KOTASUBANG.com, Subang – Bupati Subang H. Ruhimat dan Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi hadir dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar KUA PPAS Perubahan tahun 2021 di Gedung DPRD Subang, Senin (13/9/2021).

Dalam Sambutannya Ketua DPRD Subang H. Narca Sukanda S.Sos, M.Si mengatakan bahwa jumlah anggota DPRD yang hadir sebanyak 34 orang sehingga Sidang telah memenuhi kuorum.

Dalam kesempatan tersebut Kang Jimat sapaan akrab Bupati Subang menyampaikan berbagai apresiasinya kepada para ASN dan Masyarakat yang telah mentaati protokol kesehatan, apresiasi kepada tenaga kesehatan dan Satgas Covid 19 dalam penanggulangan covid 19 serta jajaran Forkopimda yang telah bersinergi sehingga saat ini subang telah memasuki kewaspadaan covid 19 di level 2.

“Alhamdulillah Subang saat ini sudah berada di level 2” ujar kang Jimat yang juga memberikan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota dewan atas dukungan dan kiprahnya dalam pembangunan di Kabupaten Subang.

Menurut kang Jimat dalam perjalanan pembangunan Daerah Kabupaten Subang tahun 2021 terdapat berbagai perubahan kebijakan, baik pada sektor pendapatan seperti pendapatan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Asumsi APBN maupun beberapa program yang digulirkan terhadap APBD Kabupaten Subang yamg membawa konsekuensi adanya beberapa kali perubahan perkada tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021.

Ia menyatakan bahwa mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi berbagai hal diantaranya:
Perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA), hal ini terjadi disebabkan oleh adanya Asumsi yang berubah diantaranya Asumsi Pendapatan, Asumsi Belanja Daerah dan Asumsi Pembiayaan.

Selanjutnya menurut Kang Jimat yang membacakan nota rancangan KUA PPAS Perubahan tahun 2021 secara bergantian dengan Kang Akur menyampaikan berbagai Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang untuk memudahkan penyebutannya maka digunakanlah istilah Perubahan Parsial yang diantaranya yaitu:

– Perubahan  Parsial I
Perubahan Parsial I dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid 19 dan dampaknya yang mengharuskan seluruh Pemerintah Daerah melakukan Penyesuaian Anggaran (Refocusing) sebesar 8 % untuk kegiatan vaksinasi.  selain itu pada parsial I mengakomodir Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar 240 miliar serta adanya Refocusing dan Realokasi Dana Insentif Daerah sebesar 30 % untuk bidang kesehatan dan penggunaan SILPA DAK untuk pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan sebesar 11,30 miliar

– Perubahan Parsial II
Perubahan Parsial II dilakukan untuk mengakomodir Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari Pemerintah Pusat sebesar 4,77 miliar yang  sekaligus mewadahi  belanja – belanja yang  diregulasikan dari DBHCHT tersebut pada beberapa kegiatan di beberapa  Perangkat  Daerah. Selain itu pada perubahan parsial II mengakomodir juga Penyesuaian Dana Alokasi Umum dari angka sebesar 1,22 triliun menjadi 1,18 triliun.

– Perubahan Parsial III
Perubahan Parsial III dilakukan untuk mengakomodir beberapa pergeseran anggaran yang diantaranya : Penyesuaian Pemetaan Program/kegiatan/sub kegiatan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK fisik maupun non fisik, Pergeseran Anggaran sebesar 2,86 miliar dari Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, Perbaikan kerusakan Pemancar Radio Benpas pada Diskominfo sebesar 78,85 juta dan Pergeseran Anggaran sebesar 2,5 miliar dari belanja Tidak Terduga untuk tim URC dalam penanganan pemulasaraan dan penguburan jenazah pasien covid 19.

