MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Polres Subang melakui Dokkes terus gencarkan vaksinasi Merdeka untuk masyarakat umum, lansia dan juga anak, dalam rangka menekan adanya penyebaran Covid-19 di kabupaten Subang. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Halaman Mako Polres Subang pada Kamis, (24/2/2022).

Pelaksanaan vaksinasi merdeka tersebut di pantau langsung Dir Binmas Polda Jabar, Kombes POL Drs. Supriyadi M.Si, yang langsung di dampingi Kapolres Subang, AKBP. Sumarni, S.Ik, S.H, M.H, dan juga para PJU Polres Subang.

Kapolres Subang, AKBP. Sumarni mengatakan bahwa, pihak nya akan terus menggenjot vaksinasi merdeka untuk masyarakat ini pun untuk masyarakat, tentunya saat ini penyebaran Covid 19 di Kabupaten Subang semakin meningkat.

“Kami akan terus menerus menggencarkan Vaksinasi ini untuk masyarakat, sehingga nantinya penyebaran Covid di Kabupaten Subang Zero, dan hal tersebut juga dalam memasuki Level 3 menuju Level 2,” ujar AKBP. Sumarni.

Sementara, AKBP. Sumarni pun menambahkan bahwa, pihak nya pun menugaskan kepada seluruh anggota jajaran Polres Subang, untuk pelaksanaan vaksinasi ini di harapkan membawa 1 Orang untuk vaksinasi, sedangkan di setiap Polsek se-Wilayah Hukum Polres Subang, membawa 10 orang untuk vaksinasi setiap hari nya.

“Untuk setiap hari nya kita Targetkan sebanyak 1000 dosis vaksin, dan sementara untuk capaian setiap hari nya rata-rata sebanyak 400 dosis, sedangkan untuk dosis di prioritaskan dosis 1,2, dan 3, untuk lansia,” jelas AKBP. Sumarni.

Sementara itu, pelaksanaan Vaksinsi merdeka target satu orang anggota dan satu peserta Vaksinasi ini pun sudah berjalan sekitar satu Mingguan.

KOTASUBANG.com, Subang – Bupati Subang H. Ruhimat bersama Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi menghadiri Hari lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-99, bertempat di Wisma Haji Subang, Rabu (23/2/2022).

Acara dibuka dengan istighosah yang dipimpin oleh K.H M. Luthfi Almagribhi, dilanjutkan dengan pengukuhan dan pembacaan ikrar Muslimat NU Subang periode 2021 – 2026 oleh ketua PW Muslimat Jawa Barat Dr. Hj. Rd. Ela Giri Komala, M.Pd.

Laporan ketua pelaksana K. Atep Abdul Gopar, S.Pd.I., M.M mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya panglima NU yaitu Kang Jimat yang telah membantu dalam pelaksanaan Harlah NU Kabupaten Subang.

Sambutan ketua PCNU Subang KH. Satibi, S.Pd.I., M.M menyampaikan kegiatan Harlah NU Subang dilaksanakan dari tanggal 13 – 23 Februari 2021, dan puncaknya dilaksanakan pada hari ini.

KH. Satibi juga mengajak untuk mencintai Allah SWT juga Rosulullah SAW untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.

Ketua PW NU Jawa Barat KH. Juhadi Muhammad, SH dalam sambutannya mengapresiasi PC NU Kabupaten Subang NU yang telah melaksanakan Harlah. Dirinya mengajak NU Subang untuk bisa berperan bagi masyarakat.

“Harus bangkit untuk NU dan Indonesia.” ujarnya.

Dirinya juga menyampaikan bahwa NU telah mendukung pemerintahan Indonesia dengan menciptakan berbagai pendidikan formal & informal, sehingga menciptakan santri dan kader yang baik dan berkarakter. Dirinya pun mengajak NU untuk bersinergi dengan pemerintah.

“Di Harlah NU yang ke 99 ini, Mari kita manfaatkan untuk bersinergi dengan pemerintah, saling mendukung dan menunjang” ucapnya.

Sementara itu, Kang Jimat dalam sambutannya yang dimulai dengan salam Subang menyampaikan selamat Harlah NU ke 96 tahun masehi dan 99 tahun Hijriyah. Kang Jimat juga menyampaikan selamat atas dilantiknya PC Muslimat NU Subang.

Kang Jimat menyampaikan bahwa 96 tahun merupakan usia yang cukup panjang dan matang. Dirinya mengatakan bahwa NU dapat menunjukan wajah Islam Indonesia yang teduh dan ramah di mata dunia.

