meraih suara 17,2 persen, Cak Imin (Muhaimin Iskandar) 16,7 persen, kemudian Khofifah Indar Parawansa 13,7 persen.

Jika Erick Thohir maju pada Pilpres 2024, kata Solissa, warga Nahdlatul Ulama sudah pasti akan solid mendukungnya. Pasalnya, di Jawa Timur Erick Thohir punya basis yang kuat sampai akar rumput.

Terlebih ia juga sempat ditunjuk sebagai Ketua SC (Steering Committee) Panitia Harlah NU ke-100. Selain itu, Erick Thohir juga komitmen bantu Fatayat NU ciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.

Sosok Erick Thohir sudah masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden. Bahkan namanya tengah menjadi pertimbangan bakal capres Prabowo Subianto.

Berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia pada 3-9 September 2023, elektabilitas Erick Thohir tinggi dengan perolehan 20,8 persen.

Ia mengungguli sejumlah tokoh potensial lainnya, seperti Sandiaga Uno yang memperoleh 15,7 persen, dan Ridwan Kamil meraih 12,4 persen.

Tim pemenangan Prabowo Subianto tentunya sangat memperhitungkan tingginya elektabilitas Erick Thohir. Karena, modal elektoral akan memengaruhi terhadap peluang kemenangan pada Pilpres 2024 nanti. (Eva/R3/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Para buruh pabrik garmen PT Teodore Pan Garmindo (TPG) di Tasikmalaya, Jawa Barat, mengaku bahwa upah mereka belum dibayar. Terkait hal tersebut, ribuan buruh tersebut pun menggeruduk Kantor Bupati Tasikmalaya, Senin (16/10/2023).

Selain orasi, massa juga membawa beragam poster dan spanduk tuntutan. Ribuan buruh tersebut menuntut agar pihak perusahaan segera membayar honor mereka.

Selain itu, massa juga menuntut tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK), dan menuntut kepastian kerja.

Ketua Serikat Buruh Sejahtera 1992 (SBSI 92) Ajat Sudrajat mengatakan, tuntutan para buruh agar perusahaan segera membayar upah yang belum dibayar, yaitu bulan September 2023.

Kemudian memberikan kepastian secara tertulis terkait keberlangsungan kerja para buruh. “Kita juga menuntut tidak ada PHK akibat masalah ini,” katanya di lokasi demo, Senin (16/10/2023).

Menurut Ajat, bahwa telatnya pembayaran upah tersebut, karena adanya konflik internal di perusahaan.

Baca Juga: Geruduk Kemnaker RI, Ratusan Buruh Tuntut Upah Naik dan Cabut Omnibuslaw!

Sehingga jika benar seperti itu, maka Ajat meminta, agar perusahaan segera menyelesaikan konflik internal. Sehingga masalah upah yang belum dibayar akan terselesaikan.

“Karena memang masing-masing egonya tinggi, sehingga berdampak pada keberlangsungan kerja perusahaan,” ujarnya.

Karena upah yang belum dibayar, maka pihaknya pun mendatangi Kantor Bupati Tasikmalaya dan Kantor DPRD Tasikmalaya.

“Harapan kami bisa menjadi fasilitator untuk memanggil pihak perusahaan, sehingga bisa segera menyelesaikan hak-hak krusial,” harapnya.

Sementara itu, perwakilan Pemkab Tasikmalaya yang menemui para buruh, Kadis DPMPTSPTK Faisal, mengaku sudah melakukan upaya mediasi antara buruh dengan perusahaan.

Saat mediasi tersebut, pihaknya meminta kepada perusahaan agar upah atau hak buruh yang belum dibayar untuk segera dibayarkan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya juga berharap tidak berimbas pada PHK.

“Ini karena masalah internal perusahaan. Namun kami mendorong agar tidak ada buruh yang merupakan warga kami jadi korban, jangan sampai ada PHK,” kata Faisal. (Apip/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Tim Pembina Samsat Jawa Barat, kembali mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program tersebut akan  berlangsung pada 16 Oktober hingga 16 Desember 2023.

Ada sejumlah keuntungan dalam program pemutihan pajak kendaraan yang meliputi pembebasan dan pemberian diskon.

Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang, Lovita Adriana Rosa mengajak masyarakat Subang turut memanfaatkan program Pemprov Jabar ini. Pasalnya, kata Lovita, ada sejumlah manfaat bagi pemilik kendaraan.

Baca Juga : Tangani Darurat Sampah, Pemkot Bandung Libatkan Tokoh Agama

“Beberapa manfaat program ini di antaranya bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor ke II. Selain itu, bebas tunggakan pajak kendaraan tahun ke lima,” kata Lovita di Subang, Senin (16/10/2023).

Selain itu, kata Lovita, masyarakat juga dapat menikmati diskon pajak kendaraan bermotor mulai 2 persen sampai 10 persen. Kemudian diskon bea balik nama kendaraan bermotor ke 1.

Lovita menambahkan, dalam program ini bebas denda pajak kendaraan bermotor diberikan kepada seluruh masyarakat yang terlambat melakukan proses pembayaran. Hal tersebut tidak termasuk keterlambatan pembayaran atas penyerahan kendaraan bermotor pertama (baru), ubah bentuk, ganti mesin dan ex-dump yang belum terdaftar.

Selanjutnya, lanjut Lovita, masyarakat dapat memanfaatkan juga bebas pokok dan denda bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya.

“Wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak PKB (pajak kendaraan bermotor) Tahun ke 5, diberikan keringanan berupa pembebasan yang tunggakan pajaknya lebih dari 4 tahun,” ucapnya.

Syarat Pengurangan Pokok dalam Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam kesempatan itu, Lovita menjelaskan beberapa ketentuan pengurangan pokok PKB dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini.

Beberapa syarat itu di antaranya pembayaran saat jatuh tempo sampai dengan 30 hari sebelum jatuh tempo, maka akan mendapat potongan sebesar 2 persen. Kemudian pembayaran lebih dari 30 sampai dengan 60 hari sebelum jatuh tempo memperoleh potongan 4 persen.

“Selain itu, pembayaran lebih dari 60 sampai dengan 90 hari sebelum jatuh tempo mendapat potongan sebesar 6 persen. Pembayaran lebih dari 90 hari sampai dengan 120 hari sebelum jatuh tempo akan mendapat potongan sebesar 8 persen,” ucapnya.

Kemudian pembayaran lebih dari 120 hari sampai dengan 180 hari sebelum jatuh tempo mendapat potongan sebesar 10 persen.

“Masyarakat juga mendapatkan pengurangan pokok BBNKB I atas permohonan pendaftaran kendaraan baru sebesar 2,5 persen,” ungkapnya.

Baca Juga : Pemprov Jawa Barat Prioritaskan Penanganan Kekeringan dan Karhutla

Lovita mengharapkan, program pemutihan dapat menjadi stimulus masyarakat membayar pajak kendaraan lebih awal. Untuk wajib pajak yang terlambat membayar, lanjutnya, akan mendapat penghapusan denda. Selain itu, masyarakat yang belum melakukan balik nama kendaraan akan mendapat bebas pokok dan denda.

Selanjutnya Lovita menyebutkan terdapat ratusan ribu objek pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam status menunggak.

Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang

Lovita menjelaskan, di Subang ini sebanyak kurang lebih 152.000 kendaraan belum membayar pajak tahunan dan masuk kategori kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU). Menurutnya, banyak faktor yang menyebabkan tunggakan pajak.

“Antara lain seperti kendaraannya rusak, kendaraan hilang tetapi belum lapor polisi, kendaraan pindah tangan, pemilik kendaraan belum memiliki uang untuk membayar pajak dan lain-lain,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Lovita menjelaskan bahwa jumlah total kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Subang mencapai 455.000 objek pajak. Sebanyak 90 persen total kendaraan tersebut merupakan sepeda motor.

Ia berharap, pemilik kendaraan segera melunasi pajak kendaraannya. Terlebih, program pemutihan ini hanya berlangsung 2 bulan dan tidak ada lagi di tahun-tahun mendatang.

“Untuk itu, P3DW Subang mengimbau masyarakat memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan ini. Dengan demikian, pengadaan relaksasi pajak bukan tanpa tujuan, yakni untuk sama-sama mendapatkan keuntungan antara negara dan masyarakat,” ungkapnya. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan kunjungan ke Cina dan Arab Saudi. Dalam kunjungannya itu, presiden akan membahas sejumlah isu prioritas.

