harapanrakyat.com,- PT MBM bantah tipu peternak lebah madu dengan modus diajak memelihara lebah madu dengan iming-iming keuntungan Rp 400 sekali panen.

Kuasa Hukum PT MBM Yogi Saputra membantah kliennya telah melakukan penipuan dan penggelapan kepada para mitranya.

“Adanya berita di luar yang menyatakan PT MBM melakukan penipuan penggelapan, itu kami klarifikasi, bahwa hal itu tidak benar,” katanya kepada harapanrakyat.com, Senin (27/2/2023).

Yogi menuturkan, permasalahan antara PT MBM dengan para mitranya adalah masalah keterlambatan pembayaran hasil panen.

“Jadi perlu sampaikan bahwa masalah keterlambatan pembayaran hasil panen itu adalah hal yang biasa dalam hal bisnis. PT MBM saat ini memang kasnya tidak seimbang, jadi ada masalah di kas PT MBM yang menyebabkan belum mampu atau wanprestasi untuk membeli hasil panen dari para mitra,” jelasnya.

Menurut Yogi, setiap 4 bulan sekali PT MBM membeli hasil panen madu lebah dari para mitranya dan selama 3 tahun terakhir tidak ada masalah dalam pembayaran.

“Cuma karena memang saat ini posisi kasnya sedang terganggu gak seimbang dan terkait pengiriman masuk ada masalah, sehingga kas PT MBM ini tidak bisa saat ini untuk membeli hasil panen dari para mitra,” ungkapnya.

Terkait iming-iming keuntungan yang fantastis dari ternak lebah madu, Yogi menjelaskan, nilainya sudah tertera dalam kontrak perjanjian.

“Berapa nilainya itu kan semuanya kembali ke kontrak. Di dalam kontrak perjanjian itu disebutkan bahwa PT MBM akan membeli hasil panen maksimal Rp 400 ribu per stup (kotak), itu maksimal,” katanya.

PT MBM Bantah Tipu Peternak, Akui Telat Bayar Pembelian sejak Oktober 2022

Yogi mengakui awal permasalahan muncul pada Oktober 2022, saat itu PT MBM tidak membayar pembelian lebah madu dari peternak.

“Setahu saya masalah ini mulai goncang di bulan Oktober 2022, jadi tidak adanya pembayaran di bulan Oktober yah, jadi sebelumnya lancar. Jadi belum ada satu tahun yah,” ucapnya.

Yogi pun sudah melakukan pembicaraan kepada para mitra bahkan sudah berusaha menempuh upaya mediasi.

“Saya memberi inisiatif kepada PT MBM untuk memberi jaminan kepada para mitra yaitu berupa aset dan itu bisa diterima mitra. Jadi asetnya PT MBM saya serahkan ke mitra dijadikan jaminan dahulu,” jelasnya.

Baca Juga: Ratusan Peternak Tertipu Investasi Bodong Berkedok Ternak Lebah

Menurut Yogi saat ini manajemen PT MBM sedang berusaha menjual sejumlah asetnya untuk memenuhi kewajiban perusahaan kepada mitra.

“Masalah jangka waktu dan tanggalnya belum bisa kita pastikan dan perlu komunikasi lagi dengan klien kami, saat ini masih berusaha menjual aset,” katanya.

Jawaban PT MBM terkait Kerugian Investasi Bodong Lebah Madu Sampai 1 Triliun?

Yogi juga membantah jika kerugian yang dialami mitra PT MBM Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun.

“Kalau total kerugian 500 miliar sampai 1 triliun tidak sampai Pak yah. Perlu saya bilang hitungan sampai 800 miliar ada yang bilang satu Triliun itu mohon dibedakan,” katanya.

Menurut Yogi kewajiban PT MBM adalah membeli hasil panennya. Sedangkan mitra PT MBM menghitung jumlah pembelian stup.

“Padahal itu jelas jual beli, jadi kalau itu dimasukkan sebagai kerugian kita juga perlu mempelajari. Cuma yang jelas, kewajiban PT MBM yang tertera dalam kontrak adalah membeli hasil panennya. Apabila kewajiban kami di situ, maka kewajiban kami sekitar 200 sampai 250 miliar,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, ratusan peternak lebah Klanceng di Tasikmalaya, Jawa Barat, diduga jadi korban penipuan investasi bodong berkedok ternak lebah.

Modusnya, para korban diajak memelihara lebah madu dengan iming-iming keuntungan 400 ribu rupiah untuk sekali panen.

