KOTASUBANG.com, Subang – Puncak peringatan hari Bhayangkara ke-76 digelar hari ini, Selasa (5/7/2022). Upacara HUT Bhayangkara kali ini diikuti secara virtual bersama Presiden republik Indonesia, Joko Widodo. Di Mapolres Subang upacara tersebut diikuti oleh Kapolres Subang AKBP Sumarni, Bupati Subang H. Ruhimat dan unsur Forkopimda lainnya.

Pada kesempatan tersebut Kapolres Subang juga memberikan penghargaan kepada berbagai pihak diantarnya kepada jurnalis Pokja polres Subang dari media cetak, media online dan televisi sebagai pemenang lomba penulisan berita inspiratif anggota Polres Subang. Hal ini merupakan bentuk apresiasi kepada para jurnalis sekaligus anggota Polres Subang yang telah berkiprah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut diberikan pula penghargaan kepada anggota babinsa Serda Amin Rohmana Babinsa Koramil 0512/Cijambe Kodim 0605/Subang karena telah membantu tugas kepolisian dalam mengamankan pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi di Desa Curug Agung Kecamatan Sagalaherang kabupaten Subang yang terjadi pada Sabtu (2/7/2022) dini hari.

Pelaksanaan upacara tersebut juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni budaya. Diantaranya penampilan seni Sisingaan dari Polwan Subang dan Drumband dari  Batalyon 312 Kala Hitam.

KBRN, Garut : Kepala Kepolisian Polres Garut, AKBP. Wirdhanto Hadichaksono mengatakan, pasca rangkaian HUT Bhayangkara yang ke -76 banyak agenda program kerja yang harus diprioritaskan. Diantaranya pemulihan ekonomi dimasa landainya Pandemi Covid dan reformasi struktural.

“Sebagian besar kegiatan untuk peringatan HUT Bhayangkara sudah digelar, seperti pemulihan ekonomi, reformasi struktural, kegiatan merestorasi dan rehabilitasi tempat ibadah, lalu kegiatan lain yang sifatnya kani mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi,” katanya, di Mapolres Garut,rabu (6/7/2022)

Ia mengatakan, aparat kepolisian berkomitmen untuk membantu masyarakat dalam hal perekonomian usai dilanda wabah Covid-19. 

“Sebenarnya masih banyak pekerjaan kita ke depan, bagaimana cara kita bangkit dari pandemi, termasuk tantangan ke depan mengenai PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) jelang Idul Adha, kemudian tahapan-tahapan Pemilu yang sudah mulai dilaksanakan,” pungkasnya.

KOTASUBANG.com, Subang – 5 Juli 2022. Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo benar-benar merealisasikan satu aplikasi Polri agar masyarakat mudah mengakses seluruh layanan kepolisian. Aplikasi yang disebut Super Apps Presisi Polri ini menjadi buah integrasi data seluruh satuan kerja Polri ke dalam Portal Satu Data.

Peraturan Kepala Kepolisian (Perpol) Satu Data Polri No. 4 Tahun 2022 yang terbit pada pada 22 Maret 2022 mendasari interoperabilitas data Polri, sehingga data dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

Dikutip dari modul dasar Super Apps Presisi Polri, terdapat 13 layanan utama kepolisian yang dapat diakses masyarakat, meliputi : informasi daerah rawan; pengaduan masyarakat; pengurusan SIM, STNK dan SKCK secara online; informasi E-Tilang; hingga informasi mengenai Pos Polisi.

Berbagai layanan tersebut sebelumnya dapat diakses secara parsial, sehingga masyarakat harus memiliki bermacam-macam aplikasi smartphone atau mengaksesnya melalui web browser di komputer.

Ide mengintegrasikan layanan agar efektif dan komprehensif dalam pemanfaatan aplikasi tentu bukan hal baru, namun untuk merealisasikannya tidak semudah mengatakannya. Posko Presisi yang dibentuk sejak awal kepemimpinan Jenderal Sigit harus merintis Super Apps Framework, yang terdiri dari building block komponen dan modul.

Kapolri Sigit menjelaskan, dalam building block komponen dan modul terdapat penyatuan manajemen akun dan penyediaan prasarana aplikasi.

