KBRN, Jakarta: Tim Penyidik dari Polres Kota Sorong dan Polda Papua Barat telah menetapkan dua orang tersangka terkait bentrokan maut di Karaoke Double 0, Sorong, Papua Barat, Senin (24/1/2022).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Ahmad Ramadhan mengatakan, dua tersangka tersebut sudah dalam penahanan.

“Dua tersangka tersebut sudah ditangkap dan sudah ditahan,” kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Namun Ramadhan memilih untuk menolak penyebutan nama, bahkan inisial dari kedua tersangka tersebut.

Tapi, kata dia, dua tersangka berasal dari satu kelompok masyarakat yang terlibat pertikaian.

Dari pertikaian tersebut, sebanyak 18 orang meninggal dunia. Satu tewas karena dibacok, sedangkan 17 lainnya tewas dalam gedung hiburan karaoke Double 0 yang dibakar kelompok tersebut.

“Yang jelas saat ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan. Kita menyatakan ini aksi pertikaian. Kita tidak mengatakan ini perang, atau diserang. Tetapi pertikaian,” kata Ramadhan.

Sementara laporan dari Polda Papua Barat menyampaikan, dua tersangka tersebut dicokok tim Resmob Polres Sorong dengan bantuan Ditkrimum Polda Papua Barat di Jalan Arfak Kampung Baru, Kota Sorong.

Dalam penangkapan tersebut, tim gabungan dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Nirwan Fakaubun.

Tersangka MTL alias M adalah kelahiran 2003 dan RT kelahiran 1993. Keduanya ditangkap terkait dengan pembunuhan terhadap Khani Rumaf (27 tahun) yang ditewas dibacok saat malam bentrokan itu.

“Penangkapan terhadap pelaku terkait dengan pembunuhan, dan pengeroyokan yang terjadi di komplek Double 0 Sorong, Papua Barat,” kata Kabid Humas Polda Papua Bara  Kombes Adam Erwindi, Kamis.

Polisi juga berhasil menemukan satu barang bukti berupa parang yang digunakan oleh tersangka MTL.

“Barang bukti yang didapat satu buah parang yang dalam bahasa Pelau, parang Caka Lele yang dipakai oleh tersangka M,” begitu kata Adam.

Sementara, penyidik menjerat MTL dan RT dengan Pasal 338 juncto Pasal 170 ayat 3 KUH Pidana tentang ancaman pembunuhan dan kekerasan yang mengakibatkan orang hilang nyawa.

Kombes Adam mengatakan, saat ini, tim Polres Kota Sorong, bersama Polda Papua Barat, masih terus mengusut kasus bentrokan maut tersebut.

Termasuk, kata dia, dengan melakukan pengejaran para pelaku bentrokan yang menewaskan total 18 orang tersebut.

“Polisi Polres Sorong Kota, dibantu Polda Papua Barat, akan terus mencari dan menangkap pelaku pertikaian warga tersebut,” kata Adam.

KBRN, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dilibatkan dalam Satuan Tugas (Satgas) penanganan hak tagih negara dana BLBI berhasil menyita aset pengamanan dan penguasaan fisik dari aset yang dimiliki oleh obligor atau debitur dana BLBI senilai Rp 5,9 triliun  yang akan dikembalikan kepada negara. 

“ 5,9 triliun rupiah nilai aset yang disita, pengamanan dan penguasaan fisik aset obligor,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan yang diterima RRI.co.id, Kamis (27/1/2022). 

Sebelumnya, Satgas BLBI angkat bicara soal dugaan penggelapan aset BLBI yang dilakukan pegawainya. Penggelapan mulai tercium ketika pihaknya menemukan ada surat palsu yang mengatasnamakan pejabat Kementerian keuangan. 

Atas temuan itu, pihaknya kemudian melapor ke Bareskrim yang langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan mengungkap seorang pegawai muda Kementerian Keuangan terlibat pemalsuan data BLBI.

“Yang bersangkutan melakukan pemalsuan surat,” kata Ketua Satuan Tugas BLBI sekaligus Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (26/1/2022) kemarin.

Pegawai tersebut kini telah ditindak tegas dan aset-aset BLBI yang dikejar negara sampai dengan saat ini masih aman.

Sebagai informasi, Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan informasi mengenai pemalsuan data BLBI yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu pada pekan lalu. Ada 11 orang termasuk pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ditetapkan tersangka atas dugaan pemalsuan surat aset jaminan BLBI.

