My Thai Bogor merupakan salah satu restoran Thailand menarik di wilayah Baranangsiang. Tepatnya, restoran Thailand satu ini berada di Jalan Padi Nomor 8, Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat. Lokasinya cukup strategis dan sangat mudah dijangkau menggunakan berbagai jenis kendaraan.

Restoran ini menjadi tempat makan sekaligus tempat nongkrong yang sangat seru. Anda bisa makan siang maupun makan malam dengan berbagai menu khas Thailand yang lezat. Setiap menu rasanya otentik dan pastinya disesuaikan dengan lidah orang di Indonesia.

Baca Juga: Coca Suki Restaurant Bandung, Tawarkan Thai Food yang Lezat

Tempat makan satu ini rasanya juga cocok untuk makan bersama keluarga maupun teman. Bahkan Anda juga bisa mendatanginya untuk makan maupun kencan bersama kekasih. Restoran ini mampu menawarkan kenyamanan untuk setiap pelanggan yang datang.

My Thai Bogor, Tawarkan Aneka Menu yang Lezat

My Thai Kitchen Resto menawarkan tempat yang sangat nyaman sekaligus sangat menarik. Ketika memasuki resto ini, pelanggan akan disambut nuansa klasik modern yang indah. Perpaduan warna hijau botol, putih, dan coklat membuat tempat ini terlihat sangat estetik.

Beberapa sudut tembok juga terdapat mural dengan lukisan yang terlihat sangat realistis. Terdapat lukisan Wat Arun di Bangkok hingga pasar apung atau floating market yang terkenal. Keberadaan mural tersebut membuat interior restoran ini semakin cozy dan khas Thailand.

Tempat makan ini juga menawarkan banyak meja kursi kayu yang serasi dengan interiornya. Karena itu, restoran ini terasa sangat nyaman untuk makan bersama keluarga. Bukan hanya itu saja, tempatnya juga nyaman untuk nongkrong dan ngobrol santai bersama teman.

Restoran My Thai Bogor juga menawarkan aneka menu yang lezat seperti berikut:

Beef

Menu beef terdapat sapi lada hitam, sapi kemangi, dan sapi dalam kelapa.

Soup

Soup terdapat tom yum udang, tom yum kakap fillet, tom yum ayam, tom yum seafood. Sup sapi tofu, sup ayam tofu, tom kha kai, sup gurame asam pedas, thai suki seafood, dan thai suki meat dan seafood.

Tofu & Vegetables

Tahu hotplate seafood, tahu hotplate ayam, tahu saus my thai, tahu cah jamur, capcay my thai. Brokoli saus tiram, buncis telur asin, brokoli cah bawang putih, ciwis cah ikan asin, dan lainnya.

Chicken

Menu ayam terdapat ayam pandan, ayam kari merah, ayam fillet bawang putih. Ayam kari hijau, ayam dalam nanas dan ayam kemangi cincang.

Thai Appetizer

Tahu pedas crispy, roti naan pisang coklat roti naan coklat keju, tahu cabe garam, french fries. Cireng bumbu rujak, omelet kerang, omelet jamur, roti naan special, dan lumpia udang.

Rice & Noodles My Thai Bogor

Terdapat pula nasi goreng kepiting kemangi, nasi goreng tom yum, nasi goreng seafood, mie goreng my thai.

Baca Juga: Tempat Makan Enak di Karawang yang Memanjakan Lidah

Kemudian mie tom yum seafood, kwetiau saus tiram, mie tom yum ayam, nasi goreng ikan asin dan masih banyak lagi.

Seafood

My thai seafood platter, udang crispy saus madu, udang goreng bawang putih, udang saus mayonaise. Cum bakar my thai, kerang kemangi, cumi saus my thai, cumi goreng tepung crispy, dan lainnya.

Salad

Salad mangga, salad pepaya dan salad soun asam pedas.

Additional Menu

Telur mata sapi, urap, tempe goreng, tahu goreng, sambal mangga, sambal dadak dan lainnya.