Menurut informasi, tercatat secara nasional (seluruh Indonesia), sebanyak 30 ribu orang tertipu investasi berkedok budidaya madu Klanceng. Para korban mengalami kerugian total antara 500 miliar hingga 1 triliun rupiah. (Apip/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat, menetapkan target pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 pada tahun ini meningkat sebesar 27,434 persen atau sebesar Rp1.771.013.312 miliar dari target tahun 2022.

Pemerintah kota pun bakal memberikan reward atau bonus bagi desa/kelurahan dengan kategori tercepat dalam pembayaran pajak.

Demikian dikatakan Walikota Banjar Ade Uu Sukaesih saat acara distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2023 di Aula Somahna Bahja Dibuana Setda Banjar, Senin (27/2/2023).

“Ada reward bagi desa/ kelurahan yang tercepat melunasi pembayaran PBB-P2. Bagi masyarakat saya harap bisa taat bayar pajak untuk kontribusi pembangunan daerah,” kata Ade Uu kepada wartawan, Senin (27/2/2023).

Lanjutnya menjelaskan, PBB-P2 merupakan salah satu sektor andalan bagi pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan yang masuk akan berdampak positif pada meningkatnya dana transfer ke desa.

Baca Juga: Berkas dan Dokumen Penting DLH Kota Banjar Raib Disatroni Maling

Oleh sebab itu, ia menginstruksikan Kepala Desa dan Lurah untuk segera mendistribusikan SPPT yang telah diberikan. Selain itu Kepala Desa dan Lurah juga diminta melakukan penagihan kepada para wajib pajak yang ada di setiap daerahnya masing-masing.

“Kepada Camat agar mengkoordinir Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya. Agar PBB-P2 dapat lunas sebelum jatuh tempo tanggal 30 September 2023,” katanya.

Lebih lanjut ia mengingatkan para kepala OPD dan ASN di lingkup pemerintah kota Banjar dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam melunasi pembayaran PBB-P2 tahun 2023 sebelum jatuh tempo.

Apabila terdapat PNS yang kedapatan memiliki tunggakan, maka kepala desa/Lurah bisa langsung melaporkan ASN yang menunggak pajak tersebut.

“Apabila ada PNS Kota Banjar yang memiliki tunggakan saya minta kepada kepala desa dan Lurah dapat melaporkannya kepada saya,” kata Ade Uu Sukaesih.

Target PBB-P2 Kota Banjar Tahun 2023

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar, Asep Mulyana, mengatakan, Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2023 yaitu sebanyak 118.623 lembar.

Adapun jumlah ketetapan pokok Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 tahun 2023 yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yaitu sebesar Rp8.226.698.348 miliar.

Dari jumlah ketetapan pokok PBB-P2 yang harus dibayar wajib pajak tersebut, lanjutnya, terdapat kenaikan 27,434 persen. Kenaikan tersebut setara dengan Rp1.771.013.312 miliar jika dibandingkan dengan jumlah ketetapan PBB-P2 pada tahun 2022.

“Terjadi kenaikan target PBB-P2 sebesar 27,434 persen atau Rp1.771.013.312 miliar jika dibandingkan tahun lalu,” kata Asep Mulyana.

Lanjutnya mengatakan, untuk memudahkan transaksi pembayaran PBB-P2 pada saat ini pihaknya telah membuka layanan pembayaran digital internet banking. Pembayaran PBB-P2 juga bisa dilakukan di Indomaret, Alfamart, Bukalapak, Bank BJB dan kanal pembayaran digital lainnya.

Layanan pembayaran digital tersebut untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi di lapangan. Seperti lambatnya pelunasan dan problem lain yang menimbulkan kelalaian dalam pembayaran.

“Kami juga menyediakan aplikasi iPBB Kota Banjar berbasis android. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Google Playstore untuk mengetahui jumlah tagihan PBB-P2,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Tak puas hamili anak tunarungu, seorang pria tak punya akhlak di Garut, Jawa Barat, malah melanjutkan aksi cabulnya terhadap bocah kelas 4 SD. Pelaku kini sudah diamankan pihak kepolisian.

AS, pria tak bermoral warga Malangbong Garut, harus diamankan unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Garut. Ia dicokok polisi setelah menghamili anak tunarungu berusia 16 tahun.

Tak sampai di situ, kelakuan bejad pelaku yang tak puas setubuhi bocah berkebutuhan khusus, ia kemudian melanjutkan aksi cabulnya terhadap siswi kelas 4 SD.