Di Cina, Presiden Jokowi dijadwalkan akan bertemu dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang dan Ketua Parlemen Cina, Zhao Leji. Pertemuan tersebut untuk membahas sejumlah isu prioritas di antaranya terkait dengan perdagangan hingga investasi.

Pertemuan tersebut akan terjadi di sela-sela kunjungan Jokowi ke Cina menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi ke-3 Belt and Road Forum for International Cooperation.

Baca Juga : Kunjungan Indonesia ke Norwegia, Percepat Realisasi Kerjasama Investasi 250 Juta Dolar

“Sejumlah isu prioritas akan kita bahas antara lain peningkatan ekspor Indonesia, peningkatan investasi, dan pembangunan ketahanan pangan,” kata Jokowi dalam keterangan resminya, Senin (16/10/2023).

Sebelumnya, Presiden Jokowi bersama dengan Ibu Negara Iriana Jokowi terlebih dulu akan bertemu dengan Presiden Xi Jin Ping pada 17 Oktober 2023. Kemudian Jokowi akan menghadiri acara KTT ke-3 keesokan harinya.

“Dua acara besar di Beijing ini yaitu melakukan kunjungan bilateral dan bertemu dengan Presiden Xi Jin Ping. Kemudian menghadiri Belt and Road Forum for International Cooperation yang ketiga,” tutur Presiden.

Seusai menghadiri pertemuan Belt and Road Forum for International Cooperation, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. Hal tersebut untuk bertemu dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi yakni Mohammed bin Salman.

Dalam kunjungannya ke Arab Saudi, Presiden Jokowi juga akan membahas sejumlah isu prioritas di antaranya terkait dengan masalah ekonomi dan investasi.

Baca Juga : Projo Resmi Dukung Prabowo, Demi Lanjutkan Pembangunan yang Dirintis Jokowi

“Sejumlah kerja sama yang akan kami bahas antara lain peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi. Kemudian penjaminan produk halal, energi, dan pembentukan dewan koordinasi tertinggi,” ujarnya.

Seusai kunjungan bilateralnya, Presiden Jokowi dijadwalkan akan kembali ke Indonesia pada 21 Oktober 2023. Namun sebelum itu, Presiden Jokowi akan memimpin KTT ke-1 ASEAN-GCC (Gulf Cooperation Council) terlebih dahulu. (Revi/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, saat ini sedang mengupayakan pemulangan 2 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal yang berada di Riyadh Arab Saudi dan di Malaysia.

Kadisnaker Ciamis H Okta Jabal Nugraha ST MT, melalui Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tedy Tresadi SE MM, membenarkan hal itu Senin (16/10/2023).

Saat ini kata Tedy, kedua PMI itu tidak bisa pulang ke tanah air lantaran berangkat secara ilegal.

“Kami sudah upayakan memfasilitasi keluarga PMI tersebut, dengan mengirimkan surat permohonan ke Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat, agar membantu proses pemulangan 2 orang PMI asal Kabupaten Ciamis,” ungkap Tedy.

Bahkan pihaknya juga melakukan pendampingan dan advokasi terhadap keluarga pekerja migran ilegal tersebut.

“Proses pelaporan dari keluarga PMI ke Polres Ciamis juga kita bantu. Karena memang PMI ilegal ini berpotensi masuk ke ranah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO,” ujarnya.

Baca juga: Dinas Tenaga Kerja Ciamis Informasikan Rekrutmen Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia

Tedy menduga, 2 orang PMI asal Ciamis yang saat ini tersangkut masalah di luar negeri sebelumnya berangkat melalui agen penyalur PMI ilegal.

“Kalau yang memang agen penyalur legal, biasanya kalau mau memberangkatkan PMI selalu memberikan laporan ke Dinas. Yang dua ini tidak,” jelas Tedy.

Adapun dua orang PMI tersebut, satu orang berasal Lumbung dan satunya lagi asal Banjaranyar. Keduanya tak bisa pulang lagi ke tanah air setelah beberapa lama bekerja di luar negeri, karena tersangkut masalah.

Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat Ciamis yang ingin bekerja sebagai PMI, agar melalui jalur legal melalui agen resmi. (R8/HR Online/Editor Jujang)