harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan, realisasi investasi Jawa Barat pada 2023 mencapai Rp 188 triliun.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, strategi mengejar target investasi tersebut di antaranya memaksimalkan kemampuan marketing kepala daerah dalam membujuk investor.

Menurutnya, pola seperti ini lebih efektif ketimbang jaga warung menunggu investor datang.

Baca Juga : Investasi Sarang Lebah, Warga Garut Klaim Ditipu Perusahaan Miliaran Rupiah

“Rezeki harus dijemput. Kalau saya punya skill merayu orang, kalau bupati, wali Kota belum punya minimal kepala dinas penanaman modalnya harus memiliki skill marketing,” ungkapnya di Kota Bandung, Selasa (28/2/2023).

Strategi selanjutnya, lanjut Ridwan Kamil, meminimalisir pindahnya investor ke provinsi lain karena alasan upah tinggi. Pihaknya akan menyarankan investor untuk pindah ke kabupaten/kota di Jawa Barat yang UMK-nya lebih rendah.

Terkait hal ini, Ridwan Kamil menegaskan, sudah membuat zonasi industri sesuai dengan kondisi daerah.

“Daripada pindah ke provinsi lain, kita akan atur supaya tetap di Jawa Barat, tapi pindah kota/kabupaten saja. Kita masih ada daerah yang rentang upahnya Rp 2 juta-an. Tetapi kalau yang high tech itu di rentang upah Rp 5 juta-an. Ini untuk mengejar target Rp 188 triliun,” ucapnya.

Adapun keunggulan berinvestasi di Jawa Barat yang jadi pertimbangan investor, yaitu infrastruktur lengkap, sumber daya manusia yang produktif, serta kemudahan perizinan.

“Sekarang saja ada 9 ruas jalan tol di Jawa Barat yang sedang dibangun,” kata Ridwan Kamil.

Keunggulan ini, lanjut gubernur, menjadikan realisasi investasi di Jawa Barat selalu tertinggi di Indonesia dan meningkat setiap tahunnya.

Nilai Realisasi Investasi di Jawa Barat

Sebagai informasi, pada tahun 2018 tercatat investasi ke Jawa Barat mencapai Rp 116,96 triliun. Kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp 137,49 triliun, tahun 2020 (Rp 120,43 triliun), tahun 2021 (Rp 136,13 triliun), dan tahun 2022 sebesar Rp 174,6 triliun.

Capaian investasi inipun selalu melebihi target renstra dan target dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Baca Juga : Waduh Nilai Investasi di Ciamis Cuma 4,5 Persen, Ini Kata Akademisi Unigal

“Investasi asing dan dalam negeri sudah hampir sama, yaitu 54 persen dan 46 persen, jadi sudah seimbang. Kalau dulu investor dalam negeri hanya 20 persen,” ujarnya.

Lima negara investor terbesar ke Jawa Barat pada tahun 2022, yaitu Tiongkok Rp 26,44 triliun, Jepang (Rp 21,60 triliun), Singapura (Rp 13,29 triliun), Korea Selatan (Rp 9,80 triliun), dan Belanda sebesar Rp7,02 triliun.

“Performa ekonomi Jawa Barat sedang baik. Selain UMKM yang terus meningkat, ada 196 proyek sedang dikerjakan dengan nilai lebih dari Rp 300 triliun dari pemerintah pusat. Proyek itu untuk menguatkan Rebana dan penyetaraan Jabar selatan,” tuturnya. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Dalam sehari ini, Pemerintah Kabupaten Ciamis terima 3 penghargaan tingkat Nasional. Salah satunya yakni Indeks Reformasi Birokrasi predikat B dari KemenpanRB dan juga KSPP predikat zona hijau dari Ombudsman RI.

Pemberian anugerah kepatuhan standar pelayanan publik atau KSPP ini diberikan pada kegiatan Strategic Transformation Meeting, Selasa (28/2/2023) di Grand Sunshine Resort dan Convention Kabupaten Bandung.

