KBRN, Tasikmalaya : Seiring dengan minat masyarakat yang tinggi untuk memilih wisata berbasis alam, Perum Perhutani menjawab permintaan pasar ini dengan terus mengembangkan potensi wisata rintisan yang berada di area Perhutani.

Manajer Perencanaan dan Pengembangan Eco Wisata Perum Perhutani Kuspriyadi menjelaskan, wisata rintisan tersebut mayoritas dikelola desa melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

“Karena wilayah hutan kita berada di desa dan di dalamnya ada LMDH pengelolaannya juga dilakukan oleh desa atau LMDH. Sifatnya kerjasama dengan Perhutani. Kami juga terbuka membuka kerjasama dengan pihak manapun dengan sistem bagi hasil, sama- sama menguntungkan,” kata Kuspriyadi saat dihubungi RRI, Kamis (29/9/2022).

Hingga saat ini, Perhutani mengelola 230  lebih objek wisata di Jawa Barat, 90 persen diantaranya merupakan objek wisata rintisan.

“Targetnya ke depan semakin banyak objek wisata rintisan yang naik kelas menjadi wana wisata. Ini menunjukan bagaimana pengembangan berjalan dengan peningkatan kualitas yang semakin baik,” jelasnya.

“Untuk naik kelas tentunya butuh proses. Dananya juga cukup besar, tapi kami optomis bisa terus mengembangkan wisata rintisan lebih maju,” pungkasnya.

KBRN, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mendorong mahasiswa untuk mendapat pengalaman di luar kampus. Salah satu yang dilakukan ialah berpartisipasi aktif mengikuti empat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Hal itu sesuai dengan Kemdikbudristek pada Tahun 2022 yaitu kegiatan Magang dan Studi Independent (MSIB), Program Indonesian International Student Mobility Award (IISMA), Kampus Mengajar, serta Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Hal itu juga menjadi upaya UPI menyukseskan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/ M/ 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yaitu Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak. Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus. Dosen Berkegiatan di Luar Kampus. Praktisi Mengajar di Dalam Kampus. Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat atau Mendapat Rekognisi Internasional. Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia, Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif, serta Program Studi Berstandar Internasional.

Pada delapan indikator tersebut, UPI Memiliki pengalaman yang menginspirasi bagi mahasiswa UPI dan mahasiswa di Indonesia serta memberikan dampak besar terhadap transformasi pendidikan tinggipada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 yaitu mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus dengan menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus.

Pada capaian IKU 2 tersebut, UPI mengikuti kebijakan pemerintah yang berpedoman pada kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui kegiatan Magang atau praktik kerja, Proyek di desa, Mengajar di sekolah, Pertukaran pelajar, Penelitian atau riset, Kegiatan wirausaha, Studi atau proyek independent, serta Proyek kemanusiaan.

UPI berpartisipasi aktif mengikuti empat program MBKM yang ditawarkan Kemdikbudristek pada Tahun 2022 yaitu kegiatan Magang dan Studi Independent (MSIB), Program Indonesian International Student Mobility Award (IISMA), Kampus Mengajar, serta Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

UPI Melalui Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan melibatkan sejumlah unit kerja guna menyukseskan implementasi program MBKM Magang dan Studi Independent (MSIB)yang dikoordinasikan oleh Badan Bimbingan Konseling dan Pengembangan Karir (BKPK).

Program Indonesian International Student Mobility Award (IISMA) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Urusan Internasional atau Direktorat International Affair (DIA). Program Kampus Mengajar danPertukaran Mahasiswa Merdeka yang dikoordinasikan oleh Direktorat Pendidikan.

Program MBKM magang bersertifikat dan studi independen merupakan bentuk magang dalam rangka meningkatkan pengalaman dan kompetensi kerja mahasiswa di dunia industri dan profesi nyata agar memiliki kesiapan dalam bekerja.

Jumlah mahasiswa UPI yang lolos seleksi pada program MSIB Batch 3 tahun akademik 2022/ 2023 semester ganjil sebanyak 1069 orang dari 1800 pelamar. Pada program MSIB Batch 3 UPI meraih peringkat ke-1 sebagai peserta terbanyak Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) secara nasional.

Jumlah mahasiswa UPI yang lolos seleksi pada program MSIB Batch 1 tahun akademik 2021/2022 semester ganjil tercatat mahasiswa UPI yang terlibat sebanyak 426 mahasiswa. Sedangkan jumlah mahasiswa UPI yang lolos seleksi pada program MSIB Batch 2 tahun akademik 2021/2022 semester genap sebanyak 787 mahasiswa. Terdapat peningkatan yang signifikan dari sisi jumlah peserta dan pelamar pada tahun 2022 jika dibandingkan pada Tahun 2021.

Program MBKM Kampus Mengajar mendorong mahasiswa dari seluruh program studi dan perguruan tinggi di Indonesia untuk berkontribusi dalam menggerakan, membuat perubahan, serta mengembangkan diri pada Lembaga pendidikan disekolah.

Mahasiswa berperan menjadi mitra guru disekolah dalam mendampingi para siswa dalam pembelajaran di masa pandemi, khususnya sekolah yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan).

Para mahasiswa dituntut untuk menjadi mitra sekolah dalam membantu beradaptasi dalam pembelajaran berbasis teknologi dan kreativitas.

