harapanrakyat.com,- Bencana tanah longsor di Kabupaten Subang, Jawa Barat, menelan korban jiwa. Musibah tanah longsor tersebut terjadi di Kampung Cipondok, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, pada Minggu (7/1/2024) sore hari.

Kepala Bidang Kedaruratan BPBD, Enda mengatakan, peristiwa longsor terjadi pasca hujan yang mengguyur wilayah tersebut dengan intensitas yang tinggi dan cukup lama.

“Kejadiannya di wisata Mata Air Cipondok sekitar pukul 17.45 WIB, setelah hujan yang cukup lama,” katanya Minggu (7/1/2024).

Lebih lanjut Enda mengungkapkan, bahwa satu orang yang meninggal akibat bencana tanah longsor di Subang tersebut, datanya masih sementara dan belum teridentifikasi.

“Adapun yang lainnya masih dalam proses kaji cepat atau pendataan,” ungkapnya.

Sementara untuk mempercepat penanganan darurat, pihaknya mendirikan posko darurat yang lokasinya ada di dekat longsor.

Adapun wilayah yang terdampak bencana tanah longsor di Subang, ada di lereng bukit. Sedangkan di bawah bukit tersebut ada areal persawahan.

Menurut informasi yang BPBD Subang terima, material longsor yang menimbun sejumlah bangunan tersebut, berupa lumpur yang masih terlihat masif.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan imbauan, agar masyarakat di wilayah Subang tetap waspada.

Pasalnya, BMKG memperkirakan bahwa wilayah Subang dan sekitarnya masih terjadi hujan dengan intensitas sedang sampai tinggi sampai hari Selasa (9/1/2024).

Selain itu, BNPB juga mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di bawah bukit, lereng tebing, untuk mengevakuasi diri sementara waktu, agar tidak menjadi korban bencana tanah longsor. Hal tersebut jika hujan deras dengan rentang waktu lebih dari 1 jam.

Sementara itu, Pj Gubernur Jabar, Bey, Machmudin mengatakan, sampai saat ini ada sekitar 49 warga yang masih bertahan di pengungsian.

Warga Subang yang ada di pengungsian tersebut masih takut bencana tanah longsor susulan akan terjadi kembali.  (Adi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com – Kisruh penolakan relokasi PKL Dalem Kaum Bandung, Jawa Barat ke Basement Alun-alun Bandung, memantik respon kalangan legislatif. Komisi B DPRD Kota Bandung, mengeluarkan nota komisi terkait penolakan para PKL tersebut.

Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Folmer Siswanto M Silalahi mengatakan, nota komisi tersebut berisi beberapa rekomendasi. Salah satunya berisi agar para PKL masih bisa beraktivitas sementara di Kawasan Dalem Kaum.

DPRD mengambil rekomendasi tersebut, sambil menunggu perbaikan dan pembenahan Basement Alun-alun Bandung, yang dinilai tidak representatif sebagai bangunan komersial.

Baca Juga : Masih Ada PKL Tolak Relokasi, Pemkot Bandung Bakal Gelar Audiensi

“Hasil audiensinya, kita akan menerbitkan nota komisi. Agar teman-teman PKL Dalem Kaum bisa beraktivitas sementara atau paruh waktu di Kawasan Dalem Kaum,” ungkapnya di Kota Bandung, Senin (8/1/2023).

Ia mengungkapkan hal tersebut seusai menggelar audiensi Komisi B DPRD Kota Bandung dan PKL Dalem Kaum terkait penolakan relokasi PKL.

Sebelumnya, ratusan PKL Dalem Kaum melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bandung. Mereka menuntut adanya keadilan bagi para PKL terkait relokasi ke Basement Alun-alun Bandung.

Folmer menilai, tempat relokasi PKL Dalem Kaum belum representatif untuk bangunan komersil. Mengingat dalam mengalih-fungsikan bangunan, maka adanya kriteria tertentu yang harus dipenuhi.

“Basement Alun-alun Bandung awalnya untuk tempat parkir. Tapi sekarang menjadi tempat komersial. Tentunya ini harus ada pembedanya. Seperti sirkulasi udaranya, lokasi, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Baca Juga : DPRD Anggap Relokasi PKL Dalem Kaum Bandung Hal Keliru, Kenapa?

“Jadi yang membuat pengunjung tidak datang bukan karena barangnya mahal. Tapi tempatnya yang tidak nyaman. Maka ini perlu ada perbaikan dan pembenahan,” katanya menambahkan.

