KBRN, Bandung : Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menata ruang terbuka di bawah flyover Kopo. Kebijakan tersebut agar area tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang lain seperti tempat parkir menaruh bus-bus atau angkot dan pedagang kaki lima (PKL).

“Yang paling kita perhatikan adalah ruang yang ada di bawah (Flyover Kopo). Itu alhamdulillah bahwa kelihatannya tidak ada potensi untuk dimanfaatkan untuk jasa angkutan travel yang dijadikan garasi,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna seusai meninjau flyover Kopo, Jumat (5/8/2022).

Ema menuturkan beberapa bagian ruang terbuka pada ujung Flyover Kopo pun telah ditutup oleh dinding dan dicat dengan lambang Kementerian PUPR. Rencana ke depan ruang terbuka di bawah flyover Kopo akan ditanami pohon.

“Kita tadi dengan pak kadishub itu untuk bisa memanfaatkan ruang di bawah untuk ditanami pohon, sehingga nanti tidak ada ruang bagi siapapun untuk beraktivitas tidak sesuai dengan semestinya, misalnya ada PKL dan lain sebagainya,” ucapnya.

Ema ingin memastikan bahwa ruang terbuka di bawah flyover Kopo aman dan terjaga secara estetika. Terkait waktu peresmian flyover Kopo sendiri ia mengaku belum mengetahui pasti.

Ia menambahkan pada jalur naik flyover dari arah timur perlu dilakukan perluasan area dengan pembebasan lahan. Sebab dikhawatirkan bagi pengendara yang datang dari timur harus lebih berhati-hati lagi.

“Di jalan (dekat) Bank Mandiri itu perlu ada penambahan pembebasan lahan karena kalau orang akan masuk ke flyover atau disampingnya itu masih jadi persoalan kalau menurut saya, agak kurang nyaman bagi penggunanya, itu harus hati-hati,” paparnya.

Ema menambahkan, pada jalur keluar flyover Kopo terdapat bangunan kecil di sebelah kiri yang harus diperbaiki. Sebab dikhawatirkan dapat menganggu pengendara.

“Termasuk juga ada sedikit bangunan kecil yang begitu turun dari flyover itu atau dari sebelah kiri nyambung ke turunan flyover itu menurut saya harus ada yang diperbaiki, supaya aspek keselamatan tetap diutamakan,” tandasnya.

MEDIAJABAR.COM, SUMEDANG – Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah berharap, Direktorat Jenderal Pajak segera bertindak cepat terhadap PT DFT Sumedang. Pasalnya, selain diduga mengambil air sekaligus menjualnya secara komersial tanpa izin, PT DFT juga diduga tidak membayar pajak selama delapan tahun.

“Ini pelanggaran berat, karena juga termasuk dugaan pengemplangan pajak. Direktorat Jenderal Pajak harus proaktif melakukan pemeriksaan. Apalagi dengan adanya PMK Menteri Keuangan yang baru, mereka harus cepat bertindak. Mereka wajib hadir dan menghitung langsung terkait dugaan pengemplangan pajak perusahaan di Sumedang itu,” tegas Trubus kepada media hari ini.

PT DFT memang diduga tidak membayar pajak atas aktivitas usahanya di bidang real estate dan penjualan air ke perusahaan-perusahaan besar. Dan menurut Trubus, sudah terang-benderang bahwa dugaan tersebut berpotensi merugikan pendapatan negara. Itu sebabnya, agar sejalan dengan misi Pemerintahan Joko Widodo dalam optimalisasi pajak, maka tak ada jalan lain, kecuali Ditjen Pajak harus melakukan pemeriksaan All Taxis kepada perusahaan tersebut.

“Karena memang berat. Ini jadi kategori perusahaan yang diduga melakukan pengemplangan pajak,” lanjutnya.

Selain itu, Trubus juga meminta kepada aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan invstigasi forensik yang menyeluruh. Melalui upaya tesebut, akan diketahui seluruh rangkaian terkait dugaan pelanggaran perusahaan. Baik terkait dugaan pengemplangan pajak maupun terkait dugaan pengambilan air sekaligus penjualan secara komersial tanpa izin.

“Melalui investigasi forensik akan diketahui semuanya,” kata dia.

Dalam dugaan pengemplangan pajak, PT DFT diperkirakan tidak membayar pajak selama delapan tahun. Terkait hal itu, perusahaan ditengarai melanggar UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Pajak Pasal 38 (b). Secara garis besar, pasal tersebut menjelaskan, wajib pajak yang menyampaikan pemberitahuan (SPT Tahunan) tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara, akan dikenakan saksi denda paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang, atau yang kurang dibayar dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar. Atau, sanksi pidana kurangan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun.

Sementara terkait dugaan pengambilan air sekaligus penjualan kepada industri tanpa izin, Trubus sepakat bahwa aparat bisa merujuk pada UU Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Dalam Pasal 49 ayat (2) UU tersebut, misalnya, menyebut bahwa penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha harus memiliki izin. Jika tidak memiliki izin namun sengaja melakukan kegiatan seperti pasal 49 ayat (2), maka berdasarkan pasal 70 dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun. Selain itu, juga dikenakan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar.

