harapanrakyat.com,- Berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana kurang dari 24 jam, personel Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Banjar, Polda Jabar, mendapat penghargaan.

Penghargaan tersebut diberikan kepada 13 orang personel dari Polres Banjar dan Polsek Langensari.

Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo mengatakan, hal itu merupakan bentuk apresiasi kepada anggota Reskrim yang berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan berencana kurang dari 24 jam.

“Hari ini saya memberikan apresiasi kepada anggota yang bergerak cepat dalam mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan berencana hingga kurang dari 24 jam. Kemudian ada juga seorang warga yang proaktif,” kata Bayu, Senin (13/2/2023).

Baca Juga: Terungkap! Begini Cara Pelaku Eksekusi Kuswanto, Warga Banjar yang Tewas Terbenam Lumpur

Menurutnya, kasus pembunuhan berencana terhadap Kuswanto, merupakan tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan secara sengaja.

“Sehingga pengungkapan kasus dengan waktu yang singkat itu merupakan sebuah prestasi dari anggota yang harus diapresiasi,” terangnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya kasus pembunuhan itu pertama kali muncul setelah adanya penemuan mayat pria terkubur lumpur. Mayat tersebut ditemukan di pesawahan Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar.

“Seperti kita ketahui bahwa kasus pembunuhan berencana dengan korban bernama Kuswanto. Sedangkan, pelaku inisial B dan J itu sempat membuat geger warga setempat pada 4 Februari kemarin,” jelasnya.

Lanjut Bayu, selain anggota Reskrim yang berhasil mengungkap kasus pembunuhan ada juga 2 orang personel dari Satuan Lalu Lintas yang membuat konten patroli lantas secara humanis.

“Dari Satuan Binmas juga ada satu orang personel. Kemudian satu orang personel Logistik Polres Banjar,” paparnya.

Bayu berharap hal tersebut dapat menjadi motivasi bagi personel lainnya agar bisa berprestasi.

“Saya harap ini jadi motivasi untuk yang lainnya. Kemudian bagi yang mendapat penghargaan semoga bisa lebih ditingkatkan,” pungkasnya. (Sandi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Garut, Jawa Barat, siap-siap ditertibkan. Sebab, dua pekan lagi Peraturan Bupati (Perbup) anti LGBT beserta satgasnya akan terbit.

Bupati Garut disaksikan perwakilan tokoh ulama membahas Perbup anti LGBT bersama Bagian Hukum Pemda Garut di Kantor Bupati pada Senin (13/2/2023).

Perbub baru Anti LGBT tersebut merupakan peraturan perubahan pada Perda Anti Maksiat, yang mana di dalamnya terdapat penambahan pasal larangan kegiatan LGBT.

Selain itu, di dalamnya terdapat penambahan fungsi satgas. Hal ini akan menjadi langkah baru untuk mengawasi komunitas LGBT di Garut.

Karena itu, komunitas LGBT yang menggaungkan gerakan LGBT atas dasar hak asasi manusia di Garut bisa mendapat sanksi.

Baca Juga : Makin Marak di Garut, DPRD Sepakat Usulkan Raperda Anti LGBT

Bupati Garut, Rudy Gunawan mengatakan, perlu langkah serius dan cepat dalam menanggulangi LGBT yang marak di Garut, yaitu melalui penerbitan Perbub dan Satgas Anti LGBT.

“Ini kan sudah audensi dengan DPRD, Perda itu akan menjadi inisiatif Pemerintah Daerah atas prakarsa dan inisiatif tokoh dan ulama. Naskah akademiknya akan segera dibuatkan,” Kata Rudy kepada awak media, Senin (13/2/2023).

Perbup dan Satgas Anti LGBT Langkah Preventif Sebelum Perda Anti Maksiat Terbit

Rudy menjelaskan, pihaknya akan mengajukan perda anti maksiat dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagai perubahan prioritas untuk tahun 2023.

“Karena perda anti maksiat belum ada perbupnya, maka akan kita buat Perbub anti LGBT. Maksiat itu bukan hanya minuman keras, jadi kami memasukan pasal LGBT juga,” jelasnya.

