MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Dalam mendukung program vaksinasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui pusat kesehatan haji bekerja sama dengan Komisi IX DPR RI melaksanakan Sosialisasi Haji Sehat, Minggu (21/11/2021).

Sosialisasi dilakukan bagi seluruh calon jamaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah hajinya. Semua calon jemaah haji diharuskan sudah mendapatkan vaksin tahap 2.

Pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Rest Area Rosin Subang tersebut dihadiri Dirjen Pusat Pelayanan Kesehatan Haji Kemenkes bersama Angota DPRI Komisi IX Linda Megawati, dari Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten Subang, dan turut hadir Kemenag Subang.

Pada kesempatan itu, Linda Megawati, mengatakan bila telah divaksin tahap 2, semua para calon jamaah haji dipastikan dalam menjalankan ibadah hajinya akan terjamin dalam menjalankan ibadahnya.

“Karen setelah mendapatkan vaksin bisa terjamin kesehatannya, terhindar bagi semuanya, terlindungi dari Covid-19,” katanya.

Dirinya juga sebagai anggota DPR RI, berharap sesuai keinginan semuanya para calon jamaah haji, mudah-mudahan di tahun 2022 Covid-19 bisa cepat teratasi.

“Tentunya supaya keinginan para calon jamaah haji, bisa di berangkatkan untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Saya juga menghimbau kepada semuanya untuk supaya tetap patuh terhadap 3M, yaitu selalu pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,” katanya.

Sesuai dengan rencana, setelah hari ini selesai melaksanakan kegiatan sosialisasinya, kegiatan selanjutnya besok hari Senin, Kemenkes yang kerja bareung dengan Komisi IX DPR RI akan melaksanakan gebyar vaksinasi untuk 1000 orang, khususnya warga Subang. (Mat)

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menegaskan bahwa tara ruang agrowisata tersebut harus memperhatikan dampak lingkungan.

Hal tersebut diungkapkan Kang Jimat sapaan akrab bupati saat membuka diskusi kelompok terarah (Delta) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE Sutaatmadja di Ruang Rapat Segitiga, Rumah Dinas Bupati, Jumat (19/11/2021).

Selain dampak lingkungan, ada beberapa poin yang ditegaskan oleh bupati. Dia mengatakan bahwa tara ruang agrowisata tersebut harus berada dalam koridor dengan strategi.

Strategi yang disampaikan Kang Jimat ada sebanyak tujuh poin yang diantaranya harus memperhatikan dampak lingkungan.

Kang Jimat juga menyampaikan pengelolaan pariwisata di PTPN VIII atas HGU sesuai dengan Peraturan Daerah No 22 tahun 2010 tentang Rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Barat 2009-2029.

Pertama harus menempuh prosedur tata kelola HGU perkebunan untuk menjadi kawasan agrowisata sesuai regulasi, kedua harus memperhatikan dampak lingkungan, ketiga harus mengembangkan sarana dan prasarana d seluruh objek wisata, keempat harus .lmemperhatikan akses infrastruktur jalan menuju objek wisata, kelima, harus mengamankan konservasi kawasan lindung.

“Kemudian enam penyaluran CSR diutamakan untuk masyarakat, dan ketujuh harus mengedepankan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Kang Jimat berharap dengan adanya diskusi ini dapat menghasilkan formula terbaik dalam hal agrowisata. Kang Jimat juga mengajak berbagai kalangan di Kabupaten Subang untuk bersinergi untuk membangun Subang,

“Mari bersinergi bahu membahu membangun Kabupaten Subang, dan menjaga kelestarian alam sekitar,” katanya.

Diskusi tersebut bertema Tata kelola lahan HGU PTPN 8 untuk pengembangan agrowisata, dengan narasumber Hikmat Agustian dan Hikmat Eka Karyadi dari Agrowisata PTPN VIII.

Akademisi STIESA Gugyh Susandi menyampaikan bahwa diskusi tersebut akan diselenggarakan secara rutin untuk membahas isu-isu krusial di Subang. Gugyh menyampaikan bahwa Akademisi harus ikut andil dalam pembangunan dan pemecahan masalah di Subang.

Turut hadir secara langsung pada kesempatan tersebut Kadis Pertanian, dan hadir secara virtual Dosen dan Akademisi Stiesa, serta para undangan lainnya.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi didampingi Kapolres Subang AKBP Sumarni menyambut kedatangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dalam rangka kunjungan lapangan ke Pelabuhan Patimban Subang. Kamis (18/11/2021).