Anugerah tersebut diserahkan oleh Kepala Ombudsman RI kepada Bupati Ciamis yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Ciamis Tatang.

Dengan diraihnya penghargaan ini atas berdasarkan penilaian dari Ombudsman RI yang menyatakan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022, Pemkab Ciamis saat itu memperoleh nilai 80,47. Dengan kategori B atau zona hijau, opini kualitas tinggi.

Sekretaris Daerah Ciamis Tatang mengatakan, ini adalah kebanggaan dan juga sebagai motivasi agar dapat kembali meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat Tatar Galuh Ciamis.

“Tentunya ini suatu kebanggaan bagi kita semua. Namun terlepas dari itu, ini juga kita jadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan terhadap masyarakat,” katanya.

Baca Juga: Pengelolaan Lingkungan Terbaik, Ciamis Raih Penghargaan Anugerah Adipura ke 9

Tatang juga mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman RI yang telah memberikan anugerah tersebut kepada Kabupaten Ciamis.

Tidak hanya itu, Tatang juga mengapresiasi serta mengucapkan terimakasih kepada seluruh kepala OPD yang sama-sama berperan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga Ciamis bisa meraih penghargaan tingkat Nasional.

“Saya mewakili Bupati Ciamis mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman RI atas pemberian penghargaan kepada Kabupaten Ciamis ini,” pungkasnya.

Selain menerima penghargaan dari Ombudsman RI, Pemerintah Kabupaten Ciamis juga menerima penghargaan tingkat Nasional lainnya. Yakni Anugerah Adipura dari Kementerian LHK, penghargaan tersebut diterima oleh Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya. (Ferry/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Akibat hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari terakhir, menyebabkan tebing di Jalan Kolonel Masturi, Desa Kertawangi, Bandung Barat, kembali longsor.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, akibat material longsor menutupi ruas jalan, arus lalu lintas dari arah Desa Kertawangi menuju Desa Parongpong, Bandung Barat, sempat tertahan.

“Benar telah terjadi longsor di tebing sebelah kiri dari arah Desa Kertawangi, terjadi pada pagi hari, Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun material tanah longsor sempat menutupi badan jalan,” ujar Kepala Desa Kertawangi, Ewon kepada wartawan, Selasa (28/2/2023).

Baca Juga : Ratusan Warga di Bandung Barat Alami Keracunan Massal

Ewon mengatakan, meski arus lalu lintas sempat tertahan, namun saat ini jalan penghubung dua desa itu sudah bersih dari material longsor. Pengendara bisa melewati jalan tersebut dengan cara buka tutup kendaraan secara bergantian.

“Meskipun pengendara sudah melewati jalan penghubung itu, namun kami menyarankan agar pengendara tetap berhati-hati saat melintasinya. Terlebih pada saat melintasi area tebing yang longsor,” ungkapnya.

Terkait kondisi jalur longsor tersebut, lanjut Ewon, pihaknya sudah berulang kali meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) segera melakukan perbaikan dan penanganan tebing.

“Kasus longsor sebelumnya sudah cukup lama hampir tiga tahun lalu. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Pemprov Jabar, namun belum ada langkah signifikan. Dengan melihat kejadian tadi pagi, tentu pemerintah harus segera turun tangan agar tidak menunggu korban,” ucapnya.

Baca Juga : Jembatan Cikereteg Longsor, Akses Utama Bogor-Sukabumi Ditutup 14 Hari

Sementara itu, perwakilan Komunitas Kabut Indonesia, Dani mengatakan, pihaknya prihatin dengan kondisi longsor yang berlarut-larut tanpa ada target penyelesaian.

“Akses jalan provinsi sudah kita kaji bersama bagaimana dampak dan ancamannya terhadap masyarakat. Oleh karenanya, kami mendesak pemerintah segera mencari solusi. Entah itu dengan membangun atau memperbaiki kembali jalan yang amblas,” ungkap Dani. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com,- Video guru perempuan pukul murid SMA di Garut, Jawa Barat, mendadak viral. Aksi kekerasan saat jam sekolah itu telah diselesaikan polisi, kedua belah pihak, baik guru maupun murid tak saling tuntut, mengingat murid yang dipukul ternyata kedapatan merokok di sekolah.