Rudy menambahkan, proses pembentukan Perda memerlukan waktu cukup lama. Sehingga, langkah penerbitan Perbub baru ini sebagai respon cepat atas keresahan masyarakat.

“Membentuk satgas anti maksiat, anti LGBT dulu sebelum ke Perda, Perda memerlukan mekanisme. Karena perlu investigasi, jadi satgas ini sebagai langkah preventif,” tambahnya.

Sebelumnya, hasil investigasi para tokoh ulama menemukan adanya 3.000 komunitas LGBT di Garut. Sehingga, banyak pihak menganggap persoalan LGBT merupakan masalah pelik.

“Ini kan persoalannya pelik lah. Seperti perempuan dengan perempuan atau satu jenis dalam satu kondisi, jadi kalau dua jenis bisa kita gerebek, kalo satu jenis kan susah,” ungkap Rudy.

Baca Juga : KPA Sebut 1004 Warga Garut Positif HIV, Salah Satunya karena LGBT

Sementara, Koordinator Aliansi Umat Islam (AUI) Garut, Ceng Aam mengatakan, adanya percepatan penerbitan Perbup anti LGBT merupakan langkah serius untuk membatasi gerakan – gerakan LGBT.

Pihaknya pun menyambut baik penerbitan peraturan baru dan pembentukan satgas tersebut. Sebab, menurut Aam, persoalan LGBT di garut sudah sangat memprihatinkan.

“Alhamdulilah para ulama menyambut baik aturan ini. Penerbitan aturan lokal Garut ini, sebagai upaya untuk membatasi LGBT yang sudah sangat memprihatinkan,” katanya.

Aam mengungkapkan, dengan Bupati Garut menerbitkan SK Satgas Anti LGBT beserta Perbupnya, akan mempercepat penanggulangan LGBT sebelum Perda Anti Maksiat terbit.

“Ini kan lebih dekat dan lebih cepat, jadi sembari menunggu Perda anti Maksiat, Perbub dengan pasal larangan LGBT di dalamnya mempertegas aturan persoalan ini di masyarakat.” Pungkasnya. (Pikpik/R12/HR-Online/Editor-Rizki)

harapanrakyat.com,- Hujan deras yang disertai angin kencang membuat sebuah pohon Albasia tumbang dan menimpa rumah milik Kasmad (70) di Dusun Karanganyar, RT 13, RW 04, Desa Sidamulih, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Senin (13/02/2023).

Akibatnya pohon albasia tumbang atap bangunan rumah milik Kasmad rusak, beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa.

Baca Juga: Rumah Rusak Tertimpa Pohon di Ciakar Ciamis, Penghuninya Mengungsi

Anggota FK Tagana Kabupaten Ciamis, Baehaki Effendi mengatakan, rumah tertimpa pohon tersebut terjadi pada pukul 14.30 WIB. Saat itu, wilayah Kecamatan Pamarican diguyur hujan deras dibarengi angin kencang.

“Selain rumah milik Kasmad, ada dua rumah lagi yang sore tadi mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon. Seperti halnya rumah Dariah (72) di Dusun Karanganyar, RT 14, RW 04, atapnya ini tertimpa pohon petai,” katanya.

Baehaki mengatakan, rumah milik Suwaryo (44) di Dusun Karanganyar, RT 15, RW 04 juga rusak akibat tertimpa pohon waru. Kemudian satu lagi rumah milik Tarsih (45) di Dusun Karanganyar, RT 11, RW 03, atap rumahnya juga rusak akibat tertimpa pohon petai.

“Tadi kami dari Tagana dibantu relawan Ciamis Selatan dan perangkat desa, Babinsa dan Babias serta warga sekitar melakukan evakuasi secara gotong royong. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian tadi. Namun akibat itu total kerugian dari empat rumah ini mencapai sekitar 20 juta rupiah,” jelasnya. (Suherman/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Ketua PWI Ciamis, Banjar dan Pangandaran Subagja Hamara tegaskan media bukan hanya sebagai penyampai informasi ke masyarakat saja, namun berperan sebagai kontrol sosial.

