harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencabut kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal itu sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat terus menggalakan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.
Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) pada Dinkes Jawa Barat, Ryan Bayusantika Ristandi mengatakan, meski pemerintah sudah mencabut PPKM, namun saat ini pihaknya terus menggenjot pelaksanaan vaksinasi booster kepada masyarakat.
“Kami terus menggenjot vaksinasi booster di Jawa Barat, karena pandemi masih berlangsung,” ungkapnya di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/1/2023).
Menurutnya, terkait ketersediaan vaksinasi di Jawa Barat masih terbilang aman. Meski tidak menjelaskan secara rinci terkait jumlah vaksin yang ada. Ia memastikan, segala jenis vaksin tersedia mulai dari Sinovac, Pfizer, bahkan Indovac.
“Untuk Indovac ini bisa bantu untuk booster yang selama ini dosis satu dan duanya memakai sinovac. Jadi kita sekarang semakin lengkap, masyarakat silakan menggunakan dan memaksimalkannya,” tuturnya.
Ryan berharap, masyarakat dapat memanfaatkan secara optimal, terlebih dengan ketersediaan vaksinasi di wilayah Jawa Barat.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat yang belum melakukan vaksinasi, agar segera melakukan vaksinasi di fasilitas kesehatan (faskes), baik puskemas maupun rumah sakit atau kantor-kantor kesehatan pelabuhan.
“Bahkan yang swasta juga sekarang sudah mempersiapkan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi masyarakat,” ungkap Ryan. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)
harapanrakyat.com,- Para pedagang Pasar Besi di wilayah Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, yang kiosnya hangus terbakar meminta kepada Pemkot Tasikmalaya, untuk membuka garis polisi.
Undang Samsul, salah seorang pedagang Pasar Besi mengungkapkan, alasan secepatnya dibuka garis polisi tersebut, karena ingin mencari barang-barang yang mungkin masih bisa diselamatkan.
“Tadi kita sudah sampaikan permintaan para pedagang kepada Pak Walikota,†ungkapnya Kamis (5/1/2023).
Sementara itu, Pj Walikota Tasikmalaya, Cheka Virgowansyah, meminta kepada para pedagang Pasar Besi untuk bersabar. Karena menurutnya, masih membutuhkan hasil investigasi dari kepolisian.
“Bagi kami, investigasi panjang kepolisian bisa memberi titik terang. Setelah investigasi selesai baru kita buka,†ucapnya.
Oleh karena itu, sambung Cheka, jika investigasi hasilnya terkait dengan kelistrikan, maka pihaknya akan juga mengecek pasar-pasar lainnya.
“Semoga saja untuk pasar-pasar lainnya tidak terjadi hal yang sama,†harapnya. (Apip/R5/HR-Online/Editor-Adi)
ROCKOMOTIF, Jakarta – Guna memenuhi kebutuhan usaha para konsumen di Indonesia, Wuling Formo Max resmi dipasarkan dengan harga mulai dari Rp163 jutaan.
Kehadiran mobil pikap terbaru ini menjadi pelengkap dari pabrikan asal Tiongkok, di mana sebelumnya brand ini baru menawarkan kendaraan smart SUV, smart MPV serta niaga ringan blind van.
Melalui kehadiran Wuling Formo Max, pabrikan ini menawarkan dalam dua pilihan di mana untuk harga masing-masing dibanderol mulai dari Rp163 jutaan hingga Rp172 jutaan.
Bicara keunggulannya, mobil pikap terbaru ini tidak hanya unggul dari sisi daya angkut yang lebih besar dari kompetitor. Tetapi, kendaraan niaga ini juga telah dibekali dengan teknologi mumpuni seperti ABS (Anti-lock Braking System) & EBD (Electronic Brakeforce Distribution), sabuk pengaman hingga alarm anti pencurian.
Kemudian untuk di aspek kenyamanan, Wuling Formo Max telah dibekali dengan mesin yang berada di kap depan, EPS (Electric Power Steering), AC (Air Conditioner), pengaturan kursi, power window, hingga head unit. Adapun deretan fasilitas tersebut dihadirkan untuk meningkatkan aspek kenyamanan dalam melakukan operasional bisnis harian.
Kendaraan niaga terbaru ini dibekali banyak keunggulan
“Kami menyadari bahwa dunia usaha memiliki kontribusi yang besar dalam pertumbuhan perekonomian di Tanah Air. Oleh karena itu, di awal tahun ini, kami mengambil langkah untuk mendukung dunia usaha dengan memperkenalkan mobil pikap terbaru yang mampu mengangkut banyak muatan dengan area kargo yang luas, dilengkapi EPS (Electric Power Steering) dan tingkat keamanan yang baik serta mesin bertenaga,” jelas Dian Asmahani, Brand & Marketing Director Wuling Motors.
