harapanrakyat.com,- Pengurus BPD dan LPM Desa Sukanegara Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, melaporkan dugaan penyelewengan anggaran dana desa yang terjadi di pemerintahan desanya ke unit Tipikor Polres Garut, Selasa (10/01/2023). Mereka melaporkan pemerintahan desa Sukanegara yang diduga terlilit hutang ke rentenir.

Masalahnya pihak desa membayar angsuran berikut bunganya ke rentenir mengambil dari anggaran dana desa.

Dari informasi yang dihimpun harapanrakyat.com, pemerintahan desa Sukanegara terjerat bunga rentenir akibat tambal sulam untuk menutupi kekurangan dana desa dan setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari masyarakat yang dibayarkan ke Pemda setempat.

Permasalahan terlilit hutang ini berawal dari inisiatif seorang oknum aparat desa setempat yang tergiur jasa peminjaman lintah darat alias rentenir, untuk kepentingan pembayaran setoran pajak bumi dan bangunan (PBB). Yang dipermasalahkan BPD dan LPM yaitu proses pembayaran kepada sang rentenir menggunakan anggaran dana desa.

Baca juga: Bejat! Seorang Ayah di Garut Tega Cabuli Anak Kandungnya Berulang Kali

Menurut Ketua BPD Desa Sukanegara, Enceng Supriatna, salah seorang aparat desa menyebut jika uang pinjaman dari rentenir itu senilai Rp 30 juta.

“Dari pinjaman Rp. 30 juta itu harus dibayar Rp 54 juta. Nilai pembayaran melonjak karena sudah ditambahkan bunga pinjaman. Karena sudah bersepakat dengan pihak rentenir, akhirnya mau tidak mau hutang itu harus dibayar. Sekarang baru dibayar Rp 19 juta, itu tahap pertama,” kata Enceng Supriatna, Selasa (10/1/2023).

Enceng menjelaskan, sebenarnya, proses pembayaran PBB dari masyarakat sudah terbayarkan, akan tetapi uang PBB yang sudah terkumpul raib entah kemana, sehingga pihak pemerintahan desa harus meminjam uang dari jasa rentenir.

“Sumber anggarannya dari dana desa secara bertahap. Nah mengenai perjanjian hingga harus membayar Rp 54 juta dari pinjaman Rp 30 juta, saya juga tidak paham. Karena saya sebagai Ketua BPD tidak dilibatkan sama sekali,” jelas Enceng.

Aparat Desa Sukanegara Garut Bantah Terlilit Hutang ke Rentenir

Semantara itu, salah seorang aparat desa yang dituding sebagai inisiator peminjaman uang ke rentenir, saat dihubungi via telepon selulernya, Selasa (10/01/2023), membantah pihak desa telah meminjam uang ke rentenir. Namun begitu dia membenarkan bahwa pihak desa memiliki banyak hutang ke pihak lain.

“Setahu saya desa tidak pinjam uang ke rentenir, coba tanyakan langsung (kepada kepala desa). Saya harus konfirmasi lagi. Karena bukan bagian saya. Kalau banyak hutang betul. Hanya pinjamnya kemana saya kurang tahu,” katanya.

Baca Juga: Polisi Berhasil Amankan Gerombolan Bermotor yang Teror Warga Garut

Berdasarkan informasi, Desa Sukanegara yang terlilit hutang ke rentenir ini memiliki anggaran dana desa pada tahun 2022 cukup besar, yaitu Rp 1,1 miliar. Kasus desa yang terlilit hutang rentenir ini tentu membuat masyarakat tercengang. Terlebih pembayaran cicilannya menggunakan uang negara.

Camat Cisompet: Kalau Dirunut ke Belakang, Sudah Terjadi dari Kepala Desa Sebelumnya

Camat Cisompet Kabupaten Garut, Fahmi Prayoga, saat dihubungi Selasa (10/01/2023), mengatakan, permasalahan Desa Sukanegara sudah dimusyawarahkan beberapa kali di tingkat kecamatan. Permasalahannya, lanjut dia, memang mengenai pinjaman uang ke pihak lain.

“Sudah diklarifikasi saat musyawarah kemarin. Jika dirunut ke belakang masalah hutang ini memang sudah terjadi dari kepala desa sebelumnya. Hanya saja saat musyawarah kemarin tidak muncul permasalahan desa yang terlilit hutang ke rentenir. Pihak desa mengaku meminjam uang ke bank,” kata Fahmi.