Pertemuan tersebut juga sekaligus untuk melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka optimalisasi operasional Pelabuhan Patimban di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Patimban.

Gubernur Jawa Jawa Barat Ridwan Kamil pada Rakor tersebut berharap pembangunan tol menuju pelabuhan Patimban dibarengi dengan pembangunan jalur kereta api. Selain itu, di kawasan Patimban ada sekolah tinggi atau politeknik maritim yang berbasis 4.0 sehingga warga Jawa Barat bisa sekolah kemaritiman dam mampu bersaing ketika kawasan Rebana maju.

Kang Emil juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jabar telah mengusulkan lima pembangunan infastruktur, salah satunya pengembangan kawasan Cirebon, Patimban, dan Kertajati yang akan menjadi Kawasan Metropolitan Rebana. Kawasan Rebana tersebut meliputi daerah Subang, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Cirebon dan Kota Cirebon.

“Akses tol dan jalur kereta api jadi bagian terpenting selain bandara Kertajati untuk mendukung visi kawasan ekonomi strategis Rebana yang akan menyediakan jutaan lapangan pekerjaan,” katanya.

Hadirnya Patimban akan menjadi simbol kebangkitan dan kejayaan ekonomi Jawa Barat khusunya dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bisa mencapai 7,6% di tahun 2030 dan pastinya Indonesia juga akan maju.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ketika melakukan kunjungan lapangan pelabuhan Patimban, mendukung pembangunan akses tol 37 km berdampingan pembangunan rel kereta api menuju pelabuhan.

“Tol dan jalur kereta akan mengurangi biaya dan proses menuju pelabuhan,” katanya.

Menteri Marves juga menyampaikan Kawasan Rebana Patimban, Kertajadi dan Cirebon menjadi satu kesatuan proyek pembangunan yang dibuat yang menjadi besar sehingga para investor akan datang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mendukung perencanaan pembangunan tol menuju Patimban yang diharapkan selesai akhir 2024. Direncanakan juga bahwa Pelabuhan Patimban pada tanggal 17 Desember 2021 akan memulai ekspor ke beberapa Negara.

“Hal terpenting kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan dan para investor seperti Jepang, Korea dan Abu Dhabi untuk merebut peluang bersama-sama untuk kemajuan Indonesia dengan hadirnya pelabuhan Patimban,” katanya.

Hadir pada kegiatan tersebut Deputi Bidang Koordinasi, Infrastruktur dan Transfortasi, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Dirjen Kekeyaan Negara Kementrian Keuangan, Dirjen Ketenagalistrikan Kementrian ESDM, Dirjen Bina Marga Kementrian PUPR dan staf khusus Menko Marves. Kepala KSOP Kelas II Patimban, Kepala Irda Subang, Kadinkes Subang.

MEDIAJABAR.COM, BOGOR – Direktur Umum (DIRUM) Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Abdul Somad menghimbau kepada seluruh pelanggan agar menampung air bersih sebelum gangguan pengaliran, akibat fenomena alam akibat sirkulasi siklonik yang terpantau di Samudera Hindia Barat Daya Banten.

Dalam beberapa hari terakhir ini terjadi intensitas curah hujan yang cukup tinggi di Wilayah Kabupaten Bogor, hal tersebut berdasarkan dari hasil pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Tingginya curah hujan juga dapat berdampak pada produksi air bersih yang dikarenakan tingginya tingkat kekeruhan air di beberapa sungai yang terdapat di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Seperti halnya sungai Cianten sebagai sumber air dari Cabang Pelayanan Leuwiliang, Sungai Ciliwung sebagai sumber air dari Cabang Pelayanan Kedung Halang dan Cabang Pelayanan Cibinong.

Guna menghadapi situasi seperti ini Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah menyiapkan pengaturan pendistribusian air dengan mengawasi produksi air di Instalasi Pengolahan Air agar pengaliran tidak terganggu.

“Apabila tingkat kekeruhan air sudah mencapai angka lebih dari 5000 Ntu maka produksi air sementara akan dihentikan guna mencegah kerusakan pada pompa Intake di Instalasi Pengolahan Air akibat air baku sudah bercampur dengan lumpur, pasir, dan material lainnya,” tandas Abdul Somad,

Tak hanya itu saja bentuk antisipasi lainnya Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor mengupayakan petugas operator untuk bersiaga membersihkan sampah dan lumpur di Intake atau instalasi pengolahan air.