Untuk mendukung kegiatan operasional usaha yang produktif, Wuling Formo Max dibekali mesin 1.500cc yang bertenaga dengan transmisi manual 5Â speed.
Kendaraan komersial terbaru ini juga memiliki keunggulan dari aspek ukuran kargonya yang lebih luas berdimensi panjang 2.695 mm dan lebar 1.725 mm plus bukaan bak 3 sisi sehingga mempermudah akses keluar masuk barang bawaan. Berkat hal tersebut, para pelaku usaha pun dapat mengangkut banyak muatan dalam sekali perjalanan dan logistik menjadi lebih efisien.
“Kami membuka keran pemesanan (pre-book) bagi konsumen untuk memesan Wuling Formo Max lebih awal. Estimasi harga Rp163.000.000 – Rp172.000.000 untuk wilayah DKI Jakarta. Mari nantikan peluncuran kendaraan komersial terbaru kami pada pertengahan bulan Januari ini,†tandas Dian.
harapanrakyat.com,- Ketua KPUD Kabupaten Bandung, Agus Baroya menyampaikan permohonan maafnya kepada DPRD Kabupaten Bandung.
Permohonan maaf dilontarkan Agus lantaran KPUD Kabupaten Bandung lantaran tidak mengundang DPRD pada pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Cimenyan, Kabupaten Bandung, Rabu (4/1/2023) kemarin.
“Iya tidak terundang. Bukan sebuah kesengajaan dan kelupaan aja, ada human error. Nanti saya akan menemui ketua DPRD untuk klarifikasi, agar semuanya baik-baik lagi,†ungkap Agus melalui sambungan teleponnya, Kamis (5/1/2023).
Agus pun mengakui kesalahannya yang tidak mengundang unsur DPRD Kabupaten Bandung pada saat pelantikan tersebut.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bandung merasa dilecehkan atas sikap KPU Kabupaten Bandung. Hal itu lantaran KPUD tidak melayangkan undangan kepada unsur legislatif saat pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bandung.
Namun, saat dalam pelantikan itu hanya hadir Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai unsur eksekutif. Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto, tidak tampak hadir dalam acara tersebut.
Menanggapi ketidakhadirannya pada pelantikan PPK itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto angkat bicara. Ketidakhadiran DPRD dan jajaran lainnya karena pihaknya tidak menerima undangan dari KPUD itu.
“Ketika eksekutif hadir tetapi unsur legislatif tidak hadir karena tidak adanya undangan resmi, saya pikir ini sebuah pelecehan kepada DPRD. Kami sepakat, DPRD keberatan dengan langkah KPUD melakukan pelantikan secara sepihak,†ungkapnya.
Jalinan Komunikasi KPUD dengan DPRD Kabupaten Bandung Tidak Berjalan Harmonis
Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana mengatakan, selama ini KPUD Kabupaten Bandung hanya menjalin komunikasi dengan DPRD Kabupaten Bandung jika ada perlunya saja, khususnya mengenai anggaran.
“Tidak ada komunikasi baik yang terjalin antara DPRD dan KPUD Kabupaten Bandung. Cuma sebatas membicarakan anggaran, baru KPUD ada komunikasi dengan DPRD. Selebihnya di luar itu, tidak ada komunikasi. Koordinasi dengan Komisi A sebagai mitra kerja KPUD pun kurang terjalin baik,†ungkap Toni.
Toni menegaskan, bukan hanya kali ini saja KPUD tidak melibatkan DPRD dalam kegiatannya. Beberapa kegiatan KPUD pun tidak pernah melibatkan DPRD.
Toni mencontohkan, saat KPUD melakukan rencana perubahan kuota kursi DPRD di masing-masing daerah pemilih yang juga tidak pernah melibatkan atau DPRD.
Padahal, sebagai lembaga ad hoc, kata Toni, KPUD sangat bergantung pada APBD Kabupaten Bandung. DPRD menjadi salah satu unsur pemerintahan yang mengesahkan anggaran untuk KPUD.
“Jadi memang betul, koordinasi dan komunikasi antara DPRD dengan KPUD ini kurang berjalan harmonis. Padahal, KPUD ini sangat bergantung kepada DPRD terkait anggaran di lembaganya. Secara etika, sikap KPUD ini patut dipertanyakan,†ungkapnya.
Mengenai sikap KPUD yang tidak mengundang legislatif pada pelantikan itu, Toni menduga hal itu bukan dari unsur kekhilafan. Sebab, DPRD ini merupakan lembaga negara yang sudah lama ada di negara ini.
“Memangnya DPRD ini lembaga baru? Pemerintahan itu ada unsur eksekutif dan legislatif. DPRD ini kan legislatif,†ucap Toni. (Ecep/R13/HR-Online)
harapanrakyat.com,- Tinjau jalan rusak di Sukabumi, tepatnya di kampung Cilangkap, Desa Cikembar, Kamis (05/01/2023), Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum disambut antusias warga.