Fish By Piece

My Thai Bogor juga menawarkan menu kakap steam saus lemon, kakap telor asin, gurame telur asin, gurame bakar, dan menu lainnya.

Pad Thai

Pad thai tom yum seafood, pad thai sapi, pad thai seafood, dan pad thai ayam.

Indonesian Food Chicken

Ayam kemangi, ayam sambal mangga, ayam cabe ijo, ayam bakar, ayam goreng, ayam kremes, dan ayam goreng telur asin.

Indonesian Food Duck

Bebek lada hitam, bebek rica-rica, bebek sambal mangga, bebek cabe ijo. Bebek bakar, bebek kremes, dan bebek goreng.

Dessert

Dessertnya yaitu singkong thai, ketan mangga, pisang goreng saus madu, dan pisang bakar coklat keju.

Minuman

Minuman yang tersedia juga sangat beragam seperti thai tea aneka rasa, aneka jus buah. Lalu terdapat lemongrass, aneka teh, hingga es kelapa yang segar.

Baca Juga: Sawasdee Thai Restaurant Bandung, Menu Nikmat Harga Hemat

Itulah beragam menu yang tersedia di restoran My Thai Bogor. Anda bisa mencicipinya dan makan dengan tenang di resto yang nyaman. (R10/HR-Online)

harapanrakyat.com,- Diduga berenang terlalu jauh, enam orang pengunjung digulung gelombang Pantai Cipatujah Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Senin (01/01/2023) kemarin.

Beruntung mereka selamat. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, enam orang wisatawan itu merupakan warga Sirnasari, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya.

Kapolsek Cipatujah Iptu Tono Suherman mengatakan, enam orang mengalami kecelakan laut. Mereka sempat terbawa arus saat berenang di Pantai Pasanggrahan Cipatujah.

Baca Juga: Pantai Karang Tawulan Tasikmalaya, Terkenal Mirip Pantai Lot Bali

“Beruntung enam orang ini berhasil selamat setelah petugas Pos Pam Pantai Cipatujah melakukan upaya pertolongan. Meskipun sempat alami sesak nafas karena sempat tenggelam sebelum petugas menolongnya,” terang Iptu Tono kepada harapanrakyat.com, Selasa (02/01/2023).

Petugas langsung membawa enam korban yang terseret arus gelombang Pantai Cipatujah Tasikmalaya itu ke Puskesmas terdekat karena mengalami mual dan sesak nafas.

Petugas mengimbau kepada pengunjung yang berwisata ke Pantai Cipatujah agar menaati peraturan yang sudah pengelola tetapkan. Terutama larangan berenang ke tengah laut, serta menghindari area berbahaya. (Apip/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Perekaman kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP untuk pemilih pemula di Kota Banjar, Jawa Barat, baru tercapai sekitar 90,33 persen.

Diketahui, menjelang pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024, masih terdapat ratusan pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjar Heri Sapari mengatakan, wajib KTP pemula (DP4 pemula) atau warga yang berusia 17 tahun pada saat Pemilu tanggal 14 Februari 2024 di Banjar berjumlah 6710 orang.

Dari jumlah tersebut, berdasarkan data rekaman WKTP, sampai awal Januari 2024 yang melakukan proses perekaman e-KTP sebanyak 6061 orang atau 90,33 persen.

Sisanya sebanyak 649 WKTP pemula untuk pemilu 2024 belum melakukan proses perekaman e-KTP.

“Agregat perekaman WKTP pemula sudah 90,33 persen. Tinggal 649 WKTP yang masih belum melakukan perekaman dan sekarang masih proses berjalan,” kata Heri Sapari, Selasa (3/1/2024).

Sebanyak 600 lebih WKTP pemula yang belum melakukan perekaman tersebut karena mereka berada di luar Banjar. Ada yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah ada juga yang bekerja.

Meski begitu, untuk penduduk potensial pemilih pemula pemilu 2024 yang berstatus anak sekolah dan menempuh pendidikan di Banjar sudah melakukan perekaman.