– Perubahan parsial IV
Perubahan Parsial IV dilakukan untuk pergeseran dari belanja tidak terduga, baik dalam keadaan darurat ataupun keadaan mendesak untuk mengakomodir beberapa kegiatan yang diantaranya : Untuk pemenuhan kebutuhan darurat penanganan covid 19 di RSUD sebesar 2,16 miliar, untuk pemenuhan kebutuhan darurat penanganan covid 19 di seluruh Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebesar 2,81 miliar, untuk Biaya Operasional dan pengamanan PPKM Darurat sebesar 1,67 miliar, untuk penanganan Banjir Pantura sebesar 225 Juta serta penggantian biaya pengobatan korban kecelakaan ke Rumah Sakit Umum Sumedang sebesar 77,1 juta

– Perubahan Parsial V
perubahan Parsial V dilakukan dalam rangka pergeseran belanja dari belanja tidak terduga untuk membayar kekurangan pembiayaan bagi tim URC dalam penanganan pemulasaraan dan penguburan Jenazah Pasien Covid 19 sebesar Rp. 7,5 miliar dan rehabilitasi Jembatan Jatireja Kecamatan Compreng serta Jembatan Desa Cinta Mekar.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Subang H. Asep Nuroni S.Sos, M.Si, Kapolres Subang AKBP Sumarni beserta jajaran perwakilan pejabat Forkopimda Subang, Para Asisten Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala perangkat Daerah Kabupaten Subang, Anggota DPRD, perwakilan LSM, insan Pers beserta undangan lainnya.

KOTASUBANG.com, Subang – Warga RW 07 Kelurahan Sukamelang Subang melaksanakan Audiensi dengan Pihak SMA Negeri 4 dan BKAD Subang terkait pemanfaatan lahan di lingkungan RW 07 Lapang Palabuan di Kampus SMA Negeri 4 Subang pada Senin (13/9/2021).

Audiensi tersebut terkait kesalahpahaman yang terjadi antara warga dan pihak BKM dan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait pengelolaan lahan yang sebelumnya merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang telah diserah terimakan Ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang diperuntukan sebagai lahan pembangunan yang kini menjadi SMA Negeri 4 Subang.

Pihak warga menduga adanya kesalahan dari pengelolaan dan pembangunan di lahan lapangan yang tidak sesuai dengan kesepakatan warga dan pihak perintis SMA Negeri 4 Subang.

Untuk meluruskannya, terdapat perwakilan warga RW 07 Sukamelang sekaligus ketua BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), Jajang Ahmad Muhaemin yang menyebutkan perihal kepemilikan lahan, pembangunan galeri untuk pengrajin dan persetujuan awal lahan untuk didirikannya sekolah.

Saat melangsungkan audiensi di SMAN 4 Subang, Jajang juga menyayangkan soal pembangunan dan pengelolaan lapangan yang kurang maksimal padahal ia menegaskan bahwa Lapang Palabuan merupakan fasilitas umum.

Terkait itu, Ketua Rukun Warga (RW) 07 Sukamelang Amir Sarifudin kemudian menginginkan kejelasan pengelolaan lahan dan kesepahaman yang nantinya akan dibuat soal Lapang Palabuan.

Plt Kepala SMA Negeri 4 Subang Rika Rachmita Sujatma, S.Pd., M.M turut membuka suara terkait keberadaan SMAN 4 Subang yang dirasa sudah sesuai dengan peraturan yang ada sekaligus komitmen awal didirikannya sekolah tersebut.

Lahan tersebut telah diserah terimakan dari pemda Subang ke pemda provinsi Jawa Barat sehingga kewenangan atas penggunaan lahan tersebut ada di provinsi. Adapun perihal Lapang Palabuan tersebut tetap bisa dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai kesepakatan awal pembangunan SMA Negeri 4 Subang dan pihaknya tidak melakukan pembangunan diatas areal lapang tersebut. “Kami tetap berpegang teguh dengan komitmen awal yaitu tidak akan membangun (bangunan, red) di Lapangan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Aset BKAD Subang, Drs. Tatang S M.Si menegaskan pihaknya sangat mendukung dan setuju jika dibuat kesepahaman baru mengenai pengelolaan lahan lapang Palabuan antara sekolah dengan RW 07 sehingga kedepannya dapat lebih jelas dan berharap semua pihak mesti berdiri diatas aturan yang berlaku.

Di samping itu, menurutnya Lapang Palabuan sendiri masih termasuk sebagai lahan milik provinsi sehingga BKAD akan menjadi pihak yang memfasilitasi keinginan warga setempat.

Adapun hasil dari audiensi tersebut selain dibuat kesepahaman baru antara pihak sekolah dan masyarakat setempat yang diberi tenggat waktu rancangan hingga Kamis (16/9) mendatang yaitu adanya harapan warga atas pengembalian aset daerah mengenai kepemilikan lapang Palabuan melalui pihak BKAD yang akan memfasilitasi dengan cara mengirimkan surat kepada pemerintah provinsi.

