KBRN, Jakarta: Pendidikan politik yang baik ke masyarakat dinilai dapat mencegah politik identitas dalam Pemilu 2024 mendatang.
“Mengatasi itu, satu-satunya dengan pendidikan politik,” kata Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Suko Widodo dalam perbincangan dengan Pro 3 RRI, Kamis (18/8/2022) malam.
“RRI sebagai media penyiaran publik punya kewajiban untuk mencerdaskan masyarakat, itu penting,” ujarnya.
Dengan program RRI, kata dia, bisa menjelaskan bahaya dari politik identitas. “Begitu bahayanya politik identitas,” ucapnya.
Ia menjelaskan,media dan LSM juga harus kritis terhadap praktik-praktik politik identitas. Menurutnya, politik identitas tidak hanya terkait dengan agama.
“Identitas kan enggak harus agama tetapi bisa kesukuan dan hal-hal primodial semacam itu,” ujarnya.
Suko menegaskan untuk menghilangkan politik identitas dalam pemilu 2024 tergantung peran politisi-politisi di dalamnya.
“Politik identitas itu merusak sendi-sendir persatuan maka dibutuhkan regulasi yang membuat politik tidak demikian,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam perpolitikan di tanah air. “Itu (Bhinneka Tunggal Ika, red) harus diperjuangkan betul,” kata Suko.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan, jangan ada lagi politik identitas. “Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial,” ujarnya.
Menurut Presiden, demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat.