“Terima kasih Kyai, juga seluruh keluarga besar NU, yang telah berkontribusi besar untuk Subang, Jawa Barat, Indonesia dan Dunia”.

Menutup sambutannya, Kang Jimat mengajak NU Kabupaten Subang, untuk bersama sama menyebarkan kebaikan, mengedepankan kepentingan masyarakat dan bergotong royong mewujudkan Subang Jawara.

Pada kesempatan tersebut diserahkan pula kartu tanda anggota NU oleh Rais Syuriah NU Jawa Barat KH. Abun Bunyamin kepada Kang Jimat, juga dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gedung GP Anshor.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Sekda Subang, Kapolres Subang, Anggota DPRD Kabupaten Subang, Ketua Baznas, Kepala Kemenag Subang, ketua MUI Subang, Asisten Daerah bidang pemerintahan & kesejahteraan rakyat, jajaran petinggi NU Subang serta tamu undangan lainnya.

MEDIAJABAR.COM, MAJALENGKA – Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan tatap muka langsung sedang di berlakukan di sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA aktif masuk sekolah dengan melaksanakan protokol kesehatan. Namun demikian, ada pula masih ada anak-anak sekolah yang tidak tertib memakai masker.

Untuk memberikan edukasi disiplin pada anak, Kapolres Majalengka AKBP Edwin Affandi secara langsung membagikan masker kepada anak-anak sekolah di beberapa Sekolah di Kabupaten Majalengka,Kamis (24/2/2022).

“Kami bagikan masker kepada anak-anak yang tidak memakai masker,supaya lingkungan sekolah tidak menjadi cluster baru covid-19,” ungkap Kapolres.

Aksi kepedulian terhadap anak-anak sekolah itupun mendapat respons positif dari guru, orang tua dan anak-anak sekolah antri meminta masker kepada Kapolres Majalengka yang berada di depan sekolahnya.

Dari kegiatan itu, Kapolres Majalengka secara langsung mengimbau pihak sekolah untuk lebih aktif memperhatikan pengawasan dan tegas melakukan tindakan pendisiplinan bagi siswa yang tidak tertib aturan protokol kesehatan.

“Kami harap pihak sekolah lebih open terhadap protokol kesehatan untuk anak didiknya, jangan sampai lingkungan sekolah menjadi cluster baru covid-19,” ungkap Kapolres Majalengka.

Munurutnya di masa KBM tatap muka sekolah harus menerapkan protokol kesehatan saat proses belajar mengajar, karena dari simulasi ini nantinya akan ada evaluasi lanjutan untuk proses KBM kedepan, dengan harapan mata rantai penyebaran covid-19 tidak meluas sampai di lingkungan sekolah.(Rozan)

KBRN, Bandung’ Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) memandang ada tiga skenario dikeluarkannya Peraturan Menteri Kerja Nomor 2 Tahun 2022, yang didalamnya mencantumkan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dapat dilakukan saat usia 56 tahun. Hal ini yang sempat menimbulkan polemik di masyarakat, utamanya para pekerja atau buruh.

Direktur Riset IPRC Leo Agustino mengatakan, skenario pertama adalah BPJS Ketenagakerjaan tengah kekurangan dana atau ilikuid, sehingga memerlukan waktu untuk mencairkan manfaat hari tua. Dengan demikian, tersedia cukup dana yang terakumulasi di BPJS Ketenagakerjaan. 

“Kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan saat ini baik. Dapat dilihat dari posisi keuangan dan realisasi kelolaan dana dalam investasi,” ujar Leo, dalam diskusi Menakar Urgensi Penerbitan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022: JHT & JKP Masalah atau Solusi?, Jumat (25/2/2022). 

Berdasarkan data yang diperoleh, Total Dana Iuran (2021) sebesar Rp 372,5 triliun. Rata-rata Imbal Hasil Investasi sebesar 6 persen/tahun. Besaran Imbal Hasil Tahun 2021 adalah Rp 24 triliun, iuran JHT (Rp 51 triliun), pembayaran klaim (Rp 37 triliun). 

Sementara distribusi investasi dari Surat Hutang Negara dan Surat Berharga sebesar 65 persen, deposito (15 persen), saham (12,5 persen), reksa dana (7 persen), dan investasi langsung (0,5 persen). 

