harapanrakyat.com – Setelah sekian lama tidak ada tindak lanjut, Jembatan Dayeuhkolot di Jalan Raya Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, segera diperbaiki.

Rencananya, Pemprov Jabar akan memperbaiki jembatan yang menghubungkan Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung itu tahun depan.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin saat meninjau kondisi Jembatan Dayeuhkolot mengatakan, alokasi anggaran perbaikan jembatan ini mencapai Rp 55 miliar. Sumber anggaran ini dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kabupaten Bandung.

Baca Juga : Kabel Listrik dan Kabel Udara di Kabupaten Bandung Semrawut

Sebagai informasi, pengguna jalan tidak bisa optimal mengakses jembatan yang membentang di atas aliran Sungai Citarum sejak 2021. Hal itu lantaran kondisi jembatan yang retak di beberapa bagian penopang jembatan.

Kerusakan jembatan ini terjadi pada ruas dari arah Baleendah menuju Dayeuhkolot atau berada pada ruas jembatan lama.

Menghindari terjadinya kecelakaan, Dinas PU dan Bina Marga Jabar membatasi akses kendaraan yang dapat melintasi di jembatan tersebut. Dinas PU pun memasang jembatan darurat di atas Jembatan Dayeuhkolot. Hanya sepeda motor dan kendaraan kecil saja yang bisa melewati jembatan darurat itu.

“Ini (Jembatan Dayeuhkolot) memang kondisinya sudah ada yang retak. Hari ini saya meninjau dan kami upayakan supaya tahun depan bisa mulai ada upaya perbaikan,” kata Bey Machmudin di Dayeuhkolot, Sabtu (2/12/2023).

Urgensitas perbaikan Jembatan Dayeuhkolot ini, kata Bey, selain memperlancar arus lalu lintas juga mencegah jembatan itu ambruk akibat lambatnya penanganan perbaikan.

“Kami upayakan perbaikannya tahun depan karena kebutuhan dan menimbulkan kemacetan. Ini juga kan cukup membahayakan. Jangan sampai ambruk,” kata Bey.

Penjabat Gubernur Jawa Barat itu mengestimasi pengerjaan perbaikan jembatan membutuhkan waktu selama 1 tahun.

Apresiasi Perbaikan Jembatan Dayeuhkolot

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengapresiasi upaya Pemprov Jabar yang mengupayakan perbaikan jembatan itu.

Dadang Supriatna menegaskan, pelaksanaan pembangunan Jembatan Citarum di Dayeuhkolot ini akan terlaksana pada 2024.

Baca Juga : Pasca Proklamasi, Pemuda Revolusioner di Bandung Ambil Alih Aset Penjajah

“Jika misalnya nanti ada kendala dalam hal teknis untuk pelebaran sebagian lahan, itu bisa kita musyawarahkan,” katanya.

Bupati menegaskan, pihaknya akan terus memantau dan mendorong percepatan pembangunan jembatan ini. Bahkan, pihaknya pun sudah menyiapkan anggaran untuk anggaran pelebaran jalan dari APBD Kabupaten Bandung.

“Jangan sampai kondisi jembatan yang retak itu terlalu lama tidak ada perbaikan. Karena Jembatan Dayeuhkolot ini fungsinya sangat vital untuk lalu lintas kendaraan,” tuturnya. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com – Menekan inflasi karena menyadari wilayah Kota Cimahi, Jawa Barat, bukan termasuk wilayah pertanian, Pemkot Cimahi melakukan kerjasama antar daerah. Salah satu daerah di Jawa Barat yang diajak kerjasama ini yaitu Pemkab Garut.

Penandatanganan nota kerjasama antara Kota Cimahi dengan Kabupaten Garut ini, sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi di Kota Cimahi.

Pelaksanaan penandatanganan ini terlaksana pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Barat, Jumat (1/12/2023).

Baca Juga : Jelang Natal dan Tahun baru 2024, Harga Bahan Pokok di Cimahi Mulai Naik

Kerjasama antar daerah ini merupakan satu dari lima arah kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk turut menjaga stabilitas makro ekonomi. Selain itu kebijakan ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kerjasama antar daerah ini sebagai salah satu upaya untuk memastikan kelangsungan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan. Terutama komoditas pangan pokok seperti cabai dan bawang merah.