“Di dalamnya lagi terdapat penyatuan manajemen akun saja terdapat tiga aktivitas dasar, seperti pendaftaran akun, verifikasi, user types and permission. Sementara pada penyediaan prasarana aplikasi terdapat manajemen dan pengisian formulir, payment gateaway, hingga pengiriman notifikasi,” rinci Kapolri Sigit.

Berbagai hal teknis penyelenggaraan IT dan pemrograman juga menjadi rangkaian penyusunan Super Apps Framework, seperti penyamaan API dan data, hingga monitoring performa behaviour sub-aplikasi.

“Kalau mau detail lagi ada banyak penjelasan rangkaian teknis. Namun, inisiasi untuk menjahit sistem parsial ke dalam sistem yang terintegrasi ini mustahil terlaksana jika tanpa komitmen yang baik dari seluruh stakeholder di Mabes Polri, Polda Jajaran, dan tim teknis hingga support dari berbagai ahli di bidang IT dan data organizer atau sistem informasi,” jelasnya.

Jika ditelaah kembali program prioritas Jenderal Sigit saat mengawali kepemimpinannya, dalam fit and proper test di DPR RI Januari 2021 silam, terdapat empat kebijakan utama Polri, yakni transformasi organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan.

Kemudian dalam berbagai kesempatan, Kapolri Sigit selalu menekankan digitalisasi sebagai medium implementasi transformasi tersebut. Catatan lengkap digitalisasi terlihat jelas dalam paparan 100 hari capaian kerja Kapolri di DPR RI pada 16 Juni 2021.

Super Apps Presisi Polri yang dirilis bersamaan peringatan HUT Bhayangkara ke-76 ini, menjadi ‘gong’ perpaduan empat kebijakan utama transformasi dan digitalisasi. Deskripsi teknis Super Apps Presisi Polri secara sederhananya menjadi penyatuan manajemen berbagai satuan kerja atau unit organisasi Polri menjadi satu aplikasi.

Dampak dari integrasi data seluruh satuan kerja ini memungkinkan masyarakat di mana pun berada, hanya perlu memanfaatkan satu aplikasi untuk mengakses seluruh layanan kepolisian.

Untuk menjamin keberlanjutan implementasi Super Apps Presisi Polri ini, Perpol Satu Data mengatur perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data yang dikelola dan didedikasikan pada Wali Data Mabes Polri.

“Wali Data bertugas untuk menjamin integrasi data secara berkala dari berbagai satuan kerja Polri. Proses kerja yang terbangun dari integrasi data iini menjadi bahan lengkap untuk monitoring evaluasi dan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan,” pungkas Kapolri Sigit. (*)

MEDIAJABAR.COM, SUMEDANG – Dugaan kasus pengambilan air tanpa izin sekaligus dugaan kasus penjualan air ke industri tanpa izin oleh PT DFT di Sumedang, harus mendapat perhatian serius aparat penegak hukum. Selain sudah berkembang menjadi isu nasional, dugaan kasus tersebut juga akan berdampak luas terhadap masyarakat, terutama dari sisi ekonomi. Demikian peringatan yang disampaikan pengamat ekonomi Universitas Mulawarman Aji Sofyan Effendi.

“Harus disikapi serius oleh aparat penegak hukum. Kalau tidak, dampaknya sangat luas, termasuk kepada perekonomian masyarakat di daerah tersebut,” ujar Aji kepada media hari ini.

Menurut Aji, dampak tersebut terjadi, karena ketidakpastian hukum akan mengakibatkan mundurnya para investor. Tidak hanya Sumedang, namun juga Jawa Barat. “Karena begitu menyangkut persoalan hukum, investor tidak mau ambil risiko,” kata dia.

Dengan demikian, tentu berdampak pula terhadap roda perekonomian. Dan pada akhirnya, masyarakat juga yang paling merasakan akibatnya. “Karena tidak ada investor yang masuk, sementara kemampuan daerah juga tidak bisa optimal masuk di wilayah itu. Dengan begitu, roda ekonomi akan melambat. Kalau ekonomi melambat, maka pertumbuhan ekonomi juga lambat. Karena salah satu elemen atau indikator pertumbuhan ekonomi daerah adalah investor,” tegas Aji.