Video pemukulan guru terhadap murid salah satu SMK di Kecamatan Banyuresmi Garut, mendadak viral. Oknum guru perempuan yang kesal langsung memukul wajah siswa yang berada di depan. Aksi kekerasan di sekolah itu direkam oleh sesama murid yang ada di belakang bangku.

Pihak sekolah membenarkan insiden guru pukul murid terjadi di sekolahnya, namun insiden itu telah diselesaikan secara damai.

“Sudah diselesaikan, tidak saling menuntut, karena sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak,” kata Asep Dadang, Kepala Sekolah SMK Muhamadiyah Banyuresmi, Selasa (28/2/2023).

Baca Juga: Tak Puas Hamili Bocah Tunarungu, Pria di Garut Sikat Siswi Kelas 4 SD

Ia juga menjelaskan, gurunya itu murka karena sang siswa terlihat merokok di sekolah. “Jadi sudah ada teguran dulu, melihat sedang merokok,” tambahnya.

Kapolsek Banyuresmi mengatakan, insiden guru pukul murid di Garut tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

“Surat pernyataan antara murid dan guru dan orang tua murid dilakukan pembinaan, diselesaikan secara kekeluargaan, dikuatkan dengan surat perjanjian,” tandas Kompol Cahyadi. (Pikpik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)

harapanrakyat.com,– Ratusan warga di Kampung Cijengkol, Rw 05 Desa Wangunsari, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, mengalami keracunan massal. Kejadian itu setelah warga mengonsumsi hidangan acara hajatan.

Menindaklanjuti kejadian itu, Dinas Kesehatan Jawa Barat terus berkoordinasi dengan Pemkab Bandung Barat dan RSUD Lembang. Hal itu untuk mengetahui perkembangan situasi dan kondisi dari kasus tersebut.

Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinkes Jawa Barat, Rochayadi mengatakan, jumlah warga yang mengalami keracunan massal itu sebanyak 155 orang.

Baca Juga : Sempat Ada Laporan Dua Kasus Difteri, Kota Bandung Tingkatkan Imunisasi DPT

Dari jumlah penderita keracunan massal itu, ada beberapa pasien mendapat rujukan ke RSUD Lembang. Sedangkan pasien yang mendapat tindakan medis di klinik swasta sebanyak 31 orang.

“Dalam hal ini, kami berkoordinasi dengan Dinkes Bandung Barat dan RSUD Lembang karena ada beberapa pasien keracunan massal mendapat rujukan ke RSUD Lembang. Kita akan koordinasi terlebih dulu, untuk mengetahui mereka butuh bantuan apa dari kami,” ungkapnya di Kota Bandung, Selasa (28/2/2023).

Pasien Keracunan Massal Rasakan Gejala

Menurutnya, dalam kasus tersebut, korban mengalami mual, pusing, hingga Buang Air Besar (BAB) terus menerus.

“Di RSUD Lembang itu ada 12 orang, dan yang butuh perawatan intensif ada 5 orang,” katanya.

Melihat kasus tersebut, ia menerangkan, Pemkab Bandung Barat langsung bergerak cepat dan melakukan pengambilan sampel makanan penyebab keracunan massal itu.

“Teman-teman di KBB sekarang sedang melakukan uji sampel makanan yang menyebabkan keracunan massal ini,” ujarnya.

Baca Juga : Polresta Bandung Ringkus Dua Pengoplos Minuman Beralkohol Impor Palsu

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat, berhati-hati ketika mengonsumsi makanan, khususnya dalam acara besar seperti hajatan.

Dengan demikian, harus ada kontrol masyarakat dan juga penyedia jasa makanan, terkait bahan-bahan makanan yang akan dibuat. Mulai dari proses atau setelah pembuatan hingga penyajiannya.

