KBRN, Tangerang : Identitas kelima kirbam tewas digorong-gorong instalasi optik milik PT Telkom di Jalan Permata, Perumahan Taman Royal, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang terkuak. 

Mereka yakni, Aditya Putra Pratama berusia 20 tahun, warga Joglo, Jakarta Barat, Faidi Alias Agung, 33 tahun, warga Poris Plawad yang berprofesi sebagai tukang galon air. 

Kemudian Entis Sutrisno berusia 19 tahun, asal Cirebon, UU Kuswoyo, 42 tahun  pria asal Wates, Yogyakarta dan terakhir Andika Saputra, 37 tahun. 

“Dua warga yang ingin menolong dan tiga pegawai,” ungkap Kompol Ubaidillah, Kapolsek Cipondoh kepada RRI.co.id  (9/10/2021). 

Terpisah, Ibu korban dari Aditya Putra Pratama, Diah Ariyati mengaku, saat kejadian, anaknya tersebut hanya ingin menolong para pekerja Telkom yang sedang bekerja. 

Sebab, menurut keterangan teman korban, saat itu korban yang sedang beli makanan, mendengar teriakan minta tolong yang bersumber dari gorong-gorong. 

“Adit itu kerjanya di laundry, jadi bukan di Telkom. Jadi posisinya adit itu ingin menolong orang Telkom gitu,” kata Diah. 

Diah menceritakan, sebelum kejadian, Adit menunjukkan keanehan yang tidak biasa.Dia meminta ibunya untuk mengantarkan sampai ke depan pintu untuk berangkat kerja. Biasanya, sebelum berangkat kerja, Adit hanya mencium tangan ibunya kemudian langsung berangkat menggunakan sepeda motor. 

“Engga biasanya dia gitu, dia cuma cium tangan aja biasanya. Ini dia minta anterin depan pintu, saya tanya kenapa si mas? Dia masih males-malesan di motornya,” ucap Diah. 

Usai berangkat kerja, sekitar pukul 1 siang, Diah mendapatkan kabar bahwa Adit telah meninggal dunia. Saat itu Diah masih belum percaya karena foto yang dikirimkan burem. 

Diah pun bergegas menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang. Di sana, dia melihat jenazah Adit. 

“Pas saya ke RSUD Kabupaten Tangerang ke kamar jenazah pas saya liat itu anak saya ya dibilang percaya ngga percaya,” tuturnya. 

Adit sendiri merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Dia dikenal sebagai pribadi yang supel dan mudah bergaul. Dia juga dikenal sebagai pribadi yang ringan tangan dan ramah dengan siapa saja. 

“Pribadinya memang begitu, gampang terenyuh kalau sama orang,” kata Diah. 

Kini, Diah sudah mengikhlaskan kepergian anaknya. Meski sesekali ia masih tidak percaya anaknya meninggal, tapi Diah sudah ikhlas. 

Pihak Telkom juga bertanggung jawab atas peristiwa yang dialami oleh Adit. Salah satunya memberikan bantuan untuk prosesi pemakaman Adit dan biaya lainnya. 

“Ya ada sih (bantuan, Red), walaupun kasarnya saya sih ikhlas karena anak saya memang tidak ada paksaan untuk menolong memang dari hatinya dia aja mau menolong,” tutupnya.  (imr)

KBRN, Jakarta:  Satpol PP DKI Jakarta memberikan sanksi terhadap satu tempat usaha kedai kopi di kawasan GOR Bulungan karena ditemukan pelanggaran pembatasan kapasitas tempat dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan tidak melakukan pembatasan jaga jarak antar pengunjung sehingga terjadi kerumunan di tempat usaha tersebut.

“Satu tempat usaha kedai kopi di kawasan GOR Bulungan diberikan Sanksi Penghentian Sementara Usaha 3×24 jam,” tulis Satpol PP DKI Jakarta di akun Instagramnya yang dilihat RRI.co,id, Minggu (10/10/2021). 

Selain itu,  penanggung jawab keamanan GOR Bulungan juga diberikan Sanksi Teguran Tertulis karena kelalaian dalam upaya menjaga ketentuan protokol kesehatan di areal kawasan milik pemerintah.

“Kami terus mengingatkan semua pihak agar bekerjasama untuk tertib mematuhi ketentuan meskipun ada kebijakan pelonggaran aturan pembatasan aktifitas masyarakat di masa PPKM Level 3 untuk DKI Jakarta,” tegasnya. 

Tak hanya itu, dalam operasi yang dilakukan pada Sabtu (9/10/2021) malam, petugas Satpol PP DKI Jakarta membubarkan kerumunan di kawasan Taman Ayodya Barito Jakarta Selatan dibubarkan oleh petugas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. 