Sementara mengenai tudingan dari BPD yang menyebut setoran uang PBB dari masyarakat raib entah kemana, Fahmi mengatakan, pihaknya belum mengkonfirmasi secara detail. Hanya saja, kata dia, Desa Sukanegara memang tidak memenuhi target pembayaran PBB pada tahun lalu.

“Saat musyawarah tidak dibahas secara detail. Jadi mengenai kebenaran pinjam ke rentenir dan tudingan uang PBB diselewengkan, saya belum tahu,” katanya.

APDESI Garut Tanggapi Kasus Desa yang Terlilit Hutang ke Rentenir

Di tempat terpisah, Bendahara Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Garut, Ii Sunarkawan, menegaskan, perilaku oknum aparat desa meminjam uang ke rentenir dan harus membayar dengan uang dari dana desa sangat tidak dibenarkan.

Terkait permasalahan Desa Sukanegara, kata Ii, sebenarnya sempat diurus dan sudah mau clear masalahnya. Hanya saja, lanjut dia, pihaknya bingung dengan kepala desanya, karena sempat juga meminjam uang ke bank.

“Itu kan tidak boleh, karena dana desa dilarang untuk bayar bank. Apa lagi ini terlilit hutang ke rentenir untuk keperluan desa,” kata Ii Sunarkawan.

Baca Juga: Miris! Gerombolan Motor di Garut yang Diamankan Polisi Ada yang Masih Anak Sekolah

Pada prinsipnya kata Ii, anggaran dana desa harus dialokasikan untuk kepentingan umum. Apabila anggaran untuk kepentingan warga disalahgunakan untuk membayar bunga rentenir, tentu merugikan negara.

“Kalau pinjam Rp 30 juta jadi Rp 54 juta, kan bunganya jelas hampir 80 persen. Apalagi harus dibayar dari anggaran keuangan desa, tentu dilarang. Apapun alasannya. Sebab, dana desa peruntukannya untuk mengcover APBDes pada tahun itu, atau tidak bisa membayar untuk tahun sebelumnya,”

“Contohnya APBDes tahun 2020 ya untuk keperluan desa tahun itu, tidak bisa menutup keperluan APBDes tahun 2019,” terangnya.

Atas permasalahan desa yang terlilit hutang ke rentenir ini, pihak LPM bersama BPD Desa Sukanegara mengadukan hal itu ke unit tindak pidana korupsi Polres Garut. Pengaduan mereka pun telah diterima, dan sedang dilakukan penelaahan oleh pihak kepolisian. (Pikpik/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Tim forensik RSUD Kota Banjar, Jawa Barat, melakukan pemeriksaan terhadap tubuh seorang bayi laki-laki berusia 8 bulan asal Pangandaran. Mayat bayi itu diduga dibunuh oleh ayah kandungnya.

Penemuan mayat bayi itu sempat membuat geger warga Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Karena dikuburnya dekat kolam.

Dokter spesialis forensik IPJ RSUD Kota Banjar, dr. Hendrik mengatakan, pihaknya mendapat kiriman dari Polres Pangandaran untuk melakukan pemeriksaan. Terkait penemuan mayat bayi tersebut.

Setelah melakukan pemeriksaan, lanjutnya, tim forensik RSUD Kota Banjar mencurigai adanya sejmlah luka pada tubuh bayi laki-laki malang itu.

Baca Juga: Bayi di Pangandaran Dikubur di Kedalaman 10 cm Dekat Kolam, Diduga Dibunuh Ayahnya

“Kita lakukan pemeriksaan dan kita curigai adanya beberapa luka pada tubuh korban. Luka tersebut ada beberapa yang mematikan,” terang dr. Hendrik kepada harapanrakyat.com, Selasa (10/01/2023).

Namun, ia tidak dapat menjelaskan secara detail mengenai luka yang ada pada tubuh mayat bayi tersebut. Pihaknya akan membuat laporan hasil pemeriksaan. Laporan tersebut akan pihaknya sampaikan kepada penyidik.

“Kami temukan ada tanda-tanda kekerasan. Sedangkan, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan laporan kepada penyidik. Karena tim penyidik yang berhak menerangkan hasil pemeriksaan,” katanya.

