harapanrakyat.com,- Sisa utang pelaksanaan pembangunan Masjid Al Jabbar di Gedebage Kota Bandung, Jawa Barat, mencapai Rp 6 miliar lebih. Hingga saat ini, pihak vendor masih meminta kejelasan pembayaran kepada kontraktor untuk melunasinya.

Pelaksana proyek Masjid Al Jabbar, Simson Sitinjak mengatakan, meski saat ini kubah Masjid Al Jabbar sudah selesai, namun pihak kontraktor masih menyisakan utang pembayaran.

Padahal, informasi yang ia terima, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan pembayaran kepada kontraktor.

Atas dasar itu, Simson mengaku, telah melakukan pertemuan dengan manajemen perusahaan konstruksi pelat merah tersebut. Hal itu untuk membahas tagihan yang belum terselesaikan.

Baca Juga : Masih Sisakan Utang, Kubah Masjid Al Jabbar Terancam Dibongkar

Sayangnya, pihak kontraktor tetap enggan menyelesaikan pembayaran.

“Mereka bersikeras tidak mau menyelesaikan sisa tagihan. Katanya bukan tanggung jawab mereka lagi, dan melimpahkan kepada saya. Saya sekarang merasa seperti menjadi korban,” ucapnya di Kota Bandung, Sabtu (4/2/2023).

Akibat sisa tagihan yang tidak kunjung terselesaikan kontraktor, Simson harus menanggung utang kepada empat vendor rekanannya dalam pengadaan material.

Setidaknya, pengadaan material dari empat vendor tersebut mencapai kurang lebih Rp 5,3 miliar.

“Sisa tagihan kurang lebih Rp 6 miliar, tapi utang saya di luar Rp 5,3 miliar. Saya sekarang posisinya sedang akan dilaporkan ke pihak berwajib oleh 4 subcon (sub kontraktor). Keempatnya yang men-support saya dalam pengadaan material scaffolding kubah utama Masjid Al Jabbar,” ungkap Simson.

Pelaksana Proyek Pembangunan Kubah Masjid Al Jabbar Somasi Kontraktor

Sejauh ini, ia juga telah dua kali melayangkan somasi terhadap pihak kontraktor.

Pihaknya masih menunggu itikad baik dari perusahaan konstruksi pelat merah tersebut untuk menyelesaikan sisa tagihan.

Baca Juga : Kejati Serahkan Tersangka Korupsi BOS Kemenag Jawa Barat

“Rp 5,3 miliar itu bagi saya cukup besar. Sedangkan saya tidak dapat apa-apa dari proyek ini malah saya mendapatkan utang dari proyek tersebut,” katanya.

Namun jika tetap tidak ada niatan baik dan kejelasan dari pihak kontraktor untuk menyelesaikan sisa tagihan tersebut, Simson akan menempuh jalur hukum.

“Kalau tidak ada titik temu penyelesaian utang ini (kontraktor), kami akan mengambil langkah hukum. Kami juga akan membongkar material seperti kawat las yang terpasang di kubah utama untuk dikembalikan,” ucap Simson. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ciamis, Jabar, menyebut jika penghasilan tetap (siltap) perangkat Desa setiap bulan cair, layaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bahkan siltap Perades di Ciamis, sudah setara PNS golongan 2A sejak tahun 2019 lalu yakni senilai Rp 2.022.200. Siltap setara golongan 2A ini, berlaku untuk Kasi, Kaur dan Kepala Dusun (kewilayahan).

Sementara untuk siltap Sekretaris Desa yakni Rp 2.450.000, dan Kepala Desa Rp 3.250.000.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, DPMD Ciamis, Andi Sopyandi menyatakan, selain sudah setara ASN golongan 2A, siltap perangkat Desa di Ciamis juga dibayarkan setiap bulan.

“Tiap bulan cair, maksimal sebelum tanggal 10,” ujar Andi, Jumat (3/2/2023).

