harapanrakyat.com,- Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Ketua BPD Desa Cicapar terhadap anggota BPD berujung pemberhentian sang ketua BPD. Belum lama ini Camat Banjarsari telah melantik Penggantian Antar Waktu (PAW) di aula kantor Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Ditemui HR-Online, MM (Ketua BPD) mengatakan jika pengunduran dirinya dari jabatan Ketua BPD tersebut bukan atas dasar perbuatannya melakukan pelecehan seksual. Ia pun mengaku jika pemberhentian itu atas kesadaran mundur karena tidak mau ada riak lebih besar dari masyarakat.

“Meski sebenarnya pengunduran diri saya ini atas dasar desakan, namun biarlah demi terwujudnya kenyamanan di Desa Cicapar. Adapun sangkaan itu sebenarnya bukan pelecehan seksual melainkan kami melakukannya atas dasar saling melayani,” katanya, Kamis (02/03/2022).

MM mengatakan, kasus yang sebenarnya bukan pelecehan seksual. Ketika itu MM hanya mencium pipi ER (Anggota BPD).

“Kejadiannya waktu kami membagikan honor BPD. Nah saat itu dia (ER) meminta uang kepada saya sebesar 300 ribu rupiah dengan alasan sedang butuh. Namun saya bicara akan saya beri dengan syarat ngasih cium. Nah dia akhirnya setuju, dan saya pun mencium pipinya. Saat itu memang tidak ada siapa-siapa termasuk anggota BPD lainnya,” katanya.

Baca Juga: Cerita Horor Tanjakan Alinayin di Ciamis yang Rawan Kecelakaan

Makanya, saat adanya desakan mundur tehadap MM, ia menganggap tidak adil dan sangat menjatuhkan harga dirinya.

“Sebelum saya mengundurkan diri memang ada desakan dari forum BPD. Tapi sayang desakan itu tidak pernah meminta tanggapan serta alasan yang terjadi sebenarnya. Bahkan kesannya hanya berlaku sebelah pihak yaitu kepada saya sendiri. Sementara ER adem-adem saja tidak ada tuntutan untuk mundur. Padahal dia sendiri kan yang memulainya sehingga adanya kejadian antara saya dan dia” terangnya.

MM pun mengaku sempat dilaporkan ke Polsek Banjarsari atas dugaan pelecehan seksual. Namun saat itu terjadi islah dan pencabutan laporan dari ER.

“Maka dari itu saya berharap pak Bupati Ciamis untuk bisa memberhentikan ER dari jabatan Anggota BPD Desa Cicapar. Karena kejadiannya bukan pelecehan melainkan atas dasar kesepakatan,” ucapnya.

Tanggapan ER Atas Dugaan Pelecehan Seksual Ketua BPD

Ditemui terpisah, ER yang merupakan salah satu karyawan bagian administrasi Puskesmas Ciulu membenarkan telah dilecehkan oleh Ketua BPD saat itu.

“Kejadian nya waktu itu saya hendak menggadaikan laptop kepada dia. Nah saat itu dia datang ke rumah saya untuk melihat laptopnya, waktu saya masuk ke kamar untuk mengambil laptop, M mengikuti saya dari belakang, dan tidak disangka setelah ada di dalam kamar dia memeluk saya dari belakang. Saya pun berteriak yang akhirnya suami saya melihatnya waktu itu. Dari kejadian itu suami saya pun langsung melaporkan kejadian ke Polsek Banjarsari,” terangnya.

ER menyebut pengakuan Ketua BPD tersebut tidak benar jika ia berbuat senonoh lantaran meminta uang kepadanya.

“Itu gak bener. Yang ada mah dia yang selalu minta uang kepada saya. Saat mau ada keperluan selalu saja alasan pinjam uang kepada saya. Kasusnya sebenarnya bukan hanya kepada saya saja. Banyak korban, cuma hanya saya lah yang berani melaporkan untuk membuat efek jera,” terangnya.