Lanjut Hendrik, pihaknya sudah mengambil sampel dari mayat bayi tersebut untuk pemeriksaan di laboratorium patologi anatomi.

“Kita ambil sampel untuk pemeriksaan di laboratorium patologi. Hal itu untuk membuktikan kecurigaan kita,” pungkasnya. (Sandi/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Dalam dugaan kasus penyelewengan kedelai subsidi di Kota Banjar, Jawa Barat, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar, saat ini telah menaikan status yang sebelumnya masih dalam tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Irwan Setiawan Wahyuhadi mengatakan, saat ini pihaknya melakukan penyidikan dugaan penyalahgunaan kedelai subsidi yang sebelumnya tahap penyelidikan.

Sejauh ini pihaknya juga telah melakukan pemanggilan sebanyak kurang lebih 40 orang saksi. Mereka telah dimintai keterangannya dalam dugaan kasus penyelewengan kedelai subsidi.

“Adapun yang menjadi modus operandi dalam kasus tersebut yaitu, diduga kedelai subsidi yang ada tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya,” kata Irawan, saat konferensi pers bersama awak media di Aula Kejaksaan Negeri Kota Banjar, Selasa (10/01/2023)

Baca Juga: Soal Dugaan Penyimpangan Kedelai Subsidi, Begini Kata DKUKMP Kota Banjar

Terkait kerugian negara yang timbul dalam dugaan kasus tersebut, kata Irawan, berdasarkan perhitungan tim khusus penyelidikan, pihaknya sudah menghitung jumlah kerugian itu. Namun belum bisa mempublikasi karena masih dugaan awal.

Hal itu karena pihak auditor yang melakukan penghitungan secara resmi jumlah kerugiannya. Pihak Kejaksaan akan berkoordinasi dengan auditor untuk penghitungan jumlah kerugian yang timbul.

“Jadi nanti yang berhak menghitung kerugian tersebut adalah Auditor. Auditor itu nantinya apakah melalui BPKP atau internal Inspektorat daerah. Itu masih kita pikirkan lagi,” katanya.

Irawan menambahkan, terkait siapa saja pihak yang akan bertanggungjawab dan menjadi tersangka. Kejari Banjar belum bisa mempublish karena masih menunggu proses penyidikan selesai.

“Belum kami umumkan, tapi kami sudah petakan. Tinggal menunggu hasil penyidikan timsus saja. Ketika sudah final, kami akan informasikan lagi perkembangannya,” pungkas Irawan Setiawan. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Wujudkan pelayanan paripurna dalam bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Pangandaran, Jawa Barat, selama tahun 2022 melakukan berbagai inovasi di bidang kesehatan.

Inovasi tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, yakni melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Hal itu meliputi Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Selain itu, juga melaksanakan kebijakan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat (dekonsentrasi dan tugas pembantuan).

Dinkes Pangandaran Wujudkan Pelayanan Paripurna

Kepala Dinkes Kabupaten Pangandaran Yadi Sukmayadi mengatakan, sebagai kepala dinas dirinya telah banyak melakukan perubahan maupun inovasi untuk mencapai Pangandaran juara di bidang kesehatan.

Baca Juga: Yanlik Fest 2022, Dinkes Pangandaran Fokus Layani Vaksinasi dan Skrining HIV/Aids

“Sesuai dengan visi misi Kabupaten Pangandaran Bidang Kesehatan, Pangandaran juara mewujudkan pelayanan yang paripurna, bermutu, terjangkau, adil dan merata. Serta terbangunnya kemandirian masyarakat untuk berfikir hidup bersih dan sehat,” kata Yadi Sukmayadi kepada harapanrakyat.com, Selasa(10/01/2023).

Selain itu, lanjutnya, untuk menunjang pelayanan pada fasilitas kesehatan, pihaknya juga memenuhi kebutuhan sarana prasarana dan juga sumber daya manusia dengan menyelenggarakan tata kelola pelayanan kesehatan secara adil, jujur, transparan dan accountable.

“Seperti halnya kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Serta Bidang Kesehatan Masyarakat dan Sumber Daya Kesehatan,” kata Yadi Sukmayadi.