“Diketahuinya tanggal 15 Februari 2023 kemarin, jadi yang korban berkebutuhan khusus tengah berbadan dua,” kata Herman Boeya, keluarga korban, Senin (27/2/2023) saat dihubungi.

Baca Juga: Bejat! Seorang Ayah di Garut Tega Cabuli Anak Kandungnya Berulang Kali

Ia juga menjelaskan, pelaku yang nekat menghamili korban merupakan pria yang dikenalnya.

“Kenal, atas pengakuan korban, pelakunya penjual pakan ternak, dia di Malangbong baru 3 tahunan, pendatang,” tambahnya 

Selain melakukan pemerkosaan terhadap anak berkebutuhan khusus, pelaku juga tak pandang bulu melanjutkan aksi bejadnya ke siswi kelas 4 SD.

“Kalau korban yang satunya lagi kelas 4 SD usianya 10 tahun,” masih kata Herman.

Perbuatan pelaku telah dilaporkan kepada pihak kepolisian, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Garut. Pihak kepolisian pun telah memeriksa pelaku dan mengamankan pelaku.

“Sudah kita amankan pelakunya, nanti detailnya kita rilis,” singkat AKP Deni Nurcahyadi, Kasat Reskrim Polres Garut. (Pikpik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Golkar mulai memanaskan mesin partai di Kota Banjar, Jawa Barat. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily pun terjun langsung ke Kota Banjar, Senin (27/2/2023).

Ace mengintruksikan kepada para kadernya di Kota Banjar terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan pendidikan politik.

Ia juga meminta para kader tetap solid, meningkatkan elektabilitas Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden agar partai berlambang pohon beringin tersebut kembali meraih kemenangan pada pemilu umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Menurutnya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk meraih simpati di masyarakat. Salah satunya melakukan transformasi menggunakan media digital untuk membangun komunikasi dan pendidikan politik di masyarakat.

“Golkar harus yang paling siap menerjunkan kadernya yang militan memenangkan Pemilu 2024,” kata Ace Hasan Syadzily saat memberikan arahan Pendidikan Partai Politik di Kantor DPD Golkar Kota Banjar, Senin (27/2/2023).

Baca Juga: Ini 3 Alasan Ridwan Kamil Masuk Golkar

Partai Golkar menargetkan penambahan kursi di legislatif dari yang sebelumnya 7 kursi di DPRD Banjar menjadi 9 kursi. Memenangkan 30 suara Golkar di Banjar dan berkontribusi pada kemenangan partai Golkar di Jawa Barat.

Untuk itu, kata Ace Syadzily, melalui pendidikan partai politik yang tengah dilakukan ia berharap para kader Golkar menjadi kader yang tangguh dan militan untuk memenangkan partai Golkar.

“Kita di Banjar telah menargetkan sebanyak 9 kursi dari yang saat ini 7 kursi. Dengan target itu akan semakin memperkuat kemenangan partai Golkar di Banjar dan Jawa Barat,” katanya.

“Saya yakin optimis kalau kita mampu memenangkan dan memperkuat fungsi partai Golkar di Banjar akan semakin berjaya,” ujarnya menambahkan.

Ketua DPD Golkar Kota Banjar Dadang Ramdan Kalyubi Didorong Jadi Calon Walikota

Lebih lanjut pada kesempatan tersebut, ia juga mendorong Ketua DPD Golkar Kota Banjar Dadang Ramdan Kalyubi menjadi calon Walikota Banjar tahun 2024.

Namun, sebelum itu ia akan menguji Golkar kota Banjar untuk memenangkan pemilu 2024 baik Pileg maupun Pilpres dan meningkatkan perolehan kursi di legislatif.

“Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Dadang, Banjar akan semakin meningkat. Bahkan saya tantang ketika Golkar menang di Banjar kita dorong untuk menjadi Walikota,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjar, Dadang Ramdan Kalyubi, mengatakan, target 9 kursi cukup realistis. Termasuk juga target memenangkan 30 persen suara Golkar di Kota Banjar.

Terkait pencalonan dirinya dalam ajang pemilihan Walikota tahun 2024 ia mengatakan, siap maju menjadi calon Walikota namun saat ini partai masih fokus untuk memenangkan Pemilu.