Oknum yang memalsukan dokumen aset tersebut beraksi sejak sebelum Satgas BLBI dibentuk. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata dokumen aset jaminan itu dipalsukan dan dialihtangankan.

“Beberapa surat jaminan aset BLBI dipalsukan, dialihtangankan dan sebagainya,” kata Mahfud.

KBRN, Jakarta: Tiga anggota TNI gugur dalam serangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak, Papua, Kamis (27/1/2022).

Kepala Penerangan Daerah Militer (Kapendam) XVII Cenderawasih Kolonel Inf Aqsha Erlangga mengatakan, selain membuat gugur personel tentara, serangan bersenjata yang dilakukan kelompok separatisme itu juga membuat satu personel militer mengalami kritis akibat tembakan.

“Tiga korban yang gugur sudah dievakuasi ke Timika. Sedangkan, anggota yang masih dalam kondisi kritis masih dalam perawatan serius di Puskesmas Ilaga,” kata Aqsha, Kamis (27/1/2022).

Baca juga: Panglima TNI ke Papua

Dia juga menjelaskan tiga nama TNI gugur pagi tadi di Papua.

“Serda Rizal Maulana Arifin (24 tahun), Dantim 2 Pos Koramil Gome. Kemudian Pratu Tupel Alomoan Baraza (24), Tabakpan Tim 2 Pos Koramil Gome, dan Pratu Rahman Tomilawa (24), Tapakban Tim 3 Pos Koramil Gome,” ungkap Aqsha.

Sementara, personel TNI yang masih dalam perawatan medis adalah Pratu Syaiful.

“Keempat korban tersebut adalah anggota Satgas Kodim YR 408/Sbh,” kata Aqsha.

Aqsha menerangkan, serangan KKB terjadi pada Kamis (27/1/2022) pagi waktu setempat.

“Serangan terjadi persisnya di Kampung Tigilobak, Distrik Gome, Puncak. Dari laporan yang diterima, serangan terjadi ketika pergantian personel jaga di Pos Koramil Gome,” kata Aqsha.

“Saat dilaksanakan pergantian jaga, tiba-tiba Satgas Kodim YR 408/Sbh mendapatkan tembakan dari Pok KSTP (Kelompok Separatis Terorisme Papua),” lanjut Aqsha.

Dari serangan mendadak tersebut, Serda Rizal terkena tembakan.

Sedangkan personel lainnya, sempat melakukan pertolongan dengan membawa prajurit asal Bandung, Jawa Barat (Jabar), itu ke Puskesmas Ilaga.

“Tetapi, dalam perjalanan menuju puskesmas, Serda Rizal meninggal dunia,” ujar Aqsha.

Pratu Tuppal Baraza pun mengalami nasib yang sama. Meskipun sempat mendapatkan perawatan medis langsung, tim dokter di Puskesmas Ilaga tak dapat melakukan penyelamatan.

Saat upaya menyelamatkan dua nyawa personel itu, kata Aqsha, serangan dari KKB kembali terjadi.

Pada serangan kedua tersebut, dua personel TNI lainnya pun turut terkena tembakan. Pratu Rahman dan Pratu Saeful. Namun, Pratu Rahman saat dibawa ke Puskesmas Ilaga juga tak dapat tertolong.

“Saat ini, kondisi Pratu Saeful masih dalam perawatan dan dalam kondsisi kritis karena serangan mematikan itu,” kata Aqsha.

“Akibat penyerangan brutal KST (kelompok separatis terorisme) terhadap Pos Satgas Kodim YR 408/Sbh, mengakibatkan personel TNI berjumlah tiga personel Satgas Kodim YR 408/Sbh meninggal dunia dan satu personel dalam kondisi kritis,” kata Aqsha.

KBRN, Jakarta: Korps Bhayangkara mengungkap dua kasus tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin atau ilegal yang merugikan masyarakat. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada tahun 2021.

Kasus pertama yang diungkap adalah penipuan, penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh PT. Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Utama. Polisi menangkap tersangka Benny Tjokrosaputro bersama 9 orang yang melakukan penghimpunan dana dalam bentuk medium term note/short term borrowing/ringkasan perjanjian hutang dan simpanan berjangka tanpa izin dari OJK.

“Kerugian nasabah dalam kasus ini sebesar Rp6,2 triliun,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Kemudian perkara kedua, adalah pengungkapan kasus dugaan penipuan, penggelapan dan TPPU yang dilakukan oleh PT. Asuransi Kresna Life dengan tersangka inisial KS. Adapun kerugian nasabah dalam kasus ini sebesar Rp688 miliar.