Pihak sekolah pun sepakat ditengah keterbatasan lahan yang ada untuk dapat mengoptimalkan lahan sebanyak 4700 m² tersebut untuk pengembangan sarana fisik sekolah termasuk lahan parkir untuk para siswa. Kantor Cabang Dinas (KCD) wilayah IV akan meninjau ulang perjanjian penggunaan lahan untuk galeri dengan tenggat waktu tiga hari dan berharap agar permasalahan tersebut segera terselesaikan sehingga pihak SMAN 4 Subang dapat fokus pada pelaksanaan pembelajaran untuk peningkatan mutu.

Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut Lurah Sukamelang, Komite Sekolah, tokoh masyarakat, Kanit Intel Polsek Subang, Babinsa dan lainnya.

KOTASUBANG.com, Subang – Bupati Subang H. Ruhimat dan Ketua DPRD Subang Narca Sukanda melaksanakan peninjauan pembukaan Jalan baru hasil kerja Bakti warga di RW 20 Dusun Cicadas Kelurahan Dangdeur Subang, Senin (13/9/2021)

Pembukaan Jalan selebar 3-4 meter tersebut melintasi kebun dan areal persawahan warga yang menghubungkan antara dusun Cicadas dan dusun Cikadu kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang

Dalam kunjungan tersebut Kang Jimat menyusuri jalan tersebut didampingi oleh ketua DPRD H. Narca Sukanda, Asda I, Kalak BPBD beserta tokoh setempat dan menyapa warga sekitar yang menyambut kedatangannya dengan antusias.

Kang Jimat mengatakan bahwa dirinya turut merasa bangga atas pembukaan jalan tersebut dan mengucapkan terima kasihnya atas partisipasi warga dalam membuka akses jalan baru. Dirinya mengatakan bahwa apa yang kini telah dimulai oleh warga akan diteruskan oleh pemerintah daerah. Dirinya menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan memberikan dukungan berupa bantuan pengaspalan di jalan baru yang telah dibangun tersebut. “Bapak-ibu yang telah memulai tenang saja biar nanti kami pemerintah daerah yang akan mengaspal jalannya” ujar Kang Jimat.

Hadir mendampingi Kang Jimat dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD H. Narca Sukanda, Asda I H. Rahmat Effendi, Kalak BPBD H. Hidayat, perwakilan Dinas PUPR, Anggota DPRD fraksi Nasdem, lurah Dangdeur beserta jajaran, tokoh masyarakat, tokoh Karangtaruna dan pemuda setempat.

KOTASUBANG.com, Subang – Sekretaris Daerah Kabupaten Subang H. Asep Nuroni S.Sos, M.Si, menerima audiensi komunitas seni dan hiburan Kabupaten Subang terkait kegiatan seni maupun hiburan dalam pembatasan kegiatan selama masa PPKM. Bertempat di Ruang Rapat Bupati II, senin 13 September 2021.

Saat ini Kabupaten Subang sudah berada di Level 2 PPKM yang menandakan bahwa upaya menanggulangi Covid-19 sudah berjalan dengan baik dan terdapat pelonggaran pada beberapa aspek kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan hiburan dan kegiatan seni, yang dalam tanda kutip di izinkan, namun dengan catatan tetap melakukan protokol kesehatan, menjaga jarak dan membatasi waktu kegiatan.

Perwakilan dari forum komunikasi antar aliansi seni Kabupaten Subang, mengungkapkan rasa senang dan keinginan para pelaku seni yang ingin segera “manggung” dengan aturan hiburan selama PPKM yang sudah diperlonggar, akan tetapi mengeluhkan juga pada kenyataanya di beberapa daerah/desa mendapat hambatan terkait soal mendapatkan perizinan dengan pemerintah setempat/muspika.

Kasat intelkam Polres Subang, AKP Acep Hasbulah menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak polsek-polsek di Kabupaten Subang terkait kebijakan di masa PPKM level 2, agar harus menjadi sepemahaman, dan terdapat informasi bahwa adanya oknum-oknum di daerah yang memprovokasi sehingga terdapat kesalah pahaman antara pemerintah kecamatan dengan kepolisian terkait perizinan kegiatan seni budaya. Pemerintah daerah pun perlu mengkoordinasikan kepada satgas covid yang berada di kecamatan untuk saling membantu kebijakan agar tidak terdapat perbedaan lagi.

