KBRN, Jakarta: Penggunaan telepon genggam atau handphone oleh anak-anak harus selalu diawasi. Hal itu agar mereka tidak terpapar pengaruh negatif, seperti judi online. 

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nahar mengatakan hal tersebut. “Karena ada ruang terbuka bisa dimanfaatkan orang jahat, untuk menjadikan anak korban,” katanya kepada Pro3 RRI, Jumat (30/9/2022). 

Orang tua, menurutnya, harus menjadi benteng pertama dalam melindungi anak dari paparan pengaruh negatif gadget, termasuk judi online. “Makanya, anak harus didampingi oleh orang tua dan diberikan pemahaman sejak dini,” ujarnya. 

Adapun benteng kedua, tambahnya, yakni lingkungan di sekitar anak. “Karena ada 4 persen, sampai 5 persen anak Indonesia tidak dengan orang tuanya,” ucapnya. 

Selain orang tua, dan lingkungan, ditekankannya, pemerintah pun punya kewajiban untuk melindungi anak dari dampak negatif gawai. “Saat ini sudah ada beberapa program kementerian lembaga untuk melakukan filter agar anak terlindungi,” katananak

Selain melakukan pencegahan, pemerintah juga menaruh perhatian kepada anak yang sudah terpapar pengaruh negatif gawai. “Anak di posisi sebagai korban inilah yang menjadi konsen kami (Kemen PPPA) untuk memfasilitasi,” ujarnya. 

Nahar berbicara itu menanggapi kasus anak-anak SD di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten menjadi korban judi online. Berdasarkan pengusutan Polisi, anak terpapar judi online akibat penjualan mainan berisi barcode yang terhubung dengan situs judi online.

Polsek Pinang sudah meminta keterangan dari penjual mainan haram tersebut, Sobirin alias Birin. Kepada polisi, Sobirin mengaku menjual mainan itu selama satu minggu di beberapa SD. 

Alhasil, dagangannya laku oleh anak kelas 1 hingga kelas 3. Namun, Sobirin mengaku tidak tahu kartu yang dijualnya dapat digunakan untuk mengakses situs judi online.

Yang ia tahu hanyalah permainan kartu tersebut digemari anak-anak. Kartu itu dibelinya dari sebuah toko grosir mainan yang ada di Pasar Bengkok, dan Pasar Lembang.

KBRN, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendukung Polri mengungkap kasus adopsi ilegal Yayasan Ayah Sejuta Anak di Bogor. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Nahar mengatakan ada indikasi praktik tersebut tidak benar.

“Adopsi ilegal itu ada ancaman hukumannya berdasarkan Pasal 79 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” ujarnya kepada Pro 3 RRI, Kamis (29/9/2022).

Menurutnya, proses adopsi tersebut ilegal dan pelaku mematok biaya Rp15 juta untuk mengadopsi seorang bayi. Pelaku SH dapat dihukum penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp100 juta.

“Jadi ini ancamannya dan untuk adopsi harus sesuai prosedur,” ucapnya.

Ia menjelaskan prosedur pengangkatan anak yang legal dimulai dari konsultasi, melengkapi dokumen, hingga mendatangi rumah. Selanjutnya, pekerja sosial menentukan kelayakan adopsi anak yang dilakukan calon orang tuanya dan izin pengasuhan selama 6 bulan.

“Mengganti orang tua itu harus ketat karena kalau tidak akan terjadi persoalan baru,” ujarnya.

Sebelumnya, Polisi Resor Bogor di Jawa Barat menangkap pria berinisial SH (32). Ia diduga melakukan tindak pidana perdagangan anak sejak awal 2022.

“Dia mengumpulkan ibu hamil yang tidak bersuami, dengan iming-iming dibantu proses persalinannya,” kata Kepala Polres Bogor, AKPB Iman Imanuddin. 

Kemudian setelah lahir, anaknya diberikan kepada orang tua adopsi dengan membayar Rp15 juta. Ia menyebutkan SH menggunakan kedok yayasan bernama Ayah Sejuta Anak dalam menjalankan aksinya.

KBRN, Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan laporan penyebaran tabloid KBA News yang disampaikan pelapor atas nama MG tidak memenuhi syarat materil.

Anggota Bawaslu RI, Puadi mengungkapkan, bahwa hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Laporan pelapor belum memuat dugaan pelanggaran Pemilu karena belum adanya peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU dalam Pemilu Tahun 2024,” ungkapnya dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).

Puadi menyampaikan, meskipun pelapor diberi kesempatan untuk memenuhinya, namun syarat tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi pelapor karena memang belum ada peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU.

