harapanrakyat.com,- Seorang perempuan terkapar di tengah Jalan Raya Banjarsari, preweh Cikohkol Desa Sukasari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (09/02/2023).

Perempuan bernama Sarmini (52) tersebut merupakan warga Dusun Karangsari, Desa Cikaso, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis.

Menurut keterangan warga, Sarmini terkapar di tengah jalan raya akibat terserempet mobil dan terjatuh.

Naasnya, pasca kejadian itu pengemudi mobil langsung kabur begitu saja. Padahal korban terkapar tak berdaya di jalan.

Baca juga: Gercep! Polisi Tangkap Bapak yang Aniaya Anak Tirinya di Banjarsari Ciamis

“Tadi saya posisinya di sedang di jalan dan tiba-tiba mobil Avanza pelaku menyalip. Namun saat itu mobilnya langsung menyerempet korban hingga terjatuh ke bahu jalan,” ujar Sarip, salah satu pengguna jalan.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala hingga pendarahan dan harus mendapatkan perawatan dari medis.

Pasca kejadian itu, lanjutnya, ada seorang tukang becak yang memberikan pertolongan dan mengantarkan ke Puskesmas Banjarsari. (Suherman/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)

harapanrakyat.com,- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pangandaran, Jabar, targetkan 11.500 bidang tanah di Pangandaran masuk dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

Kepala BPN Pangandaran Abdillah Husain mengatakan, 11.500 bidang tanah itu tersebar di 32 Desa di Kabupaten Pangandaran.

“Kita targetkan program PTSL ini rampung dan terpetakan di tahun 2025 mendatang,” kata Abdillah, usai pelantikan 32 panitia ajudikasi pemberdayaan masyarakat dan satuan tugas PTSL, Selasa (7/2/2023) di halaman kantor BPN Pangandaran.

Baca juga: Grand Opening MPP Diundur, Warga Pangandaran Tetap Bisa Urus Perizinan

Pihaknya berharap, masyarakat yang ada di 32 desa tersebut agar ikut berpartisipasi dan aktif berperan membantu para panitia dan petugas ajudikasi di desa masing masing.

“Hal tersebut agar proses untuk sertifikat tanah berjalan lancar serta sesuai dengan ketentuan hukum,” ujarnya.

Adapun peran dan tugas dari panitia ajudikasi itu, yakni melakukan pengumpulan data fisik pengukuran di lapangan serta pengumpulan data yuridis terkait hak atas dan bukti bukti kepemilikan.

“Sehingga dalam menjalankan proses selanjutnya, bisa sesuai dan punya kekuatan hukum,” jelasnya.

Abdillah berharap, para panitia ajudikasi PTSL di Pangandaran bisa amanah dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Sesuai dengan peraturan ATR-BPN nomor 6 tahun 2018 tentang PTSL.

“Pelaksanaan aturan tersebut sebagai bentuk keseriusan dalam bekerja nanti,” pungkasnya. (Entang/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Grand opening Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, diundur. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pangandaran, Undang Sohbarudin Rabu (8/2/2023).

Kata dia, Mall Pelayanan Publik Pangandaran sudah melayani masyarakat yang membuat akan membuat izin, konsultasi perizinan dan apapun kaitannya dengan pelayanan masyarakat di satu tempat.

Lokasi Mall Pelayanan Publik Pangandaran berada di komplek Alun-alun Parigi sebelah Kantor Polres Pangandaran.

“Mulai sekarang, masyarakat yang berkepentingan akan membuat izin, konsultasi dan lainnya silahkan datang kita akan dampingi,” ungkap Undang Sohbarudin.

Baca juga: P3D Pangandaran Berkomitmen Jadi Wilayah Bebas Korupsi

Ia mengakui, sebelumnya rencana grand opening MPP Pangandaran ini akan dilakukan 27 Januari 2023.