Baca juga: Dana Desa Tahap 1 di Ciamis Ditargetkan Cair Februari Ini

Untuk bulan Januari 2023 kemarin, tentunya siltap sudah dibayarkan. “Jika Desanya sudah menyelesaikan berbagai persyaratan pencairan, tentu kita langsung proses dan salurkan tiap bulan,” katanya.

Adapun mekanisme pencairan siltap lanjut Andi, setiap Desa menyerahkan usulan ke Kecamatan. Dari Kecamatan nanti menyerahkan ke DPMD.

“Jika semua Desa sudah mengusulkan pencairan, maka akan langsung kita proses ke BPKD. Nanti masuk ke rekening masing-masing Desa,” jelas Andi.

Maka dari itu, pihaknya berharap setiap tanggal 20 sebelum masuk bulan selanjutnya, setiap Pemdes di Ciamis harus sudah menyerahkan usulan pencairan siltap.

“Kalau ingin segera cair, tentu usulannya harus dipercepat. Jangan sampai Pemda terlambat mencairkan siltap, lantaran menunggu Desa yang belum menyerahkan usulan,” pungkasnya. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Polemik terkait pembangunan Masjid Raya Al Jabbar, Gedebage Kota Bandung, Jawa Barat, seolah tidak kunjung selesai. Bahkan pembangunan masjid yang menjadi ikon baru Jawa Barat tersebut diduga masih menyisakan utang.

Salah seorang pengusaha asal Batam yang ikut dalam pengerjaan pembangunan Kubah Masjid Al Jabbar, Simson Sitinjak mengungkapkan fakta terkait utang dalam pembangunan masjid tersebut.

Ia menjadi korban karena harus membayar utang kepada sejumlah vendor yang sebenarnya belum terbayarkan kontraktor Masjid Al Jabbar.

Simson menceritakan kronologisnya ketika ia mendapat telepon dari pimpinan perusahaan konstruksi pelat merah pada Februari 2022 lalu. Pimpinan perusahaan pelat merah itu lantas mengajaknya bergabung dalam pengerjaan konstruksi kubah utama Masjid Al Jabbar.

Baca Juga : Disorot! Pembuatan Konten Masjid Al Jabbar Telan Rp 16 Miliar

Ia pun menyetujui tawaran tersebut dan mengajukan kontrak senilai kurang lebih Rp 30 miliar untuk selama delapan bulan pengerjaan berlangsung. Dengan jumlah manpower sekitar 220 hingga 240 orang atau sampai pekerjaan selesai.

Pada Maret 2022, pihaknya pun memulai pekerjaan dan mulai mengirimkan tim manpower, termasuk perlengkapan alat kerja berikut material untuk pengerjaan proyek tersebut.

“Namun hingga saat ini, kontraknya belum dikeluarkan dan hanya janji belaka. Saya juga selalu melaporkan ke pihak manajemen apa yang belum terbayarkan. Jawabannya katanya menunggu termin dari dinas,” ungkapnya kepada awak media di Kota Bandung, Sabtu (4/2/2023).

Menurutnya selama pengerjaan proyek tersebut berjalan, pihaknya kerap mengirimkan invoice atau tagihan berdasarkan proses pekerjaan serta jumlah manpower. Setiap bulannya kontraktor harus melunasi tagihan tersebut.

Kontraktor Tidak Sepenuhnya Lunasi Pembayaran

Awalnya, Simson mengatakan, pihak kontraktor selalu membayarkan kewajibannya itu meskipun tidak sepenuhnya terlunasi.

Namun hingga penagihan ke delapan, kontraktor tak kunjung menyelesaikan sisa pembayaran tersebut. 

“Pembayaran tidak full (penuh). Kontraktor hanya membayarkan paling hanya 45 hingga 50 persen, sisanya menunggak. Tunggakan pembayaran berlarut-larut hingga tagihan kedelapan,” ucap Simson.

Dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut, pihaknya akhirnya melaporkan kepada manajemen perusahaan konstruksi tersebut.