“Dimohon untuk tetap dapat mengurangi aktivitas diluar rumah selama masa PPKM di ibukota,” pintanya. (foto: Instagram Satpol PP DKI)

KBRN, Jakarta: Tim Jaksa dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah membacakan tuntutan terhadap terdakwa Arwan Koty, pembeli  eskavator dari PT Indotruck Utama dengan tuntutan 1 tahun penjara. 

“Terdakwa terbukti bersalah membuat laporan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa  sesuai dengan pasal 317 KUHP, dan oleh karenanya agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 1 tahun penjara,” ucap Jaksa Abdul Rouf dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 7 Oktober lalu. 

Arwan Koty dan Kuasa Hukumnya, Aristoteles MJ Siahaan, menyatakan tuntutan Jaksa tidak objektif dan tidak berkeadilan. 

“Menurut kami tuntutan jaksa tidak objektif, tidak adil dan semena-mena. Bayangkan, bagaimana bisa Jaksa menuntut klien saya dengan alat bukti yang tidak ada dalam berkas dan dalam surat penetapan penyitaan barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk pasal 317 KUHP, klien kami tidak pernah diperiksa terkait pasal tersebut, yang digunakan Jaksa dalam menuntut terdakwa bersalah,” ungkap Aristoteles kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/10/2021). 

Ia mengatakan, pihaknya akan membacakan pledoi atau nota keberatan terhadap tuntutan Jaksa pada sidang mendatang.

“Tuntutan jaksa yang tidak adil ini akan kami jawab dalam pledoi kami pada persidangan Senin 18 Oktober mendatang, dan kami akan memasukkan keterangan saksi kunci yang mengetahui bahwa klien kami belum menerima eskavator yang katanya telah dikirim ke Nabire oleh PT Indotruck Utama. Saksi tersebut adalah salah satu pihak dalam perkara 310,” jelasnya.

Aristoteles menambahkan, sebenarnya pada sidang tadi terdakwa Arwan Koty telah meminta majelis hakim untuk menerima satu saksi kunci yang mengetahui soal peristiwa tersebut, karena terkait perkara 310 dia ada sebagai pihak, sedangkan PT Indotruck Utama bukanlah pihak dalam perkara 310.

“Dalam persidangan tadi Pak Arwan Koty telah meminta majelis hakim untuk mendengarkan kesaksian dari saksi kunci yang tahu bahwa tidak ada penerimaan eskavator dari PT Indotruck utama kepada pihak Pak Arwan Koty, dan yang bersangkutan adalah pihak yang sangat tahu kejadiannya terkait perkara 310. Namun hakim seolah takut keterangan saksi tersebut akan membuat terang pokok perkara, sehingga hakim ketua memutuskan untuk memasukkannya dalam pledoi saja karena keterangan saksi dalam pledoi pun akan menjadi pertimbangan,” ujar Aristoteles. 

Ia mengungkapkan, awal kasus ini sebenarnya merupakan  jual-beli antara pihak PT Indotruck Utama dengan Pak Arwan Koty. Namun karena Pak Arwan koty merasa pihaknya tidak menerima eskavator yang dijanjikan, akhirnya Pak Arwan Koty membuat Laporan ke Kepolisian

“Awalnya jual-beli, namun karena pak Arwan Koty tidak mendapatkan barang yang dibelinya, beliau melaporkan PT Indotruck Utama ke polisi dengan sebelumnya melayangkan surat somasi sebanyak dua kali. Tapi ternyata justru Bambang Prijono selaku Presdir dari PT Indotruck Utama membuat laporan balik ke kepolisian dengan keterangan dihentikan penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atas laporan polisi Arwan Koty, dan ia melaporkan tuduhan membuat laporan palsu dan pemalsuan dokumen sebagaimana pasal 220 KUHP dan pasal 263 KUHP di Bareskrim. Ironisnya laporan dari Indotruck lah yang maju ke persidangan sehingga Pak Arwan Koty menjadi terdakwa dalam kasus 317 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” pungkasnya. 

KBRN, Medan : Artis nasional Sultan Djorghi secara resmi menjadi anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara (Sumut). 

Pengenalan Sultan sebagai kader partai berlambang pohon beringin ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah di Kantor Sekretariat DPD Golkar Sumut Jalan Sudirman Medan, Jumat (8/10/2021).

Ijeck, sapaan Musa Rajekshah mengatakan masuknya Sultan Djorghi ke Golkar Sumut tidak terlepas dari kedekatan mereka selama ini. Karena kedekatan itu pula, Sultan sering datang ke Medan mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan Ijeck. 

“Karena kedekatan itu apa salahnya saya ajak menjadi anggota Golkar untuk ikut sama-sama kita membesarkan Golkar Sumut,” ungkapnya.

Menurut Ijeck, dengan bergabungnya Sultan ke DPD Golkar Sumut, akan sangat membantu partai dalam merealisasikan target program 2 juta kader. Karena untuk mencapai target tersebut tidak bisa hanya dengan mengandalkan pola yang biasa, harus punya pola kerja yang terarah dan terukur.