Terkait pencabutan pelaporan polisi, ER mengaku jika itu atas dasar keinginan pihaknya bersama suami.

“Dia (MM) kan sedia mundur dari jabatannya sebagai Ketua BPD, makanya laporannya ya sudah saya cabut,” jelasnya.

Camat Banjarsari Lantik PAW BPD Desa Ciulu

Sementara itu Camat Banjarsari Dedi Iwa Saputra mengatakan pelantikan PAW BPD Desa Ciulu tersebut sudah sesuai aturan. Pihaknya sebelumnya mendapatkan surat pengunduran diri serta permohonan dari desa untuk segera melantik PAW BPD.

“Karena adanya pengakuan serta bukti surat pengunduran diri dari MM, makanya kami langsung melantik PAW yang sebelumnya sudah di angkat di tingkat Desa. Soal adanya mekanisme kasus itu saya kurang tahu, saya hanya menjalankan tugas sesuai aturan saja,” katanya.

Menurut Dedi, jika kasus tersebut sesuai menurut mantan Ketua BPD, seharusnya kedua belah pihak antara ketua dan anggota yang terlibat kasus bersedia untuk mengundurkan diri saja.

“Jika dipinta untuk mundur jelas itu salah, tapi harusnya ada kesadaran untuk mundur itu lebih baik. Saya juga berharap kasus ini jangan sampai melebar sehingga memicu adanya kegaduhan di masyarakat,” jelasnya.

Berdasarkan sumber informasi HR di lapangan, antara surat pengunduran diri dengan pelaksanaan pelantikan PAW BPD Desa Cicapar terbilang sangat singkat. Bahkan terhitung hanya beberapa hari setelah adanya surat pengunduran diri dari ketua BPD. (Suherman/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Komunitas Koi Pangandaran (KKP) menggelar event kontes ikan koi One Day Koi Show, Kamis (2/3/2023). Selain sebagai ajang silaturahmi para penghobi ikan koi, juga dalam upaya memulihkan dan membangkitkan ekonomi.

Event ini juga sebagai ajang edukasi kepada masyarakat tentang cara budi daya dan merawat ikan koi yang baik. Sehingga bisa menghasilkan ikan koi berkualitas dan memiliki harga jual yang tinggi.

Kontes ikan koi tersebut digelar di Gedung Koperasi Cimindi, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta dan dihadiri masyarakat.

Sekjen Komunitas Koi Pangandaran (KKP) Arif HS mengatakan kontes ini merupakan ajang silaturahmi para penghobi ikan koi dan latihan bersama. Ratusan Penghobi hadir dalam event tersebut dengan membawa ikan-ikan terbaiknya untuk terjun ke arena kontes.

“Masyarakat juga sangat antusias hadir ingin menyaksikan kegiatan tersebut. Bahkan ada beberapa pejabat juga hadir untuk ikut menyaksikan event ini,” jelas Arif HS kepada harapanrakyat.com.

Baca Juga: Komunitas KOI Pangandaran Siap Gelar Keeping Contest 3rd

Arif HS menjelaskan selain dari ajang silaturahmi para penghobi koi ivent, juga sebagai ajang edukasi terhadap masyarakat. Tentang bagaimana cara budi daya dan merawat ikan koi yang baik.

“Penggagas kegiatan ini adalah Komunitas KOI Pangandaran. Sedangkan tim pelaksana kegiatan oleh Tim TKC Cigugur yang koordinatornya Kang Deden Bloer,” ungkap Arif HS.

Arif berharap event ini bisa terus digelar di Pangandaran. Bahkan ke depan bisa berskala nasional.

“Ini langkah nyata dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat loh,” kata Arief.

Baca Juga: Wisata Petik Anggur Impor di Pangandaran, Ada 30 Varian dari Berbagai Negara

Pangandaran sebagai daerah wisata tentu ini bisa menjadi daya tarik peserta dan wisatawan. Sehingga event berskala nasional sangat mungkin untuk menarik wisatawan.

