harapanrakyat.com,- Penjabat (Pj) Wali Kota Banjar, Jawa Barat, Ida Wahida Hidayati, menginginkan Banjar Water Park (BWP) jadi sport center renang.

Hal itu disampaikan Ida Wahida Hidayati usai melakukan kunjungan ke kolam renang prestasi di Banjar Water Park pada Rabu (3/12/2024).

Ida mengatakan, jika BWP khususnya kolam renang prestasi difungsikan sebagai sport center diharapkan dapat melahirkan banyak atlet berprestasi.

“Kelihatannya ini lebih bagus difungsikan sebagai sport center milik pemerintah Kota Banjar. Supaya kita punya atlet renang yang lebih berprestasi,” kata Ida Wahida Hidayati.

Menurut Ida, saat ini kondisi BWP terbengkalai. Sehingga yang harus dilakukan adalah melakukan peninjauan ulang kerja sama dengan pihak investor terkait pengelolaannya.

“Pengelolaan nanti kita tinjau ulang, kalau misalkan pihak ketiga terbengkalai ini harus ditinjau ulang kerja samanya,” terangnya.

Baca Juga: Wisata Edukasi The Mummy Kota Banjar Tak Kunjung Terwujud

Ia menjelaskan, ada dua alternatif untuk BWP difungsikan kembali, yakni diambil alih oleh pemerintah kota atau menawarkan kepada investor yang lain.

“Untuk sementara mungkin ada dua alternatif, kita ambil alih dengan Pemkot, yang kedua kaji ulang kerja samanya kalau mereka tidak sanggup kita tawarkan ke investor lain khususnya pengelolaan sport center yang mempuni dan mempunyai modal besar,” jelas Ida.

Selain itu, yang harus diselesaikan adalah tanah yang belum selesai statusnya dan masih milik perorangan.

“Wahana yang lain kita tinjau dulu, kita ingin membangun dengan tanah yang aman, karena ini masih ada aset perorangan kita harus selesaikan dulu supaya tidak terjadi permasalahan ke depannya,” imbuhnya.

“Target realisasi doakan saja secepatnya, kalau tidak sempat oleh saya mungkin kelanjutannya nanti oleh Wali Kota definitif,” pungkasnya. (Sandi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Calon wakil Presiden nomor urut 1 Gus Imin menemui ratusan muda-mudi di Garut, Jawa Barat dalam acara Slepet Imin, Rabu (3/1/24) malam di Coffe Toffe Kota Garut.

Dalam acara tersebut Gus Imin mendapatkan banyak pertanyaan dari para pemuda, bahkan ia menjadi bahan rujakan kamu milenial Garut. 

Saat mendapatkan pertanyaan soal Bansos, Gus Imin menegaskan bahwa bantuan tersebut berasal dari pemerintah bukan dari calon tertentu.

“Bansos itu kewajiban negara menangani suasana yang belum sepenuhnya baik. Kalau Bansos itu yang membuat pemerintah dan DPR dari uang APBN. Jadi kalo ada Menteri mengklaim Bansos itu dari si A si B atau si C itu termasuk jenis-jenis penyesatan,” kata Gus Imin.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan pihak tertentu jangan memanfaatkan Bansos untuk hal-hal tertentu. Sebab, kata Gus Imin, Bansos itu dari rakyat, kewajiban pemerintah untuk rakyat. 

“Kadang-kadang saya harus keluarkan slepetannya, bansos lanjutkan, tapi jangan coba-coba memanfaatkan bansos untuk kepentingan mengatasnamakan calon. Apalagi berpihak kepada salah satu calon, karena bansos adalah dari rakyat, kewajiban pemerintah untuk rakyat,” jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi kegiatan Cawapres nomor urut 1 di Garut selain menghadiri Slepet Gus Imin, ia juga akan mengunjungi beberapa lokasi.

Adapun jadwalnya, besok pagi Gus Imin akan melakukan safari politiknya dengan menemui tokoh di pondok pesantren yang ada di Tarogong Garut. 

Kemudian, rencananya ia akan menemui ratusan petani di wilayah Kecamatan Cisurupan. (Pikpik/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Barang elektronik rusak setelah rumah milik warga di Kota Banjar, Jawa Barat, tersambar petir saat hujan deras, Rabu (3/1/24).