“Kami imbau kepada masyarakat kalau sudah ada rasa yang tidak biasa, itu sebaiknya tidak memakannya,” ucap Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Jawa Barat itu. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jawa Barat meningkatkan cakupan imunisasi difteri yang termasuk dalam vaksinasi imunisasi DPT.

Hal itu menyusul adanya laporan dua kasus difteri klinis pada awal 2023 meski hasilnya negatif. Kota Bandung terus melakukan pencegahan kasus difteri menyusul penetapan kasus difteri di Kabupaten Garut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Bandung, Ira Dewi Jani mengatakan, kasus tersebut berkaitan dengan status epidemiologi di Kota Bandung.

Baca Juga : Selama Januari 2023 Dinkes Jawa Barat Temukan 11 Kasus Difteri

“Jadi kami sudah menindaklanjuti dengan melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan mengirimnya ke laboratorium pemeriksa dan pemeriksaan kultur. Alhamdulillah, hasilnya dari dua orang itu negatif (difteri),” ungkapnya di Kota Bandung, Selasa (28/2/2023).

Menurutnya, dengan hasil tersebut maka hingga saat ini pihaknya belum menemukan kejadian difteri di Kota Bandung.

Ia mengatakan, pencegahan kasus difteri ini bisa dengan imunisasi DPT (Difteri, Pertusis, dan Tetanus) pada saat anak usia di bawah satu tahun. Kemudian akan mengulangi lagi ketika anak usia sekolah.

“Untuk anak berusia di bawah satu tahun, imunisasi DPT-nya bisa sampai tiga kali, yaitu pada saat anak berusia dua bulan, tiga bulan, dan empat bulan,” ujarnya.

Kemudian ketika anak sudah berusia lebih dari setahun, maka dapat mengulangi imunisasi DPT pada umur 18 bulan. Dengan demikian, anak tersebut sudah memperoleh empat dosis.

“Saat anak memasuki usia sekolah, melalui kegiatan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) dengan sasarannya adalah anak SD kelas 1, 2 dan 5. Ketika itu, mereka dapat lagi imunisasi yang mengandung difteri,” katanya.

Cakupan Vaksinasi Imunisasi Difteri, Pertusis, dan Tetanus

Ira menjelaskan, jika anak lengkap imunisasinya atau sudah mendapat tujuh dosis DPT, hal tersebut sudah cukup untuk mencegah difteri. Sebab prinsip pencegahannya adalah dengan melengkapi dosis imunisasi.

Baca Juga : 8 Anak Meninggal Diduga Terjangkit Difteri, Dinkes Garut Gelar Imunisasi Massal

“Ketika pandemi Covid-19, semua layanan kesehatan terbatasi. Sehingga cakupan vaksinasi imunisasi DPT kita turun dari tahun sebelumnya,” ucapnya.

Oleh karena itu, saat cakupan imunisasi tidak sesuai dengan target, maka harus memperkuat surveilansnya. Sehingga kasus difteri bisa terdeteksi sedini mungkin.

“Kita punya tugas surveilans dan ada Permenkesnya yang mengatur tentang penyakit menular yang berpotensi wabah. Sebenarnya semua faskes harus mengamati dan memantau perkembangan penyakit yang berpotensi wabah,” tuturnya.

Sementara itu, untuk angka vaksinasi DPT di Kota Bandung, lanjutnya, momen Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) sangat membantu untuk mengejar ketertinggalan jumlah imunisasi DPT. 

Ia menerangkan ada beberapa faktor yang membuat program BIAN belum menyentuh target. Di antaranya kondisi anak-anak yang tidak bisa imunisasi, karena faktor autoimun ataupun penyakit-penyakit lainnya.