Penjabat Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi mengatakan, kerjasama antar daerah ini sangat penting, mengingat Kota Cimahi bukanlah daerah pertanian.

“Sebagai bentuk upaya yang kita lakukan dalam mengendalikan inflasi di Kota Cimahi, salah satunya dengan melakukan kerjasama antar daerah. Mengingat Cimahi bukanlah daerah penghasil komoditas pertanian,” ucap Pj Wali Kota Cimahi itu.

Dengan demikian, ia menegaskan, kerjasama antar daerah khususnya penghasil pertanian dalam hal ini dengan Kabupaten Garut, sangat penting terjalin bagi Cimahi.

“Inilah cara-cara struktural yang dapat kami upayakan selain cara seasonal atau situasional,” katanya.

Manfaat Kerjasama Antar Daerah untuk Cimahi

Ia juga menjelaskan, harapan manfaat pengendalian inflasi melalui kerjasama antar daerah ini tidak melulu mengenai hitungan angka-angka. Melainkan lebih pada upaya untuk menjaga pasokan komoditas bahan pokok untuk Kota Cimahi.

Sebab, lanjutnya, dengan supply yang terjaga dan stabil, harga komoditas pangan pokok pun akan terjaga.

Baca Juga : Kendalikan Inflasi, Pemkot Cimahi Gelar Gerakan Pangan Murah

Sebagai informasi, Kota Cimahi merupakan daerah yang non IHK (Indeks Harga Konsumen). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi Kota Cimahi masih di bawah rata-rata Jawa Barat dan Nasional yaitu 2,37 persen.

Melalui kerjasama antar daerah ini, kata Pj Wali Kota Cimahi, pihaknya bisa menekan indeks perkembangan harga dan fluktuasi harga komoditas bahan pangan agar tidak terus-menerus naik.

“Ini merupakan kabar yang baik, sekalipun ada komoditas yang fluktuatif naik. Saat ini, Pemkot Cimahi sedang melakukan beberapa upaya, salah satunya kerjasama antar daerah ini. Melalui upaya ini, kita optimistis dapat menekan laju inflasi,” ucapnya. (Eri/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Dampak kemarau panjang, harga jual cabe merah keriting makin pedas. Namun, meski harga cabe mengalami kenaikan, warga yang menanam cabe keriting di Desa Mekarbuana, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat sumringah.

Petani asal Dusun Cogreg Desa Mekarbuana, Anda Lesmana mengatakan, pada musim kemarau harga cabe merah keriting mengalami kenaikan yang signifikan. Harga jual di tingkat petani saat ini tembus Rp 55.000 per kilogram.

“Kemungkinan naiknya harga jual cabe merah keriting dipengaruhi oleh pasokan dari penghasil cabe yang berkurang. Ini yang menyebabkan harga di tingkat petani melejit. Naik lebih dari dua kali lipat,” kata Anda, Sabtu (2/12/2023).

Kenaikan harga cabe juga bisa terjadi disebabkan menurunnya hasil produksi. Cuaca ekstrim juga mempengaruhi pasokan dari luar daerah yang semakin terbatas.

Baca Juga: Harga Cabe Rawit di Pasar Manis Ciamis Naik, Pembeli Sepi 

Anda menyebutkan, dampak kemarau membuat hasil panen cabe turun drastis sebab banyak buah yang gugur dan kempis. 

“Tanaman cabe tidak tahan dengan musim kemarau, kecuali tersedia air untuk menyiram rutin,” katanya.

Menurut Anda, pada musim kemarau serangan hama dan kekeringan menjadi masalah utama bagi petani. Hal ini karena kurangnya pasokan air membuat hasil panen menurun.

“Meskipun hasil panen menurun, tapi kan harganya naik, jadi wajar kalau musim panen para petani cabe sumringah, harga cabe makin pedas,” pungkasnya. (Edji/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- DPRD dan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis, Jawa Barat sepakati APBD tahun anggaran 2024, Jumat (1/12/2023).

Anggota Banggar DPRD Ciamis Awan Setiawan mengatakan, Badan Musyawarah telah mengagendakan jadwal pembahasan Rakerda APBD tahun 2024 sampai akhirnya disahkan.

“Badan musyawarah telah mengagendakan dan menentukan jadwal dan acara pembahasan Raperda APBD tahun 2024, dengan seluruh anggota Banggar dan tim anggaran pemda serta SKPD yang telah bekerja secara optimal,” ungkapnya, Jumat (1/12/2023).

