harapanrakyat.com,- Kebun jati di Binangun, tepatnya Dusun Priagung, Blok Kebon Gedang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, terbakar. Diduga penyebab kebakaran lahan kebun tersebut akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan.

Peristiwa kebakaran lahan kebun jati itu terjadi pada Selasa (17/10/2023), sekitar pukul 15.30 WIB. Beruntung api tidak sempat menjalar ke lokasi yang lebih luas.

Kepala Dusun Priagung Heri Kiswanto mengatakan, awalnya ada salah seorang warga yang melintas di lokasi kebun jati dan melihat api mulai merembet.

Kemudian, warga tersebut menginformasikan ke kepala dusun lantaran khawatir api semakin membesar karena banyak daun kering.

“Sekitaran jam 15.30 WIB ada laporan warga yang lewat melihat ada kebakaran, dan ngasih tahu ke saya,” kata Heri.

Baca Juga: Warga Parunglesang Kota Banjar Panik, Seekor Ular Sanca Kembang Masuk Pemukiman

Setelah mendapat laporan ia pun langsung datang ke lokasi untuk melihat situasi. Karena api tak kunjung padam, akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Damkar Kota Banjar.

“Laporan langsung disampaikan ke petugas BPBD dan Pemadam Kebakaran,” jelasnya.

Heri menyebutkan, luas lahan kebun jati di Binangun yang terbakar itu kurang lebih 1.400 meter persegi, dan kebun tersebut milik Asep, salah seorang warga.

Dugaan kuat penyebab kebakaran lahan kebun jati akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh seseorang saat melintas.

“Api diduga karena ada seseorang yang melintas di jalan ini. Kemudian membuang puntung rokok sembarangan,” kata Heri.

Sementara itu, petugas Damkar Kota Banjar melakukan pendinginan di lokasi kebun jati di Binangun yang terbakar, karena khawatirkan masih terdapat sumber api yang belum padam. (Sandi/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Pasangan Suami Istri (Pasutri) penyandang disabilitas di Kabupaten, Pangandaran, mendapat bantuan program rumah tidak layak hujan (Rutilahu) dari Pemprov Jawa Barat. Sebelumnya pasutri tersebut tinggal di rumah reyot.

Sali (59)dan Desi (40) pasutri penyandang disabilitas tersebut merupakan warga Dusun Sukajadi, Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Pasangan Sali dan Desi yang memiliki satu anak itu sebelum tinggal di rumah dengan ukuran sekitar 3×3 meter persegi. Kondisinya pun reyot dan sangat memprihatinkan.

“Selain ukurannya sangat kecil kondisi rumah sebelumnya juga sudah sangat rusak, kalah hujan bocor,” ujar Sali, Selasa (17/10/2023).

Sali sehari-hari hanya menjadi tukang mengumpulkan lidi yang kemudian ia jual. Sehingga penghasilannya pun hanya cukup untuk makan sehari-hari. Penghasilannya tersebut tidak cukup untuk memperbaiki rumah.

“Alhamdulilah sekarang rumahnya sudah bagus, sudah nyaman, kalau pun hujan tidak akan kehujanan lagi,” imbuhnya.

Sementara, Ketua LPM Desa Sukaresik Edwin mengaku sangat miris melihat kondisi rumah Sali sebelumnya. Ia pun menilai dan melihat secara fisik, sepertinya Sali tidak mungkin dapat membangun rumah.

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Polres Pangandaran Kerahkan 253 Personel Pengamanan

“Jika melihat kondisi ekonominya sepertinya dia tidak mungkin bisa membangun rumah. Sali juga mengalami keterbelakangan mental dan istrinya tunawicara. Makanya jika melihat kondisi sepertinya tidak mungkin bisa memperbaiki atau membangun rumah,” katanya.

Edwin bersyukur pasutri penyandang disabilitas itu kini mendapat bantuan bedah rumah program Rutilahu dari Pemprov Jabar.

“Alhamdulilah ini ada bantuan bedah rumah (rutilahu bantuan dari Provinsi Jabar) dan sisa kekurangan anggarannya kita bantu secara swadaya,” ungkapnya.

