MEDIAJABAR.COM, SUBANG – Ketidak mampuan pihak eksekutif dalam mengelola anggaran, hingga terjadi defisit mendapatkan sorotan tajam dari pihak legislatif.
Pihak eksekutif saat menerima aksi massa HMI di Gedung DPRD Subang, Senin (19/9/2022) menegaskan bahwa hak interpelasi bukan omong kosong.
Wakil Ketua DPRD Subang, Hj. Elita Budiati menegaskan, bahwa DPRD akan segera melakukan hak interpelasi sesegera mungkin.
“Sudah ada Fraksi Golkar, PAN-Demokrat, PKB, dan Nasdem, yang akan mengajukaan hak interplasi,” katanya.
Menurutnya jika hak interplasi itu adalah hak perorangan, di Fraksi Golkar menururnya sudah semua anggota dewan menandatangani, disusul oleh Fraksi PKB, dan Fraksi PAN-Demokrat.
“Yang menyatakan mau Hak Interpelasi saya tunggu sampai jam 3 sore ini, biar kourum juga,” tambahnya.
Dia juga menegaskan jika hak interpelasi bukan mau menganggu kinerja bupati, justru mau membantu kinerjanya.
