harapanrakyat.com,- Jajaran Polres Pangandaran gelar operasi meningkatkan disiplin penggunaan helm keselamatan. Hal itu sesuai amanat Undang-undang Lalu lintas pasal 291 tentang pengendara roda 2 wajib menggunakan helm. 

Pantauan harapanrakyat.com, masih banyak pengendara yang tidak menggunakan helm keselamatan. Pemotor pun banyak yang nyelonong tidak menghiraukan adanya petugas di Bundaran Marlin.

Kabag Ops Polres Pangandaran Kompol Dodi Arahmansyah mengatakan operasi disiplin ini sesuai perintah atasan. Tujuannya agar para pemotor untuk selalu menggunakan helm saat berkendara.

“Kegiatan operasi ini fokus pada teguran terhadap yang tidak menggunakan helm keselamatan. Kita tidak ada penilangan,” kata Dodi Arahmansyah, Kamis (12/1/2023)

Dodi menjelaskan pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak pakai helm mendapat teguran. Petugas pun memberikan lembar kuning kepada pelanggar lalu lintas. Selanjutnya pengendara wajib membawa helm supaya bisa mengambil kembali sepeda motornya.

“Operasi disiplin ini amat dari Pak Kapolres. Tujuannya mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban memakai helm,” kata Dodi.

Baca Juga: Bahayakan Pengendara, Polres Pangandaran Tambal Jalan Berlubang

Dodi menegaskan operasi ini akan pihaknya lakukan seminggu tiga kali secara masif. Dalam operasi disiplin ini, Polres Pangandaran kerja sama dengan Satpol PP, Dishub, Polisi Militer dan Jaga Lembur.

“Yang sudah kita berhentikan karena melanggar ada sekitar 50 lebih. Pelanggar tersebut mengambil helm ke rumahnya, maka kendaraan kita kembalikan. Terlebih dulu kita berikan edukasi,” jelas Kompol Dodi Arahmansyah.

Terkait dengan pemberlakukan tilang elektronik atau ETLE, Dodi mengatakan Polres Pangandaran saat ini masih dalam tahap pengajuan ke Mabes Polri.

“Mudah-mudahan ke depan Polres Pangandaran memiliki fasilitas ETLE karena belum ada. kita mengedepankan teguran dan edukasi bahwa helm keselamatan sangat penting dan wajib bagi pengendara roda 2,” pungkasnya. (Madlani/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

Berita Tasikmalaya, (Harapanrakyat.com),- Heboh beredar kabar Ketua Partai Nasdem Kota Tasikmalaya Azies Rosmaya Mahfud dicopot dari jabatannya sebagai ketua DPD oleh DPW Nasdem Jabar. Azies pun menepis isu tersebut.

“Kalau ini tidak menjelaskan ini saya khawatir terutama buat jajaran DPD dan Bacaleg itu ada miskomunikasi. Nasdem dan Azies itu lambang satu, mereka percaya terhadap Azies dan Nasdem itu tidak akan terpisahkan,” Kata Azies Rismaya Mahfud di Kantor DPD Nasdem Kota Tasikmalaya, Kamis (12/1/2023).

Azies menegaskan kabar pencopotan tersebut tidak benar dan hanya miskomunikasi.

“Untuk menentramkan dan menenangkan. Berita yang sudah tersebar kalau saya dicopot oleh DPW Nasdem Jawa Barat itu tidak benar hanya ada mis komunikasi,” ungkapnya.

Agar tidak ada kabar serupa, Azies pun akan membetulkan struktur organisasi Partai Nasdem, mendahulukan Silaturahmi dan konsolidasi internal.

Baca Juga: AHY Tepis Isu Koalisi Bersama PKS dan Nasdem Jalan di Tempat

“Jangan sombong dan takabur. Dahulukan akhlak itu yang utama dan pertama. Kita sapa warga, memberikan tutur bahasa yang mudah sehingga masyarakat dapat memahami,” jelasnya.