Kegiatan Bidang Yankes Tahun 2022

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Kabupaten Pangandaran, dr Rina Veriany menambahkan, pihaknya bertanggung jawab atas tugasnya dalam membantu kepala dinas merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan pelaksanaan program.

Kemudian, mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pelaksanaan registrasi dan akreditasi sarana kesehatan. Maupun pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar.

Baca Juga: Pasien ODGJ di Pangandaran Dilatih Keterampilan Tangan

“Tugas pokok Bidang Pelayanan Kesehatan yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan aspek pelayanan kesehatan. Dalam hal ini meliputi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional. Pelayanan rujukan dan mutu pelayanan kesehatan,” terangnya.

Lebih lanjut dr Rina Veriany menjelaskan, selama tahun 2022, Bidang Yankes telah melaksanakan berbagai kegiatan.

Seperti penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda. Kegiatan pelayanan dasar kesehatan gratis, rujukan gratis dan persalinan gratis.

Tujuannya untuk membebaskan retribusi pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Pangandaran, yang tidak terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas/KIS, Jamkesda, Askes, BPJS Kesehatan).

“Juga terlaksananya pelayanan kesehatan yang terkendali. Baik dari segi biaya dan juga mutunya,” papar dr Rina Veriany.

Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda di Kabupaten Pangandaran. Serta memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas.

Hal tersebut sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

Baca Juga: Peserta BPJS Kesehatan di Pangandaran Capai 95 Persen

Akselerasi Program Indonesia Sehat

Selain itu, pihaknya juga melakukan akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Program ini terdiri dari pertemuan koordinasi teknis terintegrasi lintas program/lintas sektor.

Termasuk pemutakhiran data bagi Puskesmas yang terkendala jaringan internet, dan penguatan analisis data PIS-PK. Analisis hasil PIS-PK terintegrasi lintas program di tingkat kabupaten dengan memberikan pelayanan kesehatan.

“Diantaranya pelayanan kesehatan di 15 Puskesmas, 1 RS, 1 PSC, 11 Pos Kesehatan Wisata, 2 Pos Terpadu, 8 gerai vaksin dan rapid test,” paparnya.

Sedangkan, kegiatan-kegiatan kedinasan lainnya seperti screening kesehatan pada acara pelantikan, olahraga, dan lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh PSC 119 Pesisir Pangandaran.

Bidang Yankes juga mengikuti pelaksanaan kegiatan Festival Pelayanan Publik. Tujuannya untuk memudahkan akses pelayanan publik dan mengintegrasikannya dalam satu waktu dan tempat.

“Festival Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran tahun 2022 berlangsung di lima desa yang tersebar di lima kecamatan. Bentuk pelayanan kesehatannya berupa pengobatan gratis, program vaksinasi dan sunatan massal,” terangnya.

Baca Juga: UPTD Farmasi Pangandaran Cek Kesiapan Penampung Vaksin untuk BIAN

Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) melaksanakan pendampingan terpadu kepada 15 Puskesmas yang akan diakreditasi pada tahun 2023 ini.

Selain itu, TPCB juga memfasilitasi Puskesmas dalam melakukan perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berkesinambungan.

“Tim TPCB pun memberikan rekomendasi kepada Puskesmas dalam kaitan upaya-upaya perbaikan supaya mencapai pelayanan berkualitas,” kata dr Rina Veriany.

Kegiatan Bidang P2P

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Aang Saefurahmat mengatakan, pada tahun 2022, Bidang P2P secara umum telah melaksanakan berbagai kegiatan, seperti kegiatan eliminasi malaria. Berdasarkan hasil asesmen, kegiatan ini mendapatkan nilai tertinggi di provinsi.

Kegiatan lainnya yaitu mendorong pengobatan terhadap ODHA untuk aktif ARV ada sebanyak 60 orang. Kemudian, temuan kasus TBC dengan cakupan temuan sebanyak 78,8 persen. Beberapa indikator ada peningkatan cakupan dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya, cakupan skrining iva test juga meningkat dari tahun sebelumnya. Evakuasi ODGJ sekitar 700 orang. Sebagian sudah masuk ke RSJ Marzoeki Mahdi. Dalam hal ini, Kabupaten Pangandaran melalui PKM Cijulang mendapat juara Inovasi Kesehatan Jiwa.