Investor, menurut Aji, memang memiliki legal drafting yang tinggi. Bagi investor, persoalan hukum harus clear and clean. Termasuk penuntasan dugaan kasus pengambilan air dan penjualan air ke industri tanpa izin, tentu saja. Apalagi, jika dugaan pelanggaran tersebut sudah dilakukan selama delapan tahun. “Ya jelas pidana, ada pelanggaran hukum,” kata dia.

Aji membenarkan, bahwa perusahaan yang melakukan pengambilan air dari sungai atau mata air dan kemudian dijual ke perusahaan-perusahaan atau industri-industri, memang harus memiliki izin sesuai UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Dalam Pasal 49 ayat (2) UU tersebut, misalnya, mengatakan bahwa penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha harus memiliki izin. Jika tidak memiliki izin namun sengaja melakukan kegiatan seperti pasal 49 ayat (2), maka maka berdasarkan pasal 70, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun. Selain itu, juga dikenakan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar.

Untuk itulah Aji menegaskan, demi perekonomian daerah dan agar investor tetap berminat menanamkan modal, maka dalam menyikapi dugaan kasus PT DFT, tidak ada cara lain, kecuali melalui penegakan hukum.

Persoalan ini, menurut Aji sangat serius. Karena jika tidak ada investasi masuk, daerah memang masih bisa ‘hidup’. Tetapi, diingatkan, kemampuan daerah pada akhirnya hanya bisa untuk membiayai belanja rutin. “Sedangkan untuk pembangunan secara menyeluruh yang bisa men-drive pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, tidak bisa. Karena memang diharapkan dari pihak investor,” urainya. (*)

KOTASUBANG, Subang – Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPOV) Jabar ke-XIV, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Subang menerima undangan hearing/ jejak pendapat dengan Komisi IV DPRD Subang dan Disparpora Subang di Gedung DPRD Subang, Senin (4/7/2022) pagi.

Dalam hearing tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Subang, Ujang Sumarna didampingi sejumlah anggota Komisi IV DPRD Subang lainnya.

Hearing tersebut dihadiri pula Wakil Ketua DPRD Subang, Hendra Purnawan, Ketua Umum KONI Kabupaten Subang, Asep Rochman Dimyati beserta jajaran  pengurus KONI lainnya.

Kadisparpora Subang, Tatang Supriyatna dan tiga cabang olahraga (Cabor) anggota KONI Kab.Subang, FAJI Subang, Korfboll, dan Wushu.

Ketua Komisi IV DPRD Subang, Ujang Sumarna mengungkapkan hasil dari hearing tersebut, setelah mendengar paparan langsung Ketua KONI Subang beserta jajarannya pihaknya akan secepatnya memberikan rekomendasi kepada Bupati Subang ihwal rasionalisasi anggaran yang dibutuhkan oleh KONI Subang untuk meraih sebuah prestasi masuk 10 besar dalam gelaran PORPROV Jabar tahun ini. Dimana yang sudah digelontorkan khusus menghadapi PORPOV Jabar sebesar Rp.35 Miliar faktanya masih kurang maksimal.

“Untuk menyukseskan PORPOV Jabar kita semua perlu sinergi. Disinilah juga kami (Komisi IV DPRD Subang) untuk mendukung juga event bergengsi ini , karena PORPROV adalah tanggung jawab kita bersama,”ungkap Sumarna.

Ia pun di komisi IV DPRD Subang akan mengontrol langsung terkait progres atlet-atlet Kontingen Subang dalam menghadapi PORPOV nanti .

“Misal mana sih atlet-atletnnya, kebutuhannya seperti apa dan hal lain- lainnya,”terangnya.

Kemudian terkait optimalisasi anggaran yang ada saat ini, jika ada Atlet-atlet di Cabor yang kurang berpotensi untuk meraih medali, ia berpesan agar KONI Subang tegas untuk tidak mengirimkannya di dalam kontingen Subang.