Ketua Partai Nasdem Kota Tasikmalaya ini menargetkan raih 10 kursi DPRD pada Pemilu mendatang. Untuk meraihnya, Nasdem ke depan harus silaturahmi, berbuat baik dan biarkan dalam hati dekat dengan warga yang tulus dan ikhlas. Jangan membodohi warga namun mengajarkan pemahaman sesuai amanat UUD 45.

“Kita optimis. Nasdem harus terorganisir dengan baik. Itu salah satu kekuatan dengan niat yang baik, tidak boleh ada yang bengkok. Salam Restorasi, perubahan ker arah yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Taufik Sakit, Ketua Bapilu Nasdem Kota Tasikmalaya menjelaskan, terkait kabar pencopotan Ketua Nasdem Tasikmalaya hanya miskomunikasi. Ada hal teknis yang harusnya melaporkan ke DPW tapi tidak mengirimkan laporan.

“Ketika tidak ada pergerakan seperti ini akan di nol kan dan seandainya terjadi akan ada Plt. Tapi tidak terjadi dan itu hanya miskomunikasi,” tegasnya. (Apip/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Pengamat sosial dan politik, Endin Lidinilah menyebut tahun 2023 menjadi tahun yang krusial bagi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya-Yana D Putra (HY), dalam menuntaskan visi misi Kabupaten Ciamis.

Endin mengatakan, Bupati dan Wakil Bupati Ciamis saat ini adalah hasil Pilkada tahun 2018, tepatnya 27 Juni. Sehingga, secara silogisme bisa ditarik kesimpulan bahwa masa jabatan pasangan HY akan berakhir pada tahun 2023. Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Walaupun begitu, konklusi ini masih tentatif. Karena mungkin saja ada interpretasi lain yang berbeda dari pihak berwenang. Atau ada perubahan regulasi terkait akhir masa jabatan HY. Sehingga membuka kemungkinan akhir masa jabatan HY di 2024, mengikuti waktu pelantikan,” kata Endin Lidinilah, pengamat sosial dan politik di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, kepada harapanrakyat.com, Kamis (12/01/2023).

Dampak Berakhirnya Jabatan Bupati Ciamis Menurut Pengamat Sosial dan Politik

Baca Juga: Saat Monitoring Pembangunan Jalan, Bupati Ciamis Bantu Rutilahu Warga Kepel Cisaga

Menurutnya, hal ini setidaknya harus menjadi atensi semua pihak, terutama masyarakat Ciamis. Karena ada dampak dari berakhirnya masa jabatan tersebut. Apalagi kalau berakhirnya tahun 2023, padahal Pilkada baru akan dilakukan November 2024.

“Pertama, visi misi HY yakni, mantapnya kemandirian ekonomi, sejahtera untuk semua. Visi misi ini didesain untuk diselesaikan dalam 5 tahun, sesuai perencanaan yang ada dalam RPJMD Ciamis tahun 2019-2024,” ungkapnya.

Ketika masa jabatan pasangan HY berakhir tahun 2023, maka penyelesaian visi itu dilaksanakan oleh Penjabat (Pj) Bupati.

Secara normatif, kata Endin, pasangan HY hanya berkewajiban menyelesaikan RKPD tahun 2023. Sedangkan, RKPD 2024 pelaksanaannya oleh Pj. Bupati.

Karena itulah, masyarakat harus memastikan Pj akan menuntaskan visi pasangan HY sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ciamis yang ada dalam RPJMD.

Kedua, visi mandiri dan sejahtera yang diemban HY merupakan kontinuitas dari visi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis sebelumnya. Hal ini sebagai konsekuensi dari implementasi visi yang ada pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Ciamis 2005-2025.

“Dengan iman dan taqwa Ciamis maju, mandiri dan sejahtera. Setiap 5 tahun visi tersebut di breakdown dalam RPJMD pasca pemilihan bupati,” kata Endin.

Baca Juga: Dalam Jambore Penyuluh Pertanian, Wabup Ciamis Akan Perjuangkan Kesejahteraan PPL

Setiap Bupati Harus Punya Ikon

Dengan demikian, seharusnya setiap bupati sudah mempunyai ikon (ciri khas sebagai pembeda). Ia menyebut bahwa, Bupati Engkon Komara ikonnya “Kemajuan”. Bupati Iing Syam Arifin ikonnya “Kemandirian”, dan Bupati Herdiat ikonnya “Kesejahteraan”.