“Harapannya pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat memfasilitasi dan mendukung program yang sedang kami gagas para penghobi koi Pangandaran. Karena bisa menjadi bagian dari peningkatan sumber pendapatan daerah,” pungkasnya. (Madlani/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Wisata petik anggur impor kini bisa dijumpai di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Salah satunya kebun anggur milik Surman, petani asal Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran.

Wisatawan bisa belajar budi daya anggur. Selain itu wisatawan juga bisa mencicipi rasa anggur impor dari berbagai negara.

“Ada seratus pohon lebih dari pohon tersebut ada 30 varian atau jenis pohon anggur dari berbagai negara di dunia,” ujarnya, Kamis (2/3/2023).

Surman mengaku awalnya hanya mencoba menanam dan budi daya pohon anggur impor. Kemudian Surman pun mengolah tanah kebun mimiknya. Mengingat Kabupaten Pangandaran identik dengan faktor kondisi cuaca laut. Sehingga membutuhkan perawatan yang berbeda dan hati-hati.

“Memang perlu perawatan yang serius dan intensif serta pupuk dan perawatan khusus. Setelah memasuki usia enam bulan , tiga puluh varian pohon anggur yang kami tanam tersebut Alhamdulillah semuanya berubah,” tegasnya.

Baca Juga: Marak Galian C Tak Berizin di Pangandaran, Dinas ESDM Jabar Panggil Pengusaha

Menurut Surman, sesuai perhitungan, pohon anggur tersebut dapat berbuah setelah memasuki masa usia 12 bulan. Namun dengan teknik stek yang Surman lakukan terhadap pohon anggurnya, hanya dalam waktu 6 bulan saja sudah berbuah.

“Itu pun tidak sembarangan ya, kami sangat hati-hati saat merawat anggur. Kami juga menggali ilmu dari berbagai buku yang ada tentang penanaman pohon anggur. Saat ini hasilnya setelah enam bulan lamanya pohon anggur berbuah banyak serta rasanya sangat manis,” jelasnya.

Baca Juga: Petani di Pangandaran Kembangkan Budidaya Anggur, Ini Harapannya

Surman menyebut keberadaan pohon anggur tersebut, ke depan akan menjadi salah satu destinasi kunjungan wisata. Para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pangandaran dan bisa datang mengunjungi wisata petik anggur.

“Untuk wisatawan kami akan berikan edukasi tentang budi daya pohon anggur impor tersebut. Selain itu para wisatawan pun bisa sekaligus membeli dengan memetik langsung anggur dari pohonnya,” ungkapnya.

Harga anggur impor tersebut bervariatif sesuai dengan jenis anggur namun masih terjangkau. (Entang/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Polres Kota Banjar menangkap dua remaja yang membawa dan diduga kurir narkoba jenis sabu di Kota Banjar, Jawa Barat. Polisi meminta orang tua untuk lebih waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap anak.

Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo mengatakan, pada tahun 2022 angka penyalahgunaan narkotika jenis sabu terbilang tidak terlalu banyak.

“Sebetulnya angka penyalahgunaan narkotika khususnya sabu-sabu di wilayah hukum Polres Kota Banjar tahun 2022 kemarin tidak terlalu banyak,” kata Bayu Catur Prabowo, Rabu (1/3/2023).

Akan tetapi, dengan adanya penangkapan dua orang remaja perempuan yang membawa sabu dugaan sebagai kurir narkoba, hal tersebut harus menjadi sebuah perhatian.

“Tapi dengan adanya pengungkapan kasus yang sekarang ini harus menjadi perhatian kita semua. Orang tua harus lebih waspada dan tingkatkan pengawasan anak,” terangnya.

Baca Juga: Bawa Sabu Puluhan Gram, Warga Bandung Diciduk Polres Banjar

Ia menjelaskan, dari hasil penyelidikan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Banjar, petugas berhasil mengamankan puluhan gram sabu-sabu.

