harapanrakyat.com,- Buruh demo di kantor Pemkot Tasikmalaya dari siang hingga malam, Senin (27/11/2023). Sekitar pukul 22.00 WIB, sejumlah buruh masih bertahan di halaman Kantor Pemkot Tasikmalaya.

Buruh bertahan lantaran ingin menemui Pj Walikota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah. Namun, ia tak kunjung menemui ratusan buruh yang demo tersebut.

Selain memasang tenda di halaman Kantor Pemkot Tasikmalaya, massa aksi dari buruh ini juga terus berorasi silih bergantian menuntut kenaikan upah Kota Tasikmalaya 15 persen.

Buruh menuntut Pemkot Tasikmalaya mencabut rekomendasi kenaikan upah sebesar 3 persen yang sudah dilayangkan kepada Pemprov Jabar. Buruh meminta Pemkot merekomendasikan kenaikan sebesar 15 persen. 

“Pj Walikota itu merekomendasikan 3 persen ke Pemprov Jabar, sedangkan kita mengajukan 15 persen kenaikan UMR di Kota Tasikmalaya. Makanya kita bertahan sampai malam ini, supaya Pj Walikota Tasikmalaya menarik dan merevisi 3 persen itu,” kata Dani Koordinator Aksi Buruh, Senin (27/11/2023) malam.

Baca Juga: Puluhan Mahasiswa Sweeping-Duduki Ruang Kerja PJ Walikota Tasikmalaya

Dani menilai kenaikan upah 3 persen di Tasikmalaya merugikan buruh. Karena itu pihaknya bertahan di Kantor Pemkot tasikmalaya.

“Pokoknya harapan kita 15 persen, kita aksi akan terus berlanjut hingga menginap di sini (Kantor Pemkot Tasikmalaya) sampai direvisi 3 persen itu, karena sangat merugikan kaum buruh,” tegasnya.

Menurut Dani, Pj Walikota Tasikmalaya dari siang hingga malam belum muncul juga, bahkan PJ tidak mendelegasikan kepada Sekda untuk menemui massa buruh. 

“Harus berani bertanggung jawab, jangan seenaknya. Dia Pj Walikota Tasikmalaya bukan kaum upah yang termarjinalkan sepertinya,” kata Dani.

Dani mengaku kecewa terhadap Pj Walikota Tasikmalaya yang berasal dari pemerintah pusat. Menurutnya, Pj Walikota seharusnya lebih paham kondisi buruh.

“Kalau tetap 3 persen kita akan kembali bersama aliansi buruh. Kami kecewa terhadap PJ Walikota Tasikmalaya, gantikan juga oleh Pemerintah Pusat. Padahal PJ itu orang pusat, harusnya lebih paham dengan kondisi ini,” pungkasnya.

Sementara itu PJ Walikota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah saat dikonfirmasi terkait demo buruh tersebut tidak merespon. (Apip/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Anggota DPRD DKI Jakarta, Setyoko, dari Fraksi Partai Gerindra, mengusulkan kepada Pemprov DKI Jakarta agar menyediakan rumah sakit khusus bagi para pecandu judi online.

Seperti diketahui sekarang ini terjadi fenomena banyak masyarakat Indonesia yang tengah mengalami kecanduan judi online.

Setyoko juga mengaku menemukan permasalahan tersebut saat melakukan reses atau kunjungan kerja.

Ia pun menyampaikan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta, dan mengusulkan adanya rumah sakit khusus bagi para pecandu judi online. Setyoko pun membacakan hasil reses dalam rapat paripurna.

Kegiatan reses jajaran DPRD DKI Jakarta telah berlangsung sejak 25 September hingga 27 Oktober 2023 lalu. Mereka mengunjungi daerah pemilihan agar bisa menyerap aspirasi masyarakat setempat.

Hasil lainnya, Setyoko juga mendapati banyak masyarakat Jakarta mengalami kecanduan judi online. Maka dari itu, DPRD berharap Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dapat menindaklanjuti dan mengabulkan usulannya tersebut.

Tanggapi Usulan DPRD DKI Jakarta, Dinkes: Tidak Perlu RS Khusus

Sementara itu, menurut Dinas Kesehatan DKI Jakarta, tidak perlu membangun rumah sakit khusus bagi para pecandu judi online.

Kadinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan, judi konvensional maupun online memang mengakibatkan adiksi.

Adiksi adalah salah satu bentuk gangguan kejiwaan. Meskipun demikian, itu tidak memerlukan rumah sakit khusus, lantaran rumah sakit gangguan kejiwaan sudah tersedia di Jakarta.

