harapanrakyat.com,- Jari tangan seorang siswa di Kota Banjar, Jawa Barat, bengkak gara-gara cincin yang terpasang di jari tangan kanannya tidak bisa dilepaskan. Siswa tersebut akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran (Damkar).

Petugas Pemadam Kebakaran Kota Banjar pun membagikan sejumlah trik cara melepaskan cincin yang menjerat jari tangan.

Petugas Damkar Kota Banjar, Iwan Wiguna, mengatakan, proses penanganan pelepasan cincin tersebut hanya berlangsung selama 15 menit. Alat untuk digunakan menggunakan mesin pemotong atau gurinda.

Pelepasan cincin menggunakan mesin pemotong atau gurinda tersebut karena jenis bahan cincin yang dipakai merupakan jenis Stainles. Bukan terbuat dari emas.

“Kita penanganan tadi ada siswa, anak sekolah jari tangan bengkak. Sekitar 15 menit bisa terlepas pakai teknik pemotong,” kata Iwan kepada wartawan, Selasa (9/1/2024).

Baca Juga: Sumur Jadi Sarang Ular, Petugas Damkar Kota Banjar Turun Tangan

Lanjutnya menyebutkan, terdapat beberapa teknik yang biasa digunakan oleh petugas untuk melepaskan cincin yang menjerat jari tangan agar bisa terlepas.

Beberapa di antaranya menggunakan mesin pemotong gurinda dengan cara memotong kecil bagian cincin. Saat pemotongan tersebut diberi sedikit air agar licin dan jari tangan tidak terluka.

Selain itu juga bisa menggunakan teknik memasukkan benang pada cincin. Namun, cara ini biasa digunakan untuk cincin yang terbuat dari logam emas agar cincin tidak rusak atau terpotong.

Menurutnya, untuk teknis pelepasan cincin tersebut pada prinsipnya menyesuaikan dengan obyek dan jenis cincin yang dikenakan oleh pemakainya. 

“Tekniknya macam-macam bisa pakai pemotong, pakai benang juga bisa. Tergantung obyek atau cincin yang dipakai dan kondisi jari,” katanya.

Lanjutnya menambahkan, pada awal tahun ini pihaknya telah melakukan penanganan sebanyak 4 kasus. Adapun alat yang sering digunakan biasanya menggunakan mesin pemotong atau gurinda. 

“Penanganan pada awal tahun ini ada tiga kasus termasuk anak-anak. Kasus penanganan semua cincin yang menjerat jari tangan,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com – Kabid Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Pemkot Bandung, Salman Faruq mengklaim sampah yang tertahan di Kota Bandung, Jawa Barat, sudah tidak ada. Mengingat pada 29 Desember 2023 lalu, sebanyak 2 ribu ton sampah masih tertahan.

Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Bandung sudah memastikan sejak awal Januari 2024, masalah sampah yang tertahan tersebut telah selesai.

Selain itu, seluruh Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Kota Bandung telah stabil. Dengan demikian, pihaknya mengklaim, persoalan sampah di Kota Bandung sudah terkendali dan teratasi.

Baca Juga : Kurangi Timbunan Sampah Organik, Ini Imbauan Sekda Bandung!

“Sekarang sampah yang tertahan, kita lihat kondisinya semua sudah clear, termasuk TPS juga terkendali,” ungkapnya di Kota Bandung, Selasa (9/1/2024).

Walau demikian, ia menerangkan pekerjaan rumah yang belum selesai yakni sampah dari pasar tradisional. Pemkot Bandung, kata Salman, mendorong sejumlah pasar mendistribusikan sampahnya ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Gedebage.

“Perumda pasar sudah bergerak dan nantinya mereka akan memulainya (distribusi sampah ke TPST Gedebage Kota Bandung). Kami sudah mengingatkan hal itu,” ujarnya.

Salman menjelaskan, hingga saat ini penanganan persoalan sampah makin terkendali karena peran masyarakat. Termasuk pengolahan sampah mandiri dari lingkup kewilayahan yang telah berjalan. Hal tersebut, seiring adanya program Kang Mpos kepada 20 persen kepala keluarga di Kota Bandung.

Selain itu, kata Salman, pengolahan sampah di TPST Gedebage pun saat ini sudah mulai berjalan, yakni 10-15 ton setiap harinya.

Baca Juga : Pemkot Bandung Perlu Terapkan Sanksi Tegas Bagi Pembuang Sampah Sembarangan

“Untuk mengurangi sampah (organik) di Kota Bandung, magotisasi di kelurahan juga berjalan. Harapannya kedepan tidak ada sampah organik yang masuk ke TPA Sarimukti. Sementara ritase sudah mulai berkurang, yakni 107 ritase ke Sarimukti,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Berkurangnya kawasan resapan air di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menjadi penyebab utama banjir yang melanda Kampung Balimbing, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi.