“Selain rubella, kita ada vaksinasi DPT ini yang cukup membantu untuk mengejar ketertinggalan saat masa pandemi. Setelah terbantu dengan BIAN dan imunisasi rutin, kita ada di angka 89 persen dari target 95 persen,” tutur Kabid P2P Dinkes Kota Bandung ini. (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung, berhasil mengungkap dan mengamankan dua tersangka kasus pengoplosan minuman beralkohol impor palsu. Dua tersangka itu berinisial DS (50) dan SL (41).

Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan tersangka melakukan aksinya di wilayah Kampung Ciodeng, Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

“Berdasarkan hasil penyelidikan, kami mengamankan 259 botol minuman beralkohol dengan berbagai merek impor yang isinya adalah palsu,” kata Kusworo di Mapolresta Bandung, Selasa (28/2/2023).

Baca Juga : Jasad Korban Pembunuhan di Bekasi Dikubur dalam Beton Gegerkan Warga

Dalam menjalankan aksinya, lanjut Kusworo, para tersangka ini mencampurkan air mineral dengan minuman bersoda, alkohol, dan perasa minuman.

Kusworo menambahkan adapun setelah melalui beberapa penyelidikan, tersangka DS ini selaku pemodal memberikan modal kepada SL untuk melakukan peracikan.

“Bahan-bahan itu kemudian tersangka masukan ke dalam botol minuman beralkohol impor bekas yang tersangka beli dari pemulung,” ujarnya.

Cara Tersangka Jual Minuman Keras Beralkohol Impor Palsu

Setelah semua minuman beralkohol impor palsu tersebut jadi, Kusworo menjelaskan, tersangka SL menjualnya dengan dua metode. Yakni yang pertama dengan cara online melalui media sosial dan menjualnya di rumah tersangka.

“Tersangka sudah melakukan aktivitasnya selama delapan bulan. Paling banyak adalah pada saat masyarakat datang ke rumahnya untuk melakukan transaksi jual beli,” ujar Kusworo.

Sedangkan pemesan terbanyak yang membeli secara online, kata Kusworo, menurut pengakuan tersangka paling banyak dari Jakarta.

“Namun keluar pulau juga ada seperti ke Kupang, Sumatera juga ada,” ungkap Kusworo.

Tersangka, kata Kapolresta Bandung, menjual minuman beralkohol impor palsu ini seharga Rp 100 ribu. Tentunya harga tersebut jauh di bawah harga minuman beralkohol impor asli yang harga jutaan rupiah per botol.

Baca Juga : Tak Puas Hamili Bocah Tunarungu, Pria di Garut Sikat Siswi Kelas 4 SD

“Sebagaimana kita ketahui, bahwa banyak sekali aktivitas kejahatan yang diawali dengan minuman beralkohol. Semoga dengan terus kita memberantas obat keras dan minuman keras, kita bisa menekan kejahatan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Bandung,” tutur Kusworo.

Dengan terungkapnya kasus ini, polisi menjerat kedua tersangka dengan Pasal 204 KUHP dengan hukuman selama 15 tahun minimal dan maksimal 20 tahun penjara.

Selain itu, tersangka juga dikenakan Undang-undang tentang Pangan Pasal 140 juncto 142 dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. (Ecep/R13/HR Online)

harapanrakyat.com – Jelang Pemilu 2024, DPP PKS sepakat mengajukan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai bakal calon wakil presiden.  DPP PKS menyandingkan Ahmad Heryawan dengan Anies Baswedan.

Hal itu menyusul keputusan PKS yang telah bulat mengusung Anies Baswedan sebagai calon Presiden pada Pemilu 2024. PKS sendiri masuk pada koalisi bersama Partai Demokrat dan Partai NasDem yang lebih dulu mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

Setelah berhasil memimpin pemerintahan Jawa Barat selama dua periode, Ahmad Heryawan kini mengemban amanat sebagai Wakil Ketua Dewan Syura DPP PKS.

Baca Juga : Terima Kunjungan Surya Paloh, Ketum Demokrat AHY Inginkan Kapal Koalisi Berlayar dan Menang

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, ketimbang nama-nama lain, Ahmad Heryawan cukup memenuhi kriteria sesuai syarat partai koalisi sebagai bakal calon pendamping Anies Baswedan.