“Jakarta menyediakan rumah sakit khusus bagi pasien yang punya gangguan kejiwaan, yaitu Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit,” terang Ani, Senin (27/11/2023).

Dalam rumah sakit ini terdapat fasilitas klinik rawat jalan serta inap untuk mengatasi permasalahan adiksi yang berkaitan dengan judi konvensional maupun online.

“Jadi, RSKD Duren Sawit juga bisa menangani semua permasalahan mengenai gangguan kejiwaan,” tandas Ani. (Revi/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menolak pinjaman daerah sebesar Rp 350 miliar pada tahun anggaran 2024. Sebelumnya Pemkab Pangandaran memutuskan meminjam Rp 350 kepada bank untuk menutupi defisit anggaran APBD.

Namun, langkah Pemkab Pangandaran tersebut mendapat penolakan dari sejumlah unsur masyarakat. 

Beberapa unsur masyarakat berkumpul di kediaman Dede Supratman selaku tokoh presidium pemekaran Kabupaten Pangandaran di Cikembulan, Minggu (26/11/2023).

Dede Supratman kemudian membacakan sikap presidium dan masyarakat terkait pinjaman utang Pemda. Berikut sikap presidium dan masyarakat yang dibacakan Dede Supratman:

1. Meminta nasehat sebagai tokoh Presidium Kabupaten Pangandaran.

2. Menolak pinjaman hutang daerah sebesar 350 Miliar TA 2024, karena tidak sesuai dengan rekomendasi BPK RI, hutang maksimal 65 Miliar.

3. Penolakan tersebut jangan sampai ada yang melintir.

4. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk pengetatan anggaran.

5. Memanggil seluruh anggota Presidium untuk bangkit mengawal kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah khususnya di bidang fiskal daerah.

6. Masyarakat tidak mau terbebani dan menanggung hutang atas kebijakan pinjaman daerah.

Tanggapan Bupati Pangandaran Terkait Penolakan Pinjaman Daerah Rp 350 Miliar

Menyikapi hal tersebut, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan Pemda memperhatikan setiap aspirasi dari masyarakat Pangandaran. Khususnya tokoh pemekaran Kabupaten Pangandaran.

Jeje mengaku senang karena kepedulian masyarakat sangat besar terhadap Pangandaran. Ia pun berjanji akan mengundang sejumlah tokoh masyarakat untuk silaturahmi.

“Kita juga ingin tahu terkait pemahaman mereka dan informasi apa yang mereka dapatkan. Nanti kita akan sampaikan informasinya sehingga utuh. Jadi ada dialog kan?” kata Jeje Wiradinata, Senin (21/7/2023).

Jeje juga mengatakan, ia akan menyampaikan kebijakan yang ia ambil dengan data melalui dialog dengan tokoh masyarakat tersebut.

“Kita akan undang tokoh-tokoh Presidium tersebut. Sebenarnya saya besok ada penghargaan dari PB PGRI, dan Kementrian Kesehatan karena ada KPK deputi pencegahan beso. Mungkin Senin kita undang dan hari Selasa kita dialog biar informasinya lengkap,” jelas Jeje.

Baca Juga: Kurangi Sampah Plastik, Siswa SMPN 1 Kalipucang Pangandaran Wajib Bawa Alat Makan Sendiri

Jeje Undang Tokoh Presidium Pemekaran Pangandaran, Akan Jelaskan Pinjaman Daerah Rp 350 Miliar

Jeje menegaskan, ia menghormati tokoh presidium pemekaran. Karena itu, pihaknya akan memberikan informasi yang lengkap terkait pinjaman daerah sebesar Rp 350 miliar.

“Saya sangat hormat sekali pada presidium pemekaran, akan kita paparkan ke para tokoh presidium mungkin informasinya tidak lengkap. (Pinjaman) diizinkan di dewan belum tentu juga di pusat setuju, maka kita cari cara untuk menyelesaikan masalah itu kan ada 1, 2 3,” ujarnya.

Terkait ada anggota DPRD yang tidak setuju dengan pinjaman daerah tersebut, Jeje menyebut hal itu sebagai hal biasa. 

“Silahkan berbeda pendapat hal biasa sepanjang disalurkan sesuai mekanismenya, karena paripurna itu tempat menyampaikan ide dan gagasan sesuai ketentuan perundang undangan,” kata Jeje.