Awan melanjutkan, seluruh fraksi DPRD Ciamis juga telah menyampaikan pandangan umum serta sinkronisasi atas Raperda APBD Ciamis tahun 2024.

Baca Juga: DPRD Sepakati 4 Raperda Jadi Perda, Bupati Ciamis: untuk Kesejahteraan Rakyat

Badan Anggaran menempuh prosedur dan tahapan-tahapan yang sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD Ciamis dan seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Awan, APBD Ciamis tahun anggaran 2024 merupakan salah satu kerangka kebijakan publik yang sinergis dan terpadu antara kebijakan Pemda dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

Sehingga penyusunan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk di dalamnya Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2024.

“APBD Ciamis tahun 2024 merupakan salah satu implementasi dari RKPD tahun 2024 dan sesuai dengan nota kesepakatan antara pemkab dan DPRD tentang kebijakan umum APBD kabupaten Ciamis dan prioritas plafon anggaran sementara,” jelasnya.

APBD tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023. Rencana capaian dan isu-isu strategis pembangunan tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Ciamis tahun 2024 mendatang.

Besaran APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024

Terkait mekanisme pembahasan Raperda, lanjut Awan, dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tahapan. Seperti menyusun jadwal kegiatan Banggar dan penyusunan daftar inventaris masalah.

Lalu studi dokumenter yakni menelaah dan mengkaji secara cermat dan seksama dokumen Raperda APBD Ciamis tahun 2024 dan dokumen lainnya. Selain itu dilakukan juga rapat kerja dengan tim anggaran Pemda Ciamis. Kemudian dilakukan penyusunan laporan pembahasan, sinkronisasi seluruh fraksi DPRD, dan penyampaian laporan pembahasan.

Dari hasil pembahasan terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024 disampaikan, pendapatan semula Rp 1.853.908.701.171 bertambah Rp 618.273.532.206 miliar. Jumlah pendapatan setelah pembahasan jadi Rp 2.472.182.242.377 trilyun.

Untuk belanja semula Rp 1.781.528.710.171 bertambah Rp 669.407.352.306. Jumlah belanja setelah pembahasan Rp 2.450.936.062.477 triliun dan surplus sekitar Rp 21.246.179.900 milyar

Pembiayaan penerimaan Rp 113.133.820.100, lalu pengeluaran Rp 134.380.000.000 dan jumlah pembiayaan netto Rp 21.246.179.900.

“Raperda APBD tahun Anggaran 2024 telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya guna memenuhi ketentuan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang Tatib yang menegaskan bahwa penyampaian laporan pimpinan Banggar berisi proses dan hasil pembahasan bersama serta pendapat fraksi,” jelasnya.

Badan Anggaran telah melaksanakan rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi pada 30 November 2023. Hasil.dari rapat konsultasi tersebut seluruh fraksi menyatakan sependapat dengan hasil pembahasan Banggar. Seluruh fraksi menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan menjadi Perda. (ES/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Banjar, Jawa Barat, minta pemerintah lebih meningkatkan perhatian terhadap mereka.

Hal itu terungkap saat Ketua PPDI Kota Banjar, Iwan Sanusi menyampaikan saat acara Hari Disabilitas Internasional, yang berlangsung di Pendopo Walikota Banjar.

Menurutnya, perhatian pemerintah Kota Banjar terhadap penyandang disabilitas harus lebih meningkat. Karena saat ini, hanya fokus di satu instansi saja.

“Sudah bagus, tapi harus ada peningkatan. Pasalnya, bukan hanya di Dinsos saja, namun di OPD lain juga,” katanya, Jumat (1/12/23). 

Ia menjelaskan, seperti halnya penyerapan tenaga kerja untuk kaum disabilitas di Kota Banjar, terbilang masih kurang.

“Memang organisasi kita ada di bawah naungan Dinas Sosial, tapi untuk lowongan pekerjaan kan ada di Dinas Tenaga Kerja. Untuk alokasi satu persen kuota juga belum begitu terpenuhi menyerap penyandang disabilitas untuk bekerja,” jelasnya.

Padahal, setiap instansi atau dinas memiliki peran sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, untuk memperhatikan penyandang disabilitas.

