harapanrakyat.com, – Akibat perang Rusia dan Ukraina yang belum berhenti, berdampak pada tersendatnya suplai bahan baku pupuk dalam negeri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan, agar petani mulai beralih ke pupuk organik.

Hal itu disampaikan Presiden saat berbincang bersama petani di Bandung selatan dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Al Ittifaq, Desa Alamendah, Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (6/3/2023).

“Karena bahan baku pupuknya dari Rusia dan  Ukraina terhambat karena perang,” ujar Presiden.

Baca Juga : 2 Juta Warga Indonesia Berobat ke Rumah Sakit Luar Negeri

Kendati demikian, kata Jokowi, Indonesia sedikit lega karena saat ini suplai pupuk mulai bertambah dari produksi pupuk Iskandar Muda yang mampu menghasilkan 570 ribu ton dalam setahun.

“Ini bisa menambah suplai pupuk ke petani. Tetapi juga masih sangat kurang,” ujar Jokowi.

“Kalau suplainya kurang, yang terjadi pasti harganya naik. Kemarin baru saja kita resmikan di Aceh, untuk produksi urea dan NPK dari pupuk Iskandar Muda. Tambah kira-kira 500 ribu ton. Tapi itu juga kurang,” kata Jokowi menambahkan.

Dengan demikian, bisa jadi tahun ini pemerintah akan membuka lagi industri pupuk di Papua Barat karena ketersediaan gas dan bahan baku yang cukup.

Namun lagi-lagi tambahan suplai dari Papua Barat tetap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk secara nasional.

“Tapi itu juga kita hitung masih juga belum cukup. Masih impor. Banyak bahan baku pupuk kita harus impor,” ungkap Jokowi.

Baca Juga : Harga Cabai Rawit di Bandung Jadi Perhatian Presiden Jokowi

Terkait pertanian, Presiden Jokowi mengaku sangat kagum di kawasan Pondok Pesantren Al Ittifaq memiliki manajemen yang baik dalam bisnis pertanian berdasarkan permintaan pasar.

“Dari permintaan market, kemudian diproduksi di sekitar pondok pesantren,” ujar Jokowi.

Ia mengapresiasi, penerapan manajemen pertanian Pesantren Al Ittifaq betul-betul sangat terencana. Sehingga, permintaan pasar akan produk pertanian selalu tersedia.

“Ini bisa menjadi model bisnis. Hanya pasarnya saja mungkin yang berbeda-beda,” ujar Jokowi. (Atep Kurniawan/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com,- Ipung Purwana resmi dilantik menjadi anggota DPRD Ciamis Pergantian Antar Waktu (PAW), Senin (6/3/2023), menggantikan Ludi Mara yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Ipung Purwana merupakan politisi partai Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Ciamis, (Kecamatan Ciamis, Sadananya, Cikoneng dan Sindangkasih).

Ketua DPRD Ciamis H Nanang Permana MH secara langsung mengambil sumpah jabatan Ipung, disaksikan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis, para anggota DPRD dan pimpinan SKPD.

Pada kesempatan itu, Ipung Purwana mengaku siap bekerja meneruskan tugas, menampung sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat Ciamis.

“Terima kasih kepada DPP, DPD dan DPC partai Gerindra yang telah memberikan amanah untuk mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Saya siap ditugaskan dimana pun,” ungkap Ipung.

Bupati Ciamis H Herdiat Sunarya mengucapkan selamat kepada Ipung Purwana, yang sudah resmi dilantik menjadi PAW Anggota DPRD Ciamis sisa jabatan 2019-2024.

“Semoga dengan hadirnya saudara, bisa lebih mewarnai proses pembangunan di Ciamis. Tentu dengan meningkatkan sinergitas dengan pemerintah daerah,” kata Bupati. (R8/HR Online/Editor Jujang)

harapanrakyat.com,- Pelaku pengoplos elpiji bersubsidi di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dibekuk polisi. Dari 7 tersangka, 1 orang diantaranya masih buron.

Para pelaku penyalahgunaan bahan bakar gas bersubsidi itu berhasil diungkap jajaran Unit Reskrim Polsek Cileungsi.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti ratusan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram dan 12 kilogram.

Kapolsek Cileungsi Kompol. Zulkarnaen menjelaskan, pihaknya berhasil mengamankan 6 orang pelaku pengoplos elpiji bersubsidi masing-masing berinisial P, WG, S, HA, CA, dan S.

“Keenam pelaku ini memiliki peranan masing-masing, ada yang berperan sebagai pengoplos, bongkar muat tabung gas, dan pencari tabung gas,” ungkap Zulkarnaen, Senin (06/03/2023).

Baca Juga: Bareskrim Polri Gerebek Gudang Pengoplos Gas Elpiji di Garut

Ia juga mengatakan, pihaknya berhasil mengamankan enam pelaku tersebut di wilayah Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Para pelaku saat itu sedang melakukan pengoplosan bahan bakar gas dari tabung ukuran 3 kilogram ke dalam tabung ukuran 12 kilogram.

“Saat ini kami pun masih melakukan pengejaran terhadap seorang pelaku lainnya berinisial ES. Pelaku tersebut merupakan pelaku utama dalam penyalahgunaan pengisian tabung gas,” terangnya.

Dari pengungkapan kasus ini, sambung Zulkarnaen, pihaknya mengamankan juga barang bukti berupa 3 unit mobil, 79 alat sambung suntik gas, 104 plastik es batu.