Untuk antisipasi di Wilayah Cibinong Perumda Air Minum Tirta Kahuripam Kabupaten Bogor telah berkoordinasi dengan pihak Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Bendungan Katulampa untuk selalu melaporkan tingkat ketinggian air Sungai Ciliwung agar ada antisipasi untuk memenuhi buffer reservoir saat curah hujan cukup tinggi,

“Guna mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pelayanan, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah menyiapkap armada mobil tangki untuk pendistribusian bantuan air bersih dengan menghubungi call center kami di nomor 1500-412 atau menghubungi Kantor Cabang Pelayanan terdekat. Kami berharap langkah antisipasi ini dapat meminimalisir gangguan pengaliran,” ujarnya. ( Rif )

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Warga asal Kelurahan Soklat, Subang, Wati mengeluh meteran listrik atau Kwh token miliknya tidak diperbaiki selama satu tahun oleh PLN.

Beberapa hari yang lalu kepada Mediajabar.com, Wati dan suaminya menceritakan soal kisah Kwh token miliknya yang rusak, dan berakhir harus bayar tagihan sebesar Rp 1.376.931.

Ia menunjukan bukti-bukti yang diterima, dan telah disanggupinya kepada pihak PLN, bahwa dirinya dengan suaminya atas nama pelanggan rumah kontrakan ditempatinya, harus bertanggung jawab dengan kebijakan dari PLN.

Setahun lalu petugas meloskan aliran listrik kepada rumahnya, karena Kwh dalam keadaan rusak. Dalam berita acara dari pihak PLN, bahwa kWh rusak harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 x 24 jam pada waktu itu 1 tahun sudah berlalu.

Namun, Wati heran dan tidak berpikir akan terjadi seperti ini, yang kenyataanya sudah berjalan 1 tahun, Kwh rumah itu rusak.

“Semestinya waktu itu kita mendapat pelayanan sesuai dalam berita acara 3 x 24 jam kWh itu harus diganti oleh pihak PLN. Tapi kenapa sudah 1 tahun belum diganti juga, kWh rusak ini,” katanya.

Namun baru-baru ini, pihaknya telah didatangi oleh pihak PLN dan ia harus menandatangani kesanggupan, bentuk surat pernyataan pengakuan hutang biaya tagihan susulan dengan nilai Rp 1.376.931.

Padahal selama setahun itu, listrik diloskan oleh PLN sendiri, karena kondisi Kwh dalam keadaan rusak. Namun setelah 1 tahun tidak kunjung diperbaiki malah muncul tagihan susulan.

“Kita garus mematuhi yang sudah ditanda tangani, bilamana atas nama pelanggan tidak sesuai dengan surat pernyataan pengakuan hutang atau tagihan susulan P2TL, yang sudah di tanda tangani, telah jatuh tempo waktu yang sudah ditetapkan, maka PLN akan memblokir token saya, dan saya tidak bisa melakukan isi ulang pulsa,” ungkapnya.

Tentunya ini sangat ironis sekali, dari awal kronologis cerita Wati, atas nama pelanggan PLN itu, dari awal disertai menunjukan bukti-bukti selama kWh listrik di rumahnya mengalami trable atau rusak ia sempat menghubungi PLN, namun malah diloskan selama satu tahun.

Saat dikonfirmasi, pihak PLN Subang yang diwakili Fitri mengatakan, sesuai dengan kendala masalah yang dihadapi oleh konsumen dari awal sampai terbitnya surat pernyataan pengakuan hutang pelanggan kepada PLN, menurutnya semua sudah sesuai.

Saat ini Kwh token milik Wati sudah diperbaiki. Konsumen sudah bisa menikmari listrik aeperti sebagaimana mestinya. Petugas PLN mendatangi runah kontrakan Wati pada Rabu 17 November 2021. (Mat)

MEDIAJABAR.COM, PURWAKARTA – Seorang mahasiswa asal Purwakarta Yudha Dawami Abdas menjadi bahan bully di media sosial.

Dia dibully karena mencoba melakukan kritik terhadap Anggota DPR RI Dedi Mulyadi yang kalau itu sedang bersih-bersih pasar Rebo Purwakarta.

“Akang didie (disini) sebagai apa?” tanya mahasiswa tersebut.

Kemudian Dedi Mulyadi menjawab bahwa dirinya melakukan kegiatan bersih-bersih sebagai warga yang ingin Purwakarta bersih.

