Praktik pengambilan air ilegal di Gempol kini tengah menjadi sorotan tajam warga dan aparat setempat. Sebuah perusahaan perseorangan di Desa Gempol, Kecamatan Pusakanagara, diduga kuat melakukan eksploitasi Air Bawah Tanah (ABT) tanpa izin resmi. Penggunaan sumur bor ilegal ini dilakukan demi kepentingan komersial melalui bisnis Reverse Osmosis (RO).
Penyedotan air secara masif ini membawa dampak buruk bagi ekosistem lingkungan sekitar. Selain itu, aktivitas tersebut memicu risiko kekeringan bagi warga yang tinggal di area terdampak. Perusahaan tersebut juga menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang karena menghindari pajak air tanah.
Dugaan Tindak Pidana Eksploitasi Alam
Keresahan warga semakin memuncak akibat aktivitas yang mereka nilai sebagai pencurian sumber daya alam. Tokoh masyarakat Desa Gempol, CN Supryatna, menegaskan bahwa masalah ini sudah masuk ke ranah pidana. Menurutnya, teguran administratif dari Satpol PP saja tidak akan memberikan efek jera yang cukup.
“Kami meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku usaha tersebut,” ungkap Supryatna pada Senin (2/3/2026). Ia menambahkan bahwa perusahaan tersebut meraup keuntungan besar tanpa memberikan kontribusi apa pun kepada negara. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Kerugian Ekonomi dan Harapan Warga
Nilai ekonomi dari penjualan air ilegal ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah setiap tahunnya. Tanpa adanya setoran pajak, aktivitas ini secara murni merugikan kas daerah Kabupaten Subang. Oleh karena itu, pembangunan di wilayah Subang menjadi terhambat akibat hilangnya potensi pendapatan dari sektor pajak.
Warga berharap pihak berwenang segera turun tangan untuk menertibkan praktik ilegal ini. Proses hukum yang tegas diharapkan dapat menghentikan eksploitasi yang merusak lingkungan. Masyarakat menginginkan keadilan agar sumber daya alam di Desa Gempol dapat terjaga untuk generasi mendatang.