“Target kita tidak muluk-muluk penambahan kursi di DPRD menjadi 9 kursi. Saya optimis bisa kita raih. Ketika Golkar menang saya kira Wali Kota dari partai Golkar dan saat ini kita siap,” katanya. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,- Fokus lakukan percepatan pembayaran pajak, Pemda Ciamis, Jawa Barat, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaksanakan cetak massal SPPT PBB P-2 di kantor Bapenda Senin (27/2/2023).

Kepala Bapenda  Kabupaten Ciamis Aef Saefuloh, S.Sos., M.Si, menyatakan, pihaknya melakukan percetakan SPPT, agar segera didistribusikan ke masyarakat wajib pajak.

“Hal ini merupakan bentuk dari kesiapan Pemerintah Daerah untuk terus memaksimalkan PAD (pendapatan asli daerah),” ujar Aef Saefulloh didampingi Sekretaris Bapenda, Angga Gustiana Yusman S.STP MM.

Kata dia, sektor pajak ini merupakan hal penting, karena menjadi salah satu sumber utama dalam pembangunan.

“Setelah kita mencetak SPPT PBB P-2, lalu kita bagikan ke masyarakat. Agar masyarakat dapat segera melakukan pembayaran dan tidak menunggu batas waktunya,” katanya.

Aef menyebut, jumlah SPPT yang dicetak untuk tahun 2023 ini sebanyak 1.352.466 objek pajak.

“Jumlah itu bertambah 0,78 persen dari tahun sebelumnya, yang hanya 1.347.953 objek pajak,” ungkapnya.

Baca juga: Bapenda Harapkan PHRI Ciamis Sinergi Tingkatkan PAD

Adapun proses cetak SPPT PBB-P2 dilakukan di Bapenda Ciamis, karena sudah memiliki mesin sendiri.

“Dengan adanya mesin cetak yang telah dimiliki oleh Bapenda, dapat membantu mempercepat pembayaran pajak di masyarakat sehingga target di tahun ini bisa tercapai,” katanya.

Sementara jumlah pokok ketetapan PBB P-2 tahun 2023 Rp 24.937.770.738. Naik 1,96 persen dari tahun 2022 senilai Rp 24.741.162.547,.

“Kita optimis target itu tercapai. Karena tahun-tahun sebelumnya juga begitu. Alhamdulillah kepatuhan masyarakat Ciamis dalam membayar PBB P-2 mencapai 99 persen,” ucapnya.

Lanjut Aef, untuk pendistribusian SPPT PBB P-2 akan dilaksanakan mulai pertengahan Maret, ke seluruh Desa/Kelurahan melalui Kecamatan. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Ketua Umum DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera), Don Muzakir, menyebut bahwa Pasar Pemda Ciamis, Jawa Barat, sangat rapi dan juga bersih.

Hal tersebut Don Muzakir ungkapkan setelah kegiatan Deklarasi DPC Papera Kabupaten Ciamis, Senin (27/2/2023), di Keraton Selagangga Ciamis.

“Dalam setahun ini saya mungkin sudah mengunjungi sekitar 300 pasar lebih di Indonesia. Tapi pasar di Ciamis yang pemerintah kelola sangat rapi dan bersih,” katanya. 

Menurut Don Muzakir, sumber daya manusia di Pasar Ciamis ini sudah sangat meningkat. Jadinya, para pedagang di pasar ada kesadaran tersendiri terkait hal sampah tersebut. 

Baca Juga: Antisipasi Kebakaran, Petugas Cek Kondisi Hydrant dan APAR di Pasar Manis Ciamis

“Jadi ada kesadaran tersendiri, maka sampah yang dihasilkan dari pedagang ini, pedagang yang mengumpulkan. Sehingga tidak ada sampah yang berserakan dan segala macam,” ujarnya.

Don juga mengapresiasi Pemda Ciamis, pengelola dan juga para pedagang di Pasar Ciamis. Pasalnya, sangat luar biasa sekali dalam pengelolaannya.

Baca Juga: Ketua HPPC Harus Punya Inovasi Memajukan Pedagang Pasar Ciamis

“Kita akan memberi tahu kepada kawan-kawan pedagang, kita juga harus ada improvisasi diri, kesadaran diri dalam hal pengelolaan pasar,” ucapnya.

Don menambahkan, untuk di Indonesia pasar pemerintah yang paling bagus itu adalah Ciamis, kecuali pasar Yogjakarta dan juga Bali. 

“Saya sudah keliling. Pokoknya pasar pemerintah yang paling bagus adalah Ciamis, tidak ada yang lain,” pungkasnya. (Ferry/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Ratusan peternak lebah Klanceng di Tasikmalaya, Jawa Barat, diduga jadi korban penipuan investasi bodong berkedok ternak lebah.