Sebagai informasi, pada Sabtu (6/1/2024) sore, banjir menerjang Kampung Balimbing, Kota Cimahi. Akibatnya, benteng arena olahraga mini soccer dan dua rumah warga hancur tertimpa reruntuhan benteng. Selain itu, banjir juga merendam puluhan rumah warga.

Camat Cimahi Utara Rully Sulfanorida menjelaskan, faktor utama penyebab banjir yang melanda Kampung Balimbing itu adalah berkurangnya kawasan resapan air.

Baca Juga : Bencana Tanah Longsor di Subang, Satu Warga Meninggal Dunia

Hal itu lantaran banyaknya alih fungsi lahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Akibatnya, air pun tidak bisa terserap ke dalam tanah dan langsung menerjang ke wilayah di bawahnya.

“Saya setuju (kawasan resapan air berkurang). Kan di daerah atas kita ini (Kabupaten Bandung Barat) terus ada pembangunan ya. Tapi itu sudah bukan wilayah Kota Cimahi,” kata Rully di Cipageran, Selasa (9/1/2024).

Ia menilai, pembangunan perumahan di Bandung Barat yang berbatasan dengan Kota Cimahi bagian utara, sudah sangat masif. Akibatnya, kondisi ini pun kerap menimbulkan banjir ke wilayah Cipageran, Cimahi Utara. Pasalnya, wilayah Cipageran ini lokasinya tepat berada di bawah wilayah Bandung Barat.

“Pembangunan perumahan terus berjalan di atas Cimahi (masuk wilayah Bandung Barat). Jadi, kita melihat, dampaknya seperti banjir ini. Bahkan meski hujan tak begitu deras, kita lihat air semakin besar. Ya bisa jadi ini akibat alih fungsi lahan,” tutur Rully.

Kawasan Resapan Air di Cimahi Cukup Baik

Ia juga mengatakan, pada dasarnya bagian atas Kota Cimahi itu merupakan kawasan resapan air. Namun, dengan beralih fungsinya lahan tersebut, maka air yang mengalir langsung lolos dan terjun ke wilayah hilir. Hingga akibatnya, banjir pun menerjang Cipageran.

Baca Juga : Longsor Timbun Jalur Banjarwangi Garut, Bikin Macet

“Kawasan resapan air di Cimahi masih terkategorikan baik. Masih terdapat kebun-kebun dan juga perizinan untuk membangun juga di Kota Cimahi tidak mudah. Tapi, untuk di luar Cimahi, kompleks perumahan terus berkembang,” ujarnya.

Adapun faktor-faktor lainnya yang sebabkan banjir tersebut, menurut Rully, akibat tingginya intensitas hujan. Hal itu memicu debit air sungai meluap. Seringkali, kata ia, langsung terjang pemukiman-pemukiman warga. (Juhaeri/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Panitia Khusus (Pansus) 6 DPRD Kota Bandung saat ini sedang merevisi peraturan daerah (perda) tentang pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung, Jawa Barat. Hal itu seiring dengan adanya dinamika penataan PKL di Kawasan Jalan Dalem Kaum Bandung.

Wakil Ketua Pansus 6 DPRD Kota Bandung, Folmer Siswanto M Silalahi mengatakan, persoalan PKL memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Bandung. Untuk itu, kata Folmer, saat ini DPRD sedang membahas perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2011. Perda tersebut tentang penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung.

“Revisi pada perda tersebut, termasuk masukan dari PKL maupun dinas terkait, agar permasalahan yang sama tidak terulang kembali kedepannya,” ungkapnya di Kota Bandung, Selasa (9/1/2024).

Baca Juga : Kisruh Relokasi PKL Dalem Kaum Bandung, DPRD Keluarkan Nota Komisi

Ia menerangkan salah satu poin pembahasan dalam perda itu yakni terkait zona PKL untuk beraktivitas. Saat ini, zona PKL ini ada pembagian menjadi tiga, yakni zona hijau, kuning, dan merah.

“Jadi nanti tidak ada lagi merah atau hijau (pembagian zona PKL). Melainkan kawasan dan bukan kawasan PKL,” ujar Politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Folmer menerangkan, persoalan PKL Dalem Kaum Bandung menjadi masukan dalam pembahasan revisi perda pembinaan PKL. Dengan demikian, perda itu dapat memberikan rasa aman dan nyaman, baik kepada PKL maupun masyarakat.