Pasalnya, aksi unjuk rasa warga kampung Cilangkap pada Senin (26/12/2022) lalu, terkait jalan rusak berlubang dan berdebu tebal, langsung mendapat respon serius dari Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum.
Mantan Bupati Tasikmalaya dua periode itu tak butuh waktu lama untuk meninjau langsung ke lokasi jalan rusak yang warga keluhkan. Karena bukan hanya rawan kecelakaan, jalan rusak rusak juga menjadi rawan penyakit akibat debu tebal jika tak ada hujan.
Wagub Jabar Tinjau Jalan Rusak di Sukabumi
“Sebagai pemimpin, tentunya saya tidak boleh membiarkan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat. Termasuk jalan rusak di kampung Cilangkap ini. Apalagi ini jalan provinsi. Karena itu, saya harus tahu dan turun langsung supaya keluh kesah masyarakat tak sampai berlarut-larut,†kata Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum, dalam rilisnya Kamis (05/01/2023).
Saat meninjau jalan rusak di Sukabumi, Uu juga memastikan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Bupati Sukabumi.
Termasuk juga dengan sejumlah perusahaan pemilik mobil mobil besar yang biasa melewati jalan tersebut. Ia menduga, mobil-mobil tersebut menjadi salah satu faktor kerusakan jalan. Uu menyebut PT SGC dan GSI.
“Sesuai ketentuan yang berlaku, setiap perusahaan besar ada tanggung jawab sosial yang harus mereka keluarkan untuk kepentingan umum. Tentunya juga akan menjadi bagian tanggung jawab pemerintah, khususnya provinsi Jawa Barat. Insha Allah akan segera kita atasi,†tandasnya.
Selain meninjau lokasi jalan rusak, Uu juga menyempatkan diri berkunjung ke para pengrajin makanan berupa keripik singkong dan enye yang ada di kampung Cilangkap, Kabupaten Sukabumi.
Dalam kunjungan itu, Uu memberikan apresiasi yang cukup tinggi sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah.
Menurutnya, salah satu faktor yang menjadi daya tahan kokohnya perekonomian nasional, terutama saat pandemi Covid-19 adalah pelaku usaha kecil.
“Karena itulah, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada mereka untuk terus bekerja dan berjuang pada bidang usaha kecil ini. Meski hanya berupa produksi keripik singkong dan enye,†kata Uu Ruzhanul Ulum.
Wagub Uu Terharu dapat Hadiah Keripik Singkong dari Warga
Sementara itu, warga kampung Cilangkap, Kabupaten Sukabumi, merespon kedatangan Wagub Jabar yang datang langsung meninjau lokasi jalan rusak.
Salah satu perwakilan warga yang memimpin aksi sebelumnya, Siti Mudziarti (41), menyampaikan perasaan gembiranya.
“Saya dan seluruh warga butuh pemimpin yang peka terhadap segala bentuk keluh kesah warga. Tanpa butuh waktu lama, Pak Wagub datang meninjau dan mencari solusinya,†ungkap Siti.
Karena menurutnya, saat ini sudah jarang pemimpin yang peka, merakyat, peduli dan dekat dengan masyarakatnya.
“Pak Uu sosok yang langka. Karena itulah, saya mendoakan untuk menjadi Gubernur Jawa Barat,†ucap Siti.
Warga lainnya yang juga pelaku usaha kecil, Apud (40) mengaku senang tempat usahanya dikunjungi Wagub Jabar.
“Jujur, saya tidak menyangka Pak Uu berkenan mampir ke sini. Pak Uu ternyata sosok pemimpin yang sangat peduli dan merakyat. Saya dan seluruh warga di sini pasti senang memiliki pemimpin seperti beliau,†katanya.
Sebagai ungkapan rasa gembiranya, sejumlah pelaku usaha kecil di daerah tersebut memberikan oleh-oleh berupa keripik singkong sebagai hadiah kepada Uu Ruzhanul Ulum.
“Pemberian ini pastinya tidak seberapa. Tapi, inilah bentuk kecintaan kami sebagai warga kepada pemimpin yang peduli dengan rakyatnya. Mohon Pak Uu berkenan menerimanya,†kata Ibin, pelaku usaha kecil lainnya.
Menerima hadiah yang tidak terduga sebelumnya itu, Uu Ruzhanul Ulum mengaku sangat terharu hingga ia meneteskan air matanya. Ia pun mengucapkan terima kasihnya kepada warga kampung Cilangkap, Kabupaten Sukabumi, atas perhatiannya dengan membawakan oleh-oleh untuknya. (R3/HR-Online/Editor-Eva)
harapanrakyat.com,- Direktur PT Albasi Priangan Lestari (APL) Kota Banjar, Jawa Barat, Wahyu Widayat, memberikan penjelasan terkait tuntutan aksi puluhan karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Seperti diberitakan harapanrakyat.com sebelumnya, puluhan karyawan PT APL tersebut, melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Personalia, Kamis (5/1/2023).