Hal itu ia tegaskan dalam peringatan HPN 2023 di Aula BKPSDM Kabupaten Ciamis, Senin (13/2/23). 

Subagja mengatakan, sesuai tema HPN tahun ini, yakni pers bebas, demokrasi bermartabat bukan semata seorang wartawan bebas seenaknya. Namun harus mengutamakan fungsi kontrol sosial.

Baca juga: Lewat Seminar Jurnalistik, Ketua PWI Ciamis Motivasi Guru PAUD dan TK Kelola Konten di Medsos

“Jadi frame di masyarakat itu wartawan menakutkan. Hal itu akan kami ubah framenya. Maka dari itu, kita juga akan melakukan uji kompetensi wartawan (UKW) bulan Juni 2023 nanti di Kabupaten Ciamis,” tuturnya.

Subagja menambahkan, pihaknya juga berterima kasih ke Pemkab Ciamis yang mana telah menjalin hubungan baik dengan PWI dalam berbagai hal. Termasuk adanya perhelatan Porprov Jawa Barat yang berlangsung di Kabupaten Ciamis beberapa waktu lalu.

“Kemarin Pers dan juga Diskominfo Ciamis ikut mensukseskan kegiatan Porprov Jabar. Bahkan mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas keberhasilannya,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra berharap pers di Kabupaten Ciamis ini bisa maju dan profesional lagi sesuai perannya. 

Menurutnya, di era digitalisasi saat ini semua orang bisa menulis, namun jika tanpa keredaksian dan pemahaman tertentu tentang bagaimana menyampaikan informasi, bisa jadi informasi tersebut tidak benar.

“Semua orang bisa menulis, tapi tanpa adanya redaksi dan pemahaman tertentu besar kemungkinan bisa menjadi hoax,” ucapnya.

Yana menambahkan, pers di Kabupaten Ciamis ini bisa menjadi kontrol sosial dan penyeimbang dengan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

“Saya tekankan kepada Diskominfo Ciamis untuk memberikan edukasi mengenai informasi maupun berita kepada masyarakat,” pungkasnya. (Feri/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Kecelakaan tunggal kembali terjadi di Tanjakan Panganten, tepatnya di Kampung Cisandaan, Desa Pananjung, Kecamatan Pamulihan, Garut, Jawa Barat. Kali ini sebuah truk bermuatan sembako hampir masuk jurang, Senin (13/2/2023).

Truk pembawa sembako nomor polisi D 8587 DZ itu datang dari arah Garut bertujuan ke Bungbulang. Namun, baru sampai di Tanjakan Panganten truk mengalami kecelakaan.

Kapolsek Pamulihan, Iptu Masrokan mengatakan, kecelakaan bermula ketika sopir truk bermuatan sembako tersebut telat oper ke gigi besar.

Menurut Masrokan, harusnya sopir mengoper gigi kendaraannya ke gigi satu atau dua, sebab turunan di jalur tersebut curam.

“Maksimal gigi 2, karena turunannya curam, jadi truk terlalu kencang, sopir masih di gigi 3, jadi gak ke rem oleh gigi,” katanya kepada harapanrakyat.com, Senin (13/2/2023).

Baca Juga : Bus Rombongan Study Tour SMPN 3 Garut Terbalik di Purworejo, Seorang Pemotor Tewas

Masrokan menjelaskan, mobil yang dikendarai oleh Supriyanto tersebut mengalami kecelakaan di tikungan menukik. Truk menabrak pembatas jalan dan hampir masuk jurang.

“Jadi truk menabrak dulu pembatas pas tikungan menukik, nyaris masuk jurang, beruntung petugas telah memasang barier dari ban bekas, jadi truk bisa terhenti,” jelasnya.

Kemudian, Masrokan melanjutkan, truk terhenti di pembatas jalan dengan kondisi setengah badan mobil tersangkut.

“Tidak ada korban jiwa, pengemudi selamat, dia hanya sendiri tak bawa kernet,” lanjutnya.