“Pendapatnya harus kita hargai, tahapannya sudah diujung saya juga tidak tahu. Garis besarnya ada masalah defisit, bagaimana menyelesaikannya, tentu ada berbagai cara seperti portofolio ada sesuai ketentuan BPK yakni DCR kemampuan keuangan kita misalnya 50 milyar,” lanjutnya.

Jeje menjelaskan, untuk mendapatkan pinjaman daerah perlu persetujuan DPRD dan tiga menteri.

“Portofolio itu tidak gampang, di samping persetujuan dewan juga ada 3 menteri yakni Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Bappenas. Satu saja tidak setuju berarti gagal,” jelasnya.

Menurut Jeje, pihaknya juga sudah menghitung kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman tersebut. 

“Kita juga menghitung berapa kemampuan keuangan kita. Sebenarnya ada persoalan, satu (angsuran pinjaman) melebihi masa bakti saya maka harus izin Kemendagri. Kemudian defisit melebihi ketentuan maka harus izin Menteri Keuangan. Jadi tidak gampang, lolos di sini, bisa saja di sana tidak lolos,” katanya.

“Apalagi yang dipersoalkan, berdebat berbeda itu biasa alam demokrasi tapi saya sebagai Bupati mengaktualisasikan untuk menyelesaikan masalah bukan mencari masalah,” tegasnya. (Madlani/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- PKS sebut ibu kota negara tetap di Jakarta apabila partai tersebut menang Pemilu 2024. Hal itu ditegaskan Shohibul Iman selaku Wakil Ketua Majelis Syuro, Minggu (26/11/2023).

Shohibul Iman mengatakan, PKS berjanji bakal memperjuangkan status Jakarta sebagai ibu kota negara. Janji ini dilakukannya apabila partainya menang dalam Pemilu 2024.

Dalam Rapimnas Kick Off Kampanye Nasional PKS yang diselenggarakan di Hotel Bumi Wiyata, Depok pada Minggu (26/11/2023), Shohibul mengatakan adalah salah satu ide gagasan dalam kampanye kinerja PKS ialah ibu kota negara tetap Jakarta apabila PKS menang Pemilu 2024.

Ia juga menambahkan janji tersebut memang membutuhkan penjelasan yang sangat panjang. Apalagi saat ini pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimatan masih terus berjalan. 

Baca Juga: Terkait Batas Usia Capres Cawapres, Politisi PKS Ingatkan MK Jangan Ciptakan Aturan Baru

Meskipun begitu, ia menyebutkan bahwa janji PKS itu simpel dan sederhana sehingga tidak perlu ada penjelasan tafsir yang rumit. 

Gagasan Jakarta Tetap Menjadi Ibu Kota Sudah menjadi Gagasan Unggulan Sejak PKS Menolak RUU IKN

Shohibul juga menjelaskan bahwa kalimat tersebut artinya ibu kota negara tidak akan pindah ke Nusantara melainkan hanya di Jakarta saja. Gagasan tersebut memang sudah menjadi gagasan unggulan PKS sejak partai tersebut menolak RUU IKN. 

Senada dengan Shohibul, Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga berjanji untuk memperjuangkan status Jakarta sebagai ibu kota negara bila partai berlambang bulan sabit dan padi itu menang di Pileg 2024. 

Selain itu, Syaikhu juga mengaku akan membawa aspirasi tersebut untuk dirundingkan bersama partai lainnya di Koalisi Perubahan.

Ia berharap calon presiden (capres) Anies Baswedan bisa mengakomodir dan meyakinkan partai-partai lainnya untuk memahami gagasan unggulan PKS ini.

Namun, partai lainnya yang berada di Koalisi Perubahan yakni PKB dan NasDem masih mempertimbangkannya. Apalagi gagasan ini berada di pihak internal PKS saja. Bila gagasan ini masuk ke dalam visi, misi, dan program paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, maka itu semua sudah menjadi kesepakatan semua partai koalisi. (Revi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Toilet SPBU di Sukabumi, Jawa Barat, memiliki fasilitas bak hotel bintang 5. Penampakanan toilet SPBU tersebut viral melalui video TikTok yang diunggah akun @tamiiikedua belum lama ini.

Apa yang membedakan dengan toilet umum lainnya? Ya, SPBU di Kabupaten Sukabumi yang viral itu memiliki kamar kecil dengan berbagai fasilitas, serta dekorasi seperti di hotel bintang 5. Tidak hanya itu, ada juga spot foto untuk para pengunjungnya.

Penampakan mewah toilet SPBU yang viral melalui video TikTok itu tepatnya berada di SPBU 34-43303 Kampung Bangkongreang, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi.