Namun jadwal itu diundur. Pihaknya sedang menunggu kepastian dari pusat yakni dari Kementerian PAN RB.

“Walaupun belum launching, tetapi kita sudah siap mendampingi apabila masyarakat yang mau membuat izin ataupun sekedar berkonsultasi,” katanya.

22 Pelayanan di Mall Pelayana Publik (MPP) Pangandaran

Lebih lanjut, pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 22 jenis pelayanan yang bisa di akses oleh masyarakat di  satu tempat.

Pelayanan itu meliputi, layanan PDAM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, BJB, Perumda BPR BKPD Pangandaran, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dan UPT P3D (Samsat).

“Juga ada 8 SKPD teknis Kabupaten Pangandaran seperti Dinas PMPTSP, Bapenda, Disdukcapil, Dinas PUTRPRKP, Dinas Kesehatan, Dinas LHK, Dinas KOPDAGIN, Dinas Ketenagakerjaan,” jelas Undang.

Di Mall Pelayanan Publik (MPP) Pangandaran, masyarakat juga bisa konsultasi layanan dari 6 unsur vertikal, seperti Polres Pangandaran, Kejaksaan Negeri Ciamis, Pengadilan Negeri Ciamis, Pengadilan Agama Ciamis, Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran, dan Kementerian Agama kabupaten Pangandaran.

“Bisa dilakukan konsultasi dan lain sebagainya, karena ada juga layanan dari lembaga vertikal yang ada di Pangandaran,” paparnya.

Kehadiran mall pelayanan publik ini tandas Undang, sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan investasi di Pangandaran. Tentunya dengan memberikan pelayanan terbaik izin, tidak dipersulit dan berbelit-belit. Sehingga memudahkan para investor untuk menanam investasi di Pangandaran.

“Silahkan datang langsung ke MPP Pangandaran, lokasinya dekat, terjangkau dan mudah diakses karena berada di pusat Alun-alun Parigi,” pungkas Undang. (Madlani/R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Warga Kampung Gelonggong, RT 002/005, Desa Karangrahayu, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengamankan seorang pria tanpa identitas. Pria tersebut diduga melakukan percobaan penculikan anak terhadap anak usia 5 tahun di Bekasi, Rabu (8/2/2023).

Kapolsek Cikarang Utara, Polres Bekasi, AKBP Mustakim menjelaskan, penangkapan terduga pelaku penculikan ini berawal dari kecurigaan orang tua korban. Saat itu, orang tua korban melihat terduga pelaku memegang kaki anaknya.

“Kemudian emaknya itu bilang ke pelaku, ‘ada apa bang?’,” kata Mustakim Kamis (9/2/2023).

Baca Juga: Viral Warga Tangkap Pelaku Penculikan di Bekasi, Ini Penjelasan Polisi

Namun, sambungnya, pria tersebut bukannya menjawab malah langsung jalan begitu saja. Setelah itu, orang tua anak lapor ke suaminya.

“Ibu anak itu bilang ke suaminya bahwa pria itu mau nyulik. Terus mereka mengejar terduga pelaku penculikan anak,” jelas Kapolsek Cikarang Utara, Polres Bekasi.

Mustakim mengungkapkan, saat warga mengejar, terduga pelaku hanya berjalan santai tidak berupaya untuk melarikan diri. Setelah itu, warga kemudian menangkap pria tersebut, dan membawanya ke kantor desa setempat.

Saat diamankan, kata Mustakim, terduga pelaku penculikan anak di Bekas menyebut namanya berinisial N (40), berasal dari Serang, Banten.

Namun saat polisi melakukan penggeledahan, tidak menemukan identitas apapun dari dari tubuh pria tersebut.

“Saat penggeledahan tidak ada identitas KTP, gak bawa uang. Jadi saat jalan kaki gak pake alas kaki seperti sandal atau sepatu,” tuturnya.