Baca Juga: Perumda Tirta Anom Kota Banjar Dapat Guyuran Modal Rp 150 Miliar

“Untuk yang 600 itu posisinya di luar Banjar ada yang bekerja ada juga yang sekolah. Kalau anak sekolah yang di Banjar kita sudah selesai semua kita jemput bola. Tadi kita juga perekaman di Batulawang dan Karyamukti,” katanya.

Saat ini pihaknya terus gencar melakukan perekaman KTP elektronik dengan sasaran WKTP pemula dengan cara jemput bola ke lapangan.

“Tentu ini harus selesai sebelum tanggal 14 Februari. Makannya sekarang juga kami terus mensosialisasikan ke desa/kelurahan untuk menggiring perekaman. Kita masih ada satu bulan lebih untuk perekaman,” katanya. (Muhlisin/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Sidang disiplin terhadap 13 oknum anggota Satpol PP Garut, Jawa Barat, yang melakukan deklarasi dukung Gibran Rakabuming Raka, Cawapres nomor urut 2, telah dilakukan internal Satpol PP Garut.

Sebanyak 13 oknum pegawai Satpol PP yang ada dalam video viral itu mendapatkan sanksi tak bisa berdinas selama 3 bulan, dan tidak mendapatkan tunjangan kerja.

Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Basuki Eko, langsung melakukan sidang internal terhadap 13 oknum anggotanya yang melakukan deklarasi terhadap pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2.

Mereka membuat video pendek berdurasi 19 detik dengan menyatakan sikap bahwa, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin muda bernama Gibran Rakabuming Raka.

Buntut Deklarasi Dukung Gibran, 13 Oknum Anggota Satpol PP Garut Disanksi

Tak ingin bertele-tela karena institusi Negara harus netral dalam setiap Pemilu, maka penegak disiplin internal Satpol PP pun menyidangkan 13 oknum pegawainya itu. Putusan sanksi berupa skorsing tanpa mendapatkan tunjangan.

Baca Juga: Oknum Satpol PP Garut Deklarasi Dukung Cawapres Gibran, Bawaslu: Terancam Pidana Pemilu

“Sudah kami sidangkan dan untuk sanksi sudah kami putuskan. Pelaku utamanya yaitu saudara C I, kita skorsing selama 3 bulan tanpa ada tunjangan. Terus yang lainya kami skorsing 1 bulan, itu pun tanpa tunjangan,” terang Basuki Eko, Selasa (02/01/2024).

Ia juga menegaskan, para anggota pelanggar disiplin itu kini dalam masa pemantauan. Apabila perbuatan itu kembali mereka lakukan, maka Satpol PP Garut akan memberikan sanksi pemecatan.

“Selama skorsing ini dalam pantauan penegak disiplin internal. Jika dalam masa skorsing melakukan hal yang sama, itu langsung kami lakukan pemutusan kontrak,” tambahnya.

Bawaslu Telusuri Status 13 Oknum Satpol PP Garut

Dengan putusan sidang disiplin skorsing ini mengindikasikan bahwa, para oknum yang melakukan deklarasi dukung Gibran merupakan tenaga honorer. Sehingga penindakannya pun secara internal.

Meski begitu, mereka masih terancam sanksi tegas lainnya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Garut menemukan ada fasilitas pemerintahan yang mereka jadikan objek.

Apabila hal itu terbukti, Bawaslu bisa saja merekomendasikan ke tahap pidana Pemilu.

“Mengenai statusnya sebagai ASN atau honorer, kami akan telusuri terlebih dahulu. Kalau terkait ASN, itu akan meneruskan ke KASN. Nanti untuk pembinaannya oleh instansi yang berwenang,” kata Yusuf Firdaus, anggota Bawaslu Kabupaten Garut.

Ia menyebutkan, jika dugaan pelanggarannya terkait penggunaan fasilitas pemerintah, pada Pasal 521 menyebutkan bahwa sanksinya kurungan pidana 2 tahun dan denda Rp 24 juta. (Pikpik/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menyerahkan dana siap pakai penanganan warga terdampak gempa Sumedang, Jawa Barat sebesar Rp 350 juta.