Fasilitas dan Dekorasi Mewah Toilet SPBU di Sukabumi

Saat memasuki toilet, pengunjung SPBU 34-43303 Sukabumi langsung disambut spot foto dengan dekorasi kursi beserta pajangan estetik yang terbuat dari rotan.

Kemudian, bagian toilet sangat bersih tanpa adanya genangan air maupun jejak bekas kaki para pengunjung.

Selain itu, dalam toilet tersebut juga tersedia fasilitas tempat duduk hingga lampu hias yang menambah nilai estetik dan kemewahan.

Lalu, dinding keramik yang berwarna emas itu membuat tampilan depan toilet menjadi terlihat mewah. Ini memperlihatkan keindahan lobi toilet SPBU di Sukabumi. Ada pula meja rias lengkap dengan cermin, sehingga pengunjung bisa berfoto selfie.

Ide Toilet Mewah Berasal dari Sang Pemilik

Muhammad Irpan selaku pengawas SPBU Bangkongreang mengungkapkan, sang pemilik lah yang memiliki ide membuat toilet mewah ini.

“Pemilik melihat toilet SPBU Tangerang, kemudian ia menyadari bahwa toilet SPBU ini kurang rapi. Maka pemilik pun langsung merenovasinya. Renovasi toilet pun berjalan sekitar dua bulan,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, semua fasilitas dan dekorasi di toilet dibuat mewah lantaran sang pemilik menyukai penampilan estetik. Wastafelnya saja menggunakan batu marmer.

Untuk kebersihan toilet, pihak SPBU menyiapkan satu orang office boy. Para pengunjung harus membuka alas kaki saat masuk ke dalam toilet SPBU di Sukabumi yang mewah seperti toilet hotel bintang 5 ini.

Kemudian, pihak SPBU juga tidak mewajibkan para pengunjung untuk membayar saat menggunakan toilet ini. Baik itu untuk buang air kecil maupun buang air besar. (Revi/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapan rakyat.com,- Masa kampanye pemilu 2024 tinggal menyisakan satu hari lagi. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Banjar, Jawa Barat, menyiapkan ruangan khusus untuk pasien gangguan jiwa.

Ruangan khusus untuk pasien gangguan jiwa tersebut termasuk untuk antisipasi bakal calon (Caleg) yang stres karena gagal melenggang dalam kontestasi pemilu.

Wakil Direktur Pelayanan RSUD Banjar Purqon mengatakan, jumlah ruangan untuk pasien gangguan jiwa yang sudah tersedia yaitu 2 ruangan dengan jumlah 22 tempat tidur.

Rinciannya 10 bed untuk pasien laki-laki dan 8 bed untuk pasien perempuan. Sedangkan 4 lagi untuk isolasi pasien dengan gangguan jiwa berat. Dokter spesialis jiwa juga sudah disiapkan sebanyak 2 orang.

“Sudah kami siapkan semuanya ada 22 tempat tidur. Untuk dokternya juga sudah kami siapkan ada 2 orang,” kata Purqon, Senin (27/11/2023).

Ruangan untuk pasien gangguan jiwa tersebut sudah mulai beroperasi sejak tahun 2014 lalu. Kemudian terdapat penambahan tempat tidur pada tahun 2020.

“Sejak tahun 2014 sudah kita siapakah lalu ada penambahan ruangan itu tahun 2020 karena sebelumnya hanya 6 tempat tidur sekarang menjadi 22 bed,” katanya.

Persiapan Masa Kampanye

Ketua KPU Kota Banjar Dani Danial Mukhlis mengatakan, masa kampanye pemilu mulai tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

Pihaknya telah melakukan pembahasan dengan partai politik peserta pemilu terkait tata cara kampanye dan penentuan titik zonasi untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Baca Juga: Saat di Kota Banjar, Iwan Bule Optimis Prabowo-Gibran Raih 65 Persen Suara di Jabar

Pihaknya mengimbau kepada partai politik peserta pemilu untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan kampanye.

“Kami menyeru seluruh peserta pemilu untuk taat terhadap regulasi yang telah kami tetapkan terkait dengan kampanye. Tadi sudah dibahas termasuk lokasi titik pemasangan APK,” katanya .

“Tinggal sekarang menunggu keputusan Walikota terkait titik lokasi APK dimaksud setelah itu baru kita menerbitkan putusan,” tambahnya. (Muhlisin/R9/HR-Online/Editor-Dadang)