“Iya bukan berarti kita mengesampingkan pembinaan atlet yang ada, tapi fokus hari ini pada sebuah prestasi dalam PORPOV Jabar ke-14 apalagi target 10 besar. Tentunya kita optimis bersama-sama untuk dapat meraihnya,”tegasnya.

Sementara itu Ketua Umum KONI Kabupaten Subang, Asep Rochman Dimyati mengungkapkan selama dua tahun lebih menjabat sebagai Ketua Umum KONI Kab.Subang, Pemkab dan DPRD Subang sangatlah mendukung kemajuan dunia olahraga di Kabupaten Subang .

Hal tersebut terlihat dari postur anggaran yang diberikan sejak tahun 2020 lalu Rp.10 Miliar 2020 melalui ABT , 2021 Rp25 Miliar yang diterima dua tahap, dan saat ini Tahun 2022 Rp.35 Miliar .

“Tinggal kami saat ini memberikan yang terbaik baik dari segi pembinaan dan prestasi terutama PORPROV Jabar ke-4 tahun ini demi nama baik Kab.Subang,”ungkap Pria yang akrab disapa ARD dalam paparannya.

ARD pun mengapresiasi atas undangan jejak pendapat dari DPRD Subang yang diinisiasi oleh Ketua Komisi IV Ujang Sumarna ini.

Sehingga apa yang menjadi keinginan KONI Subang dapat tersampaikan ke DPRD. Apa yang menjadi kekurangan-kekurangannya untuk persiapan PORPROV Tahun 2022 ini dapat didengar langsung oleh Dewan.

“Bahwa perlu yang namanya kolaborasi yang sinergitas yang luar bisa untuk menyukseskan PORPOV Jabar ke -14 ini baik sebagai tuan rumah PORPROV Jabar dan pengiriman kontingen ke 9 kabupaten yang ada di Jabar,”ujar ARD.

Dari hasil pertemuan ini, DPRD Subang sebagai dewan pengawas anggaran ada keinginan untuk memberikan rekomendasi kepada eksekutif Pemerintah untuk diupayakan adanya tambahan anggaran dalam menghadapi PORPOV ini .

“Dan kami akan menjalankan juga apa yang menjadi amanat Komisi IV ini agar lebih merasionalisasikan terkait cabor dan atlet yang tidak berprestasi untuk porprov kedepan tidak dikirim dalam Kontingen. Pertemuan ini antara KONI, Disparpora, dan DPRD Subang ini bentuk ikhtiar kita untuk suksesi PORPOV Jabar,”imbuhnya.

Kemudian ia tegaskan , bahwa Suksesi PORPOV ini merupakan tanggung jawab bersama.

“Karena dalam pelaksanaan PORPROV ini ada sebuah potensi luar biasa, bukan hanya sekedar prestasi yang kita kejar tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat Subang.
Dimana pada pelaksanaanya akan ada atlet, pelatih, official pendukung yang akan masuk di kabupaten subang dari kabupaten kota lain yang akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sisi pariwisata, transportasi, hotel, UMKM, restoran, medis, sarana dan prasarana yang ada,”jelasnya.

Ia mengajak kepada seluruh komponen, baik internal KONI, pelatih, atlet cabor, sesuai yang diamanatkan Komisi IV DPRD Subang, bahwa adanya keterbatasan anggaran bukan menjadi penghalang untuk berprestasi, tetapi dengan semangat juang dan jiwa patriotisme olahraga di Kab.Subang bisa membawa nama baik kab.subang harum di kancah olahraga di Jawa barat .

“Saya berharap ini menjadi spirit buat atlet agar menjadi berprestasi tidak tersandra oleh anggaran. Hasil studi banding ke KONI Kabupaten kota lain di Jawa Barat, bahwa kesejahteraan atlet, berikut bantuan cabor kabupaten Subang merupakan Kabupaten tertinggi di Jabar,”terangnya.

“Terakhir terkait pengukuhan atlet kontingen Subang, kita kan menungu dari satlak dan binpres . Dimana adanya usulan untuk menentukan atlet yang bakal dikirimkan. Kan perlu penuh kajian dan penilain rapor dari mutu atlet tersebut. Yang jelas itu sedang proses. Dan kita akan segera kukuhkan dalam waktu dekat ini,”pungkasnya.