Berdasarkan informasi, rumah tersebut milik Anwar Hendra, warga Dusun Cilengkong, Desa Neglasari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjar Kusnadi mengatakan, hujan deras serta petir di wilayah Kota Banjar terjadi sekitar pukul 13.30 WIB hingga sore.

Sementara itu, pihaknya menerima laporan peristiwa rumah tersambar petir itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB.

“Seperti kita ketahui dari siang sampai sore hari di wilayah Kota Banjar hujan yang disertai petir. Kami mendapat laporan adanya sebuah ada yang tersambar petir,” kata Kusnadi, Rabu (3/1/2024).

Menurutnya, petugas langsung merespon laporan tersebut dan langsung melakukan asesmen di lokasi kejadian.

Ia menjelaskan, akibat sambaran petir itu berdampak kerusakan dan sebagian barang-barang elektronik pun ikut rusak.

“Berdasarkan hasil asesmen pemilik rumah mengalami kerugian dua unit televisi, satu mesin cuci, dan satu unit kulkas rusak,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Kusnadi, akibat peristiwa itu jalur listrik untuk enam rumah ikut terganggu.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya untuk jalur listrik keenam rumah ikut terganggu akibat sambaran petir tersebut,” pungkasnya. (Sandi/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Dalam rangka memantapkan lagi dukungan terhadap Rina Saadah, Tim Pemenangan Caleg DPR RI dari PKB Dapil Jabar X, Rina Saadah melakukan konsolidasi bersama para pengurus Muslimat NU Kabupaten Ciamis.

Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua Muslimat NU Kabupaten Ciamis, Hj. Lismayanti dan para pengurus Muslimat NU Kecamatan Ciamis, Sadananya, Cikoneng dan Baregbeg itu berlangsung di salah satu rumah makan Ciamis, Rabu (3/1/2024).

Ketua Tim Pemenangan Rina Saadah, Aji Andika Muhti mengatakan, konsolidasi tersebut merupakan bagian dari silaturahmi Tim Rina Saadah bersama para pengurus Muslimat NU di Ciamis. Baik Muslimat NU dari kabupaten maupun kecamatan untuk bisa mengawal suara Rina Saadah sampai nanti hari pencoblosan.

“Prinsipnya Insyaallah nanti kita akan berkunjung ke semua dapil di Kabupaten Ciamis untuk bersilaturahmi dengan Tim Rina Saadah. Baik itu dari pusat maupun kabupaten dan kecamatan,” katanya.

Baca Juga: Emak-Emak Purwasari Kuningan Dukung Rina Saadah

Menurutnya, setelah kegiatan silaturahmi hari ini, pihaknya juga akan melanjutkan forum bersama ketua-ketua ranting di masing-masing kecamatan.

“Jadi kami itu menanggapi dan merespon dari antusiasnya Muslimat NU di Kabupaten Ciamis ini terhadap Teh Rina Saadah,” tuturnya.

Aji menuturkan, apabila Rina Saadah lolos ke Senayan menjadi anggota DPR RI itu lahir dari rahim Muslimat NU dari Daerah Pemilihan (Dapil) X, khususnya di Kabupaten Ciamis.

“Mari bersama-sama mengawal Rina Saadah dengan baik dan penuh semangat. Mudah-mudahan ikhtiar bersama ini dapat membuahkan hasil yang baik bagi semuanya,” pungkasnya. (Feri/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com – DPRD mendorong agar Pemprov Jawa Barat segera mengucurkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu penanganan gempa di Sumedang. Bahkan jika tidak memungkinkan, maka bisa mengambil pilihan tanggap darurat dari BNPB.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Oleh Soleh di Kota Bandung, Rabu (3/1/2024).

Oleh mengatakan, anggaran BTT merupakan anggaran yang sifatnya tidak biasa, dan sengaja disusun dalam APBD. Lebih jauh, anggaran tersebut biasanya memang untuk kepentingan kebutuhan anggaran yang sifatnya darurat.

Baca Juga : Dampak Gempa Bumi Sumedang, 1136 Rumah Warga Rusak

Seperti penanggulangan bencana alam atau bencana sosial, dalam nota rancangan APBD 2024, Pemprov Jabar sempat menyusun alokasi anggaran BTT sebesar Rp 150 miliar.