“Hasil penyelidikan, barang buktinya sabu-sabu seberat 88,99 gram. Artinya dengan jumlah sebanyak ini bisa untuk berapa puluh orang,” jelasnya.

Lanjut Bayu, pihaknya juga akan terus melakukan pendalaman terkait kasus penyalahgunaan narkoba itu. Dengan harapan bandar utama atau yang memesan bisa secepatnya tertangkap.

“Kita akan terus lakukan pendalaman. Meski hasil penyelidikan sementara, jaringan ini terputus. Tapi kita tidak akan berhenti dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Kota Banjar,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya meminta doa dan dukungan dari masyarakat untuk segera melapor apabila ada indikasi penyalahgunaan narkoba. (Sandi/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com,- Aktivitas pertambangan atau galian C tak berizin marak terjadi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Mengatasi hal itu, Dinas ESDM Jabar melalui Cabang Dinas ESDM Wilayah 6 panggil para pengusaha.

Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi Cabang Dinas ESDM wilayah 6 Tasikmalaya Pepen Ucu Atila menuturkan pihaknya kerja sama dengan Bapenda Pangandaran. Terutama untuk sosialisasi terkait perizinan pertambangan. Rata-rata para pengusaha tersebut tidak memiliki izin.

“Minimal besok para pengusaha galian C tersebut sudah mulai mengumpulkan persyaratan dan mengajukan permohonan sebelum memulai penambangannya,” kata Pepen Ucu Atila, Kamis (2/3/2023)

Pepen Ucu Atila mengatakan wilayah Kabupaten Pangandaran hampir semuanya potensinya batu kapur. Dari informasi, ada sekitar 25 lokasi galian C penggalian batu kapur di Kabupaten Pangandaran yang kebanyakan tidak berizin.

“Ada 25 lokasi galian C kebanyakan tidak berizin. Penggalian batu kapur, karena Pangandaran potensi penggaliannya batu kapur,” ungkap Pepen.

Baca Juga: Banyak Galian C Pangandaran Belum Berizin, Kok Bisa?

Pepen menegaskan yang berhak menindak yakni aparat penegak hukum minimal Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran. Karena tambang ilegal itu sama juga dengan maling.

“Seharusnya jangan dulu ada aktivitas sebelum izin keluar, dan penindakan oleh aparat penegak hukum daerah minima Pol PP Kabupaten,”ungkap Pepen

Pemerintah Kabupaten yang memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pemohon harus memiliki surat kesesuaian. Nantinya, hal itu yang akan dilihat oleh tata ruang kabupaten, sudah sesuai atau tidak.

“Kalau seluruhnya tidak sesuai tolak, kalau ada sebagian silahkan ini pentingnya sinergi dengan tata ruang. Boleh apa tidak, pemohon harus mendapat surat kesesuaian tata ruang kabupaten. Penindakan boleh dilakukan langsung oleh aparat penegak hukum di daerah,” pungkasnya. (Madlani/R9/HR-Online/Editor-Dadang)

harapanrakyat.com – Saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Hanura di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan kapasitasnya dalam acara tersebut.

Ridwan Kamil mengatakan, sebagai tuan rumah pelaksanaan rakornas, maka untuk menghormati undangan DPP Partai Hanura. Ridwan Kamil pun merasa patut menghadiri acara tersebut.

Akan tetapi, saat ditanya mengenai kepentingan politik 2024, Ridwan Kamil menegaskan tidak ada kepentingan sama sekali.

Baca Juga : Partai Hanura Masih Malu-malu Ungkap Calon Kandidat Pilpres 2024

“Gak ada lah, saya kapasitasnya hanya sebagai tuan rumah saja,” ungkap Ridwan Kamil seusai pembukaan Rakornas Partai Hanura, Kamis (2/3/2023).