“Dasarnya hukumnya akang naon (apa)?”

“Kalau mencintai keberhasilan harus ada dasar hukum,” jawab Dedi.

“Artinyakan yang lain mempunyai kewenangan pak.”

“Yang punya kewenangan mereka kok. Saya membantu,” kata Dedi sambil menunjuk beberapa petugas yang mendampinginya.

Kemudian perdebatan dimulai antara keduanya. Bahkan Dedi Mulyadi mengajak mahasiswa tersebut berdebat di sebuah ruangan.

Walaupun terlihat tampak tidak ada persiapan, mahasiswa tersebut tetap berusaha mempertahankan argumennya di hadapan mantan Bupati Purwakarta dua periode tersebut.

Bahwa menurutnya semua orang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Sehingga jangan sampai timpang tindih.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi terlihat sedikit terpancing dan terlihat meninggikan nada bicaranya. Dedi juga bertanya alamat dan kampus tempat mahasiswa tersebut menimba ilmu.

Di lihat dari Channel Youtube Dedi Mulyadi yang berjudul Kang Dedi Saat Bersin Pasar | Mahasiswa Datang Tanya Kewenangan erdebatan, perdebatan antara mahasiswa dan pejabat publik tersebut tidak selesai.

Namun setelah video tersebut tersebar, ada dampak yang timbul. Yakni mahasiswa tersebut mendapatkan bully dari pengguna media sosial.

Bahkan media sosial mahasiswa tersebut diserang dan menjadi bulan-bulanan para netizen yang menganggap apa yang dilakukan mahasiswa tersebut adalah sebuah kesalahan dan harus disoraki.

Padahal dalam dunia politik kritik adalah sebuah hal yang wajar.

KOTASUBANG.com, Subang – Pembangunan berbagai destinasi wisata baru di lahan perkebunan PTPN VIII Subang menuai pro kontra. Hal itu terungkap dalam diskusi kelompok terarah (DELTA) yang diselenggarakan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat STIE Sutaatmadja, Jumat (19/11/2021). Hadir sebagai narasumber pada diskusi tersebut Hikmat Agustian dan Hikmat Eka Karyadi dari Agrowisata PTPN VIII.

Bupati Subang H. Ruhimat dalam pembukaan acara tersebut mengungkapkan pengelolaan pariwisata di PTPN VIII atas HGU sesuai dengan Peraturan Daerah No 22 tahun 2010 tentang Rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Barat 2009-2029. Kang Jimat mengatakan bahwa tara ruang agrowisata tersebut harus berada dalam koridor dengan beberapa strategi yaitu, pertama menempuh prosedur tata kelola HGU perkebunan untuk menjadi kawasan agrowisata sesuai regulasi, memperhatikan dampak lingkungan, mengembangkan sarana dan prasana di seluruh objek wisata.

“Kemudian memperhatikan Akses infrastruktur jalan menuju objek wisata, mengamankan konservasi kawasan lindung, penyaluran CSR diutamakan untuk masyarakat dan mengedepankan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa saat ini wajah perkebunan teh di daerah Ciater mulai berubah. Sebagian hamparan perkebunan teh mulai berganti menjadi berbagai bangunan baik itu menjadi destinasi wisata maupun untuk fungsi lainnya. Hal ini kemudian menimbulkan dampak yang cukup signifikan, baik dampak positif maupun negatif. Selain tentunya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, ternyata juga menimbulkan dampak lain yang kini mulai dirasakan masyarakat sekitar seperti kemacetan dan dampak lingkungan.

Penanggap aktif dalam diskusi tersebut Dr. Elham Sumarga mengatakan, konsep yang tepat untuk ecosystem service di pariwisata pegunungan (hutan) adalah ecotourism bukan mass tourisme. Dr. Sekum ICMI Subang Dr. Dede Rubai juga mengingatkan bahwa secara teologis Alam adalah milik Tuhan YME yang harus benar dikelola dengan arah Enrichment (pengkayaan) lingkungan.

Sementara itu Dr. Jojo, ahli ekonomi pertanian pengajar STIESA pembukaan agrowisata di lahan PTPN VIII Ciater harus memperhatikan AMDAL, masyarakat nantinya jangan cuma kebagian macetnya, polusinya, dan bencana alamnya saja.

Pemda katanya, jangan hanya menerima PAD dari tiket dan parkir saja, mungkin Pemda bisa memiliki saham di sana misalkan 5-10 persen agar lebih real.