Sementara untuk anggaran merenovasi rumahnya, yaitu bantuan dari Pemprov Jabar sebesar Rp 19,5 juta dan tambahan swadaya sebesar Rp 8 juta. (Enceng/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Polres Tasikmalaya melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi pengamanan Pemilu 2024. Salah satunya harus waspada terhadap penyakit yang biasa dialami oleh anggota Polisi.

Penyakit yang biasa dialami itu umumnya hipertensi atau darah tinggi. Hal tersebut disampaikan olek Dokkes Polres Tasikmalaya usai apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata. Apel tersebut dilaksanakan di Lapangan Hitam Polres Tasikmalaya, Selasa (17/10/2023).

Dokter Dokkes Polres Tasikmalaya Ikmal Trenggana mengatakan, penyakit kebanyakan anggota Polisi yaitu hipertensi. Agar tidak terkena penyakit itu, polisi harus dapat menjaga pola makan dan juga istirahat hang cukup. Hal itu dapat menjaga fatalitas penyakit hipertensi.

Baca Juga: Tersayat Benang Layangan Putus, Wajah Seorang Anak di Tasikmalaya Luka Parah

“Iya anggota Polisi itu keluhannya darah tinggi, pusing. Tadi kita sudah memberikan bekal ilmu supaya Polisi menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. Memang sekarang kan mau menghadapi pengamaman Pemilu 2024, itu kan lebih banyak aktifitas di luar kantor,” katanya.

Menurut Ikmal, guna mencegah penyakit hipertensi, Polisi sebaiknya tidak banyak mengkonsumsi makanan asin dan gurih. Kemudian rutin minum obat dan istirata yang cukup.

“Iya kan pas pengamanan biasanya istirahatnya tidak teratur. Jadi maksimalkan waktu istirahatnya untuk tidur agar fresh lagi. Kemudian juga harus bisa menjaga pola makannya, jangan selalu asin dan gurih,” pungkasnya. (Apip/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Banjar, Jawa Barat, mengungkap bahaya nikah muda atau pernikahan dini bagi keluarga dan tumbuh kembang anak.

Kepala Dinas DPPKB Kota Banjar Saefudin mengungkap hal tersebut saat launching pencegahan pernikahan dini melalui inovasi Wajah Kamu Bikin Gemes (Warga Banjar Cegah Kawin Muda, Biang Miskin Generasi Minim Prestasi) di Setda Kota Banjar, Selasa (17/10/2023).

Saefudin mengatakan, program tersebut merupakan bentuk edukasi upaya pencegahan pernikahan dini. Dampak pernikahan dini sangat mempengaruhi dalam perjalanan rumah tangga.

Adapun dampak pernikahan dini dalam rumah tangga di antaranya dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dan kesehatan karena secara psikologis usianya belum matang. Belum lagi dampak secara ekonomi.

“Dampak nikah di bawah usia 19 tahun secara fisik belum matang sehingga dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan anak. Belum lagi dampak pada ekonomi karena mereka juga belum mapan,” kata Saepudin kepada wartawan.

Baca Juga: Kadis KB Banjar; Hamil di Luar Nikah Pengaruhi Kesehatan Janin

Lanjutnya menyebutkan, berdasarkan data di DPPKB, pada tahun 2023 ini tercatat sebanyak 64 kasus pernikahan dini atau mereka yang menikah di bawah usia 20 tahun.

Adapun usia kawin pertama merujuk pada program BKKBN idealnya yaitu 21 tahun untuk perempuan. Sedangkan untuk laki-laki usia kawin pertama paling tidak berusia 25 tahun.

Kalaupun ada yang melakukan pernikahan dini pada suai 19 tahun pihaknya memberikan edukasi kepada pihak terkait untuk menunda masa kehamilan. Salah satunya dengan cara menggunakan alat kontrasepsi sampai memasuki usia 21 tahun bagi perempuan.

“Idealnya itu 21 tahun untuk perempuan dan untuk laki-laki paling tidak berusia 25 tahun. Kalaupun ada yang melakukan pernikahan dini karena menurut undang-undang itu diperbolehkan tentu kami berikan edukasi,” katanya.

Lanjutnya menjelaskan, melalui program pencegahan pernikahan dini diharapkan pada 2024 mendatang Kota Banjar dapat terbebas dari adanya kasus pernikahan dini.