“Lebih lanjut, Bawaslu menjadikan laporan yang disampaikan MG itu sebagai laporan awal untuk ditelusuri lebih lanjut,” ujarnya.

Menurut Puadi, penelusuran akan dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan hadil penelusuran kemudian akan dilaporkan kepada Bawaslu RI.

Sebelumnya, Bawaslu mendapat laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor: 002/LP/PL/RI/00.00/IX/2022 yang disampaikan oleh MG pada Selasa (27/9/2022).

Dalam laporannya, MG menyampaikan bahwa pada Kamis (22/9/2022), yang bersangkutan mendapatkan informasi melalui Jaringan Kornas Sipil Peduli Demokrasi (Kornas PD) Kota Malang tentang pembagian Tabloid KBA Newspaper edisi 02 tertanggal 28 Februari 2022 di Masjid Al Amin, Kota Malang.

MG menduga bahwa penyebaran tabloid dilakukan oleh pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di tempat keagamaan. Tabloid tersebut menurut MG diduga memuat berita mengenai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pemberitaan itu, menurut laporan MG, dapat mengarah pada politik identitas dan berpotensi menyebabkan keterbelahan masyarakat.

Berita Pangandaran (Harapanrakyat.com),- Uang tabungan siswa SD Negeri 3 Kedungwaluh, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Rp 119 juta belum dikembalikan guru. Orang tua (ortu) meminta agar secepatnya diselesaikan.

Komite sekolah pun sudah melakukan mediasi antara orang tua siswa dengan guru E yang saat itu menjadi bendara sekolah. Namun kini guru E sudah tidak berada di SD tersebut.

Dalam menyelesaikan persoalan ini, komite sekolah sudah 3 kali melakukan kesepakatan perjanjian. Kini sudah perjanjian yang ke 4 dari tanggal 28 September sampai 18 Oktober 2022.

Lina (44), orang tua siswa, menyebut sampai saat ini uang tabungan anaknya belum juga kembali, padahal sudah 3 kali melakukan mediasi.

“Tadinya saya mau melapor polisi bersama komite tapi tidak jadi. Katanya maunya secara kekeluargaan bersama saudaranya,” kata Lina.

Baca Juga: Oknum Kepsek Pakai Uang Tabungan, Ortu Siswa SD Banjar Ingin Uang Tabungan Kembali

Lina menuturkan, jumlah uang tabungan siswa seluruhnya yang belum kembali sampai sekitar Rp 119 juta. Sedangkan tabungan anaknya sebesar Rp 30 juta.

“Katanya sudah ada uang Rp 30 juta tapi sampai sekarang belum ada aja uangnya. Saya ingin segera kembali uangnya,” pungkasnya.

Uang Tabungan Siswa SD Akan Dikembalikan, Jaminan BKPB Mobil

Sementara, Ketua Komite SDN 3 Kedungwuluh Aji Suryana mengatakan setelah mediasi dan musyawarah, pihaknya batal melaporkan ke pihak kepolisian. Pihak keluarga atau keponakan guru E yang bertanggungjawab untuk mengembalikan uang tabungan.

“Kita sepakat kekeluargaan tidak jadi melapor ke pihak kepolisian. Ada upaya penyelesain kesepakatan pihak keluarga atau keponakan guru E yang bertanggungjawab,” kata Aji Suryana via sambungan telpon, Kamis(29/9/2022).

Isi perjanjiannya ada kesanggupan dari guru E bersama keponakannya untuk menyelesaikan uang tabungan dengan jaminan BPKB mobil selama 20 hari ke depan.

“Apabila tidak, unit mobil akan saya ambil, dan saya yang akan membagikan uang tabungan ke orangtua murid masing-masing,” ujar Aji Suryana

Dalam kesepakatan tersebut hadir juga guru E dan keponakannya, para orangtua siswa, pihak Komite, dewan guru, dan Kepala Sekolah.

Korwil Padaherang Endang mengatakan pihaknya sudah membantu memediasi antara orang tua siswa dengan pihak sekolah dalam hal ini guru E sebanyak 3 kali. Kesepakatan terakhir ternyata tidak sesuai kesepakatan.

Endang menuturkan, pelunasan uang tabungan siswa sebesar Rp 119.141.000 yang terpakai guru E oleh keponakannya dengan jaminan 1 unit mobil jenis L-300.

“Perjanjian bayar utang ini sampai tanggal 18 Oktober 2022, apabila tidak bisa maka akan menjual mobil L-300 tersebut untuk bayar uang tabungan siswa,” pungkasnya. (Madlani/R9/HR-Online/Editor-Dadang)