KBRN, Jakarta: KPK menanggapi Program Bebas Bersayarat puluhan narapidana tipikor yang diberikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkum HAM. KPK menyayangkan, karena tidak sepatutnya ada perlakuan khusus terhadap para pelaku korupsi. 

“Dalam rangkaian penegakan hukum ini, sepatutnya tidak ada perlakuan-perlakuan khusus. Ini justru akan mencederai semangat penegakan hukum tindak pidana korupsi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Ali mengatakan, pembinaan para pelaku korupsi pascaputusan pengadilan menjadi kewenangan dan kebijakan dari Kemenkum HAM. “Korupsi di Indonesia yang telah diklasifikasikan sebagai extraordinary crime, sepatutnya juga ditangani dengan cara-cara yang ekstra,” kata Ali.

Termasuk, kata dia, pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai bagian tak terpisahkan. “Dari penegakan hukum itu sendiri,” ujar Ali.

Sebab, kata dia, penegakan hukum juga dimaksudkan memberikan efek jera bagi para pelakunya. “Agar tidak kembali melakukannya pada masa mendatang, sekaligus pembelajaran bagi publik tidak melakukan tindak pidana serupa,” kata Ali.

KPK, lanjut dia, melalui kewenangan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Tapi, juga memiliki kebijakan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.

“Baik melalui pidana pokok penjara badan maupun pidana tambahan. Seperti pencabutan hak politik, ataupun merampas asetnya untuk memulihkan kerugian negara,” kata Ali.

KPK mencatat, hingga Agustus 2022 telah merampas aset (asset recovery) dari penanganan tindak pidana korupsi sebesar Rp303,89 miliar. “Asset recovery tersebut berasal dari denda, uang pengganti, rampasan, dan penetapan status penggunaan putusan inkrah tindak pidana korupsi,” ujar Ali.

Untuk memaksimalkan asset recovery dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, katanya, KPK terus mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. “Pemberantasan korupsi tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya, tetapi juga memberikan sumbangsih penerimaan kas negara,” kata Ali.

Sebanyak 23 narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) menerima Program Pembebasan Bersyarat. Itu berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

“Adapun narapidana tindak pidana korupsi yang telah diterbitkan SK pembebasan bersyaratnya. Langsung dikeluarkan pada 6 September 2022,” kata Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (7/9/2022).

KBRN, Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri menetapkan tersangka dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Perdagangan (Kemendag). Para tersangka diduga korupsi pengadaan gerobak dagang, pada tahun anggaran 2018 dan 2019. 

Dua tersangka adalah, PIW dan BP. “Untuk yang tersangka pertama itu di tahun 2018 adalah saudara PIW, selaku PPK di tahun anggaran 2018,” kata Karopenmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Jakarta, Rabu (7/9/2022). 

Ramadhan menjelaskan, tersangka PIW diduga menerima suap dari pengadaan tersebut sebesar Rp800 juta. “Sebagai PPK, PIW membuat pengaturan lelang tahun 2018,” kata Ramadhan.

Lelang tersebut, ditujukan terhadap pihak-pihak telah ditunjuk PPK Kemendag sebagai pelaksana pengadaan. 

“Kemudian juga di dalam proses pelaksanaan tersebut juga ada pengaturan lelang, dengan cara mengubah. Sehingga ditetapkan oleh pokja ini PT yang ditetapkan pemenang,” ujar Ramadhan.

Ramadhan mengatakan, dalam kontrak lelang, diketahui pengadaan berupa gerobak. 

“Sebanyak 7.200 unit dengan nilai kontrak senilai Rp49 miliar. Namun, faktanya hanya sebanyak 2.500 gerobak yang dikerjakan,” kata dia. 

Ramadhan mengatakan, faktanya adalah pekerjaan fiktif prosesnya fiktif. 

“Nah, untuk penghitungan estimasi Rp30 miliar dari fiktif. Sehingga, mendapatkan estimasi Rp30 miliar ini adalah dari fiktif,” kata Ramadhan. 

Kemudian di tahun 2019, tersangka BP diduga menerima suap sebesar Rp1,1 miliar. 

“Ada yang menarik di sini, Rp1,1 miliar ini diberikan suap. Tetapi, digunakan untuk menutupi penggantian ganti rugi terhadap suatu peristiwa,” kata Ramadhan.

Pristiwa itu dikatakannya, juga akan menjadi objek dalam proses penyidikan. “Jadi, ada Rp1,1 miliar diterima suap, dan digunakan untuk pembayaran ganti rugi terhadap pekerjaan lain,” katanya.

KBRN, Jakarta: Jajaran Direksi dan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) melakukan tabur bunga. Kegiatan mengenang jasa para pendahulu ini dilakukan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (7/9/2022).

Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo menjelaskan, kegiatan ini untuk memberikan penghormatan kepada para pendiri dan pejuang RRI. “Kita ingin meneguhkan, menyelaraskan semangat saat ini dengan semangat pendahulu, yang telah bekerja keras, memperjuangkan kepentingan-kepentingan negara melalui RRI,” katanya.