Saat ini, petugas telah mengevakuasi bangkai truk yang mengalami kecelakaan tunggal di Tanjakan Panganten tersebut.

“Bangkai truk rusak berat, unit Laka Lantas Polres Garut sudah mengevakuasi truk itu dengan mobil derek.” Pungkasnya. (Pikpik/R12/HR-Online/Editor-Rizki)

harapanrakyat.com,- Pemerintah Kota Bandung bersama Masyarakat Peduli Tionghoa (MPT) melaksanakan vaksinasi massal booster kedua, dengan target 1.300 orang. Upaya tersebut sebagai bagian untuk menjaga kekebalan masyarakat dari Covid-19.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengajak masyarakat memanfaatkan kegiatan vaksinasi massal booster tersebut, meski saat ini pandemi sudah terkendali di Kota Bandung.

“Kegiatan vaksinasi massal untuk booster kedua atau dosis keempat ini, targetnya 1.300 orang. Mudah-mudahan mempercepat ikhtiar kita memperbanyak orang yang diberi vaksin,” ungkapnya di sela-sela kegiatan di Kantor Yayasan Dana Sosial Priangan, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (13/2/2023).

Baca Juga : PPKM Sudah Dicabut, Dinkes Jawa Barat Kebut Vaksinasi Booster

Menurutnya pandemi Covid-19 di Kota Bandung relatif terkendali, yang terlihat dari positivity rate maupun Bad Occupancy Rate (BOR).

“Berdasarkan indikator penambahan kasus tidak lebih dari 10 kasus. Kemudian untuk positivity rate 1,52 persen, BOR juga ketersediaan kita kurangi isinya 5-6 persen, sudah sangat terkendali,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya akan terus mengimbau dan mengajak kepada masyarakat, untuk tetap melaksanakan vaksinasi booster ini untuk kepentingan bersama.

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan Masyarakat Tionghoa Peduli, Joni Toat menerangkan, pihaknya akan berusaha membantu Pemkot Bandung menyelenggarakan kembali vaksin booster kedua.

“Ini merupakan kedua kalinya kami menyelenggarakan vaksinasi booster. Pertama di bulan Desember untuk lansia, dan sekarang untuk 18 tahun ke atas. Animonya baik serta kami sediakan 1.300 dosis,” tuturnya.

Baca Juga : Peminat Vaksin Booster 2 di Bandung Masih Rendah

Ia menerangkan, kegiatan tersebut terselenggara dengan baik atas kerja sama dengan pemerintah, Polri, dan TNI.

“Jenisnya vaksin saat ini Pfizer. Pada Maret 2021, kami juga melaksanakan vaksinasi dengan ratusan ribu dosis,” ujarnya.

Joni menambahkan bahwa pihaknya akan kembali menyelenggarakan pekan depan, namun di tempat yang berbeda.

“Minggu depan tanggal 20 Februari kami akan menyelenggarakan di lokasi lainnya,” tuturnya. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan pelatihan kepada 3.753 petugas penyuluh pertanian dan Pengawas Organisme Pengganggu Tanaman (POPT). Hal tersebut, sebagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan di Jawa Barat.

Dari ribuan petugas tersebut, Pemprov Jawa Barat juga memperpanjang 1.027 orang penyuluh dan petugas POPT.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, para penyuluh dan petugas POPT di kabupaten/kota memiliki beragam tugas, salah satunya yakni mendampingi para petani.

Baca Juga : Gubernur Jabar Imbau Pengusaha Real Estate Fokus Bangun Hunian Tahan Gempa Bumi

Dengan demikian, Ridwan Kamil mengharapkan, adanya regenerasi petani tua ke petani muda melalui pendampingan tersebut.

Menurutnya, para petugas pertanian ini telah bekerja maksimal dalam menjaga stabilitas pertanian di Jawa Barat tetap aman.

“Jadi agar mimpi regenerasi (petani) ini berhasil, tolong dibantu gerakan regenerasi petani Jawa Barat demi masa depan kita berkelanjutan. Karena harus ada regenerasi dan sukses,” ungkapnya di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (13/2/2023).

Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat akan bergerak cepat dengan memperpanjang kerja kontrak penyuluh POPT.

Gubernur menambahkan, kinerja para petugas pertanian ini sangat signifikan dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan di Jawa Barat. Dalam memastikan honor dan operasional para petugas ini, Pemprov Jawa Barat menggelontorkan anggaran Rp 100 miliar.

Baca Juga : Dugaan Penyelewengan Anggaran Motor Dinas Kades di Bandung, Kejari Terima Bukti Pendukung

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat Dadan Hidayat menerangkan, pembangunan SDM pertanian di Jawa Barat merupakan bukti kepedulian pemerintah dalam meregenerasi petani.

Ia menambahkan, tugas dan fungsi penyuluh dan POPT akan memberikan pelayanan yang terbaik dalam mendampingi petani milenial, sehingga bisa menjaga stabilitas ketahanan pangan di Jawa Barat.

“Selain melaksanakan tugas dan fungsi dasar sebagai penyuluh dan POPT, mereka juga harus mampu memberikan inovasi dan pelayanan terbaik,” ucap Dadan. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Petani di area persawahan bulak sawah Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, curhat lambatnya pasokan dan harga pupuk subsidi. Petani mengeluh pupuk mengalami kenaikan kenaikan Rp 5 ribu saat musim tanam padi tiba.

Para petani mengaku membeli harga pupuk subsidi menggunakan kartu tani, dengan harga Rp 130 ribu per karung untuk pupuk urea. Sedangkan untuk pupuk NPK harganya Rp 135 ribu.

Diketahui bahwa harga pupuk tersebut jauh di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

Lantas bagaimana dengan reaksi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjar? Kepala DKP3 Kota Banjar, Yoyon Cuhyon mengatakan, pihaknya akan menjadikan keluhan para petani sebagai bahan evaluasi dalam penyaluran pupuk subsidi.

Baca Juga: Curhat Petani Banjar saat Musim Tanam, Harga Pupuk Subsidi Naik dan Pasokan Telat

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan kroscek langsung ke lapangan, terkait harga dan pasokan pupuk subsidi yang petani keluhkan.

“Akan menjadi bahan untuk evaluasi. Kita akan cek dan konfirmasi terlebih dahulu,” kata Yoyon kepada harapanrakyat.com, Senin (13/2/23).

Pasokan Pupuk Telat dan Mahal, DKP3 Kota Banjar: Menjual di Atas HET akan Disanksi 

Sementara itu, Kepala Bidang Pertanian DP3K Kota Banjar, Yeti Sukmayati mengatakan, berdasarkan informasi pihak distributor, ketersediaan pupuk subsidi bisa mencukupi sampai 6 bulan kedepan. Adapun jumlah ketersediaan pupuk tersebut, yaitu untuk urea sebanyak 406 ton dan NPK 450 ton.

Sedangkan batas ketentuan harga eceran tertinggi (HET) harga pupuk subsidi, yaitu untuk urea Rp 2.250 per kilogram. Sedangkan untuk pupuk NPK Rp 2.300 per kilogram.

“Penyaluran pasokan pupuk bersubsidi mencukupi hingga enam bulan kedepan, dan sudah disalurkan oleh kios. Dari bulan Januari pupuk sudah ada,” katanya.

Baca Juga: Meski Diserang Hama Wereng, Panen Padi di Kota Banjar Capai 43 Ribu Ton

Lebih lanjut terkait curhatan petani, yang mengaku membeli pupuk subsidi jenis urea dengan harga Rp 130 ribu dan NPK Rp 135 ribu, hal itu perlu pihaknya lakukan kroscek.

“Untuk harga itu perlu kita cek lagi, apakah petani membawa sendiri dari kios pengecer atau diantar? Bayarnya cash atau yarnen (bayar panen). Kalau kondisinya seperti itu, harganya berbeda tergantung kesepakatan,” ujarnya.

Yeti menegaskan, ada teguran untuk dan saksi jika memang ada kios atau pengecer resmi yang menjual pupuk subsidi di atas ketentuan HET.

“Selain itu juga didasari bukti yang valid,” pungkasnya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)