Wahyu Widayat mengatakan, kebijakan PHK merupakan kondisi yang sebenarnya sulit dihindari bagi sebuah perusahaan. Terlebih dua tahun pasca Covid-19, kondisi perusahaan yang terpuruk.
Menurutnya, kondisi perusahaan PT APL sendiri selama satu tahun lebih terus mengalami penurunan omzet, termasuk order ekspor. Hal tersebut membuat anggaran perusahaan juga terkuras, untuk membayar biaya operasional perusahaan.
Bahkan, lanjutnya, beberapa bulan ini tidak ada order sama sekali. Kalaupun ada kegiatan usaha itupun hanya sedikit untuk order-order tertentu saja.
“Memang masih ada kegiatan sedikit untuk order-order tertentu. Untuk bercode tidak ada sama sekali, kalaupun ada harganya jauh sekali. harganya jatuh,†kata Wahyu kepada wartawan, Kamis (5/2/23).
“Dan kita selama satu tahun lebih, order paling besar ekspor dari AS sama sekali tidak ada alias nol. Makin hari makin bulan, yang namanya omzet kita turun,†katanya menambahkan.
Lanjutnya menjelaskan, alasan meliburkan karyawan hingga terkena PHK, selain order yang menurun juga ketersediaan bahan baku juga mengalami kesulitan.
“Kalaupun ada bahan baku, harganya tinggi dan tidak masuk kalkulasi perusahaan,†jelasnya.
Hal itulah yang membuat perusahaan mengambil satu kebijakan PHK. Dan sebetulnya orientasi perusahaan hanya melakukan pemutusan hubungan kerja sebanyak 23 orang.
“Tapi nggak tahu, karena kemarin ada 56 orang ikut diliburkan malah mereka minta di-PHK semua, dengan ketentuan-ketentuan,†katanya.
PT APL Kota Banjar Cari Solusi Buat Karyawan yang Terkena PHK
Sementara terkait adanya rekrutmen tenaga kerja baru oleh pihak perusahaan yang disinggung karyawan, menurutnya rekrutmen tersebut bukan untuk karyawan tetap. Namun, sifatnya hanya untuk pekerjaan borongan.
Pihak perusahaan, kata Wahyu, akan mencari solusi terbaik dengan bernegosiasi dengan karyawan PT APL Kota Banjar. Adapun, soal tuntutan upah pesangon untuk yang terkena PHK, menurutnya, besarannya sudah ada mekanisme dan aturan penghitungannya.
“Selain itu juga dikembalikan kemampuan perusahaan,†katanya.
“Kita akan mengikuti aturannya seperti apa, yang penting tidak melanggar ketentuan peraturan undang-undangan,†ujarnya menambahkan. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor-Adi)
review1st.com – Samsung Electronics Co., Ltd. hari ini membagikan visinya untuk dunia terkoneksi yang lebih calm melalui teknologi mutakhir yang meningkatkan kualitas kehidupan pengguna dengan menyediakan pengalaman yang lebih cerdas dan lebih intuitif.
Berbicara dalam konferensi pers di CES 2023, Samsung dan para mitra utamanya bersama-sama memaparkan detail rencana mereka dalam membangun dunia terkoneksi yang lebih baik sekaligus berkontribusi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.
Jong-Hee (JH) Han, Vice Chairman, CEO and Head of the DX (Device eXperience) Division, Samsung Electronics membuka kehadiran Samsung di CES dengan menyoroti strategi perusahaan dalam mewujudkan janji pengalaman terkoneksi di semua touchpoint utama dalam hidup kita – di rumah, mobil, dan di pekerjaan – sekaligus membangun masa depan yang lebih berkelanjutan.
Strategi yang disampaikan dalam konferensi pers berfokus pada target perusahaan untuk menghadirkan calm ke dunia kita yang terkoneksi, sehingga berbagai perangkat dan inovasi bisa sepenuhnya mendukung pengalaman yang lebih baik, lebih personal, dan lebih intuitif.
Untuk melakukan hal ini, Samsung berfokus untuk menghubungkan perangkat secara mulus dan mendesain produk-produk agar penggunaan teknologi dalam keseharian menjadi lebih berkelanjutan.
“Kami menyadari visi kami adalah visi yang besar,†ucap CEOJH Han. “Ini terkait dengan memecahkan tantangan nyata saat ini, dan memahami kebutuhan dan aspirasi konsumen di masa depan.
“Hal tersebut membutuhkan waktu, inovasi dan kerja sama dengan para mitra di seluruh dunia. Namun kami berkomitmen untuk meraihnya, dan kami sudah memulainya.â€
Samsung Menyertakan Keberlanjutan di Setiap Tingkatan
Untuk menjawab tantangan yang dihadapi planet kita, Samsung menyoroti bagaimana perusahaan ini terus memprioritaskan lingkungan melalui kombinasi dari target keberlanjutan, desain produk inovatif, dan kemitraan strategis.