Sekda Subang H. Asep Nuroni, S.Sos. M.Si., menyampaikan dengan Kabupaten yang berada di level 2 berarti terdapat perubahan yang signifikan. Ada 3 kebijakan dasar umum yang telah dijawab oleh Surat Edaran Bupati, bahwa semua kegiatan bisa dibuka namun tetap dengan pembatasan dan tetap dengan protocol kesehatan. Terkait terdapat perbedaan implementasi kebijakan di daerah, maka perlu adanya koordinasi yang bersifat kebijakan pemerintah daerah dan bersifat koordinasi antar pihak terkait terhadap masih adanya perizinan yang dipersulit.

Sebelum menutup audiensi tersebut, Kang Asep mengingatkan bahwa dengan status level PPKM level 2, prinsipnya terdapat pelonggaran-pelonggaran di beberapa kegiatan, diharapkan adanya koordinasi SOP di unsur OPD-OPD setempat dan satgas covid-19 setempat, dan kerjasama di berbagai kalangan mulai dari masyarakat, pelaku seni budaya, pemerintah kecamatan setempat, dan pihak kepolisian setempat harus di pertanggung jawabkan bersama.

Dalam audiensi tersebut, turut hadir staf Ahli Bupati bidang pembangunan Asep Setia Permana, Kepala Kesbangpol Subang Udin Jazudin, Satgas Covid-19 Kabupaten Subang, kabid Kebudayaan Disdikbud Subang dan Kapolsek Subang serta para perwakilan seniman Subang.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menyerahkan secara simbolis benih ikan kepada enam Koperasi Unit Desa (KUD) di wilayah Kecamatan Blanakan, Selasa (14/09/2021).

Penyerahan bantuan benih tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat, khususnya para penambak yang dijadikan stimulan pemberdayaan ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid 19 di Kabupaten Subang.

Dalam laporannya Kepala Dinas Perikanan Rd. Maman Firmansyah, S.Sos, M.Si menyampaikan kegiatan penyerahan benih ikan tersebut dilaksanakan di tiga titik lokasi yaitu Desa Jayamukti, Desa Blanakan, dan Desa Muara.

Penerima benih ikan secara simbolis kepada enam KUD yaitu :
– KUD Mina Karya Bukti Sejati Desa Jayamukti untuk komoditas nila 101 orang penerima dengan jumlah benih 303.000 ekor, komoditas bandeng 78 orang penerima dengan jumlah benih 205.400 ekor.
– KUD Mina Karya Baru Desa Rawameneng untuk komoditas nila 26 orang penerima dengan jumlah benih 78.000 ekor, komoditas bandeng 64 orang penerima dengan jumlah benih 166.400 ekor.
– KUD Mina Karya Bukti Desa Blanakan untuk komoditas nila 45 orang penerima dengan jumlah benih 135.000 ekor, komoditas bandeng 55 orang penerima dengan jumlah benih 143.000 ekor.
– KUD Mina Langgeng Jaya Desa Langensari untuk komoditas nila 17 orang penerima dengan jumlah benih 51.000 ekor, komoditas bandeng 92 orang penerima dengan jumlah benih 239.200 ekor, dan komoditas udang windu 77 orang penerima dengan jumlah benih 77.000 ekor.
– KUD Karya Bakti Desa Muara untuk komoditas bandeng 57 orang penerima dengan jumlah benih 148.200 ekor, komoditas udang windu 50 orang penerima dengan jumlah benih 500.000 ekor, dan komoditas udang vanname 51 orang penerima dengan jumlah benih 536.280 ekor.
– KUD Tambak Jaya Desa Tanjungtiga untuk komoditas bandeng 3 orang penerima dengan jumlah benih 7.800 ekor, komoditas udang windu 123 orang penerima dengan jumlah benih 1.230.000 ekor.

Kepala Dinas Perikanan berharap bantuan komoditas tersebut bisa dimanfaatkan oleh pembudidaya dan KUD, karena kegiatan ini merupakan salah satu kepedulian Bupati dalam rangka menyejahterakan pembudidaya dan KUD di Wilayah Kecamatan Blanakan.

Dalam kesempatan tersebut Kang Jimat mengutarakan rasa gembirannya karena dapat bersilaturahmi sekaligus menyerap aspirasi warga dan anggota koperasi yang berada di Wilayah Kecamatan Blanakan.