“Kemudian, kasus KLB Covid-19 dapat terkendali. Dari penurunan kasus hingga zero kematian. Begitu pula KLB leptospirosis dapat terkendali. Terjadi penurunan kasus dan tidak ada lagi yang meninggal akibat kasus tersebut,” pungkas Aang Saefurahmat. (Madlani/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar, Jabar, Boby Intan Budiman, meninggal dunia. Bobi mengalami kecelakaan tunggal terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya.

Peristiwa kecelakaan tunggal itu terjadi di Jalan Dr Husein Kartasasmita, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, dekat gudang Bulog, Selasa (10/1/2023).

Dokter spesialis forensik IPJ RSUDKota Banjar Hendrik mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan luar korban hanya mengalami luka lecet pada bagian tubuhnya.

“Hasil pemeriksaan luar tidak ada luka yang mengakibatkan kematian. Hanya ada luka lecet di punggung kaki, memar di bagian dagu, dan lecet di kaki,” kata Hendrik kepada harapanrakyat.com, Selasa (10/1/2023).

Baca Juga: Alami Kecelakan Tunggal, Pejabat Kejari Kota Banjar Meninggal Dunia

Menurutnya, pejabat Kejari Kota Banjar tersebut dugaan meninggal dunia akibat riwayat penyakit jantung. Ketika mengendarai sepeda motor, penyakitnya kambuh lalu korban terjatuh.

“Dugaan karena penyakit yang korban derita. Karena informasi dari rekan-rekannya korban memiliki riwayat penyakit jantung,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kota Banjar Trio Andi Wijaya membenarkan korban memiliki riwayat penyakit jantung.

“Iya punya riwayat penyakit jantung,” katanya.

Sebelumnya, korban pernah menjalani perawatan di rumah sakit akibat penyakit yang dideritanya kambuh.

“Dulu waktu Hari Bhakti Adhiyaksa sempat masuk rumah sakit juga karena penyakit jantungnya kambuh. Kurang lebih sekitar satu bulan sampai pemulihan,” pungkasnya.

Kendati begitu, Trio Andi Wijaya meminta doanya agar rekan kerjanya itu dapat diterima di sisi tuhan dan diampuni segala kesalahannya. (Sandi/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Warga Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, meminta kepada perusahaan umum daerah (Perumdam) Tirta Anom untuk segera mengoperasikan instalasi air bersih ke rumah warga.

Pasalnya, pemasangan perluasan instalasi jaringan pipa air bersih ke wilayah Langensari tersebut telah selesai. warga sudah menantikan distribusi air bersih.

Salah seorang warga Dedi (50) mengatakan sudah mendaftar sebagai pelanggan baru untuk pemakaian air bersih PDAM. Alat meteran air juga sudah terpasang sejak bulan Desember lalu.

Tetapi hingga saat ini warga masih belum tahu kapan instalasi air bersih tersebut berfungsi. Air belum mengalir ke rumah pelanggan.

“Sudah daftar. Pemasangan juga sudah ada waktu bulan Desember cuman belum ada penyaluran air. Airnya belum ada,” kata Dedi, Selasa (10/1/2023).

Warga banyak yang menunggu instalasi air bersih di wilayah tersebut beroperasi. Sebab sebagian sumur milik warga terutama sumur miliknya sumber airnya tidak maksimal.

Warga membutuhkan pasokan air bersih untuk menunjang kebutuhan dan aktivitas sehari-hari. Terlebih lagi, banyak warga yang sudah mendaftar menjadi pelanggan.

Baca Juga: Pelanggan Banyak Nunggak, Perumdam Tirta Anom Banjar Tekor 400 Juta

“Biasanya saya pakai air sumur cuma airnya nggak maksimal. Tidak cuma saya yang sudah daftar tapi juga ada beberapa warga yang lain,” ucapnya.

Terpisah, Direktur Perumdam Tirta Anom E. Fitrah Nur Kamila melalui Kabag Umum Tato Hendarto mengatakan untuk 500 sambungan rumah (SR) ke wilayah Kelurahan Bojongkantong dan Langensari sudah proses uji alir.

Tato menyebut sementara ini memang belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena masih menunggu penyerahan aset dari pihak ketiga. Dalam hal ini adalah Dinas PUPPR Kota Banjar.