Modusnya, para korban diajak memelihara lebah madu dengan iming-iming keuntungan 400 ribu rupiah untuk sekali panen.

Menurut informasi yang harapanrakyat.com terima, tercatat secara nasional (seluruh Indonesia), sebanyak 30 ribu orang tertipu investasi berkedok budidaya madu Klanceng. Para korban mengalami kerugian total antara 500 miliar hingga 1 triliun rupiah.

Sementara itu, pantauan HR Online, ratusan peternak lebah madu Klanceng berkumpul di salah satu gedung, Jalan Saptamarga, Kota Tasikmalaya, Senin (27/2/2023).

Mereka ini merupakan para korban penipuan dan penggelapan, dengan modus investasi bodong berkedok ternak atau budidaya lebah madu Klanceng. Adapun penipuan tersebut diduga dilakukan oleh PT MBM.

Baca Juga: Tergiur Umroh Murah Meriah, 106 Calon Jamaah di Bogor Malah Kena Tipu

Para korban mengaku mengalami kerugian antara Rp 1,2 juta sampai Rp 3 miliar. Sedangkan untuk modusnya, korban diajak budidaya lebah di rumah dengan membeli satu kotak lebah seharga Rp 1,2 juta.  

Modus Penipuan Investasi Bodong Berkedok Ternak Lebah

Saat ini, para korban melalui kuasa hukumnya melaporkan penipuan tersebut ke Bareskrim Mabes Polri, sesuai laporan No 0123 tanggal 21 Februari 2022. Para korban meminta agar pihak perusahaan mengembalikan uang yang sudah mereka investasikan.

Ketua Perkumpulan Peternak Lebah Klanceng Nasional Indonesia (PPLKNI), Ahmad mengatakan, untuk seluruh Indonesia, para korban dari kasus investasi tersebut ada 30 orang.

“Kerugiannya sudah kami data dan mencapai Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun lebih,” katanya, Senin (27/2/2023).

Lanjutnya menjelaskan, bahwa modus dari investasi bodong tersebut adalah berbentuk kerja sama berkedok pemeliharaan ternak lebah madu.

Para korban pun tergiur akan bujuk rayu perusahaan tersebut. Sebab mereka melihat keuntungan dan lainnya dari brosur ajakan dan lain sebagainya.

“Harapan kami agar uang mitra dikembalikan oleh direksi PT MBM beserta staf, yang diduga membawa kabur uang para mitra,” harapnya.

Baca Juga: 121 Warga Bogor Jadi Korban Penipuan Jual Beli Tanah, Total Kerugian Miliaran Rupiah

Sementara itu, kuasa hukum korban, Hero Subandi menjelaskan, pihak perusahaan mengajak para mitra yang sekarang sebagai korban, untuk memelihara ternak lebah di rumah masing-masing.

“Modus investasi bodong berkedok ternak lebah ini jual beli kotak lebah yang disebut sebagai stup,” jelasnya.

Kerugian Para Korban

Lebih lanjut Hero menambahkan, bahwa untuk harga stupnya Rp 1,2 juta dengan masa panen sekitar 4 bulan sekali. Sedangkan untuk keuntungannya adalah Rp 400 ribu sekali panen.

Kemudian, dari jualan stupnya per kotak tersebut berkembanglah menjadi beberapa stup dan menjadi mitra-mitra di daerah. Setelah itu, terbentuklah istilah agen.

“Dari sejak Oktober 2022, para korban belum menerima baik itu pengembalian terhadap modal maupun bagi hasil yang perusahaan janjikan,” ungkapnya Senin (27/2/2023).

Menurut Hero, para korban investasi bodong berkedok ternak lebah ini, memang sudah ada yang pernah yang merasakan hasilnya. Namun ada juga yang belum pernah merasakan hasilnya.

“Bahkan yang lebih lebih parahnya lagi, ada yang membeli satu kotak stup, tapi barangnya belum korban dapatkan,” terangnya.

Baca Juga: Mahasiswi Cantik di Tasikmalaya Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Investasi Ilegal

Adapun kerugian dari satu orang yang paling besar sampai Rp 3 miliar, dan paling kecil Rp 1,2 juta, untuk 1 kotak atau stup.

“Jadi, jika orang tersebut membeli 50 stup, maka dikalikan Rp 1,2 juta. Sudah tahu berapa kerugiannya,” jelasnya.