Seorang perwakilan Paguyuban PKL Dalem Kaum, Beri Sobar mengatakan, mereka ingin mendapat solusi secepatnya terkait kondisi para pedagang. Karena mereka tidak bisa beraktivitas dan kesulitan ekonomi. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menanggung seluruh biaya perawatan maupun pengobatan korban tabrakan kereta api Turangga dan lokal Bandung Raya Commuter 350.

Sebagai informasi, pada Jumat (5/1/2024), terjadi kecelakaan tabrakan antara Kereta Api Turangga dengan Lokal Bandung Raya Commuter 350. Kejadian itu terjadi di KM 181+5/4 Stasiun Cicalengka dan Haurpugur Kabupaten Bandung.

Dalam kejadian itu, empat orang petugas menjadi korban. Para petugas tersebut, terdiri dari 2 masinis, 1 pegawai, dan 1 orang petugas keamanan kereta api.

Baca Juga : Tabrakan Kereta Api di Cicalengka, PT KAI: Semua Penumpang Selamat

“Kami akan menanggung seluruh pengobatan korban, termasuk yang masih dirawat. Kita lakukan CT Scan (korban kecelakaan) untuk melihat dampaknya,” ungkap Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo di Kota Bandung, Senin (8/1/2024).

Ia mengatakan, dari 33 penumpang yang menjadi korban tabrakan kereta api tersebut, dua orang di antaranya masih melakukan perawatan di rumah sakit.

Menurutnya, salah satu korban yang saat ini mendapat perawatan di rumah sakit, baru selesai melahirkan seusai terlibat kecelakaan kereta api itu.

“Saat ini, masih ada dua orang yang masih mendapat perawatan medis di rumah sakit. Satu orang selesai melahirkan ada memar. Satu lagi (korban) adalah ibu hamil 8 bulan,” ujarnya.

PT KAI Berikan Santunan Korban Tewas Tabrakan Kereta Api

Direktur Utama PT KAI itu juga menerangkan, untuk empat petugas yang tewas dalam kecelakaan kereta api tersebut, pihaknya telah memberikan santunan kepada keluarga korban.

“Kita memberikan sesuai dengan hak-hak yang bersangkutan, termasuk yayasan. Jadi beasiswa pada anak-anak almarhum yang masih sekolah hingga selesai sekolah dan kuliahnya,” katanya.

Baca Juga : Adu Banteng KA Turangga Vs KA Lokal di Cicalengka, Penumpang di Stasiun Leles Garut Terlantar

Ia menambahkan, pihaknya akan segera meningkatkan soal standar keselamatan agar kejadian serupa tidak terjadi kembali kedepannya.

“Kejadian ini (tabrakan) merupakan pengingat bagi kita semua, dalam rangka meningkatkan keselamatan kereta api. Serta akan berkomitmen meningkatkan keselamatan. Sehingga, kejadian yang seperti ini tidak akan terulang lagi di kemudian hari,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Seorang oknum kepala desa di Kecamatan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, teridentifikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dugaan melakukan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Dugaan pelanggaran itu yakni oknum kades itu mendukung salah seorang calon legislatif (caleg) DPRD Bandung Barat. Foto bersama antara oknum kades dengan seorang caleg saat berkampanye, menjadi salah satu bukti yang saat ini dikantongi Bawaslu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Bandung Barat, Ahmad Zaenudin membenarkan adanya laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu tersebut. Ia mengaku, pihaknya menerima aduan masyarakat itu pada Kamis (27/12/2023) lalu.

Baca Juga : DPRD Jawa Barat Soroti Kesiapan KPU Cimahi Jelang Pemilu 2024

“Buktinya ada. Jadi pelapor menyertakan bukti foto kades tersebut bersama seorang caleg. Maka sesuai aturan, kami menilai laporan itu memenuhi syarat untuk naik ke Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu),” kata Ahmad, Senin (8/1/2024).

Ahmad mengatakan, pada awalnya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Lembang menerima laporan pelanggaran tersebut. Kemudian, Bawaslu Bandung Barat menggelar kajian awal dan rapat pleno. Dari hasil kajian tersebut, kata Ahmad, Bawaslu mengidentifikasi bahwa telah adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Oknum kades tersebut, kata Ahmad, telah melanggar ketentuan pasal 490 juncto 282 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

“Hasil penelaahan itu berguna untuk memperkuat indikasi atas dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Yaitu melakukan keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu pada masa kampanye,” tuturnya.

“Akan ada pemanggilan untuk klarifikasi kepada pihak yang mengetahui kejadian tersebut. Sejauh ini, Bawaslu Bandung Barat telah melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan juga saksi-saksi. Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu, saat ini sedang melakukan kajian mendalam. Apakah kejadiannya sudah memenuhi kategori pelanggaran pidana Pemilu atau tidak,” ujarnya menambahkan.