“Dengan profiling keuangan seperti itu, BPJS Ketenagakerjaan (JHT) jauh dari kondisi ilikuid. Artinya, kinerja keuangannya aman untuk membayar klaim manfaat bagi peserta, sehingga skenario BPJS Ketenagakerjaan dalam kondisi kekurangan dana menjadi tidak terbukti,” papar Leo. 

Skenario kedua, diutarakan dia, adalah untuk memenuhi kebutuhan fiskal pemerintah dimasa mendatang. Leo menerangkan, jika pemerintah memerlukan dana untuk pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. 

“Salah satu sumber dana pemerintah adalah dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Pencairan manfaat dana JHT di usia 56 tahun pada akhirnya akan mengakumulasi dana iuran pekerja, karena BPJS dapat menahan dana iuran dalam waktu yang cukup lama,” bebernya. 

Disisi lain, BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan mengelola dananya melalui instrumen investasi, salah satunya adalah dalam SUN dengan ketentuan minimal 50 persen sesuai PP Nomor 99 Tahun 2013. Dengan demikian terdapat peluang bagi pemerintah mengeluarkan SUN yang akan dibeli oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai sumber dana pemerintah.

“SUN yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah instrumen investasi yang banyak diminati oleh investor, sehingga pemerintah tidak perlu mengandalkan pembelian SUN dari BPJS Ketenagakerjaan. Artinya dikeluarkannya Permenaker 2 Tahun 2022 dipastikan bukan karena adanya kebutuhan pemerintah terhadap sumber dana,” tukas Leo. 

Sedangkan skenario ketiga adalah sinkronisasi regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PP No 46/2015 dan PP 60/2015 tentang Penyelenggaraan ProgramJaminan Hari Tua BAB IV Pasal 22 (JHT dibayarkan di usia 56 tahun). 

Permenaker 19/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua BAB II Pasal 3,4,5 (dapat dibayarkan dengan masa tunggu 1 bulan), Permenaker 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua BAB II Pasal 5 (Pembayaran dilakukan pada usia 56 tahun)

“PP Nomor 2 Tahun 2022 sebagai upaya mensinkronisasi regulasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan yang sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015,” urai Leo. 

Pihaknya menilai, pemerintah kurang sensitif terhadap persoalan tenaga kerja saat ini. Terlebih, ada ribuan tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sangat mengharapkan dana JHT dapat digunakan ditengah-tengah kesulitan ekonomi mereka. Alih-alih menambah stimulus ekonomi, pemerintah justru menunda hak tenaga kerja untuk mendapatkan dana JHT.

“Dalam situasi sekarang ini pemerintah harusnya bersikap sebaliknya dengan memberi kemudahan para pekerja untuk menerima manfaat JHT saat ini,” ucap Leo. 

Niat baik pemerintah untuk mensinkronisasi regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi kontra produktif dengan realitas dimana ribuan tenaga kerja terkena PHK dan membutuhkan dana untuk memulai kehidupan baru.

Upaya pemerintah mengeluarkan PP 37/2021 tentang PenyelenggaraanProgram Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Permenaker 15/2021 tentang Tata Cara PemberianManfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah sebuah terobosan baik. 

“Namun boleh jadi ini digunakan oleh pemerintah sebagai kompensasi atas pemberlakuan Permenaker 2/2022,” imbuh Leo.       Di kesempatan sama, peneliti senior IPRC, Feri Kurniawan memandang Feri Kurniawan BPJS Ketenagakerjaan tidak tengah dalam kondisi kekurangan dana. Hal itu ditinjau dari data yang diperoleh pihaknya. 

“Persentase SUN lebih besar, faktanya investasi aman, SUN tidak pernah kekurangan pembeli. Ini juga bukan kebutuhan untuk menutup kekurangan kas negara,” kata Feri. 

Dia melihat skenario ketiga lebih memungkinkan yang menjadi alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut. Permenaker 2/2022, dijelaskan Feri, membatalkan Permenaker 19/2015 yang juga sempat ditentang oleh para buruh dan pekerja.

“Saya menyimpulkan ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan sinkronisasi. Hanya saja ini dilematis, karena kurang tepat momentumnya,” pungkasnya. 

KBRN, Bandung : Sebanyak lima ratus lebih pengacara dari berbagai daerah di Jawa Barat mendukung penerapan  sistem single bar organisasi advokat.

Penerapan single bar ini bertujuan untuk mewadahi organisasi advokat dalam satu rumah.