Namun, kontraktor malah memintanya menyelesaikan terlebih dahulu pengerjaan kubah utama Masjid Al Jabbar.

Baca Juga : Masjid Al Jabbar Diresmikan, Ibunda Ridwan Kamil Nangis Lihat Kemegahannya

“Dia bilang material nanti dulu, usahakan manpower diselesaikan agar proyek ini siap. Tanggal 30 Desember 2022 paling lambat harus selesai, harus handover dari kontraktor ke dinas,” tuturnya.

Menyikapi permintaan tersebut, Simson pun kembali merekrut sebanyak 259-300 tenaga ahli dari luar Bandung seperti Batam, Medan, Pekanbaru dan Palembang.

Selain itu, Ia juga merekrut warga setempat untuk mempercepat penyelesaian pengerjaan tersebut.

“Kami kerja dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, Senin hingga Minggu gak libur selama 8 bulan. Hari raya juga masuk. Termasuk saat 17 Agustus juga bekerja. Jadi tidak pernah libur untuk mengejar progress pembangunan selesai,” ungkap Simson. (Rio/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Mayjen TNI A Daniel Chardin, Pangdam I/Bukit Barisan pimpin sertijab (serah terima jabatan) Kapoksahli, Danrem 032/Wirabraja serta penyerahan jabatan Kepala Pusat Komando Pengendali Operasi Kodam (Kapuskodalopsdam) Bukit Barisan.

Kegiatan itu dilaksanakan Jumat (3/2/2023) di Ruang Hening Lt Makodam Bukit Barisan, Kota Medan.

Sebagai informasi, sertijab Kapoksahli dari Brigjen TNI Djashar Djamil diserahkan ke Kolonel Inf David Hatigoran Hutagaol.

Untuk jabatan Danrem 032/Wbr, dilakukan serah terima dari Brigjen TNI Purmanto kepada Kolonel Kav Rayen Obersyl.

Sementara jabatan Kapuskodalopsdam I/Bukit Barisan, diserahkan kepada Letkol Inf Goklas Dongoran.

Baca juga: Terima Kolonel Arh Aji Prasetyo Nugroho Sebagai Danmen Arhanud 2/SSM, Ini Pesan Pangdam I/BB

Pada kesempatan itu, Pangdam I/Bukit Barisan  Mayjen TNI A Daniel Chardin berterima kasih atas dedikasi pengabdian Brigjen TNI Djashar Djamil dan Brigjen TNI Purmanto, selama bertugas di Kodam I/BB.

“Terima kasih atas sumbangsih pemikiran dan kinerja yang sudah dicurahkan dalam mendukung tugas pokok Kodam Bukit Barisan,” ungkap Daniel.

Ia pun mengucapkan selamat menjalankan tugas di tempat baru, kepada Brigjen TNI Djashar dan Brigjen TNI Purmanto.

“Dan selamat bergabung kepada Kolonel Kav Rayen Obersyl, Kolonel Inf David Hatigoran Hutagaol serta Letkol Inf Goklas Dongoran, di Kodam I/BB. Semoga bisa meningkatkan keberhasilan kinerja yang sudah diraih pejabat sebelumnya,” pungkas Pangdam. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Dua pelaku ganjal anjungan tunai mandiri (ATM) senilai Rp 60 juta di wilayah Kecamatan Babalen, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berhasil diringkus Polres Metro Bekasi.

Polisi berhasil membekuk dua tersangka berinisial YN (39) dan MEP (29) di wilayah Subang, Jawa Barat.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Twedi Aditya Bennyahdi mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 6 Januari 2023. Saat itu pelaku melancarkan aksinya di salah satu minimarket, Taman Wisata, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan Bekasi.

Baca Juga : Kejati Serahkan Tersangka Korupsi BOS Kemenag Jawa Barat

Twedi mengatakan, pelaku awalnya berpura-pura membantu korban yang tidak bisa melakukan tarik tunai di mesin ATM. Kemudian pelaku mengajari korban cara mengambil uang tanpa menggunakan kartu ATM.