Menurutnya, Ahmad Heryawan memiliki rekam jejak dan pengalaman mumpuni untuk menangani pemerintahan dengan segudang prestasi tanpa ada masalah.

“Artinya kita juga mengajukan nama untuk cawapres bukan yang kaleng-kaleng,” ucap Ledia Hanifa, di Kota Bandung, Selasa (28/2/2022).

Kendati penentuan cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan, kata dia, tetapi Ahmad Heryawan memiliki basis suara yang sangat kuat secara nasional, terutama di Jawa Barat.

“Penduduk Jawa Barat itu seperempatnya Indonesia lho. Kita harus realistis untuk menentukan siapa pasangan Anies dengan pertimbangan dari berbagai sisi,” ungkap Ledia.

Baca Juga : AHY Ajak Kader Partai Demokrat Terus Suarakan Aspirasi Rakyat

Mengenai kekuatan koalisi, Ledia menegaskan, hingga saat ini ikatan antara PKS, NasDem, dan Partai Demokrat masih sangat kuat. Tidak akan ada yang meninggalkan koalisi.

“Justru dengan masing-masing partai mengajukan nama cawapres ini koalisi lebih kuat lagi. DPP PKS sepakat mengusulkan Kang Aher (sapaan akrab Ahmad Heryawan) mendampingi cawapres Anies Baswedan,” tutur legislator Dapil Cimahi-Kota Bandung ini. (R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun sebelum menjelaskan mekanisme penyusunannya, apa sih sebenarnya APBD itu?

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Ciamis, Jabar, Asep Dedi Herdiana mengungkapkan, bahwa salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah penyusunan APBD.

Menurutnya, kedudukan APBD penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah, dalam proses pembangunan di daerah.

“Selain itu, APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik, yang diwujudkan melalui program dan kegiatan,” ungkapnya kepada harapanrakyat.com, Selasa (28/2/2023).

Oleh karena, sambung Asep Dedi, fungsi APBD yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Maka, katanya, proses penyusunan APBD harus tepat waktu.

Baca Juga: BPKD Ciamis Laksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Selain sebagai salah satu indikator mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan penyusunan APBD yang tepat waktu, maka program kegiatan dan pembangunan yang direncanakan dapat terealisasi pada tahun anggaran bersangkutan.

“Sehingga, penyelenggaraan pelayanan publik terhadap masyarakat dapat berjalan dengan lancar,” terangnya.

Pedoman Aturan Proses Penyusunan APBD

Lanjutnya menambahkan, bahwa mekanisme penyusunan APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12/2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.

Selain itu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77/2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kadis BPKD Ciamis menjelaskan, bahwa RPJPD merupakan proses awal penyusunan APBD. Namun tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Kemudian setelah penetapan RPJMD, langkah selanjutnya, Pemda menyusun RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

“RKPD ini adalah penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun, yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah,” jelasnya.

Setelah itu, sambung Asep Dedi, Pemda berdasarkan RKPD kemudian menyusun rancangan kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kemudian menyampaikan kepada DPRD.

Baca Juga: BPKD Ciamis Optimalkan Sertifikasi Aset Pemda

Proses penyusunan APBD selanjutnya, adalah menyepakati Rancangan KUA serta PPAS antara DPRD dengan Pemda. Kesepakatan bersama tersebut selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan.

Kemudian, pemda menerbitkan SE penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

“RKA ini sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKA-SKPD berdasarkan Nota Kesepakatan,” katanya.

Setelah pembuatan RKA-SKPD, langkah berikutnya menyusun rancangan Perda tentang APBD. Selain itu juga menyusun rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.

Rancangan Perda itu dibahas antara pemda dengan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

“Rancangan yang telah disetujui, terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh gubernur. Kemudian ditetapkan menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD,” pungkasnya. (Fahmi/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)