Hasilnya, pada 2050, semua bisnis Samsung akan menyamakan kebutuhan listrik mereka dengan energi terbarukan dan meraih nol emisi karbon (net zero).
Dalam jangka waktu yang lebih dekat, Divisi DX akan bertransisi ke 100% energi terbarukan pada 2027 dan mencapai nol emisi karbon pada 2030.
Untuk memperluas target keberlanjutan perusahaan. Samsung memaparkan bagaimana Everyday Sustainability – menanamkan fitur-fitur keberlanjutan di dalam produk dan layanan perusahaan yang paling popular – akan berkontribusi untuk lingkungan yang lebih sehat.
Ini termasuk menciptakan produk-produk yang lebih berkelanjutan melalui desain inovatif pada efisiensi bahan dan daya.
“Dengan menanamkan keberlanjutan ke dalam pengalaman produk, kita, dan banyak orang di seluruh dunia yang menggunakan produk kami, bisa berkontribusi untuk planet yang lebih sehat,†ucap Inhee Chung, Vice President of Corporate Sustainability Center, Samsung.
“Sebagai hasilnya, beberapa dari produk-produk kami yang paling populer kini termasuk dalam jajaran produk kami yang paling berkelanjutan.†tambah Chung
Samsung mengumumkan bahwa sebagian besar produk TV dan smartphone-nyatelah menggunakan bahan daur ulang, termasuk plastik daur ulang dari jaring ikan terbengkalai, sementara home appliances, memori dan chipset jaringan radio 5G memberikan kontribusi penghematan energi kepada konsumen.
Selain itu, layanan terkoneksi Samsung, seperti SmartThings Energy dan AI Energy Mode, juga membantu konsumen menghemat daya dan mengurangi biaya, sembari memperkecil dampak iklim mereka secara keseluruhan.
Samsung juga berbagi panggung dengan Patagonia, pemimpin global pakaian outdoor, untuk mendiskusikan kemitraan dalam memerangi masalah mikroplastik– partikel kecil yang sering ditemukan dalam pakaian dan dilepaskan ke laut, danau dan sungai melalui pencucian.
Vincent Stanley, Director of Philosophy, Patagonia berbicara dalam konferensi pers Samsung mengenai cara kedua perusahaan mengembangkan teknologi pencucian baru yang disebut Less Microfiber Cycle, yang saat ini sedang ditanamkan dalam mesin cuci Samsung.
Teknologi ini bisa mengurangi pelepasan mikroplastik hingga 54% dalam satu siklus pencucian. Seperti Less Microfiber Cycle, Samsung dan Patagonia baru-baru ini mengembangkan Less Microfiber Filter terbaru, yang mengurangi pelepasan mikroplastik dengan mencegahnya terbuang ke laut pada akhir siklus pencucian.
Sementara itu, James Kwon, Product Manager, ENERGY STAR for Consumer Electronics, U.S. Environmental Protection Agency (EPA), mengumumkan bahwa pengalaman rumah terhubung Samsung dengan SmartThings adalah Smart Home Energy Management System mass-market pertama yang mendapatkan ENERGY STAR SHEMS Certification bergengsi.
Samsung juga terus berkolaborasi dengan beragam stakeholder dalam upaya-upaya keberlanjutannya. Sebagai contoh, Samsung bergabung dengan Carbon Trust dan pemimpin teknologi lain untuk mengembangkan spesifikasi pertama dalam industri untuk mengukur, memperhitungkan dan melakukan dekarbonisasi emisi yang diasosiasikan dengan perangkat terhubung saat tengah digunakan konsumen.
Rumah Terkoneksi dan Kehidupan Terkoneksi yang Dibangun pada Kenyamanan
Samsung memaparkan detail rencana untuk mewujudkan pengalaman terkoneksi saat ini dan di masa depan.
Dalam konferensi pers ini, Jaeyeon Jung, Executive Vice President and Head of SmartThings menyoroti bagaimana fitur-fitur seperti SmartThings Home Monitor dan SmartThings Pet Care membawa kenyamanan ke dalam pengalaman terkoneksi, dengan cara mengawasi dan mengeluarkan peringatan untuk hal-hal yang tidak lazim – baik bagi manusia dan hewan peliharaan.
Didukung oleh Samsung Smart TV, layanan ini adalah beberapa dari banyak cara yang dilakukan Samsung dan platform terhubung SmartThings dalam menciptakan rumah yang lebih cerdas.
Bagian utama dari visi ini adalah peningkatan interoperabilitas, memungkinkan konsumen untuk menghubungkan lebih banyak perangkat mereka, baik perangkat Samsung maupun dari merek mitra.