Pihak Perumdam akan berkoordinasi dengan PUPR agar secepatnya melakukan penyerahan aset. Terlebih, banyak warga yang sudah menanyakan kapan pemanfaatan air tersebut beroperasi.

“Sementara ini belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kami masih menunggu penyerahan aset dari PUPPR. Semoga bisa secepatnya terealisasi,” katanya. (Muhlisin/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- PSGC Ciamis meraih tiga poin setelah menang 1-0 atas Depok City dalam laga lanjutan babak 8 besar Liga 3 seri 1 Jawa Barat, Selasa (10/1/2023). Pertandingan digelar di Stadion Patriot, Kota Bekasi.

PSGC Ciamis berhasil mengumpulkan 4 poin dari 3 kali pertandingan pada babak 8 besar ini. Laskar Singacala harus puas menempati posisi ketiga grup E dan gagal masuk ke semi final.

Pertandingan pertama, PSGC raih hasil imbang saat melawan Persipasi Bekasi dengan skor 1-1. Kemudian kalah ketika melawan Dejan FC dengan skor 2-1 dan menang melawan Depok City dengan skor 1-0.

Jalannya pertandingan, pada babak pertama kedua tim saling menyerang. Laskar Singacala lebih mendominasi hingga beberapa kali mendapatkan peluang. Namun sayang belum menjadi gol.

Pada menit ke 35, Ganjar Kurniawan berhasil membuat gol ke gawang Depok City setelah mendapatkan umpan dari Adriano. Kedudukan pun berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan PSGC Ciamis. Hingga peluit babak pertama berbunyi, skor 1-0 untuk keunggulan sementara PSGC Ciamis tidak berubah.

Baca Juga: Kompetisi Liga 3 Dimulai Lagi, PSGC Ciamis Siap Tempur

Pada babak kedua, tensi permainan kedua tim semakin memanas. Karena tidak ingin ketinggalan gol, para pemain Depok City beberapa kali melakukan manuver ke pertahanan PSGC Ciamis. Namun para pemain belakang Laskar Singacala masih kokoh, sehingga menyulitkan pemain Depok City mencetak gol.

PSGC Ciamis juga sempat mendapatkan beberapa peluang. Namun sayang peluang demi peluang itu tidak membuahkan gol tambahan.

Hingga peluit tanda berakhirnya babak kedua berbunyi skor masih sama dan tidak berubah yakni 1-0 untuk kemenangan PSGC Ciamis atas Depok City. (Ferry/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Terkait pembuatan konten Masjid Raya Al Jabbar yang menelan anggaran Rp 16 miliar, hal tersebut terus mendapat sorotan berbagai elemen masyarakat.

Terlebih, pengadaan terkait anggaran pembuatan konten tersebut, muncul dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat.

Pengamat kebijakan publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan menilai, perlu adanya sikap transparan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terkait pembuatan konten Masjid Al Jabbar senilai Rp 16 miliar.

“Dari sisi anggaran maka sungguh fantastis, jika benar untuk biaya konten itu menggunakan APBD yang menelan Rp 16 miliar. Ini butuh transparansi,” ungkapnya di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/1/2023).

Menurutnya, dengan biaya yang untuk pembuatan konten di masjid kebanggaan warga Jawa Barat yang nilainya cukup fantastis itu, maka masyarakat patut bertanya sejauh mana konten tersebut saat ini.

Baca Juga : Disorot! Pembuatan Konten Masjid Al Jabbar Telan Rp 16 Miliar

“Gubernur dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menjelaskan anggaran pembuatan konten di Masjid Al Jabbar yang menghabiskan dana Rp 16 Miliar,” ujarnya.

Namun, Cecep tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait kelayakan anggaran untuk pembuatan konten di salah satu ikon Jawa Barat tersebut. Terlebih, pembuatan konten itu menelan anggaran hingga miliaran rupiah.

“Ini bisa menjadi bagian dari pembelajaran, bahwa penggunaan APBD itu untuk sesuatu yang wajar,” katanya.

Cecep menambahkan bahwa dalam penganggaran APBD, maka merupakan  tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif.

Sehingga harus ada sikap keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakannya.

“Kita berharap pemerintah dapat segera memberikan jawaban soal anggaran pembuatan konten di Masjid Al Jabbar ini,” tutur Cecep. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)