Secara keseluruhan jumlah mahasiswa UPI yang diterima dan lolos seleksi program kampus mengajar untuk empat angkatan dari tahun 2021 sampai Tahun 2022 saat ini yaitu sebanyak c mahasiswa.Pada program kampus mengajar Angkatan ke-1sebanyak 661 mahasiswa. Pada program kampus mengajar angkatan ke-2 sebanyak 988 mahasiswa.

Pada program kampus mengajar Angkatan ke-3 sebanyak 534 mahasiswa. Pada program kampus mengajar Angkatan ke-4 Tahun 2022 berjumlah 263 mahasiswa. Dengan tingginya jumlah partisipasi mahasiswa UPI dalam program kampus mengajar secara nasional, UPI menerima pengahargaan Pada Anugerah Diktiristek Tahun 2021 sebagai perguruan tinggi dengan mahasiswa terbanyak dalam MBKM pada kategori program kampus mengajar.

Pertukaran Mahasiswa Merdeka

Program MBKM Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) berhasil dan sukses menginspirasi mahasiswa UPIserta mahasiswa di Indonesia.

Melalui program ini, Kemendikbudristek dan perguruan tinggi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia berhasil meningkatkan wawasan mahasiswa tentang Bhinneka Tunggal Ika, serta memperkuat persaudaraan lintas budaya dan suku.

Program ini juga berhasil dan sukses membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta membentuk sikap mahasiswa dalam menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Program pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2022 ini, UPI ikut berpartisipasi dan menyukseskan dua jenis pertukaran mahasiswa merdeka dalam bentuk inbond sebagai tuan rumah atau penerima yang dikuti 92 mahasiswa dari 30 perguruan tinggi di Indonesia serta dalam bentuk outbond sebagai peserta dengan mengirimkan 45 mahasiswa untuk mengikuti program yang diselenggarakan di 22 perguruan tinggi lain di Indonesia.

Program Indonesian International Student Mobility Award (IISMA)

Program MBKM Indonesian International Student Mobility Award (IISMA)merupakan program yang menyediakan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, bertukar gagasan dan budaya, serta mengembangkan jejaring dengan mahasiswa dan akademisi di perguruan tinggi luar negeri sehingga menjadi sarjana yang berwawasan global.

Sebanyak 20 Mahasiswa UPI berhasil lolos seleksi dan meraih prestasi sebagai peserta Program Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia atau Indonesian International Student Mobility Award (IISMA) Tahun 2022.20 Mahasiswa UPI tersebut mengikuti perkuliahan di 19 Universitas dan di 11 Negara Berbeda.

Pada Program Indonesian International Student Mobility Award (IISMA) Tahun sebelumnya di Tahun 2021, mahasiswa UPI berhasil lolos seleksi dan meraih prestasi sebanyak 19 mahasiswa.

MEDIAJABAR.COM, SUMEDANG – Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengingatkan, dugaan kasus pajak di Sumedang memiliki multiplier effect yang besar. Bahkan, jika terbukti memanipulasi pelaporan pajak, PT DFT bisa dikenakan pencabutan izin usaha.

“Dugaan kasus seperti di Sumedang itu, bisa mempunyai efek domino yang luar biasa, akibatnya bisa berlipat-lipat. Untuk itu, persoalan pajaknya memang harus diselesaikan. Bahkan pada tingkat tertentu, izin usaha bisa dicabut. Apalagi kasus tersebut, diduga sudah berjalan delapan tahun,” kata Ray kepada media hari ini.

Dampak dugaan kasus Sumedang, menurut Ray, memang luar biasa. Tidak hanya berakibat pada penurunan pemasukan dari sektor pajak, namun juga terkait dampak langsung kepada masyarakat. Misalnya saja, dampak langsung yang menimpa petani akibat pemanfaatan sumber daya air (SDA) yang tidak terkontrol.

“Penghasilan pajak tentu menurun. Kalau pajak berkurang, otomatis pembangunan infrastruktur terlambat karena tidak ada uangnya. Selain itu, sumber daya alam yang merupakan hajat hidup masyarakat, juga terkuras. Perusahaan menguras air, sementara masyarakat di sekitarnya mungkin kekeringan,” lanjutnya.

Itu sebabnya Ray berharap, dugaan kasus ini bisa harus diselesaikan. Dalam hal ini, diharapkan DJP Kanwil Jabar bisa segera bertindak. Tidak hanya memanggil pihak perusahaan, namun juga melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi jika terbukti perusahaan melakukan pengemplangan pajak.

“Bahkan, Pemda juga harus terlibat. Karena biasanya pajak sektor sumber daya air seperti itu sangat besar, apalagi sudah bertahun-tahun tidak dibayarkan,” kata dia.

Kasus yang melibatkan PT DFT di Sumedang, memang menjadi sorotan publik. Selain dugaan bahwa perusahaan melakukan pengambilan air tanpa izin dan juga menjual ke industri tanpa izin, DFT juga diduga melakukan pengemplangan pajak. Selama delapan tahun, perusahaan diduga tidak melaporkan pajaknya secara benar dan jauh lebih kecil dari nilai sesungguhnya.

Terkait hal itu, perusahaan ditengarai melanggar UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Pajak Pasal 38 (b). Secara garis besar, pasal tersebut menjelaskan, wajib pajak yang menyampaikan pemberitahuan (SPT Tahunan) tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara, akan dikenakan saksi denda paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang, atau yang kurang dibayar dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar. Atau, sanksi pidana kurangan paling singkat tiga bulan atau paling lama satu tahun. (*)