“Sebenarnya untuk kepentingan Subang atau untuk siapa pengembangan Agrowisata itu jika pada akhirnya hanya macet dan banjir yang dirasakan langsung masyarakat,?” ujarnya.

Manager Optimalisasi Aset, Hikmat Agustian dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, selain masalah PAD, pelestarian lingkungan sudah menjadi syarat mutlak yang disyaratkan kepada investor dalam pengembangan agrowisata di lahan PTPN VIII.

“Terkait kelestarian alam itu sudah menjadi prasyarat kami pada investor dan kami sangat konsen pada hal itu,” katanya.

Diskusi seperti ini rencananya akan diselenggarakan secara rutin oleh LPPM STIESA untuk membahas isu-isu krusial di Subang. Ketua LPPM STIESA Gugyh Susandy menyampaikan bahwa Akademisi harus ikut andil dalam pembangunan dan pemecahan masalah di Subang.

MEDIAJABAR.COM, BOGOR – Kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam mengemudi, baik yang kendaraan pengangkut logistik ataupun penumpang sangat tinggi.

Menurut Kabid keselamatan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Risnandar, S.Sos para pemilik kendaraan sangat memperhatikan laik atau tidaknya kendaraan yang akan mereka bawa.

Hal tersebut dengan dibuktikan para awak kendaraan atau pemilik PO untuk datang langsung mengurus KIR kendaraan ke Dishub Kabupaten Bogor yang berada di Jalan Raya Jakarta Bogor, Desa Cimandala.

“Alhamdulillah walaupun dimasa pandemi ini masyarakat cukup antusias untuk mengurus kir kendaraan, guna layak atau tidaknya armada yang memiliki untuk beroperasi di jalan raya, dan itu terbukti dengan dari jumlah kendaraan yang masuk kita proses saat ini mencapai 80 unit per harinya,” kata Risnandar, Kamis (18/11/2021).

Saat ini proses pendaftaran menggunakan sistem online. Namun jika ada masyarakat yang belum mengetahui cara mendaftar secara online, pihak Dishub menyiapkan petugas untuk memandu masyarakat.

“Selain pendaftaran online dengan sistem itu, kita langsung terkoneksi ke Kementerian Perhubungan, jadi proses pengujian kita tidak main-main. Apa bila ada kesalahan maka kita akan langsung ditegur dari Kementerian,” katanya.

Masih menurut Risnandar, untuk lamanya proses pengujian diberi waktu maksimal 1 jam harus selesai.

“Alhamdulillah selama ini kita tidak nyampai batas waktu maksimal, selain pendaftaran online dan waktu yang cepat, kita juga sistem pembayarannya langsung ke rekening yang telah ditentukan. Jadi tidak lagi menerima uang cash,” katanya.

Ketika disingung mengenai target retribusi pertahunnya dari uji KIR kendaraan, Risnandar sangat optimis akan tercapai karena target yang ditetapkan oleh Pemda melalui Dinas Perhubungan yakni di tahun 2021 ini sebesar Rp 2,4 miliar.

“Dan sampai dengan saat ini sudah mencapai 91% dan pandemi bukanlah merupakan suatu tantangan untuk mencapai target,” tandas Risnandar. (Rif)

KOTASUBANG.com, Subang – Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi melantik 638 siswa Taruna/i SMKN 2 Subang angkatan XIX tahun ajaran 2021/2022, Kamis (18/11/21).

Kepala sekolah SMKN 2 Subang Deden Suryanto melaporkan dari 638 siswa yang dilantik, lulus dengan predikat sangat baik 21 orang, predikat baik 611 orang dan mengundurkan diri 6 orang.

Tujuan dari latihan dasar ketarunaan ini adalah membentuk fisik dan jiwa yang sehat sehingga Taruna memiliki karakter yang baik, bertanggungjawab, jujur dan tekun serta membentuk fisik dan jiwa yang kuat baik secara fisik maupun mental serta tidak mengenal menyerah dalam belajar dan bekerja, disiplin, berbudaya, mampu berkomunikasi dan mengakses informasi, mampu beradaptasi serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, bermartabat dalam bermasyarakat serta membentuk taruna-taruni yang sesuai dengan dimensi dalam profil pelajar Pancasila.

Kang Akur sapaan akrab Wakil Bupati Subang Agus Masykur yang juga bertindak sebagai inspektur upacara pada pelantikan tersebut menyampaikan amanat apresiasi karena SMKN 2 Subang telah melaksanakan latihan dasar ketarunaan karena mereka mendapatkan pendidikan karakter.