Sasaran Edukasi Bahasa Nikah Muda di Kota Banjar

Adapun yang menjadi sasaran dalam edukasi pencegahan dini tersebut yaitu para remaja yang nantinya akan ditindak lanjuti melalui program-program pendidikan dan edukasi di tingkat desa/kelurahan.

“Nanti dalam program inovasi ini juga ada beberapa kegiatan pelatihan dan pembentukan pemuda pelopor di 5 desa/kelurahan untuk tindak lanjut program pencegahan pernikahan dini,” katanya.

Wakil Walikota Banjar Nana Suryana, mengapresiasi inovasi upaya pencegahan pernikahan dini tersebut. 

Menurutnya, pernikahan dini memiliki dampak dan sangat mempengaruhi perjalanan rumah tangga.

Beberapa bahaya nikah muda di antaranya kurangnya pemahaman tentang reproduksi dan usia yang belum matang. Hal ini berdampak juga pada meningkatnya risiko kematian ibu dan anak.

Kemudian akan mempengaruhi terhadap kondisi kesehatan bayi. Selain itu juga dapat meningkatkan potensi perceraian dalam rumah tangga karena secara psikologis, jiwanya masih labil.

“Akan banyak negatifnya kalau dilakukan pernikahan dini karena secara pemahaman kurang maksimal dan akan berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Makanya ini inovasi yang positif sebagai upaya pencegahan pernikahan dini,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Polres Pangandaran gelar apel pasukan Mantap Brata Lodaya 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 di Alun-alun Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (17/10/2023).

Apel dipimpin langsung oleh Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, TNI, Polri, Satpol PP dan unsur lainnya. 

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 masyarakat jangan mudah terpengaruh oleh berita hoaks yang berpotensi memecah belah. 

“Jika ada informasi apa saja kita harus cek kebenarannya, jangan mudah percaya apa lagi berpotensi memecah belah umat,” katanya. 

Baca Juga: Lagi, Polres Pangandaran Ungkap Kasus Penyalahgunaan Obat Terlarang dan Narkotika

Sementara Kapolres Pangandaran AKBP Imara Utama mengatakan, Polri akan mengerahkan sebanyak 253 personel ditambah 80 pesonel TNI dari Kodim 0625 Pangandaran. 

“Sekarang masih dalam tahapan pemilu, saya berharap dari tahapan sampai pemungutan suara, penghitungan, sampai penetapan berjalan lancar dan aman,” katanya.

Lebih lanjut Kapolres Pangandaran mengatakan, ada beberapa titik yang letak geografisnya jauh dari pemukiman penduduk. Titik tersebut memiliki potensi bencana longsor dan banjir sehingga pada saat pendistribusian logistik anggota akan sedikit kesulitan dalam melakukan pengamanan. 

“Jika situasinya aman kita hanya akan mengerahkan personel yang ada saja,” pungkasnya. (Enceng/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi perbincangan hangat setelah kabar bahwa Ia mungkin akan berlabuh ke Partai Golkar pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, memberikan tanggapannya terhadap isu ini, dengan menegaskan fokus PDIP pada Pilpres 2024.

Hasto Kristiyanto menyatakan, PDIP lebih memilih untuk fokus pada masa depan yang pasti dan bukan berspekulasi tentang isu-isu yang belum terkonfirmasi.

Pihaknya mengutamakan tiga pilar partai bekerja keras untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

“Kita bicara yang pasti-pasti saja. Bahwa Calon Wakil Presiden akan diumumkan oleh Ibu Mega secara matang, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak,” ujar Hasto, Senin (16/10/2023) dikutip dari suara.com.

Baca juga: PAN Nyatakan, Tidak Benar Prabowo Sangat Ingin Gaet Gibran Jadi Cawapres

Menanggapi isu Gibran akan pindah ke Golkar, Hasto meyakinkan bahwa kader PDIP yang memiliki kesadaran ideologis, masa depan, dan loyalitas terhadap partai tidak akan berpaling ke partai lain. Ia menyebut mereka sebagai “kader PDI Perjuangan” yang tidak akan bergeming.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto, menyatakan akan ada pertemuan dengan Gibran di Kantor DPP PDIP, yang bukan bersifat pemanggilan. Pertemuan tersebut akan membahas berbagai topik, termasuk pembangunan kantor PDIP PAC Solo dan isu-isu lainnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar, Nusron Wahid mengatakan, partainya tidak akan memaksa Gibran untuk bergabung. Keputusan tersebut sepenuhnya di tangan Gibran. Ia yakin Gibran akan memilih langkah terbaik untuk bangsa dan negara.