Di saat industri ingin meningkatkan level kompatibilitas melalui standar smart home Matter, Samsung menyatakan komitmennya terhadap filosofi kemitraan ini.
SmartThings adalah salah satu merek pertama yang mengadopsi Matter, dan Samsung adalah anggota pendiri Home Connectivity Alliance (HCA).
Di konferensi pers CES ini Samsung juga mengumumkan inovasi smart home terbaru, dengan SmartThings Station – produk pertama Samsung yang memiliki dukungan Matter secara built-in sejak awal.
Ini adalah cara baru yang nyaman untuk memulai pengalaman SmartThings di rumah dan memudahkan untuk berinteraksi dengan perangkat yang terkoneksi.
SmartThings Station mengubah wireless charger Samsung menjadi smart home hub yang bisa dengan mulus mentransformasi kondisi rumah Anda dalam satu sentuhan tombol.
Fokus pada pengalaman terkoneksi juga diperluas ke pengumuman kemitraan baru, termasuk pengumuman ekspansi kolaborasi dengan Philips Hue.
Jasper Vervoort, Senior Vice President and General Manager, Philips Hue mendiskusikan cara baru untuk menyinkronkan konten dari Samsung TV dengan pencahayaan dari Philips Hue melalui aplikasi TV Philips Hue Sync, yang bisa diunduh dari app store di Samsung TV.
Ini adalah solusi pertama yang mampu menyinkronkan pencahayaan dan konten dari Samsung TV tanpa penambahan hardware.
Dengan lebih banyak perangkat yang terhubung daripada sebelumnya, Samsung juga memaparkan bagaimana inovasi keamanan dan privasi akan menjadi kunci dalam membangun ekosistem perangkat terkoneksi.
Perusahaan menghadirkan pengalaman keamanan perangkat setingkat lebih maju dengan solusinya yang akan datang, Samsung Knox Matrix, yang akan dengan nyaman dan aman menyinkronkan kredensial antar perangkat, sembari melindungi informasi sensitif melalui pengawasan mutual berlapis yang dimungkinkan oleh teknologi blockchain privat.
Pengalaman terkoneksi ini juga menjangkau perjalanan commuting. Marcus Futterlieb dari Harman mengungkap rencana Samsung dan Harman untuk memasukkan level baru kecerdasan, personalisasi, dan kenyamanan ke dalam kabin mobil (in-cabin experience – ICX).
Inti upaya ini adalah Harman Ready Care, yang menggunakan algoritma machine learning untuk mengumpulkan dan memproses data dari sensor-sensor mobil untuk mengukur kantuk dan distraksi yang dialami pengemudi, memberikan intervensi khusus untuk memitigasi risiko dan membantu meningkatkan well-being pengemudi.
Visi untuk Masa Depan
Perusahaan juga menampilkan inovasi dan teknologi generasi berikutnya yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) terbaru.
Pengalaman yang dimungkinkan oleh Spatial AI – seperti di JetBot AI+ – menjadi fondasi pengalaman di dalam rumah yang lebih baik, khususnya terkait dimensi dan lingkungan dalam hunian.
Samsung juga menyajikan preview Relumino Mode, yang akan hadir ke Samsung Neo QLED 8K TV dan 4K TV tertentu pada tahun ini, untuk memungkinkan orang-orang dengan visual impairment menyaksikan konten.
Relumino Mode menyoroti tepian bidang dan dan meningkatkan kontras serta warna, sehingga konten lebih jelas dan mudah dinikmati.
Selain itu, Samsung juga menampilkan Relumino glass terbaru, yang pertama kali ditampilkan pada CES 2018 sebagai bagian dari program akselerasi startup C-Lab project, serta aplikasi mobile-nya untuk membuat pengalaman visual menjadi lebih menyenangkan dan terpersonalisasi pada setiap layar.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi Samsung.com.
ROCKOMOTIF, Jakarta – Dalam beberapa waktu ke depan, Korlantas Polri, bakal merilis Buku SIM agar masyarakat yang mengajukan permohonan Surat Izin Mengemudi menjadi lebih mudah.
Hal ini tidak hanya sebagai syarat lulus untuk pembuatan lisensi saja, tetapi, Korlantas Polri menjelaskan melalui kehadiran lektur tersebut diharapkan dapat memudahkan dalam proses pengajuam Surat Izin Mengemudi.
“Kita upayakan dengan pendidikan masyarakat. Semoga satu bulan tak terlalu lama. Saya juga sudah menyampaikan ke Dir Regident bahwa kami launching buku tentang SIM. Jadi, masyarakat bisa belajar dulu sebelum ujian,†jelas Kakorlantas Polri, Irjen. Pol. Drs. Firman Santyabudi, M.Si, terkait kehadiran Buku SIM.
