KBRN, Bukittinggi: Pemprov Sumatera Barat tengah mencari jalan keluar mengatasi rencana penghapusan tenaga honorer. Apalagi dari belasan ribu tenaga honorer yang ada hanya 20 persen yang bisa tertampung.
Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi berjanji akan memprioritaskan tenaga IT, satpam, dan sopir terkait rencana pemerintah menghapus tenaga honorer.
Hal ini ia sampaikan menindaklanjuti rapat koordinasi dengan Gubernur se-Indonesia di Bali pada April 2022 lalu. Saat itu mereka membahas terkait Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Hasil dari diskusi dalam rakor tersebut terkait penghapusan tenaga honorer di Pemprov Sumbar, akan kami tinjau kembali. Apalagi pegawai honorer seperti satpam, dan sopir harus kita prioritaskan,” tutur gubernur dalam konferensi pers kepada awak media di ruang rapat Istana Kompleks Gubernuran, Jl. Sudirman, Padang, Rabu (22/6/2022).
Gubernur juga menyebut terkait nasib Tenaga IT yang bekerja di Diskominfotik Sumbar. Menurutnya para Tenaga IT mempunyai keahlian khusus yang mampu membantu jalannya pekerjaan di pemerintahan.
“Kalau seandainya tenaga IT ini dirumahkan semuanya, tentu ini akan beresiko pada pekerjaan kita dan akan beresiko tehadap tugas-tugas kita termasuk juga dibeberapa OPD yang lain,” ungkapnya.
Kemudian ia memerintahkan kepada seluruh OPD di lingkup Pemprov Sumbar untuk melakukan kajian analisa jabatan, menganalisa beban kerja dan peta jabatan.
Juga melakukan penataan dan redistribusi PNS, terutama bagi guru dan tenaga kesehatan, untuk meninjau kembali kebijakan penghapusan tenaga honorer ke pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumbar, Ahmad Zakri, telah mengusulkan sebanyak 1829 formasi P3K yang terdiri dari 1601 formasi guru dan 228 formasi non guru. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk menampung pegawai Non-ASN agar dapat mendaftar formasi P3K.
Kemudian terkait rekrutmen Tenaga IT, Asisten I Setdaprov Sumbar, Devi Kurnia, mengatakan proses rekrutmen Tenaga IT dilakukan dengan menggunakan anggaran pengadaan barang dan jasa. Tentunya hal tersebut melalui beberapa mekanisme dan peluang yang ada.
“Jadi kalau untuk menampung sebanyak 12.417 tenaga honorer, sangat sedikit yang dapat ditampung, kemungkinan dengan mekanisme yang masih ada sekitar 20 persen tenaga honorer yang dapat ditampung,” ungkapnya.