Nusron menekankan bahwa fokus utama Golkar adalah mendukung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan memenangkan Pilpres 2024 secara santun dan elegan.

Namun, belum ada konfirmasi apakah Gibran benar-benar akan pindah ke Golkar atau tidak. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Mahasiswa dari program studi administrasi bisnis di kampus PSDKU Universitas Padjadjaran (Unpad) Pangandaran meluncurkan program SABUNDAR (Sakola BUMDes Pangandaran). Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi para pengurus BUMDes di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. 

Program tersebut berlangsung selama 5 hari, mulai 23 September sampai 1 Oktober 2023 di ruang seminar lantai 4 kampus Unpad Pangandaran. 

Kepala kantor PSDKU Unpad Pangandaran Bambang Hermanto mengatakan, kegiatan ini melibatkan Beberapa BUMDes yang ada di Pangandaran. 

“Aspek utama program ini adalah menekankan pada manajemen perubahan, yang merupakan komponen penting dalam kompetensi pengurus BUMDes,” katanya, Selasa (17/10/2023).

Baca Juga: Mahasiswa Unpad Bantu Hidupkan Lagi Wisata Wonderhill Jojogan Pangandaran

Kurikulum program ini dirancang sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) yang telah ditetapkan pada tahun 2020 (SKKNI nomor 234).

Peran penting kepemimpinan yang efektif terutama dalam menghadapi situasi paling sulit sekalipun. Program peningkatan kompetensi bagi para pengurus BUMDes ini merupakan bagian dari proyek skripsi mahasiswa PSDKU Universitas Padjadjaran Pangandaran. 

Para peserta Sakola BUMDes Pangandaran tentu mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dengan terselenggaranya program ini. 

Risda Puspita salah seorang mahasiswa Unpad mengatakan, program seperti ini akan menjadi langkah awal yang signifikan dalam meningkatkan kompetensi pengurus BUMDes di Pangandaran. 

“Kami juga berharap bisa menjalin sinergi yang lebih kuat dengan berbagai pihak seperti dengan Dinsos PMD Kabupaten Pangandaran dan Pendamping BUMDes,” pungkasnya. (Enceng/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Pihak kepolisian terus memburu kelompok geng motor penaniayaan berat sampai menewaskan relawan kemanusiaan di Garut, Jawa Barat, beberapa hari yang lalu.

Dari hasil pengembangan kasus pembunuhan oleh oknum anggota geng motor XTC terhadap Panji Nurhakim, relawan kemanusiaan di Garut membuahkan hasil. Keempat pelaku adalah anggota XTC PAC Karangpawitan. 

Baca Juga: Pria di Garut Tewas Ditebas Senjata Tajam, Pelaku Diduga Geng Motor

Namun langkah Polres Garut tidak hanya sampai di situ saja. Menindaklanjuti kasus penganiayaan berat oleh oknum geng motor XTC, Polres Garut pun bergerak cepat melakukan tindakan preventif. 

Polres Garut mengadakan patroli gabungan secara massal untuk memburu geng motor, yang menewaskan relawan kemanusiaan.

Baru-baru ini, pihak kepolisiaan berhasil mengamankan 12 pemuda. Selain itu, petugas juga berhasil mengambil atribut, sepeda motor dan lainnya, sebagai bukti eksistensi mereka berbuat onar.

Pasca Geng Motor yang Tewaskan Relawan Kemanusiaan di Garut, Polisi Masif Buru Bandit Jalanan

Kasi Humas Polres Garut Ipda Adi Susilo mengatakan, memburu anggota geng motor tersebut sebagai langkah atau tindakan preventif. Ia menjelaskan, tujuannya untuk mencegah supaya tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata.

“Kita berhasil menjaring 12 orang oknum anggota XTC. Selain itu, mengamankan 4 motor tanpa dilengkapi surat berkendaraan yang sah, atribut dan lain-lain untuk keperluan penyedikan kepolisian,” kata Kasi Humas Polres Garut, Selasa (17/10/2023).