“Sebetulnya semua OPD memiliki peran masing-masing sesuai tugas dan fungsinya,” terangnya.

Iwan menambahkan, dalam acara kali ini mengusung tema Bersatu Dalam Aksi Menyelamatkan dan Mencapai SDGs untuk, dengan dan Oleh Penyandang Disabilitas.

“Tema ini diambil karena tema nasional belum ada muncul sehingga ini yang dikeluarkan oleh PBB. Jadi seluruh dunia dengan tema seperti ini,” pungkasnya. (Sandi/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Ngotot ingin ketemu Pj Walikota Tasikmalaya, ratusan mahasiswa terlibat bentrok dengan dengan polisi saat menggelar demo di depan balai kota, Jumat (1/12/23). 

Bentrok massa dengan aparat tersebut lantaran para mahasiswa yang berusaha masuk ke dalam gedung Pemkot dihadang petugas keamanan. 

Mereka pun langsung terlibat baku hantam. Bahkan, dalam aksi itu tampak sejumlah mahasiswa mencoret-coret pilar kantor walikota, melempar botol air mineral, hingga spanduk ke arah petugas. 

Massa aksi dari PMII itu bersikukuh ingin menemui Pj Walikota Tasikmalaya yang mereka anggap tidak bisa mengelola kota. 

Sebelum ke Kantor Walikota, mereka juga sempat membakar ban di tengah jalan raya dan memblokade jalan Persimpangan Rancabango. 

Koordinator Aksi Heru Muhtar mengatakan, pihaknya menilai PJ Walikota Tasikmalaya alergi dengan kritikan mahasiswa, sehingga tidak pernah menemui mahasiswa ketika demo. 

“Padahal, kami sudah mengawal beberapa persoalan yang mana seharusnya Pak Pj Walikota ini yang bisa menyelesaikannya. Tapi nyatanya tidak,” tegasnya. 

Heru mengungkapkan, para mahasiswa menyoroti reformasi birokrasi yang menjadi modal dasar awal permasalahan di tiap OPD. 

Selain itu, persoalan kemiskinan juga tidak luput dari sorotan pihaknya yang tak kunjung ada titik terang. Bahkan, masalah korupsi juga menjadi salah satu poin yang belum tuntas. 

“Kami menilai pemerintah tidak mampu melakukan pembangunan, baik di bidang infrastruktur maupun lainnya yang seharusnya berdampak baik untuk masyarakat,” imbuhnya. 

Menanggapi hal itu, Sekda Pemkot Tasikmalaya Ivan Dicksan yang menemui massa aksi berjanji akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa dari PMII tersebut.

“Terkait tuntutan ini kami akan sampaikan kepada pak PJ Walikota Tasikmalaya, karena mohon maaf pak Pj tidak bisa menemui lantaran sedang dinas di Bandung,” kata Ivan.

Massa aksi akhirnya bubar usai Sekda menemui mereka. Meski begitu, massa aksi akan kembali demo dengan jumlah yang lebih besar agar mereka bisa bertemu Pj Walikota. (Apip/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Hujan yang mengguyur wilayah Kota Banjar, Jawa Barat, menyebabkan rumah milik Dedeh (79) warga lingkungan Jadimulya RT 1 RW 6 Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman ambruk, Jumat (1/12/2023) sekitar pukul 18.30 WIB.

Rumah semi permanen dengan jumlah jiwa 6 orang tersebut ambruk pada bagian belakang rumah. Pemilik rumah pun sementara mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Anak pemilik rumah, Nining Nuryani mengatakan, saat itu ia tengah mencuci tangan di sumur yang lokasinya berada di bagian belakang rumah.

Tiba-tiba ia terdengar suara kayu penyangga atap rumah seperti ambruk. Ia lantas bergegas lari ke bagian ruang depan rumah agar tidak tertimpa reruntuhan.

“Saya lagi cuci tangan di kamar mandi. Tiba-tiba ada suara gubrak. Saya kaget langsung lari ke depan rumah,” kata Nining.

“Tapi nggak sampai tertimpa genteng. Cuma saya kaget. Yang ambruk tiang penyangga atap rumah,” katanya menambahkan.

Saat kejadian, keluarga yang lain sedang berada di bagian ruang depan rumah, sehingga tidak ada yang tertimpa reruntuhan.

Saat ini, keluarga akan mengungsi karena takut sewaktu-waktu rumah akan ambruk karena bangunan rumah sudah lapuk.