Namun, Endin menyayangkan bahwa ikon kemajuan dan kemandirian  belum tercapai pada masa dua bupati sebelumnya. Sehingga, Bupati Herdiat tetap dibebani visi kemandirian dan kesejahteraan. Hal itu sebenarnya membutuhkan prasyarat ikon kemajuan terlebih dahulu.

Menurut Endin, akibat ikon mandiri dan sejahtera yang terkesan dipaksakan, maka Bupati Herdiat harus menanggung beban berat. Apalagi di tengah perjalanan ada pandemi Covid-19, dan di akhir perjalanan ada pengurangan masa jabatan.

“Lalu apa yang harus dilakukan? Menurut saya, Pemda Ciamis harus realistis dengan cara mendefinisikan kembali makna kemandirian dan kesejahteraan, sesuai eksisting yang ada. Misalnya, membatasi kemandirian dan kesejahteraan pada sektor-sektor tertentu. Pertanian dan petani misalnya, sesuai potensi Ciamis,” paparnya.

Menurutnya, secara personal Herdiat sudah punya ikon “Bupati Olahraga” dengan PSGC-nya. Karena, tidak ada bupati di Priangan Timur ini yang konsen penuh terhadap olahraga.

“Makanya ini menjadi pembeda, plus ikon Bupati Herdiat. Tetapi ikon personal tersebut harus dikapitalisasi untuk mewujudkan ikon “kemandirian dan kesejahteraan” masyarakat Ciamis. Bukan sekedar ikon pribadi,” tandasnya.

Baca Juga: Bupati Herdiat Sebut Hadirnya Bapenda Ciamis untuk Tingkatkan Kinerja

Ini yang Harus Pemda Ciamis Lakukan

Hal lain yang bisa pemda lakuan adalah membangun pondasi untuk memandirikan keuangan daerah dengan cara menaikan IKF (Indeks Kemandirian Fiskal).

Tentunya diukur dengan prosentase PAD terhadap pendapatan daerah yang saat ini baru mencapai 9 persenan. Jadi masih jauh dari angka kemandirian 50 persen.

Endin juga menilai, langkah-langkah yang dilakukan saat ini dengan pembentukan BUMD Galuh Perdana, penguatan BUMD Perumda BPR Galuh. Kemudian, pembentukan SKPD baru Bapenda dalam konteks kelembagaan sudah tepat.

Tinggal penguatan pada aspek data, SDM, ketatalaksanaan, sarana prasarana, dan menguatkan keterlibatan pentahelix. Terutama komunitas masyarakat supaya lebih partisipatif.

Endin menambahkan, sarana prasarana olahraga yang sudah tersedia harus benar-benar dioptimalkan. Selain itu, event-event juga dimaintain dan dirutinkan secara berkala.

“Dengan begitu, maka akan memberikan efek pertumbuhan ekonomi menuju kesejahteraan dan kebahagiaan komunal. Bukan parsial atau bahkan personal,” pungkas pengamat sosial dan politik di Kabupaten Ciamis, Endin Lidinilah. (Fahmi/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sering memantau dan mengecek pangan serta jajan anak di sekolah. Termasuk jajanan Chiki Ngebul yang sedang viral saat ini.

“Jadi sebetulnya tidak hanya Chiki Ngebul saja, karena kami sudah biasa memantau. Baik ke pasar maupun ke sekolah-sekolah untuk mengecek makanan. Seperti Chiki Ngebul, Arumanis dan jenis jajanan lainnya yang mengandung bahan pengawet. Itu sering bersama BPOM,” kata Kabid. Kesmas Dinkes Ciamis, Eni Rochaeni, Kamis (12/01/2023).

Ia menjelaskan, pemantauan dan pengecekan tersebut sudah menjadi program Dinas Kesehatan Ciamis. Dalam hal ini Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas). Programnya adalah pangan dan jajanan sekolah.