Sistem single bar ini kembali digaungkan lantaran saat ini banyak pihak-pihak, bahkan organisasi yang menginginkan sistem multi bar. Sistem multi bar ini dianggap dapat menyulitkan para pencari keadilan.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima RRI, Jumat (25/2/2022), Profesor Otto Hasibuan menjelaskan, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan organisasi yang berhak melaksanakan sistem single bar berdasarkan undang-undang dan keputusan Mahkamah Agung. Menurutnya saat ini banyak pihak yang mencoba melakukan upaya multi bar.

“Berulang-ulang dan berkali-kali saya katakan bahwa Peradi ini adalah organisasi single bar, akan tetapi dalam perjalanannya ada upaya-upaya ingin merubah menjadi multi bar,” Kata Profesor Otto Hasibuan usai memberikan Kuliah umum di salah satu Hotel di Kabupaten Bandung, Kamis, (24/2/2022).

Menurut Otto, meski saat ini banyak upaya-upaya yang ingin menjadikan PERADI menjadi multibar,  namun dirinya meminta untuk tetap diperjuangkan menjadi single bar karena ini untuk kepentingan masyarakat yang mencari keadilan.

“Akan tetapi saya ingin katakan bahwa single bar ini merupakan satu keharusan yang harus kita perjuangkan karena ini adalah baik untuk kepentingan para pencari keadilan,” ujarnya.

Sistem ini juga dianut oleh hampir seluruh organisasi advokat di seluruh dunia, sistem single bar ini dianggap pantas dilakukan sebab selaras dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.

Saat ini Ikadin  menjadi salah satu organisasi yang tetap konsisten mendukung PERADI sebagai organisasi single bar.

KBRN, Bandung: Setelah menanti lebih dari satu tahun, akhirnya pembangunan Flyover Kopo di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Kota Bandung akan segera rampung. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan, targetnya flyover ini akan selesai paling lambat akhir April 2022. 

“Diharapkannya mulai bisa beroperasi atau digunakan oleh masyarakat itu saat Lebaran. Semoga dengan adanya flyover ini bisa mengurai kemacetan di Kota Bandung,” ujar Ema kepada wartawan di sela-sela peninjauan pembangunan flyover Kopo, Jumat (25/2/2022).

Sampai sekarang, flyover yang mulai dibangun sejak November 2020 ini sudah mencapai progres sebanyak 80 persen. Meski begitu, Ema menambahkan, masih ada beberapa persoalan yang perlu diselesaikan terkait pembangunan flyover ini. Salah satunya pembebasan lahan milik warga yang berada di sekitar timur flyover. 

“Lahan ini milik masyarakat, sehingga perlu pembicaraan yang lebih lanjut. Saya akan minta camat untuk mengecek siapa pemiliknya, lalu kita komunikasikan dari awal,” katanya. 

Menurut Ema, yang diperhatikan dalam pembangunan flyover ini bukan hanya tentang kelancaran arus lalu lintas, tapi juga keamanan akses masuk dan keluarnya. 

“Flyover ini bukan hanya untuk memperlancar konektivitas arus lalu lintas yang tadinya di jalan bawah pindah ke atas. Tapi juga bagaimana akses masuk dan keluar pun harus diperhatikan, harus smooth agar tetap aman,” bebernya. 

Selain itu, Ema juga mengutarakan, meski bukan hal yang urgen, targetnya lahan di sekitar Pasar Caringin pun akan dibebaskan. 

“Demi kelancaran jangka panjangnya, lahan sekitar Pasar Caringin pun harus menjadi bagian yang perlu dibebaskan. Mereka juga siap untuk bersinergi, tapi ya harus sesuai dengan ketentuan yang ada,” paparnya.. 

Percepatan flyover ini merupakan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di ruas jalan yang menghubungkan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. 

Sementara itu, Project Manager PT. Pembangunan Perumahan (PP), Angga Johar Waluyo mengatakan, flyover yang dibangun sepanjang 1,7 km ini terdiri dari pembangunan jembatan 1,3 km dan 0,4 km frontage.

Untuk menyelesaikan sisa pembangunan di pekan ini, Angga menuturkan, PT. PP bersama dinas terkait berkoordinasi untuk membuat rekayasa jalan.

“Dari hasil pengamatan Korps Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan setempat selama tiga pekan, rekayasa dengan traffic light justru menimbulkan kemacetan. Maka dari itu, untuk rekayasa selanjutnya, Simpang Kopo besok akan ditutup dari arah utara dan selatan,” tandasnya.