“Yang tinggal di sini 6 orang. Sementara tidak ditempati takut nanti ambruk lagi kalau hujan. Rumahnya sudah tua,” katanya.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjar Kusnadi mengatakan, berdasarkan laporan kejadian rumah ambruk tersebut terjadi sekitar pukul 18.30 WIB.

“Kejadian tadi sekitar pukul 18.30 WIB. Sekarang kami langsung cek ke lapangan bersama lurah dan petugas,” katanya.

Lanjut menyebutkan, rumah tersebut ambruk pada bagian belakang karena kondisi bangunan rumahnya sudah lapuk. 

Saat kejadian pemilik rumah sedang berada di ruang depan sehingga tidak sampai terjadi korban jiwa.

“Untuk sementara kita evakuasi khawatir ada hujan lagi kondisi rumahnya sudah lapuk nanti ambruk. Jumlah jiwa semuanya enam orang kita evakuasi,” katanya. (Muhlisin/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

Kedai makanan pinggir jalan di Subang perlu Anda cicipi. Ada banyak pilihan kedai makanan yang ada di pinggir jalan sekitar Subang. Kuliner Subang ini mungkin menjadi pilihan terbaik untuk Anda.

Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas mereka sendiri. Mulai dari budaya, bahkan hingga ke makanan.

Baca Juga: Kedai Makanan Pinggir Jalan di Indramayu yang Enak dan Lezat

Subang merupakan Kota yang terletak di wilayah Jawa Barat. Kota Subang ini terkenal dengan beberapa kuliner mereka. Jika Anda berkunjung ke Subang, maka harus mencoba kedai yang ada di pinggir jalannya.

Kedai Makanan Pinggir Jalan di Subang Terbaik

Subang menjadi salah satu destinasi wisata di Jawa Barat. Hal itu karena Subang dekat dengan Bandung, Jawa Barat.

Transportasi ke Subang juga tidak sulit. Jadi, siapa saja bisa berkunjung ke kota satu ini dengan mudah.

Ketika di Subang, hal yang wajib Anda lakukan adalah berkuliner. Sebab, kuliner Subang sangatlah fantastis.

Jika berlibur ke kota ini, sebaiknya coba kedai-kedai yang ada di pinggir jalan. Sebab, ada makanan yang kedai pinggir jalan tawarkan lebih autentik.

Selain itu, kedai-kedai ini juga menawarkan harga yang lebih murah. Berikut beberapa rekomendasi yang harus Anda coba.

Saung Sarasa Subang

Rekomendasi pertama adalah kedai yang memiliki tampilan unik, Saung Sarasa Subang. Kedai ini menawarkan makanan dengan cita rasa sunda yang sangat kuat.

Sesuai dengan namanya, Saung Sarasa Subang merupakan kedai yang menawarkan menu spesial khas sunda yang pastinya nikmat dan berkualitas.

Baca Juga: Kedai Makanan Pinggir Jalan di Majalengka, Lezat dan Terjangkau

Kedai makan ini berada di Karanganyar, Subang, Jawa Barat. Ada banyak sekali menu yang bisa Anda coba, mulai dari nasi timbel, nasi tutug, aneka gurami, masakan nila, aneka sate, nasi liwet, aneka ayam, dan bahkan juga olahan seafood.

Saung Sarasa Subang buka setiap hari, mulai pukul 09.00 hingga 21.00 WIB. Pada akhir pekan, kedai makanan pinggir jalan di Subang ini akan sangat ramai pengunjung.

Rumah Makan Sunda Bang Jun

Kalau kedai selanjutnya ini juga menawarkan menu makanan khas sunda. Rumah Makan Sunda Bang Jun adalah kedai makanan yang menawarkan menu spesial.

Salah satu menu favorit di Rumah Makan Sunda Bang Jun adalah daging gepuk yang disajikan dengan sambal terasi. Ada juga menu nyumi lainnya yang tidak kalah lezat.

Tidak hanya daging, Anda juga akan menemukan makanan ikan atau seafood, olahan ayam, pepes, dan lalapan yang semuanya masih fresh dan segar.

Untuk harganya sendiri, Rumah Makan Sunda Bang Jun memang cukup bersahabat. Di Rumah Makan Sunda Bang Jun juga sudah tersedia fasilitas parkir yang luas dan juga toilet meski di pinggir jalan.