“Problematika PKL Dalem Kaum Bandung akan kita jadikan masukan dalam revisi regulasi pembinaan PKL di Kota Bandung,” katanya.

Pihaknya berharap, dengan adanya perda baru terkait penataan PKL itu maka para pedagang sektor informal ini dapat beraktivitas ekonomi dengan nyaman dan tertib.

Baca Juga : DPRD Anggap Relokasi PKL Dalem Kaum Bandung Hal Keliru, Kenapa?

“Ini menjadi peraturan (perda) yang lebih pasti bagi pedagang informal (PKL di Bandung) untuk melakukan aktivitas ekonominya sesuai peraturan yang berlaku,” ucapnya. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menargetkan angka partisipasi Pemilu 2024 melebihi 90 persen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bandung Barat Dudi Supriadi mengimbau masyarakat berperan aktif dalam menyukseskan Pemilu 2024. Salah satu caranya dengan turut berpartisipasi dalam menyalurkan hak politiknya pada Pemilu serentak 14 Februari 2024.

“Mudah-mudahan angka partisipasi warga menyalurkan hak politiknya pada pesta demokrasi tahun ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Kalau pada 2019, angka partisipasi kita ada di 82 persen. Mudah-mudahan, Pemilu kali ini bisa mencapai 90 persen,” ungkap Dudi, Selasa (9/1/2024).

Baca Juga : Oknum Kades di Lembang Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu

Ia juga menjelaskan, sebagai pejabat publik ia juga memiliki beban dan tanggung jawab mengimbau masyarakat agar dapat hadir di TPS ketika pencoblosan. Hal itu sebagai wujud nyata partisipasi aktif menyukseskan Pemilu 2024.

“Elemen masyarakat tentunya banyak sekali. Ada yang bertani, mengelola peternakan, ASN, dan lain-lain. Terkait hal itu, semuanya memiliki hak yang sama yakni untuk melaksanakan pencoblosan. Hal itu menjadi bagian partisipasi menyukseskan Pemilu,” ucapnya.

Dudi menambahkan, kepala desa tidak boleh permasalahkan latar belakang masyarakat. Tetapi justru harus mengimbau masyarakat supaya dapat menyalurkan hak pilihnya di tiap TPS masing-masing.

“Pada situasi apapun misalnya orang sedang sakit, KPU menyediakan langkah-langkah khusus. Baik itu ke rumah sakit dengan pengawalan dan pengawasan pamsung atau apa saja. Kan bisa begitu,” tuturnya.

Baca Juga : Dukung Pasangan Capres-Cawapres, KPU Cimahi Pecat Anggota PPS

Untuk menyukseskan Pemilu 2024 ini, Dudi mengimbau seluruh kepala desa tetap menjaga netralitas. Hal tersebut karena semua orang sudah memiliki pilihan masing-masing.

“Harapannya, mudah-mudahan angka partisipasi Pemilu 2024 di Bandung Barat melebihi angka 82 persen itu. Semoga bisa mencapai angka 90 persen lebih,” kata Dudi. (Juhaeri/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Longsor tutup akses jalan dua desa di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Longsor tersebut menimbun jalan di daerah Karangcingkrang, Desa Mekarmulya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sebuah alat berat pun diterjunkan untuk membuang bongkahan tanah yang menutupi jalan, Selasa (9/1/2024).

Pemdes Mekarmulya bersama BPBD, Polri dan TNI dibantu Tagana dan Relawan Ciamis Selatan (RCS) serta masyarakat sekitar bahu membahu membersihkan bongkahan tanah longsoran yang menutup akses jalan penghubung antara Desa Mekarmulya dengan Desa Sidamulih.

Kapolsek Pamarican, AKP Jajang Sahidin mengatakan, akibat tertimbun longsor, akses jalan penghubung antar desa menjadi terputus. Pihaknya bekerjasama dengan DPUPR Ciamis dan BPBD menerjunkan alat berat.

“Mengingat longsoran ini sangat besar, maka hari ini alat berat kita terjunkan untuk membuang bongkahan tanah yang menutup akses jalan. Untuk tebing yang longsor ini panjangnya sekitar 10 meter dengan tinggi 8 meter,” katanya.

Baca Juga: Tebing di Pamarican Longsor Tutupi Jalan, Akses Warga-Anak Sekolah Terputus

Longsor Tutup Akses Jalan Dua Desa di Ciamis, Ini Kata Camat Pamarican

Sementara itu, Camat Pamarican, Bangbang yang juga hadir dalam kegiatan evakuasi longsor mengajak masyarakat untuk tetap senantiasa waspada saat menghadapi musim penghujan saat ini.