Penyaluran dana siap pakai itu untuk mendukung seluruh penanganan darurat gempa di Sumedang selama 7 hari kedepan.

Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan status tanggap darurat bencana sejak 1 Januari 2024. Penetapan status ini untuk memudahkan penanganan dan dukungan anggaran dalam membantu warga yang terkena bencana gempa di Sumedang.

Baca Juga : Dampak Gempa, 548 Warga Kabupaten Sumedang Mengungsi

Selain itu, kata Suharyanto, pihaknya juga memberikan sejumlah logistik dan peralatan untuk penanganan bencana ini. Di antaranya, tenda pengungsi, sembako, dan kebutuhan logistik lainnya untuk memenuhi kebutuhan awal.

“Dukungan awal, kita memberikan uang sebesar 350 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak selama seminggu ini. Termasuk untuk operasional tim yang bertugas,” kata Suharyanto.

Adapun selama masa tanggap darurat, tim BNPB juga akan membantu melakukan pendampingan pembentukan posko. Termasuk pendataan lanjutan hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam hal ini, Kepala BNPB meminta agar proses penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi gempa di Sumedang dapat berjalan secara paralel.

“Nanti BNPB menerjunkan tim untuk posko komando. Kemudian akan membantu pendampingan kaji cepat. Kami sepakat tidak menunggu sampai tujuh hari selesai namun secara paralel,” ucapnya.

Penanganan Darurat Terdampak Gempa Sumedang, Prioritaskan Kebutuhan Dasar Warga

Terkait penanganan darurat lanjutan pada tahap awal, Suharyanto meminta agar seluruh kebutuhan dasar warga terdampak menjadi prioritas.

Tentunya hal ini juga, kata ia, membutuhkan kaji cepat sehingga pelaksanaannya dapat lebih terstruktur, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Dari pendataan itu, kata Suharyanto, nantinya maka dapat ditentukan apakah harus memperbaiki rumah warga yang rusak atau relokasi karena berada di zona rawan bencana.

Baca Juga : 14 Desa Terdampak Gempa Bumi di Kabupaten Sumedang

Adapun seluruh warga terdampak yang tidak dapat lagi menempati rumahnya karena rusak, maka pemerintah akan memberikan dukungan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH).

Dana sebesar 500 ribu rupiah per bulan ini, kata ia, dapat digunakan untuk membayar biaya sewa sementara sampai proses renovasi rumah selesai.

“Segera lakukan pendataan. Kalau enggak, semakin lambat data yang masuk, maka semakin lambat juga perbaikan penanganan bagi terdampak gempa di Sumedang ini,” ucapnya. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com – Hingga saat ini, berdasarkan data sementara jumlah pengungsi terdampak gempa di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mencapai 548 orang.

Selain itu, data kerusakan rumah tinggal tercatat 303 unit mengalami rusak ringan. Sedangkan rumah warga yang mengalami rusak sedang mencapai 92 unit dan 69 rumah rusak berat.

Selain berdampak pada kerusakan rumah warga, guncangan gempa pun turut merusak sejumlah fasilitas umum lainnya. Di antaranya 14 fasilitas pendidikan, 7 tempat ibadah, dan 2 sarana umum.

Baca Juga : 14 Desa Terdampak Gempa Bumi di Kabupaten Sumedang

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengungkapkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk penanganan gempa ini.

Demikian halnya juga dengan upaya penanganan pasien di sejumlah rumah sakit di Sumedang yang terpaksa menempati tenda darurat. Ia mengakui, ada beberapa pasien di RSUD Sumedang masih trauma. Apalagi, kata Bey, pada Senin (1/2/2024) malam, terjadi gempa susulan berkekuatan (M) 4.4 di Kabupaten Sumedang.

“Fokus utama yang kami lakukan yaitu pasien yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang. Di Sumedang, kemarin gempa lagi dan ada beberapa kerusakan lagi di rumah sakit. Kemarin sore ada asesmen dari Kementerian PUPR,” ucap Bey saat meninjau Terowongan Nanjung di Kabupaten Bandung, Selasa (2/1/2024).