Rumah Makan Sunda Bang Jun berada di Jalan Raya Ciater – Subang, Ciater, Subang. Kedai makanan pinggir jalan di Subang ini buka dari pukul 07.00 hingga 21.11 WIB.

Rumah Makan Mang Yeye

Rumah Makan Mang Yeye menjadi rekomendasi selanjutnya. Kedai makanan khas Subang ini wajib Anda kunjungi.

Sebab, Rumah Makan Mang Yeye berada di Jalan Raya Kalijati Timur, Kalijati Timur, Kalijati, Subang. Karena berada di pinggir jalan, Anda akan mudah menemukan Rumah Makan Mang Yeye.

Baca Juga: Kedai Makanan Pinggir Jalan di Kuningan, Miliki Citarasa Khas

Ada banyak menu makanan di Rumah Makan Mang Yeye, mulai dari karedok, sayur sop, sayur asem, berbagai olahan ayam dan ikan, sambal dadak, dan masih banyak lagi.

Tentu saja olahan makanan di Rumah Makan Mang Yeye merupakan resep sunda asli. Makanan di kedai makanan pinggir jalan di Subang ini sangat lezat.

Harganya juga tergolong cukup murah, sehingga banyak yang kembali lagi setelah mencoba sekali. Bahkan ayam goreng di sini juga memiliki cita rasa yang sangat khas.

Rumah Makan Mang Yeye berlokasi di Jalan Raya Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati, Subang. Jam operasional Rumah Makan Mang Yeye adalah 07.00 hingga 21.30 WIB.

Daripada di restoran mewah dengan harga yang mahal, Anda bisa mengunjungi kedai-kedai tersebut karena lebih ramah di kantong. Selain itu, cita rasa yang kedai pinggir jalan tawarkan juga tidak ada tandingannya.

Meski ada di pinggir jalan, kualitas makanannya tetap terjamin. Hal itulah yang membuat kedai makanan pinggir jalan di Subang ramai pengunjung dan tetap lezat. (R10/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Baru-baru ini sebuah video memperlihatkan seorang guru SMK di Jawa Tengah sedang minum miras bersama muridnya. Tayangan video berdurasi 52 detik yang diunggah akun X mamang_cik di media sosial itu pun viral.

Terlihat dalam video itu seorang guru beserta beberapa siswa wanita dan pria duduk melingkar. Di sekitar mereka terdapat sejumlah botol minuman keras (miras).

Kabarnya, mereka melakukan pesta miras tidak jauh dari tempat sekolah. Tampaknya bangunan tersebut juga kosong tanpa ada penghuni.

Usai video tersebut viral, Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Jawa Tengah, langsung melakukan investigasi. Saat ini sang guru yang terlibat dalam pesta miras diberhentikan dari tugasnya sebagai pendidik.

Kadisdikbud Jawa Tengah Uswatun mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan bersama pihak sekolah, Cabang Dinas atau Cabdin IV, serta guru bersangkutan.

“Semua sepakat jika guru tersebut sudah melakukan tindak pelanggaran berat dan sudah tidak jadi guru lagi,” ungkapnya, Rabu (29/11/2023) lalu.

Ia juga menggalakan kegiatan no miras bersama DP3AKB, Kesbangpol, Polres, serta Satpol PP Grobogan. Gerakan ini sebagai upaya untuk mengantisipasi kejadian serupa agar tidak terulang kembali.

Pendampingan dan pemeriksaan kesehatan juga pihaknya lakukan terhadap sejumlah siswa-siswi yang ikut pesta miras bersama seorang guru SMK di Jawa Tengah itu.

Selain alasan kesehatan, pendampingan ini merupakan salah satu upaya agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

Uswatun menambahkan, pihak sekolah akan melakukan rapat pengambilan keputusan kembali. Rapat akan berlangsung 2-3 hari lagi.

“Sekolah akan rapat 2-3 hari lagi, tapi semua sudah sepakat kalau guru SMK di Jawa Tengah ini telah melakukan pelanggaran berat. Untuk siswa, pihak DP3AKB akan melakukan pendampingan,” terangnya.