Bawaslu Dalami Fakta Pelanggaran Pemilu

Ahmad juga menuturkan, penanganan pada dugaan pelanggaran pidana Pemilu oleh oknum kades ini masih akan terus berjalan hingga 9 hari ke depan. Ini berarti, kata ia, masih ada cukup waktu untuk melakukan upaya penggalian fakta-fakta pelanggaran.

Oleh karena itu, lanjut Ahmad, pihaknya mengharapkan penegakan hukum pidana Pemilu ini dapat berjalan dengan semestinya. Hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga : Pj Gubernur Jawa Barat Geram Aksi 13 Oknum Anggota Satpol PP Garut Cederai Netralitas Pemilu

“Tentunya peran partisipasi masyarakat dalam proses Pemilu ini sangat penting. Karena kita harus berbagi peran dan bekerja bersama mengawasi serta menegakan keadilan Pemilu. Agar Pemilu dapat berjalan secara adil dan berintegritas. Selain itu, tidak ada pelanggaran Pemilu di kemudian hari,” ucap Ahmad. (Juhaeri/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Tebing longsor di Desa Mekarmulya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menutupi jalan desa. Peristiwa itu terjadi Senin (8/1/2024) sekitar pukul 16.30 WIB.

Jalan yang tertimbun tanah longsor itu menghubungkan antara Desa Mekarmulya dengan Desa Sidamulih. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Kepala Desa Mekarmulya, Cucu Permana Putra membenarkan adanya kejadian tebing longsor menutup akses jalan.

“Ia benar itu lokasinya di daerah Cingkrang Desa Mekarmulya. Tadi saya sudah perintahkan ke staf desa untuk membuat laporan ke BPBD,” katanya.

Menurut Cucu, longsor tebing tersebut menutup seluruh bahu jalan. Sehingga butuh bantuan alat berat untuk evakuasi material tanah longsor tersebut.

Baca Juga: Api Hanguskan Kandang Ayam Garuda Sakti Kencana Farm di Ciamis, Kerugian Rp1,2 Miliar

Cucu menjelaskan, jalan tersebut merupakan akses satu-satunya terdekat yang digunakan warga dan anak sekolah.

“Mengingat jalan ini satu-satunya akses terdekat yang digunakan oleh warga serta anak sekolah, maka kami butuh bantuan alat berat dengan segera. Tadi juga kami sudah menghubungi DPUPRP serta workshop, mudah-mudahan besok hari bisa digunakan alat beratnya,” terangnya. (Suherman/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com – Gempa Sumedang beberapa waktu lalu meningkatkan kewaspadaan daerah lain terhadap kebencanaan di Jawa Barat, termasuk Kota Bandung. Terlebih, patahan Sesar Lembang berada di kota berjuluk kota kembang tersebut.

Melihat hal tersebut, Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna meminta Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung, melibatkan para ahli terkait Sesar Lembang.

Menurutnya para ahli tersebut, bisa melakukan kajian potensi bencana dari aktivitas Sesar Lembang tersebut. Dengan demikian, juga dapat meluruskan berita yang simpang siur terkait patahan tersebut.

Baca Juga : Gempa 2,7 Magnitudo di Garut, BPBD Sebut Belum Ada Laporan Kerusakan

“Para ahli ini, akan memberikan kontribusi dari sisi keilmuan. Sehingga bisa diketahui, mana yang benar-benar berpotensi terjadinya kerawanan (bencana),” ungkapnya di Kota Bandung, Senin (8/1/2023).

Sebagai informasi, Sesar Lembang sempat aktif pada tahun 2011 silam. Akibatnya, Kampung Muril di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat luluh lantak. Bahkan, sekitar 105 rumah rusak dengan gempa berkekuatan 3,3 magnitudo.

Ia menerangkan, isu potensi bencana kembali muncul ketika terjadi bencana gempa yang mengguncang Kabupaten Sumedang karena adanya aktivitas sesar.

Oleh karena itu, Pemkot Bandung melakukan mitigasi bencana. Lebih jauh, dengan kajian dari para ahli tersebut, maka akan ada pemetaan terkait wilayah yang rawan akan bencana.

Selain itu, pihaknya juga berharap melalui beragam upaya itu, mampu meminimalisir dan memprediksi bencana yang akan terjadi di Kota Bandung.

“Jadi kami tentu harus melakukan pemetaan terkait titik-titik kerawanannya. Itu nanti yang bicara harus ahlinya,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Tak salaman dengan Anies Baswedan usai debat capres ketiga pada Minggu (7/1/2024) malam, Prabowo Subianto ungkap alasannya dalam konferensi pers di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

Prabowo mengungkapkan jika ia lebih tua dan senior, sehingga Anies yang seharusnya datang kepadanya.