Baca Juga: Polisi Ringkus Pelaku Ganjal ATM di Bekasi

Bahkan saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, terduga pelaku penculikan anak di Bekasi terlihat seperti orang linglung. Karena saat

“Karena saat diajak bicara pun tidak nyambung,” ujarnya.

Sementara untuk memastikan kondisi kejiwaan terduga pelaku penculikan anak di Bekasi, pihaknya akan membawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

“Maka dari itu pihak kepolisian akan membawa orang tersebut ke rumah sakit untuk pemeriksaan,” pungkasnya. (Setiawan/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

Siswa SMK Pustek Serpong, Tangerang Selatan, Banten ngamuk, tidak terima setelah ditegur gurunya, videonya pun viral di media sosial. Belakangan, kedua siswa tersebut akhirnya membuat pernyataan tertulis dan video permintaan maaf.

Kedua siswa itu meminta maaf atas perilaku mereka yang tidak pantas dengan mengucapkan kata-kata kasar.

Seperti yang terlihat dalam akun Instagram @smk.pustek yang mengunggah video permintaan maaf siswa tersebut, Rabu (8/2/2023).

Baca Juga: Kepergok Maling Helm, Dua Pria Bertato Dimasukan ke Dalam Selokan

Seorang siswa bernama Diaz Widiyanto terlihat emosi dan melontarkan kata-kata kasar kepada staf SMK Pustek Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Ia tidak terima karena ditegur setelah bermain saklar listrik di kelas.

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada yang bersangkutan atas sikap saya yang telah mencemarkan nama baik sekolah,” kata Diaz dalam video klarifikasi, Rabu (8/2/2023).

Saat membuat video klarifikasi, Diaz bersama ibunya. Sementara itu, Gema yang pertama kali menyebarkan video viral terlihat didampingi oleh sang ayah.

“Saya sebagai orang tua siswa SMK DW Pustek Serpong, saya mohon maaf khususnya kepada seluruh guru SMK Pustek atas keteledoran anak saya. Semoga kedepannya lebih baik lagi,” ujar ibu Diaz.

Viral Siswa SMK Pustek Ngamuk, Begini Kronologinya

Aksi tidak terpuji itu bermula saat siswa Diaz berkali-kali mendapat teguran karena bermain saklar lampu di kelas. Kendati demikian, siswa tersebut tidak mau mendengar.

“Kronologisnya bermula saat jam istirahat sekolah, staf sedang melakukan penertiban setiap ruangan, terlihat ada siswa yang sedang memainkan saklar lampu, kemudian staf menegur dia,” tulis pernyataan kronologi yang dibagikan akun Instagram @smk.pustek, Rabu (8/2/2023).

Baca Juga: 5 Pedagang Jaket Asal Garut Dituduh Penculik hingga Diamuk Massa di Sumsel

Satgas keamanan kemudian meminta untuk berdialog dengan siswa SMK Pustek itu ke ruang BP/BK namun siswa itu menolak, akhirnya satgas meminta untuk berdialog dengan orang tuanya, namun tetap tidak mau.

Kemudian siswa tersebut merespon dengan temperamen dan terlihat kesulitan mengendalikan emosinya. Atas perbuatannya, kedua siswa itu meminta maaf kepada pihak sekolah.

“Pada hari Rabu, 8 Februari 2023 orang tua siswa yang bersangkutan telah memenuhi panggilan untuk datang dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan,” pungkas pernyataan yang dibagikan SMK Pustek melalui Instagram. (Revi/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Ketua DPRD Ciamis, Jabar, H Nanang Permana SH angkat bicara soal kantor pemerintahan Kecamatan Banjaranyar yang berdiri di atas tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT Mulya Asli.

Bangunan tersebut yakni kantor Kecamatan, kantor BPP Pertanian, kantor UPTD KB dan kantor UPTD Puskesmas.

Hal itu terkemuka saat peringatan Hari Jadi Kecamatan Banjaranyar ke 7, yang dilaksanakan Rabu (8/2/2023).