Kang Akur meyakini bahwa lulusan taruna-taruni dari SMKN 2 Subang sudah siap memasuki dunia industri karena mereka sudah dibekali fisik yang kuat. Selain memiliki fisik yang kuat dan daya pikir yang mumpuni, lulusan SMK harus memiliki kemampuan berkomunikasi dan mengakses informasi, kemampuan beradaptasi serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Berbekal dengan ilmu keahlian yang dipelajari oleh siswa siswa SMKN 2 Subang merupakan awal karir bagi lulusannya kedepan sehingga akan melahirkan insan-insan lulusan yang memiliki dedikasi yang disiplin yang tinggi.

“Alumni SMKN 2 Subang haruslah ready for use, bisa dimanfaatkan kompentensinya yang didapat di sekolah diterapkan di dunia usaha,” Ujar Kang Akur

Kegiatan ini merupakan langkah awal pada Taruna menuju Gerbang Masa depan yang sebenarnya. Menapaki profesi ke depan yang panjang dengan penuh dinamika dan sarat dengan tantangan.

Pelantikan taruna-taruni tersebut dilaksanakan di lapangan SMKN 2 Subang yang turut dihadiri oleh Kadisdik Provinsi Jawa Barat, kepala cabang Disdik wilayah IV Jawa Barat, komite sekolah, perwakilan dari Forkopimda Subang dan tamu undangan lainnya.

MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Komunitas Srikandi Peduli Anti Kerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Subang menggeruduk Kantor DPRD Kabupaten Subang pada Kamis (18/11/2021).

Menurut Kordinator Lapangan Komunitas Srikandi Peduli Anti Kerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Subang, Ela, bahwa kedatangannya ke Kantor DPRD Kabupaten Subang, menyatakan marah dan kecewa kepada oknum anggota dewan yang bengis yang telah melakukan kekerasan terhadap istrinya.

Pihaknya mendesak Badan Kehormatan (BK) dan Pimpinan DPRD Kabupaten Subang, agar segera menindak tegas oknum dewan berinisial US yang diduga telah melakukan kekerasan baik secara fisik, maupun fisikis atau verbal terhadap istri-istrinya yang sah secara negara dan istri siri.

“Bagi kami kaum perempuan, tindakan oknum tersebut sangat merendahkan dan sangat menginjak-injak harkat dan martabat kaum perempuan, selain kerap menyiksa istrinya sang oknum juga di ketahui tukang kawin cerai dan rumornya memiliki banyak istri,dan tindakan tersebut sebagai pejabat pablik dan harus menjadi sauri tauladan rakyatnya,” kata Ela.

Lebih lanjut Ela menjelaskan bahwa oknum tersebut sebagai anggota dewan seolah-olah jabatannya dipakai ajang untuk tebar pesona. Sehingga dengan mudah bisa gunta ganti pasangan bahkan memiliki banyak WIL (wanita idaman lain), dan lebih gilanya lagi ada yang sampai memalsukan status agar mendapatkan akta nikah, karena si oknum tidak mendapat izin dari istri sahnya.

“Sarat untuk mendapat akta nikah istri ke dua ketiga, dan seterusnya adalah harus ada izin dari istri pertama dan penetapan pengadilan agama sesuai Undang undang perkawinan no1 tahun 1974,” jelasnya.

Ketua BK DPRD Kabupaten Subang, Evi Hanipah mengatakan, bahwa dirinya sudah menyampaikan ke pimpinan DPRD untuk diproses, dan ketika sudah diproses akan dikembalikan lagi kepada partai yang bersangkutan karena dari BK tidak bisa langsung memproses dan BK sudah berkomunikasi dengan partai bersangkutan.

“Saya juga pengennya hadir semuanya karena hari ini juga ada pembahasan, ada rapat jadi tidak bisa hadir insya Allah nanti saya sampaikan apa yang diinginkan oleh para Srikandi agar tidak terjadi lagi ada kasus seperti ini saya juga sebagai perempuan tidak mengharapkan perempuan harus maju perempuan harus hebat,” katanya.

Sementara itu pihak dari Forum Masyarakat Peduli Kabupaten Subang yang dipimpin Asep Sumarna Toha yang biasa dipanggil Abah Betmen telah menyampaikan Surat kepada DPD Dan DPP Partai Gerindra, atas permasalahan oknum anggota DPRD dari Partai Gerindra tersebut.