“Selain ke pasar, kita juga bersama BPOM ke sekolah-sekolah untuk mengecek makanan yang ada di kantin-kantin sekolah. Kita edukasi dan sosialisasi tentang makanan sehat dan bergizi, itu sudah rutin,” tuturnya.

Dinkes Ciamis akan Melacak Jajanan Chiki Ngebul

Baca Juga: Pengumuman! Dinkes Ciamis Warning Apotek Tidak Jual Obat Sirup

Eni yang akrab disapa ‘dokter cinta’ itu menjelaskan, dalam pengecekan dan pemantauan makanan, jika menemukan ada makanan yang mengandung bahan pengawet, borak dan lainnya yang beresiko terhadap kesehatan, maka pihaknya akan melakukan pembinaan dan edukasi kepada pelaku usahanya secara rutin.

“Jadi nanti kalau misalkan di kantin sekolah ada makanannya yang mengandung bahan-bahan tersebut, nanti tidak akan mendapatkan stiker kalau makanannya tidak sehat,” ujarnya.

Menurut Eni, untuk jenis jajanan seperti Chiki Ngebul, sepertinya di sekolah jarang ada. Kalau ada, itu kemungkinan di pasar, hajatan atau tempat-tempat wisata.

“Di Ciamis ini ada 37 Puskesmas dan ada sanitariannya. Nanti bisa bekerja sama dengan anak usia remaja. Nanti mereka akan melacak dan mendata jajanan Chiki Ngebul pada setiap wilayah di 37 Puskesmas,” kata Eni.

Ia menambahkan, mengenai ancaman bahaya sebenarnya bukan hanya dari jajanan Chiki Ngebul saja. Tapi ada juga dari jenis makanan lainnya yang mengandung bahan pengawet, pewarna buatan, dan bahan lainnya yang beresiko terhadap kesehatan.

“Maka dari itu, kita edukasi masyarakat dan juga anak-anak sekolah untuk lebih bijak dalam memilih makanan atau jajanan. Baik itu di lingkungan sekolah maupun luar sekolah,” pungkasnya. (Feri/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Instalasi jaringan PDAM Tirta Anom di wilayah Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, yang telah terpasang hingga kini belum beroperasi. Warga yang sudah lama menanti layanan air bersih pun mengeluhkan hal itu.

Menanggapi perihal tersebut, Kepala Dinas PUPR Kota Banjar Tomy Subagja, melalui Kabid. Ciptakarya Irman Nurachman mengatakan, perluasan instalasi jaringan pipa air bersih di wilayah Kecamatan Langensari masih dalam tahap pemeliharaan.

Masa pemeliharaan tersebut masih berlangsung hingga enam bulan kedepan. Pihak DPUPR belum lama ini juga melakukan inspeksi hasil pengerjaan ke lapangan. Untuk inspeksi ini akan dilakukan tiga kali selama proses pemeliharaan.

“Masih dalam masa pemeliharaan. Kita sampai hari ini juga masih melakukan inspeksi hasil pengerjaan,” kata Irman kepada wartawan, Kamis (13/01/2023).

Lanjutnya menjelaskan, inspeksi tersebut untuk mengetahui kekurangan hasil pengerjaan. Seperti adanya kebocoran instalasi, tekanan air, dan lainnya yang memang perlu penyempurnaan setelah proses pengerjaan selesai.

Baca Juga: Warga Langensari Banjar Minta Instalasi Air Bersih Tirta Anom Segera Beroperasi

Sehingga, nanti ketika proses serah terima aset atau sarana instalasi tersebut sudah betul-betul dalam keadaan layak beroperasi. Tidak ada perbaikan lagi.

“Inspeksi itu untuk memastikan instalasi jaringan PDAM berfungsi dengan optimal, sebelum nantinya ada serah terima aset sebagai jaminan dari kami. Itu ada penilaian bersama dengan pihak PDAM,” terangnya.