Melalui kejadian ini, ia berharap tidak akan ada lagi kenakalan remaja sekolah, dan para pendidik dapat mengambil sikap yang tepat untuk mendampingi para siswa dan siswi. (Revi/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Sejumlah kader dan pegiat di Kota Banjar, Jawa Barat, mengungkap kenaikan kasus HIV/Aids yang jumlahnya terus bertambah. Bahkan, mereka menyebut dukungan anggaran kurang.

Hal terungkap saat pegiat HIV/Aids Kota Banjar, Rika Setiawati mengikuti Talk Show Hari Aids Sedunia yang bertempat di Lapangan Tenis Pendopo Kota Banjar, Jumat (1/12/2023).

Rika mengatakan, berdasarkan hasil pendampingan yang ia lakukan pada tahun ini, angka kasus ODHA jumlahnya terus bertambah.

Dari 24 kasus yang ia dampingi saat melakukan Voluntary Counseling dan Testing (VCT), ternyata hasilnya 14 orang positif. Bahkan, satu orang di antaranya masih berusia produktif, yakni masih 16 tahun.

Idealnya, kata Ika, dari setiap 100 pemeriksaan VCT, paling tidak satu orang yang positif. Namun, ini dari 24 orang, yang positif ada 14 orang. Menurutnya hal ini menunjukan jumlah peningkatan kasusnya cukup serius.

“Untuk yang saya dampingi saja dari 24 orang yang tes VCT sebanyak 14 orang positif. Ini kalau tidak ada penanggulangan serius bisa jadi kejadian luar biasa,” kata Rika. 

Dilema Kasus HIV/AIDS Meningkat

Penyebab dan kendala yang menjadi faktor naiknya kasus HIV/Aids tersebut, kata Ika, di antaranya karena kurangnya dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah.

Sehingga, lanjutnya, upaya pencegahan melalui edukasi dan penanggulangan, seperti pendampingan untuk berobat yang seharusnya menjangkau ke sejumlah sasaran komunitas tidak berjalan secara maksimal.

“Kenapa angka HIV/Aids naik? pertama tidak ada penjangkauan ke komunitas untuk mengajak anak komunitas ke layanan untuk mobile VCT ke puskesmas. Nggak ada yang memberikan pemahaman,” katanya.

“Terus sekarang kurangnya anggaran untuk KPA tahun ini hanya Rp 25 juta. Nggak bisa buat sosialisasi, nggak ada buat pendampingan menjangkau komunitas,” katanya menambahkan.

Lebih lanjut ia mengatakan, selain kendala di atas, untuk kendala lainnya yaitu tidak adanya akses layanan BPJS Kesehatan untuk berobat. Terutama bagi mereka yang sudah positif atau ODHA.

Hal itu karena meskipun untuk ketersediaan obat sudah gratis dari pemerintah, tetapi untuk registrasi pelayanan tersebut mereka harus membayar sebesar Rp 60 ribu ketika akan berobat.

“Kalau obat mah gratis, tapi ke rumah sakit kalau cuma bawa obat kan nggak bisa, tetap registrasinya harus bayar. Jadi untuk HIV/Aids itu nggak bisa pakai BPJS tetap harus bayar registrasi ke RSUD Rp 60 ribu,” katanya.

Kasus Meningkat

Sementara itu, Pelaksana Program KPA Kota Banjar Syahid Burhani mengatakan, berdasarkan data laporan jumlah kasus HIV/Aids sampai bulan Oktober tahun ini bertambah 51 kasus.

Menurutnya, jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022 saat itu hanya hanya 44 kasus. Adapun jumlah akumulasi kasus sampai tahun 2023 menjadi 357 kasus.

“Sampai bulan Oktober jumlah penambahan ada 51 kasus. Kami juga akan melakukan validasi data lagi nanti di akhir bulan Desember ini,” katanya.

Lanjutnya mengatakan, terkait dukungan anggaran untuk penanggulangan HIV/Aids dari pemerintah pada tahun 2024 pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar Rp 225 juta untuk penanggulangan.

Tetapi, anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan tahun 2024 hanya sebesar Rp 30 juta. 

Menurutnya, anggaran tersebut sangat minim dan tidak memadai untuk menjalankan program secara maksimal.

“Tahun ini anggaran kami sangat minim hanya Rp 25 juta. Untuk tahun depan kami sudah mengajukan anggaran penanganan tapi anggaran yang dialokasikan juga nggak jauh beda hanya Rp 30 juta,” katanya. (Muhlisin/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)