Dirinya juga menginginkan perubahan dan peningkatan melalui kelembagaan baik yang menyangkut koperasi maupun nelayan.

“Untuk itu yang telah tergabung dalam lembaga perekonomian yaitu koperasi harus memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian anggotanya menjadi lebih baik dan meningkat,” katanya.

Dirinya mengatakan tujuan silaturahmi ini untuk memberikan bantuan benih yang telah dianggarkan dari tingkat kabupaten untuk semua KUD yang berada di wilayah pantai dengan jumlah benih 9.029.000 ekor dengan penerima 1.438 orang untuk se-kabupaten.

Dirinya berharap bantuan benih dari pemerintah bisa dimanfaatkan dengan baik, menjadi barokah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya memohon doa restu kepada warga Kecamatan Blanakan semoga akses jalan Patimban-Cilamaya yang sedang dibangun nantinya bisa menjadi lintasan agar akses warga tidak sulit dan meminimalisir banjir rob supaya air tidak naik ke atas,” katanya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua TP.PKK Kabupaten Subang Hj. Yoyoh Sopiah Ruhimat, ASDA I H. Rahmat Effendi, Kadis PUPR H. Syawal, Kadis Perikanan Rd. Maman Firmansyah, Camat Blanakan, Kades Rawameneng, Plt Kades Jayamukti, kades Muara serta muspika Kecamatan Blanakan.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Sekretaris Daerah Kabupaten Subang H. Asep Nuroni S.Sos, M.Si menghadiri rangkaian kegiatan Open Bidding Jabatan Tinggi Pratama di lingkup Pemda Kabupaten Subang, bertempat di Sari Ater Hotel, Selasa (14/9/2021).

Pada tahapan kali ini, merupakan tahapan terakhir seleksi Open Bidding Jabatan Tinggi Pratama yang sudah di laksanakan prosesnya sejak awal bulan September untuk mengisi kekosongan Jabatan pada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Subang dan Kepala BKAD Kabupaten Subang.

Pada tahapan wawancara akhir dan paparan ini, para kandidat melakukan presentasi paparan hasil penulisan makalah yang sudah di buat pada tahap sebelumnya kepada Panitia Seleksi.

Pada kesempatan tersebut, hadir kepala BKD Provinsi Jawa Barat Dr. Ir. H. Yerry Yanuar, MM yang juga sebagai ketua panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Subang tahun 2021 dan juga Akademisi Guru Besar Univeritas Pendidikan Indonesia Prof. Dr. Karim Suryadi M.Si serta Akademisi Kepala Departemen Administrasi Universitas Publik Univeristas Padjajaran Dr. Drs. Asep Sumaryana M.Si Sebagai anggota Panitia Seleksi.

Turut Hadir pula dalam Kegiatan ini, Kepala BKPSDM Kabupaten Subang Drs. H Cecep Supriatin M.Si, Inspektur Inspektorat Daerah Drs. R. Memet Hikmat.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang masih terus diselidiki. Update terbaru suami korban Yosef kembali dipanggil polisi.

Yosef dipanggil polisi didampingi oleh tim pengacaranya pada Senin (13/9/2021) malam untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kunci dalam kasus tersebut.

Pemeriksaan BAP Yosef yang ke-8 kalinya, oleh pihak kepolisian Polres Subang kali ini dibantu Polda Jabar dan Mabes Polri. Ada sebayak 16 pertanyaan terkait pembunuhan ibu dan anak yang kembali ditanyakan kepada Yosef.

“BAP hari ini berita acara tambahan, pertama tentang pendirian yayasan, kedua tentang sehari sebelum kejadian dan pada saat ditemukan jenazah di TKP,” kata pengacara saksi, Rohman.

Rohman membenarkan bahwa ada pihak Polda dan Mabes Polri dalam penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut.

“Kebetulan Polres Subang dibantu dari Bareskrim dan Polda Jabar diproses penyelidikan ini,” katanya.

Pihaknya menegaskan akan kooperatif dan siap membantu jika pihak kepolisian membutuhkan. Sehingga kasus pembunuhan ini cepat terungkap siapa pelakunya.

Seperti diketahui kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu. Sampai saat ini pembunuh Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratih belum terungkap.