Disisi lain, sepanjang tahun 2021 lalu, Polri juga telah melakukan penindakan tegas terhadap kasus pinjaman online (pinjol) ilegal. Setidaknya, ada 89 perkara yang diungkap dengan 65 tersangka, dimana empat diantaranya Warga Negara Asing (WNA). 

Adapun salah satu kasus pinjol yang menjadi perhatian publik adalah kasus PT. Asia Fintek Teknologi yang bertindak sebagai perusahaan penyelenggara transfer dana dalam kegiatan pinjol ilegal tersebut bermitra dengan beberapa koperasi simpan pinjam.

Terkait hal itu, Polri menetapkan 13 orang tersangka dengan rincian 7 orang tersangka merupakan desk collector. Lalu, empat orang yang terdiri dari dua WNA dan dua WNI merupakan direksi PT. Asia Fintek Teknologi. Satu orang WNA sebagai pemilik KSP Inovasi Milik Bersama yang memiliki aplikasi jasa pinjaman online ilegal dan satu orang sebagai orang yang meregister sim card secara ilegal.

“Penyidik telah melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap rekening milik PT. Asia Fintek Teknologi yang digunakan sebagai penampung dana dengan jumlah sekitar Rp239 miliar,” ujar Sigit.

Mantan Kapolda Banten tersebut memastikan, untuk tahun 2022 ini, Polri masih akan terus berkomitmen untuk mengungkap tindak pidana yang meresahkan serta merugikan masyarakat luas.

“Di tahun 2022, Polri tentunya akan terus berkomitmen melindungi masyarakat dari segala bentuk tindak pidana ataupun kejahatan yang membuat resah dan merugi,” tutup mantan Kabareskrim Polri itu.

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung melakukan penggeledahan di rumah pribadi Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, Selasa (25/0/1/2022).

Plt jubir KPK Ali Fikri mengatakan, sejumlah uang terkait dugaan suap Terbit ditemukan penyidik dalam penggeledahan itu.

“Tim penyidik menemukan sejumlah uang tunai dalam pecahan rupiah dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan perkara,” kata Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (26/1/2022).

Tak hanya menemukan sejunlah uang, penyidik KPK juga menemukan satwa yang dilindungi di rumah Terbit. Satwa itu langsung dibawa ke pihak terkait untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

“Ditemukan pula adanya sejumlah satwa yang dilindungi oleh undang-undang yang diduga milik tersangka TRP (Terbit). Atas temuan ini, tim Penyidik segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk tindakan hukum berikutnya,” ujar Ali.

Barang bukti yang ditemukan ini bakal didalami ke beberapa saksi dan tersangka ke depannya. KPK berharap barang bukti yang ditemukan bisa menguatkan tudingan penyidik dalam perkara ini.

Diketahui, KPK menetapkan enam orang tersangka dalam operasi senyap di Langkat. Mereka, yakni Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, pihak swasta Muara Perangin Angin, Kepala Desa Balai Kasih Iskandar, kontraktor Marcos Surya Abdi, Kontraktor Shuhanda, Kontraktor Isfi Syahfitra.

Muara disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Terbit, Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011 sampai dengan 2016.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri mengatakan, setelah ditemukan bukti lainnya, penyidik antirasuah ini pun langsung melakukan penyidikan terbaru dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

“Mencermati adanya temuan dugaan perbuatan pidana lain dalam proses penyidikan perkara  dugaan TPK terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan, Maluku, tahun 2011 s/d 2016, Tim Penyidik kemudian melanjutkan proses penyidikan dengan melakukan penyidikan baru dalam perkara dugaan TPPU,” kata Ali dalam keterangannya, Rabu (25/1/2022).

Ali menegaskan, pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini telah mengalihkan asal usul harta kekayaannya yang didugan dari hasil korupsi.

“KPK menduga, pihak yang terkait dengan perkara ini telah melakukan penempatan, pengalihan hingga perbuatan lain untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi,” jelas Ali.

Tim penyidik, lanjutnya, saat ini masih melakukan pengumpulan berbagai alat bukti, diantaranya pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi untuk memenuhi unsur pidana yang disangkakan.

Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. KPK sudah menetapkan tersangka yang terlibat dalam kasus ini.

Namun, nama-nama tersangka belum diumumkan hingga saat ini. KPK baru mau membeberkan nama tersangka melalui konferensi pers penahanan.