“Jadi, pelaku menyarankan korban untuk mengisi nomor PIN. Pada saat korban mengisi nomor (PIN) ini, pelaku langsung menukar kartu ATM korban dengan kartu lain. Kartu dari pelaku ini saldonya kosong,” kata Twedi, Sabtu (4/2/2023).

Setelah berhasil menukar kartu ATM korban, kata Twedi, pelaku ganjal ATM ini kemudian pergi ke ATM lainnya untuk menguras seluruh isi ATM milik korban hingga Rp 60 juta.

Dari pengakuan tersangka kepada polisi, lanjut Twedi, pelaku sudah melakukan aksinya sebanyak 4 kali. Di antaranya di wilayah Babelan, Ancol, Pademagan, hingga wilayah lainnya di Jakarta. Pelaku menyasar korban yang rata-rata sudah berusia paruh baya.

“Jadi ya mungkin terkecoh dengan perkataan pelaku yang ngomong kalau ngambil uang tidak perlu menggunakan kartu ATM lagi,” katanya.

Baca Juga : Warga Rancabali Bandung Amankan Pria Disangka Penculik Anak, Ternyata ODGJ

Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan puluhan kartu ATM dari berbagai bank, gelang emas, beberapa lembar uang pecahan Rp 100 ribu, dan satu unit ponsel.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi menjerat pelaku ganjal ATM ini dengan pasal 363 tentang pencurian dan pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. (Setiawan/R13/HR-Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Warga Kota Banjar, Jawa Barat, kini bisa mempunyai KTP digital dan mulai menikmati layanan identitas kependudukan digital. Mulai kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga maupun identitas kependudukan lainnya.

Warga pun tak perlu kebingungan ketika e-KTP maupun identitas kependudukan miliknya tertinggal ataupun hilang, karena bisa memanfaatkan identitas kependudukan digital tersebut.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Heri Sapari, mengatakan, penerapan kartu identitas kependudukan digital tersebut merupakan tindak lanjut dari Permendagri nomor 72 tahun 2022.

Tujuannya, antara lain untuk meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital.

Baca Juga : Sukaraja Dinobatkan Jadi Kampung Digital di Ciamis

Selain itu, juga berfungsi untuk autentikasi dan otoritas identitas, sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

“Sementata ini yang sudah berjalan itu untuk para pegawai. Kalaupun ada masyarakat yang ingin memiliki identitas kependudukan digital ini, bisa ikut mendaftar,” kata Heri kepada harapanrakyat.com, Jumat (3/2/2023).

Ingin Punya KTP Digital? Berikut Cara Daftarnya

Bagi masyarakat yang ingin memiliki identitas kependudukan digital, maka harus menginstal aplikasi identitas kependudukan digital terlebih dahulu melalui playstore yang ada di smartphone android.

Kemudian, setelah berhasil mendownload harus datang ke kantor Disdukcapil untuk mendaftarkan diri melalui petugas dengan scan barcode dan verifikasi. Setelah itu, identitas kependudukan digital langsung aktif dan bisa digunakan.

“Prosesnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Tinggal download aplikasinya. Cuma untuk verifikasinya itu memang harus ke kantor, karena verifikasinya oleh petugas,” terang Heri.

Adapun identitas kependudukan digital yang bisa masyarakat akses melalui aplikasi tersebut seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), kartu BPJS, NPWP dan kartu identitas lainnya yang menyangkut administrasi kependudukan.

Lebih lanjut, Heri mengatakan, terkait keamanan kartu identitas kependudukan digital tersebut menurutnya tidak jauh berbeda dengan kartu identitas manual.

“Untuk keamanan tidak jauh berbeda sebelumnya dengan administrasi kependudukan manual. Asalkan pemiliknya itu tidak membagikan pin atau password kartu identitas digital miliknya.” Pungkasnya. (Muhlisin/R12/HR-Online/Editor-Rizki)