Tuntutan Peternak Lebah di Tasikmalaya

Menurutnya, PT MBM dan kroni-kroninya telah melakukan upaya untuk menggembosi para mitra tersebut.

“Sehingga kerugian dan penderitaan yang para mitra derita semakin lengkap,” ujarnya.

Oleh sebab, katanya, PPLKNI sebagai wadah yang menampung mitra yang saat ini sebagai agen, mengupayakan upaya hukum yang paguyuban lakukan supaya hak para korban dikembalikan.

Kemudian, proses hukum terhadap orang-orang yang menikmati dana-dana aliran dari para korban bisa menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

“Dan menjadi pembelajaran buat kita semua untuk berhati-hati dalam menjalin kerja sama dalam berinvestasi,” katanya.

Hero menuturkan, bahwa tuntutan para korban dari investasi bodong berkedok ternak lebah ini adalah pengembalian modal.

“Namun tuntutan pengembalian itu termasuk yang paling berat. Sebab, pengembalian dana kemungkinan sudah diambil atau dialihkan,” tuturnya.

Sementara untuk hasil ternak lebah berupa madu tersebut, itu yang menjadi pertanyaan dari para korban.

Sebab, para korban sampai saat ini tidak mengetahui tempat budidaya atau proses pemanenan dan distribusi terhadap produk-produk tersebut.

“Itu yang kita tidak pernah tahu,” tegasnya.

Heru menduga bahwa modus penipuan investasi bodong berkedok ternak lebah sudah terjadi tiga tahun yang lalu.

Namun, menurutnya kasus ini baru muncul ke permukaan setelah fakta-fakta yang terungkap dan gagalnya PT MBM untuk membayar panen kepada para mitra di bulan Oktober 2022.

“Langkah cepat kami sebagai kuasa hukum, meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memperhatikan terhadap warga negara, yang menjadi korban ternak lebah Klanceng, dengan dalil jual beli yang dilakukan oleh PT MBM,” pungkasnya. (Apip/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)

harapanrakyat.com,- Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Yana Mulyana mengimbau warga melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke pihak berwenang, salah satunya kepolisian.

Selain kepolisian, lanjut Yana, warga juga bisa melaporkan kasus KDRT ini ke Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (Puspel PP) kelurahan di Kota Bandung.

“Kita mendorong korban untuk melapor KDRT baik itu berupa kekerasan verbal maupun fisik. Karena selama ini banyak korban sungkan melapor karena pelaku atau korban masih dalam satu keluarga,” kata Yana di Kota Bandung, Senin (27/2/2023).

Baca Juga : Wakil Bupati Bandung Tanggapi Keputusan Mundurnya Lucky Hakim

Nantinya, lanjut Yana, para pelapor akan memperoleh pendampingan dan tindak lanjut berupa pemulihan traumatis.

“Pemkot Bandung fokus pada pemulihan psikologi korban. Sehingga, dampak traumatisnya bisa tertangani,” ucapnya.

Selain itu, lanjut walikota, pihaknya juga siap melakukan pendampingan psikologis kepada korban maupun keluarga korban kasus KDRT.

Yana mengharapkan, dengan adanya Puspel PP di kelurahan, masyarakat bisa melaporkan kasus dan dapat menekan angka KDRT di Kota Bandung.

“Puspel PP dapat menggerakkan partisipasi aktif masyarakat untuk mencegah KDRT. Semoga bisa menekan kasus KDRT di Kota Bandung,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Uum Sumiati mengatakan, saat ini Puspel PP telah ada di 106 kelurahan di Kota Bandung.

Puspel PP, lanjut Uum, menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pencegahan KDRT di tingkat Kelurahan.

Baca Juga : PKL Masjid Al Jabbar Mencapai Ratusan, Satpol PP Jawa Barat Lakukan Penertiban

Saat ini, kata Uum sepanjang 2022, pihaknya telah menerima ratusan pengaduan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Angka kekerasan ini akan bertambah karena banyak warga yang berani melapor. Ini bukan dipandang negatif, melainkan kita pandang sebagai suatu keberhasilan mengedukasi masyarakat berani melapor,” kata dia.

“Dengan aktivasi Puspel PP di Kelurahan, diharapkan kasus KDRT dapat diketahui lebih cepat, dan segera memperoleh bantuan untuk penyelesaian lebih lanjut,” tutur Kepala DP3A Kota Bandung itu. (Ecep/R13/HR Online)