“Jika tidak memungkinkan menggunakan anggaran BTT, maka Pemprov Jabar perlu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan BNPB untuk tanggap darurat sementara. Karena saat ini, Kemendagri masih mengevaluasi APBD Jawa Barat 2024,” ungkapnya.

Menurutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jabar juga harus gerak cepat, dalam penanganan bencana gempa di Kabupaten Sumedang.

“Itu demi keselamatan warga, maka kami berharap utamakan kecepatan dalam menanggulangi bencana gempa di Sumedang,” ujarnya.

Ia menerangkan, untuk kecepatan penanggulangan tersebut terkait berbagai aspek. Seperti penyelamatan warga terdampak, pemenuhan kebutuhan dasar di pengungsian seperti ketersediaan sanitasi, air bersih, obat-obatan, dapur umum.

Baca Juga : Penanganan Awal Gempa Sumedang, BNPB Salurkan DSP Rp 350 Juta

Selain itu, juga memastikan pengungsi dapat mengakses tempat ibadah, hingga sekolah darurat.

“Bahkan jika memungkinkan, upaya relokasi penduduk yang wilayahnya terdampak gempa. Termasuk penduduk yang berada di daerah sesar yang rawan. Tentunya DPRD Jawa Barat mendorong provinsi segera mengucurkan anggaran BTT untuk penanggulangan korban terdampak gempa di Sumedang,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Media sosial berbagai plarform kembali riuh pasca gempa bumi di Sumedang, Jawa Barat, memicu pergerakan Sesar Lembang.

Tersebar kabar di media sosial jika guncangan gempa di Sumedang itu memicu pergerakan patahan geser aktif di Jawa Barat itu. Sehingga berpotensi terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 9. Terlebih, sejak malam tahun baru, di Sumedang sudah beberapa kali terjadi gempa.

Menanggapi disinformasi di media sosial soal dampak gempa Sumedang itu, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Bandung, Teguh Rahayu angkat bicara. Ia mengatakan, gempa Sumedang tidak berkaitan dengan Sesar Lembang.

Baca Juga : Dampak Gempa Bumi Sumedang, 1136 Rumah Warga Rusak

Oleh karena itu, informasi yang menyebutkan gempa Sumedang akan memicu pergerakan Sesar Lembang, tidaklah benar.

“Informasi itu tidak benar. Saya berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh berita hoax,” ungkapnya di Kota Bandung, Rabu (3/1/2024).

Ia menerangkan, potensi pergeseran Sesar Lembang bisa terjadi kapan saja. Namun tidak terpengaruhi gempa Sumedang yang terjadi pada 31 Desember 2023 itu.

“Maka untuk memastikan informasi yang benar, masyarakat bisa melihat di laman BMKG atau media sosial resmi,” katanya.

Teguh mengimbau agar masyarakat tidak mudah terbawa oleh berita hoax selalu melakukan verifikasi atau kroscek terhadap informasi.

“Kepada masyarakat untuk jangan panik, namun tetap waspada dengan potensi gempa yang mungkin terjadi. Terlebih Sesar Lembang adalah salah satu sesar yang aktif di Jawa Barat,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Kepala Satpol PP Jawa Barat Ade Afriandi mengaku telah memberikan teguran kepada 13 oknum anggota Satpol PP Kabupaten Garut. Ke-13 oknum tersebut membuat video berisikan dukungan kepada salah satu pasangan (paslon) calon presiden dan wakil presiden.

Sebagai informasi, video berisi sejumlah oknum Satpol PP di Garut yang menyatakan dukungan kepada paslon capres-cawapres 2024 nomor urut 2, viral di media sosial.

Lebih jauh, pada video dengan berdurasi 19 detik tersebut, para oknum Satpol PP itu dengan jelas mengajak masyarakat untuk memilih salah satu paslon capres-cawapres. Dalam video itu, mereka menyatakan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga : Pj Gubernur Jawa Barat Geram Aksi 13 Oknum Anggota Satpol PP Garut Cederai Netralitas Pemilu

Menurut Ade, melalui jajaran Satpol PP di Garut, telah menegur para oknum tersebut. Lebih jauh, ia meminta seluruh jajarannya baik ASN maupun non ASN bisa membedakan antara tugas pokok fungsi dan urusan politik.