“Tapi bukan berarti kita hanya menjual Sultan, tidak. Melainkan karena Sultan juga ada ketertarikan di politik,” pungkasnya.

Sementara Sultan Djorghi mengaku senang bisa bergabung dengan DPD Partai Golkar Sumut. 

“Alhamdulillah terimakasih banyak sudah dipercaya oleh Ketua DPD Golkar Sumut untuk menjadi kader Golkar Sumut,” ucapnya.

Sultan menyatakan motivasinya bergabung ke Partai Golkar karena ingin turut berkontribusi membangun Provinsi Sumut, walau saat ini dia memang belum memiliki target politik yang lebih jauh. 

“Saya sih intinya menjadi kader dulu. Apakah nanti jadi Caleg atau tidak itu tergantung ketua. Saya bismillah saja,” tandasnya. 

KBRN, Jakarta: Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat Letjen TNI AM. Putranto dalam menjalankan amanah negara melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam membentuk Komponen Cadangan (Komcad).

Sebanyak 3.103 personil Komcad telah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Lapangan Hitam Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklapassus) Kopassus Batujajar, Jawa Barat, Kamis (7/10/21).

“Komcad bukanlah bentuk wajib militer bagi warga negara. Melainkan program sukarela bela negara yang dilakukan oleh anak bangsa, dengan dasar hukum merujuk kepada UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara serta Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2021. Personil Komcad telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan khusus dari tenaga terlatih TNI. Sehingga dalam keadaan genting, jika diperlukan mereka siap membantu kekuatan TNI dalam membela kedaulatan bangsa dan negara,” kata Bamsoet di Jakarta, Jumat (8/10/2021).

Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR RI ini menjelaskan, mobilisasi Komcad hanya bisa dilakukan oleh Presiden atas persetujuan DPR RI, yang komando dan kendalinya berada di Panglima TNI. Artinya, tidak ada anggota Komcad yang melakukan kegiatan mandiri.

“Setelah selesai dilantik, seluruh personil Komcad bisa kembali ke profesi awalnya sebagai warga sipil. TNI akan memanggil mereka untuk melakukan pelatihan minimal selama 12 hari dalam setahun. Memastikan kemampuan anggota Komcad tetap terjaga dengan baik,” jelasnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, keberadaan Komcad sangat penting, mengingat potensi terjadinya perang terbuka antar negara maupun blok kekuasaan bisa saja terjadi sewaktu-waktu.

Sehingga ketika negara berada dalam keadaan genting seperti perang maupun bencana alam, Komcad sudah siap sedia, sudah terorganisir dengan baik kemampuan dasar militernya.

“Kehadiran Komcad juga merupakan bagian dari implementasi Doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Setiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya bela negara dan usaha pertahanan negara,” pungkas Bamsoet. 

KBRN, Jakarta: Jagad media sosial kembali ramai dengan tagar warganet menyusul dihentikannya kasus dugaan pencabulan yang dilakukan ayah terhadap tiga anaknya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Polri menanggapi tagar #PercumaLaporPolisi itu, dengan penegasan bahwa aparat kepolisian selalu memproses setiap laporan masyarakat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, setiap laporan masyarakat yang didasari alat bukti dan ditemukan adanya unsur pidana sudah pasti diproses sampai tuntas. Namun sebaliknya, apa bila tidak ditemukan bukti yang kuat maka akan dihentikan.

“Setiap laporan masyarakat di bidang penegakan hukum pasti akan ditindaklanjuti dan tentunya proses di Kepolisian sendiri didasari alat bukti. Ketika memang didasari alat bukti dan penyidik berkeyakinan ada satu tindak pidana pasti akan tindak lanjuti,” tegas Rusdi di Mabes Polri, Jumat (8/10/2021).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai sikap polisi tidak proaktif dalam menindak laporan kekerasan seksual. Sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI, ia mengaku sangat menyayangkan sikap kepolisian.

Sebab sikap tersebut sudah barang pasti memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Sekarang seiring dengan mencuatnya berita ini, muncul pula tagar #PercumaLaporPolisi, karena memang laporannya malah ditolak. Ini sangat disayangkan, karena justru tugas polisi adalah melindungi dan melayani masyarakat,” ujar Sahroni. 

Sahroni memandang perlu pembukaan kembali penyelidikan kasus yang kini menyita perhatian publik lantaran kadung viral di media sosial. Di sisi lain, ia meminta Polri memberikan perlindungan kepada ibu korban dan ketiga anaknya, yang merupakan pelapor sekaligus korban.

“Karenanya saya akan minta dan pantau terus agar yang pertama dilakukan Polri adalah melindungi pelapor dan korban. Lalu buka dan usut kasus ini kembali. Jangan sampai kasus seperti ini diacuhkan, yang akan membuat masyarakat malah malas mengadu, hingga tindakan kekerasan maupun kriminalitas jadi merajalela,” tandas Sahroni.