Subang – Pemerintah Kabupaten Subang semakin serius dalam mengakselerasi program prioritas dengan pendekatan efisiensi anggaran. Wakil Bupati Subang, H. Agus Masykur Rosyadi, S.SI., M.M., atau yang akrab disapa Kang Akur, menegaskan pentingnya selektivitas dalam pengeluaran daerah pada briefing staf di Ruang Rapat Bupati, Senin (24/02/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Subang, Asep Saeful Hidayat, S.Si., M.Ak., melaporkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Subang pada 2024 mengalami peningkatan signifikan, mencapai 106,10% dibanding tahun sebelumnya.
Namun, ia juga mengingatkan adanya regulasi baru dari pemerintah pusat yang berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Beberapa sektor mengalami pengurangan anggaran, sementara penganggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi prioritas.
Menyikapi kondisi ini, Pemda Subang diminta melakukan efisiensi dengan mengurangi belanja seremonial, studi banding, perjalanan dinas, serta lebih cermat dalam menyalurkan hibah.
Kebijakan ini sejalan dengan instruksi pemerintah pusat guna memastikan anggaran daerah digunakan secara optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kang Akur mengapresiasi perangkat daerah yang telah menerapkan langkah-langkah efisiensi. Ia juga mendorong perangkat daerah dan kecamatan yang masih mendapat nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat B ke bawah untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan tata kelola yang lebih baik, diharapkan pelayanan publik dapat lebih maksimal.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah diinstruksikan untuk lebih selektif dalam penganggaran dan fokus pada program-program prioritas yang selaras dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD 2025 memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Subang.
Subang kini tengah memasuki fase krusial dalam pengelolaan anggaran. Dengan strategi yang tepat, program prioritas dapat terus berjalan tanpa membebani keuangan daerah.
Efisiensi bukan hanya soal pengurangan anggaran, tetapi juga soal optimalisasi penggunaan dana demi kesejahteraan rakyat.