Kemudian, 200 buah tabung gas 3 kg, 228 tabung gas 12 kg, segel tabung gas 12 kg, karet tabung gas, serta 4 buah handphone.

Para pelaku pengoplos elpiji bersubsidi terancam pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 UU Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“Ancaman hukumannya paling lama 6 tahun penjara dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah,” pungkas Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen. (Arief/R3/HR-Online/Editor-Eva)

harapanrakyat.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menanggapi kasus difteri yang terjadi di wilayah Garut, Jawa Barat yang menyebabkan 8 warga meninggal.

Budi mengatakan, terjadinya kasus difteri itu lantaran kedisiplinan masyarakat untuk imunisasi masih rendah, khususnya Difteri, Pertusis dan Tetanus (DPT).

Menkes menilai, faktor tersebut menjadi penyebab meninggalnya 8 warga Garut, karena virus difteri.

Baca Juga : DPRD Kota Bandung Minta Dinkes Jemput Bola Pencegahan Difteri

“Kasus difteri, lalu penyakit kusta di Aceh dan Campak Rubela di Papua. Sebenarnya merupakan penyakit-penyakit lama. Tapi kemudian muncul kembali karena disiplin masyarakat yang rendah,” ungkapnya di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (6/3/2023).

Menurutnya, ketika pandemi Covid-19 melanda Indonesia, masyarakat banyak yang enggan keluar rumah untuk memberikan imunisasi kepada anaknya, termasuk imunisasi DPT.

“Saat pandemi, mereka enggak bisa ke posyandu atau puskesmas. Sehingga lupa bahwa anaknya harus mendapat imunisasi dasar, yang menjadi cover dari campak rubella, kusta, dan difteri. Saya lihat, anak-anak yang di Garut itu tidak diimunisasi, yang akhirnya menyebabkan terjadinya outbreak difteri,” ucapnya.

Baca Juga : Sempat Ada Laporan Dua Kasus Difteri, Kota Bandung Tingkatkan Imunisasi DPT

Budi menuturkan, agar kasus difteri tidak kembali terjadi di daerah lainnya, Kementrian Kesehatan akan terus melakukan berbagai upaya, salah satunya pendekatan kepada para tokoh baik agama maupun masyarakat.

“Jadi sekarang kita melakukan pendekatan kepada pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat atau agama. Dengan demikian, bisa meyakinkan lagi masyarakat bahwa imunisasi ini penting untuk menyelamatkan anak-anak kita,” ujarnya.

Sebagai informasi, kasus meninggal akibat wabah difteri di Desa Sukahurip ,Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, Jawa Barat bertambah menjadi 8 orang setalah sebelumnya ada 7 orang.  (Rio/R13/HR Online/Editor-Ecep)

harapanrakyat.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sedikitnya 2 juta masyarakat Indonesia lebih memilih berobat ke rumah sakit luar negeri. Hal itu pun berdampak pada hilangnya devisa.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah siap mendukung penuh pembangunan rumah sakit modern seperti Mayapada Hospital Bandung, di Jalan Terusan Buah Batu, Kota Bandung Jawa Barat.

Presiden mengatakan, pembangunan rumah sakit yang berkonsep green hospital bertujuan untuk meminimalisasi jumlah warga Indonesia yang masih mengandalkan rumah sakit luar negeri untuk berobat.

Baca Juga : Kepesertaan BPJS Kesehatan Melonjak, Layanan Terbanyak Penyakit Jantung

“Ruangannya, alat kesehatannya, tata ruangnya, green building-nya sangat sangat bagus,” ujar Jokowi dalam peresmian Mayapada Hospital Bandung, Senin (6/3/2023).

Jokowi memaparkan, sekitar 1 juta warga Indonesia berobat ke Malaysia. Selain itu, sebanyak 750 ribu orang berobat ke Singapura.

“Sisanya ke rumah sakit di Jepang, Amerika, dan Jerman. Termasuk ke rumah sakit luar negeri lainnya,” ungkap Jokowi.

Jokowi menyayangkan, Indonesia kehilangan jumlah devisa yang sangat besar karena jutaan warganya lebih memilih berobat ke rumah sakit luar negeri.

Dengan begitu, ia menegaskan bahwa pemerintah siap mendukung penuh pembangunan rumah sakit berstandar internasional.

Tak tanggung-tanggung, devisa yang melayang sia-sia karena berobat ke rumah sakit luar negeri itu menembus angka Rp 165 triliun.

“Karena ada modal keluar, capital outflow,” katanya.

Baca Juga : PPNPN Kanwil Kemenkumham Jabar Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Presiden Jokowi mengapresiasi Mayapada Hospital Bandung yang siap melayani setiap warga dari berbagai kalangan. Ia menegaskan, jangan sampai terjadi ketimpangan pelayanan kesehatan hanya karena kesenjangan ekonomi.

Bahkan Jokowi menyampaikan langsung permintaan tersebut kepada Dirut Mayapada Hospital Bandung.

Presiden menegaskan, jangan hanya memberikan layanan kepada masyarakat kelas menengah atas saja.

“Tapi yang BPJS juga. Tetapi ternyata sudah ada pasien BPJS yang dilayani banyak di sini,” ungkap Jokowi. (Atep Kurniawan/R13/HR Online/Editor-Ecep)