Sebagai tuan rumah, Ridwan Kamil turut mendukung pelaksanaan rakornas tersebut.

“Saya ucapkan selamat untuk Partai Hanura yang sudah memilih Bandung sebagai tempat kegiatan rakornasnya,” ujar Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil berharap kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan tercapai apa yang menjadi tujuan Partai Hanura.

“Saya hadir dalam kapasitas sebagai Gubernur Jawa Barat. Saya mengucapkan selamat datang, semoga sukses berkegiatan,” katanya.

Mengenai Pemilu 2024, Ridwan Kamil berharap Partai Hanura kembali mencapai kejayaan dalam perolehan kursi di legislatif.

Sebagai informasi, perolehan kursi Partai Hanura di DPR RI mengalami penurunan tajam pada Pemilu Legislatif 2019.

Baca Juga : DPP PKS Ajukan Ahmad Heryawan Jadi Bakal Cawapres

“Mudah-mudahan di pesta demokrasi (Pemilu Legislatif 2024), juga semakin baik dari hasil sebelumnya. Karena Partai Hanura juga menjadi pemangku kepentingan dalam demokrasi di republik ini,” ucap Ridwan Kamil saat memberikan sambutan dalam rakornas itu.

“Saya doakan juga Pak Oesman Sapta (Ketua Umum DPP Partai Hanura), guru kita semua untuk selalu sehat dan membimbing kita semua yang muda-muda dalam berdemokrasi,” Ridwan Kamil menambahkan. (Atep Kurniawan/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Angka prevalensi balita stunting di Jawa Barat mencapai 20,2 persen pada 2022. Angka tersebut menurun 4,3 poin dari tahun sebelumnya yakni 24,5 persen.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, angka prevalensi itu berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan.

Setiawan mengklaim, angka prevalensi balita stunting itu masih rendah jika dibandingkan nasional yang mencapai angka 21,6 persen pada 2022.

Baca Juga : Selama Februari 2023, Terjadi Dua Kasus Keracunan Massal di Bandung Barat

Ia mengharapkan, penurunan angka prevalensi balita stunting ini harus betul-betul berkualitas.

“Kita punya target, saat ini kita sudah mencapai 20,2 persen di tahun 2022. Pada 2023 ini, kita mengharapkan mampu menurunkan kembali (angka stunting) di angka 19,2 persen,” ungkap Setiawan di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/3/2023).

Untuk itu, lanjut Setiawan, untuk menurunkan angka prevalensi balita stunting di Jawa Barat ini memerlukan keterlibatan upaya semua pihak.

Ia mengakui, populasi balita di Jawa Barat yang cukup besar. Dengan demikian, jika Jawa Barat mampu menurunkan angka prevalensi balita stunting secara signifikan, maka hal itu tentunya berdampak pada prevalensi nasional.

“Anak harus cukup asupan protein hewani yang sangat berarti meningkatkan daya tahan balita. Bahkan sebelum ibu menikah, harus kita periksa dulu. Seumpamanya calon ibu kurang darah, harus diberikan Tablet Tambah Darah,” ucapnya.

Menekan Balita Stunting

Dalam upaya menurunkan risiko balita stunting ini, lanjut Sekda Jawa Barat, angka pernikahan dini pada usia 15-19 tahun, perlu ditekan sedemikian rupa. Dengan demikian, calon ibu melahirkan berada di atas usia 20 tahun.

“Sehingga lebih siap dan dapat mengurangi hal-hal gejala gagal tumbuh,” ucap Setiawan.

Baca Juga : DKPP Jawa Barat Antisipasi Munculnya Varian Baru Flu Burung

Sebagai informasi, sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat yang berhasil menekan angka stunting di antaranya Karawang, Cianjur, Garut, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta.

Adapun terkait intervensi digital, Kabupaten Sumedang sebagai kabupaten yang berhasil menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan menjadikannya sebagai basis data untuk program penurunan angka balita stunting. (R13/HR Online/Editor-Ecep)