Baca Juga: Polisi Ungkap Pelaku Pembunuhan Relawan Kemanusiaan Garut

Sebagaimana diketahui, bahwa selain membuat resah masyarakat, gangguan ketertiban yang bandit jalanan lakukan ini juga membuat pusing tujuh keliling petugas kepolisian.

Bagaimana tidak, para pelaku seolah tak pandang bulu memakan korban warga tak berdosa.

“Oknum XTC ini telah menyebabkan gangguan nyata, karena aksinya yang menyebabkan seorang warga Garut meregang nyawa,” ucapnya.

“Kami akan tindak tegas dan tidak akan memberikan toleransi kepada pelaku tindak pidana apapun, yang dapat menyebabkan terganggunya situasi kamtibmas di Kabupaten Garut,” tambahnya.

Sementara itu, perkembangan kasus geng motor yang tewaskan relawan kemanusiaan di Garut, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan.

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Garut juga masih mendalami peran masing-masing pelaku dalam aksi pembunuhan tersebut. (Pikpik/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mendorong Pemkab Bandung mewujudkan konsep edu-ekowisata pertanian. Hal itu lantaran wilayah Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah pertanian di Jawa Barat.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bandung, Osin Permana mengatakan, penerapan edu-ekowisata di Kabupaten Bandung bukanlah hal yang tidak mendasar. Ada beberapa faktor yang turut mendasari wilayah Kabupaten Bandung cocok menerapkan konsep tersebut.

“Selain menjadi daerah penghasil pertanian, mayoritas para petani dan buruh tani di Kabupaten Bandung juga saat ini berusia di atas 50 tahun ke atas. Itu fakta di lapangan. Edu-ekowisata pertanian menjadi salah satu alternatifnya,” ungkap Osin di Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (17/10/2023).

Baca Juga : Tingkatkan Pendapatan Petani, Kementan Dorong Hilirisasi Pertanian Skala Rumah Tangga

Saat ini, kata Osin, sektor pertanian kurang diminati generasi milenial. Akibatnya sektor pertanian ini mengalami kemandekan regenerasi. Padahal, kata Osin, saat ini tantangan besar ke depan yaitu mengenai katahanan pangan.

“Akibat kemandekan regenerasi petani inilah yang harus menjadi fokus kita bersama. Pemerintah juga harus memikirkan hal ini agar sektor pertanian tetap menjadi penopang ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Bandung,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung ini.

Perlunya Penerapan Edu-ekowisata Pertanian Kabupaten Bandung

Alasan lain perlunya penerapan edu-ekowisata pertanian di Kabupaten Bandung, lanjut Osin, lantaran saat ini sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang kurang banyak menguntungkan. Hal itu karena kurangnya subsidi dari pemerintah. Untuk itu, pihaknya mendorong Pemkab Bandung turut memberikan subsidi kepada petani untuk menggeliatkan minat masyarakat di sektor pertanian ini.

“Tantangan yang petani hadapi sangat besar. Selain harga hasil tani yang tidak stabil, juga diperparah dengan kelangkaan tenaga kerja (buruh tani). Pemerintah harus turun tangan mengatasi masalah ini. Pertanian ini menjadi ciri khas Kabupaten Bandung, jangan sampai hilang tertelan waktu,” ujarnya.

Ia mengakui, potensi pertanian di Kabupaten Bandung sangat berlimpah. Hampir di semua wilayah di Kabupaten Bandung terdapat lahan pertanian. Proteksi lahan abadi pertanian pun, kata Osin, memerlukan komitmen Pemkab Bandung seiring dengan banyaknya alih fungsi lahan.

Baca Juga : Dinas Pertanian Salurkan Bantuan Alat Mesin Pertanian Hand Sprayer

Kabupaten Bandung, kata Osin, ada banyak potensi seiring dengan meningkatkan kunjungan wisata, maka untuk menumbuhkan bisnis pertanian, maka edu-ekowisata pertanian menjadi alternatif. Hal itu pula sekaligus menjadi tempat edukasi bagi anak muda.

“Untuk mendorong hal tersebut, Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bandung mendorong Dinas Pertanian melakukan pemetaan objeknya. Hal itu untuk ditindaklanjuti dengan perbaikan akses dan infrastruktur pertanian,” ucap Osin. (Ecep/R13/HR Online)