Selain Ketua DPRD Ciamis, H Nanang Permana MH, sejumlah Camat yang pernah menjabat di Kecamatan paling bungsu di Kabupaten Ciamis itu juga ikut hadir.

Pada kesempatan itu, Nanang Permana membenarkan, jika bangunan pemerintah Kecamatan Banjaranyar masih berada di tanah HGU PT Mulya Asli.

Sebenarnya kata Nanang, status tanah yang ditempati oleh bangunan pemerintah kecamatan Banjaranyar ini di atas tanah milik negara.

Namun memang, saat ini masih terikat kontrak Hak Guna Usaha (HGU) dengan PT Mulya Asli.

“Meski demikian, untuk tegakan pohon atau tanaman sudah diganti sepenuhnya oleh pemerintah. Sementara untuk pelepasan tanah memang belum, tinggal menunggu habis HGU nya, nanti kita (Pemda) ambil dan tidak akan diperpanjang lagi,” ujar H Nanang.

Menurutnya, tanah tersebut merupakan tanah negara. jadi Pemkab Ciamis hanya cukup mengganti tegakannya saja.

“Mengapa yang diganti oleh pemerintah hanya tegakannya saja, karena hanya tegakan inilah yang dimiliki oleh pihak PT. Sementara  tanahnya ini milik negara. Dia (PT), hanya punya hak mengelola, jadi pemerintah cukup hanya mengganti tegakan saja,” jelasnya.

Sehingga lanjut Nanang, saat ini pemerintah hanya tinggal menunggu habis masa kontraknya saja.

Pihaknya mengaku, selama ini mendengar pemilik HGU ini masih belum mau melepaskan haknya yang seluas 5 hektar. Walaupun semua tegakannya sudah diganti dan sudah lunas dari awal.

Baca juga: Nanang Permana Panen Raya Jagung MSP Bersama Warga Margajaya Ciamis

Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana Instruksikan Kades di Banjaranyar Jangan Rekomendasikan Perpanjangan HGU

Ia menjelaskan, sesuai Undang-undang nomor nomor 5 tahun 1960, untuk kepentingan negara dan kepentingan umum, hak milik saja itu bisa dipaksa untuk dibeli, apalagi ini HGU (tanah negara).

“Lihat saja nanti kalau dia (PT Mulya Asli) sulit, kita juga nanti akan mempersulit dia. Ini HGU-nya sudah mau habis. Dan saya sudah intruksikan, kepada semua Kepala Desa jangan ada yang mau menanda tangani atau merekomendasi perpanjangan HGU-nya,” tegas Nanang yang juga Ketua Gerakan Pramuka Kwarcab Ciamis ini.

Jadi tambah Nanang, setelah habis HGU nya sebelum tahun 2030-an, maka tanah ini harus sudah kembali milik negara dan BPN tinggal melimpahkannya.

“Tidak harus bertanya lagi itu pemegang HGU, dan kami juga sudah melaporkan ke BPN pusat, jika tegakan atau pohon karet milik PT Mulya Asli ini sudah tidak produktif dan tidak layak untuk diperpanjang kontraknya,” ungkap Ketua dPC PDIP Ciamis ini.

Tandas Nanang, tidak ada hak waris atas tanah HGU, yang jadi hak warisnya itu adalah tegakannya bukan tanahnya.

Maka nanti setelah habis masa HGU-nya, tanah ini secara otomatis kembali ke negara.

“PT hanya sebatas memegang HGU saja tidak untuk tanahnya. Jadi kalau pemilik HGU nya mau ngotot ngototan ya ayo, intinya jikapun tegakannya ditebang habis saat ini itu sudah tidak ada masalah, hal itu karena semua tegakan sudah dibayar lunas oleh pemerintah,” pungkasnya. (Suherman/R8/HR Online/Editor Jujang)