Tidak hanya itu, melalui kehadirannya tersebut diharapkan tidak hanya sebatas menjadi bacaan, tetapi juga dapat menambah pengetahuan terkait peraturan yang berlaku di jalan raya.
Buku SIM tersebut juga dimaksudkan agar setiap pengendara kendaraan roda dua atau roda empat, dapat lebih memahami etika berkendara yang baik dan benar. Tidak sebatas itu, edukasi melalui lektur ini akan menjadi pedoman bagi setiap pengendara.
“Jadi masyarakat yang ada di jalan harusnya sudah mengetahui aturan lalin. Jadi tidak ada lagi, jawaban dari pengendara, saya tidak tahu Pak. Kalau masih ada masyarakat yang tidak tahu, berarti orang tuanya yang tanggung jawab. Kita tidak mau saling lempar antara polisi dan petugas,†tambahnya.
Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, kepemilikan Surat Izin Mengemudi menjadi wajib bagi siapa saja yang mengendarai kendaraan roda dua atau roda empat sebagai legalitas.
Adapun melalui kehadiran Buku SIM, nantinya masyarakat yang mengajukan permohonan akan lebih mudah untuk mengerjakan ujian. Dalam permohonan tersebut, masyarakat harus mengikuti dua ujian yang diberikan, yakni teori dan praktik. Dari masing-masing ujian tersebut, para pemohon harus lulus dengan nilai yang sesuai dengan ketentuan.
harapanrakyat.com,- Puluhan karyawan PT Albasi Priangan Lestari (APL) Kota Banjar, Jawa Barat, yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK), melakukan aksi unjuk rasa. Mereka berunjuk rasa di halaman kantor Personalia, Kamis (5/1/23).
Puluhan karyawan mendatangi PT APL untuk mempertanyakan status mereka. Selain itu juga menuntut pihak perusahaan untuk memberikan uang pesangon, sebagaimana tuntutan karyawan.
Korlap aksi yang juga Ketua PUK SPSI PT APL, Ahmad Jaelani mengatakan, aksi tersebut untuk meminta penjelasan terkait nasib 23 karyawan yang terkena PHK oleh pihak perusahaan.
Menurutnya, keputusan pemutusan hubungan kerja tersebut sangat merugikan karyawan. Pasalnya, PHK tersebut dilakukan secara sepihak. Selain itu juga tidak sesuai dengan keputusan awal, yaitu hanya meliburkan karyawan.
Sebab itu, kata Jaelani, pihaknya memfasilitasi buruh atau karyawan PT APL Kota Banjar, yang terkena PHK. Menuntut agar pihak perusahaan memberikan uang pesangon sebagaimana tuntutan karyawan.
“Kami hanya menjembatani karyawan APL yang terkena PHK secara sepihak. Karena keputusan pemutusan hubungan kerja itu, tidak sesuai keputusan meliburkan karyawan,†kata Jaelani kepada wartawan usai aksi.
Lanjutnya menjelaskan, PHK tersebut bermula pada bulan Desember 2022. Saat itu, perusahaan mengeluarkan kebijakan meliburkan sebanyak 56 karyawan, terhitung 6 Desember 2022 sampai 6 Januari 2023.
Pihak perusahaan akan mempekerjakan kembali setelah masa libur tersebut berakhir. Hasil komunikasi sebelumnya pun tidak ada indikasi dari pihak perusahaan akan melakukan PHK.
Akan tetapi, lanjutnya, sebelum masuk masa kerja, tiba-tiba sebagian karyawan pada tanggal 31 Desember tanpa ada pemberitahuan mendapati pengumuman. Adapun isi pengumuman tersebut PHK terhadap 23 orang yang diliburkan.
“Ke pihak serikat tidak ada konfirmasi, dari awal juga tidak ada konfirmasi. Itu kan perbuatan tidak mengenakan. Ketika karyawan sedang libur, mau masuk kerja tiba-tiba terjadi PHK,†jelasnya.
Alasan PHK Puluhan Karyawan PT APL Kota Banjar Tidak Masuk Akal!
Adapun yang menjadi alasan PHK tersebut, jelas Jaelani, perusahaan berdalih karena saat ini tengah mengalami penurunan omzet. Selain itu juga menurutnya perusahaan mengaku kesulitan bahan baku untuk proses produksi.
Menurut Jaelani, alasan menurunnya omzet perusahaan tersebut tidak masuk akal. Karena, faktanya pihak perusahaan saat ini juga malah melakukan rekrutmen karyawan ataupun tenaga kerja baru.
“Alasannya itu katanya kondisi pasar sepi, tidak ada uang. Tapi saya lihat perusahaan melakukan rekrutmen karyawan baru. Sedangkan karyawan yang ada, malah di-PHK,†tukasnya.
Pihaknya pun akan menuntut PT APL Kota Banjar, supaya memberikan uang pesangon sebesar Rp 30 juta kepada karyawan yang terkena PHK. Hal tersebut sebagaimana kebiasaan yang pernah dibuat oleh perusahaan.