“Kami mengimbau terutama kepada masyarakat yang ada di wilayah pegunungan. Mengingat di wilayah kecamatan Pamarican saat ini sudah beberapa kali terjadi longsor. Maka kami sebagai pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada serta berhati-hati dalam menghadapi musim hujan ini,” katanya.

Selain itu kata Bangbang, warga yang ada di daerah rendah juga tetap harus selalu menjaga kebersihan lingkungan.

“Bila ada selokan, gorong-gorong atau parit yang tersumbat, tolong supaya bisa dibersihkan, sehingga air bisa mengalir dengan lancar,” katanya.

“Lalu Pohon-pohon besar yang berdekatan dengan rumah, mohon untuk dipapas. Ketika dapat membahayakan lebih baik ditebang saja,” terangnya.

Bangbang mengatakan, dengan intensitas hujan yang terus-terusan, pihak kecamatan kini tengah meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai elemen. Sehingga bila ada kejadian bisa segera tertangani.

“Dalam kesempatan ini,  kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek dan jajarannya (Kanit dan Babinkamtibmas), Danramil dan jajarannya (Batuud dan Babinsa). Perangkat Kecamatan, UPTD PUPRP. Desa beserta perangkatnya, RCS, TAGANA, Media, dan seluruh warga Kecamatan Pamarican serta SKPD Tingkat Kabupaten yang telah bahu membahu dan bekerja sama menangani setiap bencana yang ada di wilayah kecamatan Pamarican,” ungkapnya. (Suherman/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com – Memberi peluang kepada pelaku usaha, pengembang properti Podomoro Park Bandung bersiap meluncurkan rumah toko (ruko) bernama La Plaza tahap II. Keberadaan ruko ini pun masih berada dalam satu kawasan terintegrasi.

Selain mendongkrak ekonomi pelaku usaha, ruko ini juga dapat digunakan untuk keperluan lainnya seperti perkantoran. Dengan demikian, pengembang mengklaim lokasi tersebut menjadi peluang investasi menjanjikan.

Regional AVP Marketing APL, Tedy Guswana mengatakan, pembangunan ruko di kawasan Podomoro Land ini setelah pihaknya mengkaji minat investor di Bandung selatan. Ia menjelaskan, minat investor di Bandung selatan saat ini terus menggeliat.

Baca Juga : Catat Rekor! 300 Unit Rumah di Podomoro Park Bandung Terpasarkan dalam Tiga Hari

“Pada 2024 ini, kami siap membangun proyek kami sebagai destinasi representatif antara hunian, kawasan bisnis, mall, dan perkantoran berada dalam satu kawasan. Belum lagi kami melihat investor sudah mulai memilih Bandung selatan sebagai lokasi investasi yang menjanjikan. Ini waktunya kita mulai tancap gas untuk produk shophouse (ruko),” ucap Tedi di Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/1/2024).

Ia menjelaskan, dalam skala makro ekonomi kawasan Bandung selatan sudah menunjukan geliatnya. Tingginya potensial bisnis justru membuat antrian sewa shophouse meningkat di Bandung selatan.

Sehingga, kata Tedy, Podomoro Park Bandung secara khusus mengakomodasi membuat wadah berupa divisi khusus sebagai pelayanan purna jual bagi calon investor. Hal itu untuk menampung minat pembuatan bisnis, franchise, atau menyewa shophouse (ruko) untuk perkantoran di kawasan Podomoro Park Bandung.

“Demand untuk menyewa shophouse di lokasi kami sangat tinggi. Nilai sewa shophouse-nya saja minimal di angka 120 juta rupiah per tahun. Ini lebih tinggi dari wilayah lain di Bandung raya. Untuk itu, kami membentuk divisi khusus sebagai purnajual kami. Sehingga investor bisa terakomodasi di lokasi kami,” ucap Tedi.

Ruko di Podomoro Park Bandung Bergaya Modern Classic European

Tedy menjelaskan, pembangunan ruko La Plaza ini bergaya Modern Classic European. Fasad La Plaza, ucapnya, layaknya jajaran bangunan yang berdiri sejak abad ke 19 di Eropa dengan desain atap Mansard Roof. Desain ini pun diyakini memiliki banyak keuntungan.

Ruko La Plaza di Podomoro Park Bandung ini memiliki pilihan 3 tipe. Di antaranya La Plaza Hook, La Plaza Accent, dan La Plaza Reguler. Perbedaan antara tiga tipe ini terletak pada jumlah lantai, fasad, dan aksen fasad.