“Kalaupun secara teknis RSUD itu baik kondisinya, tapi 48 pasien kembali ke tenda (karena trauma). Hari ini, Kemenkes akan mengirimkan dua tenda untuk opname dan satu tenda untuk ruang operasi,” ucapnya menambahkan.

Baca Juga : Pj Bupati Sumedang Tetapkan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi

Terkait beredarnya video Twin Tunnel Tol Cisumdawu yang retak akibat gempa Sumedang, Bey sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Pihak berwenang telah memastikan keamanannya bagi pengendara yang akan menggunakan Tol Cisumdawu melewati terowongan kembar itu.

“Kami imbau masyarakat untuk tidak termakan berita bohong terkait dampak gempa di Sumedang ini,” tuturnya. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Kakanwil Kemenkumham Jabar R Andika Dwi Prasetya, memberikan therapy healing kepada WBP Lapas Sumedang, pasca gempa bumi yang melanda Kabupaten Sumedang dan sekitarnya.

Kakanwil Andika meninjau Lapas Kelas IIB Sumedang bersama tim Kanwil Kemenkumham Jabar pada Selasa (02/01/2024)).

Diketahui Lembaga Pemasyarakatan tersebut lokasinya hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari titik episentrum gempa bumi Sumedang yang terjadi beberapa waktu lalu.

Berdasarkan informasi, gempa magnitudo 4.1 SR yang mengguncang Kabupaten Sumedang dan sekitarnya pada 31 Desember 2023 lalu, terus berlanjut hingga tanggal 1 Januari 2024, pukul 20.46 WIB, dengan magnitudo 4.5 SR.

Atas terjadinya bencana gempa bumi tersebut, Andika pun memberikan therapy healing kepada semua pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIB Sumedang.

Baca Juga: Pj Bupati Sumedang Tetapkan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi

Untuk menghilangkan trauma atas kejadian gempa bumi, Andika mengajak bercengkrama dan bersenda gurau. Hal ini penting dilakukan untuk menguatkan mental seluruh WBP Lapas Sumedang.

Karena lokasi Lapas Sumedang termasuk objek vital yang perlu perhatian khusus dari Pemkab Sumedang. Salah satunya dengan melakukan pengecekan bangunan gedung secara menyeluruh.

Dari hasil pemantauan, terdapat retakan halus pada bangunan Lapas Sumedang. Beberapa area yang terdampak meliputi ruang kunjungan, kamar mandi kunjungan. Kemudian, kamar mandi disabilitas, area brandgang, bagian atap Blok Asahan, serta pintu masuk Blok Asahan 5 dan 6.

Selain memberikan therapy healing kepada WBP Lapas, Kemenkumham Jabar bersama pihak Lapas Sumedang juga melakukan pemeriksaan kelayakan bangunan. Selanjutnya mengajukan anggaran ke Ditjenpas untuk tanggap darurat perbaikan gedung.

Kemenkumham Jabar juga mengusulkan pemindahan sementara untuk WBP yang berjumlah 60 orang ke Lembaga Pemasyarakatan terdekat. Sedangkan, BNPB dan Dinas PUPR Sumedang menghitung ambang batas kerusakannya.

Selain di Lapas Sumedang, pasca gempa bumi Kemenkumham Jabar juga melakukan pemantauan di RSUD Sumedang.

Sementara itu, guna mengantisipasi terjadinya gempa susulan, TNI mendirikan tenda darurat di dalam area Lapas Kelas III Sumedang. (Eva/R3/HR-Online)

harapanrakyat.com,- 13 oknum anggota Satpol PP Garut, Jawa Barat, yang menyatakan dukungan terhadap Cawapres Gibran Rakabuming Raka terancam pidana pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Garut pun akan melakukan klarifikasi dan juga penelusuran, apakah oknum tersebut adalah ASN atau bukan.

Dukungan yang dilakukan oleh 13 oknum anggota Satpol PP Garut terhadap Cawapres Gibran Rakabuming Raka berbuntut panjang. Kasus tersebut kini telah ditangani Bawaslu Garut.