Apabila tidak ada kesepakatan bersama, pihaknya akan terus melakukan aksi sampai tuntutan tersebut terpenuhi. Hal itu karena menurutnya, PHK bisa terjadi ketika ada kesepakatan antara pengusaha dan karyawan.
“PHK itu hak perusahaan. Kami siap terkena PHK, tapi kami minta seperti yang sudah pernah berjalan. Mereka tidak ada yang minta kembali bekerja, karena mentalnya sudah down,” tandasnya.
Sementara itu, salah seorang karyawan yang terkena PHK, Rusli menambahkan, setidaknya pihak perusahaan PT APL Kota Banjar masih bisa mempertahankan para karyawan yang terkena PHK.
“Setidaknya kami masih ingin bekerja. Kami juga warga Banjar. Tapi itu terserah nanti hasil kesepakatan bersama,†singkatnya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor-Adi)
harapanrakyat.com,- Terkait kisruhnya DPRD dengan KPUD Kabupaten Bandung, anggota legislatif Kabupaten Bandung, Toni Permana turut mengakui hal itu.
Toni mengatakan, selama ini KPUD Kabupaten Bandung hanya menjalin komunikasi dengan DPRD Kabupaten Bandung jika ada perlunya saja, khususnya mengenai anggaran KPUD.
“Tidak ada komunikasi baik yang terjalin antara DPRD dan KPUD Kabupaten Bandung. Cuma sebatas membicarakan anggaran, baru KPUD ada komunikasi dengan DPRD. Selebihnya di luar itu, tidak ada komunikasi. Koordinasi dengan Komisi A sebagai mitra kerja KPUD pun kurang terjalin baik,†ungkap Toni Permana di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (4/1/2023).
Toni menegaskan, bukan kali ini saja KPUD tidak pernah melibatkan DPRD dalam kegiatannya. Demikian halnya juga dengan kegiatan lain KPUD yang tidak pernah disosialisasikan kepada DPRD.
Toni mencontohkan, saat KPUD melakukan rencana perubahan kuota kursi DPRD di masing-masing daerah pemilih yang juga tidak pernah melibatkan atau DPRD.
Padahal, sebagai lembaga ad hoc, kata Toni, KPUD ini sangat bergantung pada APBD Kabupaten Bandung. Salah satu unsur pemerintahan yang mengesahkan APBD itu yakni DPRD.
“Jadi memang betul, koordinasi dan komunikasi antara DPRD dengan KPUD ini kurang berjalan harmonis. Padahal, KPUD ini sangat bergantung kepada DPRD terkait anggaran di lembaganya. Secara etika, sikap KPUD ini patut dipertanyakan,†ungkapnya.
Mengenai sikap KPUD yang tidak mengundang unsur legislatif pada pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bandung, Toni menduga hal itu bukan dari unsur kekhilafan. Sebab, DPRD ini merupakan lembaga negara yang sudah lama ada di negara ini.
“Memangnya DPRD ini lembaga baru? Pemerintahan itu ada unsur eksekutif dan legislatif. DPRD ini kan legislatif,†ucap Toni.
DPRD Kabupaten Bandung Bisa Saja Alihkan Anggaran KPUD
Dengan sikap KPUD seperti saat ini, Toni menegaskan, bisa saja DPRD menekan anggaran untuk KPUD dan mengalihkan anggaran ke sektor lain untuk kepentingan masyarakat. Namun, selama ini DPRD tidak melakukan pengalihan anggaran ini karena khawatir akan mengganggu tahapan Pemilu.
“Intinya kami tidak bisa mengganggu juga kepentingan publik. DPRD juga harus menyukseskan Pemilu di Kabupaten Bandung. Namun, dengan sikap KPUD seperti sekarang, tentu kami akan lebih ketat mengawasi kinerja KPUD,†ucapnya.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bandung, merasa dilecehkan atas sikap KPU Kabupaten Bandung yang tidak melayangkan undangan kepada unsur legislatif saat pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bandung.
KPUD Kabupaten Bandung pada Rabu (4/1/2023) menggelar pelantikan anggota PPK terpilih se Kabupaten Bandung untuk pelaksanaan Pemilu 2024 di sebuah hotel di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Namun, saat pelantikan itu hanya Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai unsur eksekutif yang menghadiri. Sedangkan dari unsur legislatif Kabupaten Bandung, tidak hadir.
“Ketika eksekutif hadir tetapi unsur legislatif tidak hadir karena tidak adanya undangan resmi, saya pikir ini sebuah pelecehan kepada DPRD. Kami sepakat, DPRD keberatan dengan langkah KPU melantikan secara sepihak,†ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Bandung Agus Baroya belum memberikan respon mengenai polemik yang terjadi ini. (Ecep/R13/HR-Online)