Baca Juga : Sinergitas Berbagai Pihak, Sekolah Al Azhar Hadir di Podomoro Park Bandung

Dengan jumlah minimal 3 lantai yang luas dalam satu shophouse, kata Tedy, tidak menutup kemungkinan bagi pemilik ruko menyewakan untuk 2 bisnis berbeda. Selain itu, La Plaza juga memiliki kelebihan berupa rooftop garden yang bisa berfungsi sebagai area outdoor.

“Teras di area depan ruko La Plaza Podomoro Park Bandung ini dapat berfungsi sebagai area outdoor tanpa tambahan biaya. Pemilik boleh memasang ornamen non permanen seperti kursi, payung, atau sebagai smoking area,” katanya. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com – Gegara mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, seorang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan di Kota Cimahi, Jawa Barat, dipecat.

Berdasarkan informasi, anggota PPS tersebut berasal dari Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. PPS tersebut terbukti melakukan pelanggaran Pemilu seusai menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi Anzhar Ishal Afryand membenarkan ihwal pemecatan anggota PPS tersebut. Anzhar menjelaskan, pemecatan itu setelah ia mendapatkan laporan masyarakat mengenai pelanggaran Pemilu oleh oknum penyelenggara.

Baca Juga : Oknum Kades di Lembang Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu

Saat itu, kata Anzhar, anggota PPS yang dipecat itu tampak menghadiri kegiatan organisasi yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Kemudian pihaknya langsung menindaklanjuti laporan tersebut.

“Awalnya pikir saya itu hanya kegiatan organisasi biasa saja. Tetapi ketika foto laporan itu saya perbesar, ternyata itu deklarasi Paslon 02,” katanya, Selasa (9/1/2024).

Setelah KPU menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut, ia langsung menelusuri kebenarannya. Kemudian pihaknya melayangkan surat panggilan klarifikasi terkait keterlibatan anggota PPS dalam kegiatan dugaan dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres itu.

“Prosesnya (pemanggilan) sudah kami lakukan kepada yang bersangkutan (anggota PPS). Namun, yang bersangkutan mangkir. Kami juga sempat mendatangi ke rumahnya, namun tidak ada. Akhirnya kami memecat anggota PPS itu,” tuturnya.

Anzhar menegaskan, pihaknya pun mengantongi fakta pelanggaran lainnya. Ternyata, kata Anzhar, anggota PPS tersebut tidak mengikuti rapat pleno PPS sebanyak tiga kali.

Baca Juga : Bawaslu Batal Periksa dan Klarifikasi 13 Oknum Satpol PP Garut, Ini Alasannya

“Jadi dasar pemecatan itu karena indisipliner dan tidak menghadiri rapat pleno PPS sebanyak tiga kali di tingkat PPS kelurahan,” ujarnya.

Ia mengklaim, pemecatan anggota PPS tersebut sudah sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2022. Sedangkan untuk mengisi kekosongan, kata Anzhar, pihaknya telah menyiapkan pengganti antar waktu (PAW). (Juhaeri/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, mencatat angka fantastis dari produksi sampah selama libur Natal dan Tahun Baru 2023 objek wisata Pangandaran.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran, Ayi Rohanah, mengatakan bahwa jumlah sampah yang terkumpul di Pantai Pangandaran selama libur Nataru mencapai 400 ton.

“Rata-rata per hari ada 20 ton sekali angkut,” kata Ayi kepada wartawan, Senin (8/1/2024).

Menurut Ayi, sampah tersebut berasal dari berbagai macam sumber, termasuk sisa makanan, bekas kelapa muda, plastik, botol, dan sampah organik.

“Kami terus berupaya untuk membersihkan sampah di Pantai Pangandaran. Namun, karena akses jalan yang macet dan armada pengangkut yang masih terbatas, pengangkutan sampah dilakukan secara bertahap,” ujar Ayi.

Baca juga: Realisasi Pajak Hotel di Pangandaran Tidak Capai Target, Ini Penyebabnya

Ayi juga mengatakan bahwa DLHK Pangandaran mencatat jumlah sampah yang diproduksi per hari di Kabupaten Pangandaran mencapai 172 ribu kilogram. Jumlah tersebut meningkat menjadi 63 ribu ton dalam setahun.

“Dari jumlah tersebut, hanya 17 ribu ton yang dapat ditangani. Sisanya, masih menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” ungkapnya.

Ayi mengimbau kepada wisatawan untuk menjaga kebersihan Pantai Pangandaran dengan tidak membuang sampah sembarangan.

“Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, termasuk Pantai Pangandaran. Dengan begitu, kita dapat menikmati keindahan pantai ini untuk jangka panjang,” kata Ayi. (R8/HR Online/Editor Jujang)