Menurut Bawaslu Garut, kasus tersebut hampir menyerupai pidana pemilu. Di mana fasilitas negara digunakan untuk kegiatan dukung mendukung pasangan calon peserta Pemilu 2024.

“Memastikan terkait dengan penggunaan fasilitas pemerintahan. Itu kelihatannya seperti di ruangan kantor Pos Satpol PP. Melanggar ketentuan pasal 280 ayat 1 bahwa dijelaskan tim peserta dilarang menggunakan fasilitas pemerintah,” kata Yusuf Firdaus, Anggota Bawaslu Garut, Selasa (2/1/2024).

Ia juga menyebut, bahwa pasal itu terbilang berat, karena memang dugaan pidana pemilu berpotensi terjadi. Namun pihak Bawaslu akan terlebih dahulu melakukan penelusuran.

“Statusnya sebagai ASN atau honorer kami akan telusuri terlebih dahulu. Kalo terkait ASN itu akan meneruskan ke KASN, nanti akan ditangani pembinaan oleh instansi yang berwenang. Kalau dugaan pelanggarnya itu terkait penggunaan fasilitas pemerintah itu di pasal 521 ada kurungan pidana 2 tahun dan denda 24 juta,” jelasnya.

Baca Juga: Geger! Belasan Satpol PP Garut Diduga Dukung Cawapres Gibran Rakabuming

Bawaslu Garut akan melakukan klarifikasi secara profesional kepada para oknum anggota Satpol PP yang ada dalam video tersebut. Oknum Satpol PP itu juga akan diundang oleh Bawaslu Garut untuk memberikan keterangan.

Usai proses itu, Bawaslu juga akan kembali melakukan pleno. Menentukan kasus itu masuk ke ranah pelanggaran pemilu atau pidana pemilu. (Pikpik/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com – Penindakan pelanggaran membuang sampah sembarangan di Kota Bandung, Jawa Barat, perlu ada sanksi tegas. Hal itu untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Achmad Nugraha menilai, pemerintah harus melakukan intervensi terkait penguatan penegakan hukum dalam regulasi pengelolaan sampah.

Menurutnya, adanya sanksi tegas tersebut bertujuan untuk mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan. Selain itu, juga memaksa masyarakat untuk menjadikan pengelolaan sampah menjadi kebiasaan baru.

Baca Juga : 64 Ton Timbunan Sampah Malam Tahun Baru 2024 di Kota Bandung

Sebagai informasi, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, tingkat produksi sampah Kota Bandung mencapai 1.600-1.700 ton per hari.

“Dalam mengatasi persoalan sampah tidak cukup hanya edukasi dan sosialisasi. Tetapi juga perlu adanya sanksi tegas dari pemerintah kepada warga yang membuang sampah seenaknya. Kalau mau ada perubahan kebiasaan, perlu ada punishment. Itu karakter masyarakat kita,” ucapnya di Kota Bandung, Selasa (2/1/2024).

Ia menerangkan dengan adanya upaya tegas tersebut, maka menjadi efek jera bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Bahkan membuat mereka berpikir ulang, sebelum melakukan pelanggaran tersebut yang dapat mengganggu lingkungan.

Achmad menerangkan, sampah merupakan persoalan besar yang harus bisa terselesaikan secara tuntas dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, kata ia, membutuhkan sebuah dorongan untuk dapat mengubah cara berpikir masyarakat.

Baca Juga : Pemkot Bandung Resmi Cabut Darurat Sampah

Selain penegakan hukum dan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan, lanjutnya, pihaknya mendorong realisasi pembangunan incinerator pembakar sampah yang ramah lingkungan. Dengan demikian, dapat mengatasi persoalan sampah secara tuntas.

“Untuk dapat membentuk kebiasaan, maka yang harus cara membentuk dan mengelola orang atau manusianya sebagai produsen sampah. Oleh karena itu, maka perlu ada sanksi tegas bagi warga yang membuang sampah sembarangan di Kota Bandung,” katanya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)