“Dia sama sekali nggak datang ke saya. Saya ini lebih tua dan senior,” tandas Prabowo kepada awak media.

Perlakuan ini pun menjadi sorotan, usai keduanya melangsungkan debat capres ketiga yang cukup sengit. Mengingat tema debat kemarin malam menyinggung soal pertahanan yang menjadi ranah Prabowo saat ini.

Di sisi lain, Anies mengaku sudah mencari Prabowo untuk bersalaman setelah debat selesai. Namun, ia justru tidak menemukannya. “Saya sudah mencari beliau tapi tidak ada,” kata Anies.

Momen Anies tak salaman dengan Prabowo usai debat calon presiden pun menjadi perhatian publik.

Baca Juga: Resmikan Akademi Sepak Bola Garudayaksa, Erick Thohir: Prabowo Subianto Bukan Figur Karbitan

Debat Capres Ketiga Berlangsung Cukup Sengit

Menghadirkan 3 calon presiden, diantaranya Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Dalam debat tersebut mengusung tema “Pertahanan, Keamanan, Politik Luar Negeri, Hubungan Internasional, dan Geopolitik”.

Selain hal tersebut, beberapa momen debat capres pun jadi sorotan. Salah satunya terkait kinerja Kementerian Pertahanan yang menjadi penilaian capres nomor urut 1 dan 3.

Ganjar memberikan nilai 5 dari 10. Kemudian Anies memberi nilai 11 dari 100. Keduanya menilai bahwa kinerja dan kebijakan Menteri Pertahanan sebelumnya jauh lebih baik.

Selama berlangsungnya debat, dua capres nomor urut 1 dan 2 ini memang terlihat beradu argumen hingga suasana memanas. Sedangkan, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menjadi penengah dan pendingin keduanya.

Baca Juga: PKS Ingatkan Anies Baswedan Perbaiki Komunikasi dengan Partai Pendukung

Efek dari Disudutkannya Salah Satu Capres

Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah tak bersalamannya Anies dan Prabowo setelah berakhirnya debat capres ketiga.

Saat itu terlihat Prabowo dan Ganjar bersalaman. Lantas Prabowo begitu saja menepi dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) menghampirinya, yaitu Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Sedangkan, Anies hanya bersalaman dengan Ganjar dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, sampai akhirnya penonton memenuhi panggung.

Momen Prabowo tak salaman dengan Anies usai debat capres ketiga ini menjadi salah satu efek dari disudutkannya salah satu calon presiden 2024. (Dinar/R3/HR-Online/Editor: Eva)

harapanrakyat.com,- Alat peraga kampanye (APK) berupa baliho calon anggota legislatif (caleg) yang terpasang di ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Banjar, sampai saat ini belum juga ditertibkan.

Selain terpasang di RTH, APK caleg rusak yang membahayakan pengguna jalan juga masih terpasang.

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjar, Jawa Barat, pun angkat bicara terkait penertiban APK tersebut.

Kepala Dinas Satpol PP Kota Banjar, Irwan Adhiawan mengatakan, untuk penertiban APK, pihaknya menunggu adanya surat resmi dari Bawaslu selaku pengawas.

“(Penertiban) Saya nunggu surat dari Bawaslu,” kata Irwan kepada harapanrakyat.com, Senin (8/1/2024).

Menurutnya, karena sekarang ini sudah mulai memasuki masa kampanye, kemungkinan dari Bawaslu sudah melakukan inventarisir.

Selain itu, Bawaslu juga sudah memberikan imbauan kepada peserta pemilu, untuk memasang APK sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

“Kemungkinan Bawaslu sudah menginventarisir APK, dan mengimbau kepada peserta pemilu penempatannya sesuai keputusan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kota Banjar, Rudi Ilham Ginanjar mengungkapkan, bahwa APK seperti baliho Caleg yang terpasang di RTH melanggar aturan.

Saat ini, Bawaslu tengah menginventarisir APK yang melanggar aturan. Termasuk sejumlah APK di tepi jalan, yang kondisinya rusak dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Jika memang ada alat peraga kampanye seperti itu, maka Bawaslu melakukan langkah persuasif. Seperti melakukan koordinasi dengan peserta pemilu, supaya memindahkan secara mandiri.

“Namun jika melanggar seperti baliho caleg yang terpasang di RTH, maka kami akan akan masukkan dalam proses inventarisir APK yang melanggar,” ungkapnya belum lama ini. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)