Pemanfaatan Instalasi Jaringan PDAM Setelah Ada Hasil Inspeksi

Meski begitu, kata Irman, untuk pengelolaan atau pemanfaatan sarana instalasi bisa saja dilakukan oleh pihak PDAM Tirta Anom, setelah ada hasil inspeksi.

Jadi, tidak harus menunggu masa pemeliharaan selesai. Karena untuk masa pemeliharaan itu berkaitan dengan penyerahan aset. Bukan dengan pemanfaatan pengelolaannya.

Baca Juga: Pelanggan Banyak Nunggak, Perumdam Tirta Anom Kota Banjar Tekor 400 Juta Per Bulan

“Proses uji alir sudah dilakukan. Hanya memang untuk sampai ke sambungan rumah warga, itu kewenangannya PDAM Tirta Anom. Sebelum pengelolaan itu juga ada SOP antara PUPR dengan PDAM,” jelas Irman.

Sebelumnya, warga meminta agar perluasan pemasaran instalasi jaringan PDAM yang ada di wilayah Langensari dan Kelurahan Bojongkantong bisa segera beroperasi.

Pihak Perumdam Tirta Anom mengaku, untuk pemanfaatan instalasi tersebut masih menunggu penyerahan hasil pengerjaan dari DPUPR, dan akan berkoordinasi terkait hal tersebut. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com,- Larangan membawa mainan lato-lato ke lingkungan sekolah, mulai diberlakukan di beberapa daerah.

Setelah di Kota Bandung, kini Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pun menerapkan hal serupa, yaitu melarang murid membawa lato-lato ke lingkungan sekolah. Memainkan lato-lato di lingkungan sekolah akan mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Kepala Seksi Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Amim MS menegaskan, pihaknya terus mengingatkan para kepala sekolah mengenai larangan membawa lato-lato ke sekolah.

“Tak hanya anak-anak, anak remaja bahkan dewasa juga ada yang gemar memainkan lato-lato. Tetap saja, sekolah melarang memainkan lato-lato di lingkungan sekolah, apalagi saat jam pelajaran,” ungkap Amim di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (12/1/2023).

Baca Juga : Ini Alasan Disdik Kota Bandung Larang Bawa Lato-lato ke Sekolah

Amim mengungkapkan, namun jika anak-anak memainkan lato-lato ini, khawatirnya mengganggu yang sedang belajar. Sebab, saat memainkan lato-lato ini mengeluarkan suara bising.

Amim mengatakan, mungkin kalau yang sudah mahir memainkan lato-lato ini tampak aman. Akan tetapi, berbeda halnya jika anak yang kurang mahir memainkan lato-lato, khawatir menimbulkan kecelakaan.

Dengan semangat ingin menguasai permainan lato-lato ini, kata Amim, anak cenderung bermain lato-lato terus menerus. Sehingga, lanjut Amim, anak-anak cenderung mengabaikan rasa sakit akibat terbentur bandul lato-lato.

“Banyak anak yang bermain lato-lato, bagian tangannya memar. Bahkan di media, ada yang terkena mata,” kata Amim.

Memainkan Lato-lato Harus dalam Pengawasan Orangtua

Memang, kata Amim, bermain lato-lato itu ada sisi positifnya, di antaranya mengalihkan anak dari bermain gadget. Meskipun demikian, dalam memainkan lato-lato ini alangkah baiknya ada pengawasan dari orang tua.

Baca Juga : Ini Langkah Disdik Garut Antisipasi Bahaya Mainan Lato-lato ke Siswa

Dalam waktu dekat, kata Amim, pihaknya akan membuat surat imbauan larangan membawa lato-lato ke lingkungan sekolah. Pihaknya pun akan mengimbau para kepala sekolah dan guru mengingatkan orang tua murid tidak membawa lato-lato ke sekolah.

“Sekolah juga harus peduli, mengingatkan orang tua untuk mengawasi anak-anaknya bermain lato-lato. Jangan karena ada larangan di sekolah, malah di rumah membebaskannya,” tuturnya.

“Memang untuk anak tingkat sekolah dasar, bermain lato-lato masih rentan menimbulkan kecelakaan,” ucap Amim menambahkan. (Ecep/R13/HR-Online)