“Terkait video viral itu, saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih memahami akan ketentuan netralitas ASN, termasuk non ASN. Sehingga pelaksanaan Pemilu ini, mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat,” ungkapnya di Kota Bandung, Rabu (3/1/2024).

Oknum Anggota Satpol PP Garut Langgar Etik

Ia mengakui, pihaknya baru pertama kali menemukan kejadian tersebut di jajaran Satpol PP. Oleh karena itu, viralnya video itu harus menjadi pembelajaran semua pihak, terutama lingkungan Pemprov Jabar.

“Karena Satpol PP sudah membuat kesepahaman dengan Bawaslu, terkait netralitas ASN di Jawa Barat. Kejadian ini, menjadi pengingat anggota Satpol PP untuk menjaga netralitas,” ujarnya.

Ade menerangkan jika terjadi kejadian serupa, maka pihaknya tidak akan segan memberikan tindakan tegas.

Baca Juga : Relawan Paslon 01 dan 03 Kompak Laporkan Oknum Satpol PP Garut ke Bawaslu

Ia menjelaskan jika ASN yang bertugas di Satpol PP melakukan pelanggaran netralitas, maka dikenakan sanksi sesuai peraturan pemerintah yang mengatur disiplin.

“Dengan Permendagri 16 tahun 2023, maka seluruh anggota Satpol PP wajib menjalankan kode etiknya,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin angkat bicara terkait viralnya video yang menampilkan dukungan oknum anggota Satpol PP Kabupaten Garut kepada salah satu calon Wakil Presiden RI.

Sebelumnya, ramai di berbagai platform media sosial beredar video menampilkan sebanyak 13 oknum anggota Satpol PP Kabupaten Garut menyatakan dukungannya terhadap cawapres Gibran Rakabuming Raka. Video berdurasi sekitar 19 detik itu mendapat berbagai komentar warganet yang menyaksikan.

Dengan dipimpin satu orang, mereka yang menyebut dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mereka pun menyebut nama Gibran Rakabuming Raka di videonya itu.

Baca Juga : Relawan Paslon 01 dan 03 Kompak Laporkan Oknum Satpol PP Garut ke Bawaslu

Di akhir tayangan video, para oknum anggota Satpol PP itu pun sambil mengacungkan foto cawapres yang mereka dukung itu.

Terkait hal itu Bey Machmudin menegaskan, setiap aparatur harus netral dalam momen Pemilu 2024 ini. Maka sanksi tegas yang diberikan kepada 13 oknum Satpol PP itu.

Padahal, lanjut Bey, Pemprov Jabar bersama berbagai elemen sudah melakukan deklarasi ‘Jabar Anteng’ dalam Pemilu 2024 ini. Deklarasi itu pun berlangsung di Gedung Merdeka pada 18 November 2023.

13 Oknum Anggota Satpol PP Garut Mendapat Sanksi Tegas

Bey pun menegaskan, pemberian sanksi tegas itu menjadi peringatan bagi perangkat daerah di Jawa Barat lainnya menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilu. Perangkat daerah ini, lanjut Bey, baik yang berstatus ASN maupun non-ASN.

“Pertama, Satpol PP itu aparatur daerah. Perangkat daerah harus netral dalam Pemilu,” ungkap Bey Machmudin, Rabu (3/1/2024).

Bey mengungkapkan hal tersebut di sela kunjungan kerjanya di RSUD Sumedang, Kabupaten Sumedang saat meninjau kondisi terkini dampak gempa bumi.

Baca Juga : Oknum Satpol PP Garut Deklarasi Dukung Cawapres Gibran, Bawaslu: Terancam Pidana Pemilu

Bey mengatakan, ia pun mengaku sudah mendapat laporan jika 13 oknum anggota Satpol PP itu telah mendapatkan sanksi. Salah satu sanksinya, lanjut Bey, salah seorang di antaranya tidak mendapatkan gaji selama tiga bulan.

Sedangkan sanksi untuk 12 oknum anggota Satpol PP Garut dalam video itu, kata Bey, tidak memperoleh gaji selama satu bulan. “Jika kejadian serupa terulang, maka kami pastikan sanksi pun akan lebih berat,” ucap Bey. (Ecep/R13/HR Online)