Turut hadir mendampingi para Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di Jakarta beserta jajaran. Sementara itu, beberapa makam pendahulu diziarahi di antaranya makam Joesoef Ronodipoero dan Maladi.

“Mereka telah menunjukkan hebatnya melindungi RRI dari ancaman, apapun yang ingin menghancurkan negara,” ujarnya. “Mereka menegakkan siaran untuk mencapai tujuan-tujuan negara, dengan mengedepankan persatuan.”

Baca juga: Mengenal Tiga Tokoh Turut Iringi Kehadiran RRI

Ditekankannya, semangat melindungi negara itulah yang ingin disampaikan kepada angkasawan dan angkasawati RRI, untuk tetap dipertahankan. “Jadi kita terjemahkan dalam program-program siaran kita, inilah sebetulnya spirit yang harus kita lakukan.”

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RRI yang ke-77. HUT Ke-77 LPP RRI jatuh tepat pada Minggu (11/9/2022).

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Abdullah Azmar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Acara pelantikan akan dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/8/2022).

“Pelantikan Menpan-RB pukul 13.30 WIB hari ini. Yang dilantik Azwar Anas,” ujar sumber internal dari pemerintahan. 

Azwar Anas dikenal luas publik sebagai Bupati Banyuwangi yang menjabat sejak 21 Oktober 2010 hingga 17 Februari 2021. Sejak 13 Januari lalu, ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Ia juga tercatat merupakan politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Azwar juga sebelumnya pernah menjadi anggota MPR dan DPR RI.

Jabatan MenPAN-RB kosong sejak ditinggalkan Tjahjo Kumolo yang wafat pada 1 Juli 2022. Ia wafat setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta.  

Presiden sempat menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD sebagai MenPAN-RB ad interim (sementara). Disusul Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menduduki jabatan serupa dengan masa jabatan 4-15 Juli 2022. 

Terbaru, per 15 Juli, Mahfud ditunjuk kembali sebagai Pelaksana Tugas (Plt) MenPAN-RB. Sebelumnya, PDIP menyampaikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. 

Dalam pertemuan itu, Megawati disebut menyerahkan nama MenPAN-RB pengganti almarhum Tjahjo Kumolo. “Ya nama-nama kan Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri) sudah bertemu dengan Bapak Jokowi, sudah mengadakan dialog yang cukup panjang,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Minggu (21/8/2022).

Sementara itu, Istana juga menyebut, posisi MenPAN-RB yang kosong merupakan alokasi untuk PDIP. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden bakal membahas jabatan posisi tersebut dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Karena memang yang digantikan itu kebetulan juga kader PDI Perjuangan. Dan itu memang alokasi untuk PDI Perjuangan,” kata Pramono Anung di kompleks Istana, Jakarta, Senin (8/8/2022).

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia akan dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi Formula E.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Anies kemungkinan akan ditanya soal perencanaan Formula E. “Lebih kurangnya terkait proses perencanaan kan begitu,” kata Alex, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (6/9/2022).

Alex mengatakan, pihaknya akan menanyakan soal penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penyelenggaraan Formula E. “Kami ingin tahu juga bagaimana pelaksanaannya apakah kemarin mendapatkan keuntungan? Karena kalau tujuannya bisnis pasti kan pertimbangannya ini nanti mendapatkan keuntungan,” katanya.

Terkait hal ini, Anies menyatakan bakal memenuhi panggilan KPK. Anies berharap keterangannya bisa membuat jelas terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

“Insya Allah saya akan datang. Dan akan membantu untuk bisa membuat semuanya menjadi jelas,” ujar Anies di Jakarta dikutip, Rabu (7/9/2022).

KBRN, Jakarta: Bareskrim Polri menyatakan, Bharada E jujur dalam memberikan keterangan saat menjalani pemeriksaan dengan alat ‘lie detector’ atau antibohong. Bharada E diperiksa terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi mengungkapkan, hasil yang sama juga terjadi di dua tersangka lainnya yakni, Bripka RR dan KM. “Hasil sementara uji Polygraph terhadap RE, RR, dan KM, hasilnya “No Deception Indicated” alias jujur,” kata Andi, Selasa (6/9/2022).

Andi menjelaskan, uji tes dengan alat lie detector ini merupakan salah satu kebutuhan penyidik dalam rangka memperbanyak temuan ataupun bukti yang ada. “Uji poligraph sekali lagi saya jelaskan bertujuan untuk memperkaya alat bukti petunjuk,” ujar Andi.

Sementara itu, PC dan asisten rumah tangganya, S, juga bakal diperiksa dengan lie detector hari ini, Rabu (7/9). Sementara, Irjen FS dijadwalkan pada Kamis (8/9).

Polri telah menetapkan lima tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Mereka adalah, Irjen FS, Bharada E, asisten rumah tangga sekaligus sopir KM dan Bripka RR, serta istri FS, PC.

Dalam kasus ini, Polri memastikan tidak ada peristiwa tembak-menembak. Faktanya, Bharada E disuruh menembak Brigadir J oleh Irjen FS. Irjen FS diduga memainkan perannya sebagai pihak yang melakukan skenario agar kasus Brigadir J muncul ke publik dengan isu baku tembak.