Dalam kasus tersebut, perusahaan diduga merugikan keuangan negara. Besarnya potensi kehilangan pendapatan negara sendiri, bisa didasarkan atas data yang dikeluarkan PT DFT. Melalui situs perusahaan tersebut, tertulis bahwa debit pemakaian oleh sejumlah industri besar, adalah 4.896 m3 per hari. Dengan asumsi bahwa PT DFT menjual kepada konsumen Rp10.000/m3, maka dalam sehari dugaan kerugian sekitar Rp48juta. Artinya, dalam setahun, dugaan kerugian adalah 365 x Rp48 juta atau sekitar Rp17,5 miliar per tahun. Belum lagi dari sisi pajak yang tidak dibayarkan atas pemanfaatan air tersebut. (*)

KBRN, Tasikmalaya : Kota Tasikmalaya hingga saat ini masih tercatat sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Barat. Namun demikian, hasil evaluasi DPRD Kota Tasikmalaya, penanganan kemiskinan masih belum maksimal.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muhammad Muharom mengatakan, ada berbagai faktor yang menyebabkan penanganan kemiskinan tidak maksimal. Diantaranya, validitas data yang tidak jelas.

“Yang menangani kemiskinan bahkan tidak memiliki detail yang jelas, bahkan hanya menerima laporan dari bawah, tanpa melakukan verifikasi faktual,” kata Dede kepada RRI, Jumat (5/8/2022).

Kondisi inilah, yang akhirnya menjadi  penyebab, penanganan kemiskinan tidak maksimal.

“Bisa saja ketika dinas tidak memiliki data yang jelas, program bantuan pemerintah akhirnya tidak tepat sasaran. Kami minta ini diperbaiki, agar penananganan kemiskinan dapat dilakukan dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu berdasar data Jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita, per bulan di bawah garis kemiskinan, di Kota Tasikmalaya, mengalami kenaikan sebesar 3,33 ribu jiwa (0,16 persen), dari 86,13 ribu jiwa (12,97 persen) pada tahun 2020 menjadi 89,46 ribu jiwa (13,13 persen) pada tahun 2021.

Kenaikan jumlah penduduk miskin ini dipicu pandemi Covid-19, yang menyebabkan perekonomian warga Kota Tasikmalaya terpuruk. 

KBRN, Bandung: Forum Komunikasi honorer Fasyankes Jawa Barat, melakukan aksi damai di depan gedung Sate, Bandung, Jumat (5/8/2022), aksi yang diikuti puluhan ribu tenaga kesehatan atau nakes dan non nakes se-Jabar ini di awali dengan long march dari masjid Pusdai di jalan Diponegoro hingga depan Gedung Sate.

“Yang datang kesini estimasi 10 ribu,” kata Ketua Forum Komunikasi honorer Fasyankes Jabar, Suhendri, di sela aksi damai.

Suhendri menilai, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK serta isu outsourcing pegawai pemerintah khususnya pekerja Fasyankes, membuat honorer di fasilitas pelayanan cemas.

“(Aksi damai) Dalam rangka kita menuntun hak kita,” tegasnya.

Apalagi menurut Suhendri, hingga saat ini, perhatian dari pemerintah untuk nakes dan non nakes masih kurang, terutama dari segi gaji yang masih di bawah kata layak.

“Jadi sampai saat ini kami intinya masih mendapatkan upah atau honor dibawah layak,” tambahnya.

Ia berharap, Aksi ini dapat diakomodir oleh pemerintah agar para nakes tersebut mendapatkan kejelasan status menjadi ASN maupun PPPK agar mereka mendapatkan penghasilan yang layak.

“Ya harapan kami terkait dengan masalah PP 49 2018 tentunya kami non ASN nakes dan non nakes yang bekerja di fasyankes pemerintah baik di puskesmas maupun RS untuk diakomodir semuanya dan diangkat sebagai ASN,” harap Suhendri.

KBRN, Garut : Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan,  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut kian gencar menanggulangi stunting. Langkah konkret pun dilakukan, salah satunya melalui inovasi  program T.O.S.S, yang berakronim Temukan, Obati, Sayangi, dan anak Stunting. Pemkab Garut kini sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp. 5.9 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ia menyampaikan, anggaran tersebut nantinya akan dibelikan susu yang khusus di rekomendasikan oleh Kementerian Kesehatan sebagai formula makanan tambahan yang akan diberikan kepada anak anak yang mengalami stunting.

“Kita sudah menyiapkan dari APBD kurang lebih Rp. 5,9 milyar  untuk membeli susu, ini adalah susu khusus yang di rekomendasikan oleh Kementerian Kesehatan sebagai formula makan tambahan yang akan diberikan kepada anak-anak yang stunting, dilakukan oleh Puskemas, dilakukan pemeriksaan, ini ada juga telurnya yang diberikan, juga ada biskuit,” ungkap Rudy, saat melakukan monitoring penanggulangan stunting di Puskesmas Cisompet, Kabupaten Garut, Jumat (5/8/2022).

Berdasarkan hasil peninjauan, menurut Rudy, di Kecamatan Cisompet,  dari 4.000 balita yang dilakukan penimbangan, 4,5 persen atau 200 orang yang mengalami stunting.

“Hari ini 3 Agustus 2022 saya berada di Puskesmas Cisompet, ini satu daerah yang sangat luas sekali dengan jumlah penduduk hampir 70.000 orang, ada 4.000 orang kemarin bayi dari umur 0 sampai 59 bulan ditimbang, ternyata di sini yang stuntingnya hanya 4,5% ini hanya sekitar 200 orang,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Garut mengajak seluruh pihak untuk menyayangi balita yang mengalami stunting.Guna menyongsong generasi emas di 2025.

“Ayo kita sayangi mereka yang stunting, supaya sumber daya manusia Kabupaten Garut hebat luar biasa, (guna menyongsong) generasi emas di 2045. Puskesmas Cisompet Mantap!,” tandasnya.