harapanrakyat.com,- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Pangandaran, menolak rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Pangandaran, Jawa Barat, untuk pinjam ke bank sebesar Rp 350 miliar pada tahun anggaran 2024.
Ketua DPD PAN Pangandaran Hamdi mengungkapkan, bahwa alasan penolakan tersebut, adalah salah satu tahapan juga mekanisme tata kelola pinjaman belum cukup dibahas dengan anggota DPRD.
Pihaknya dari awal ingin mengetahui terlebih dahulu masalah penggunaannya secara rinci.
Bahkan, PAN Pangandaran sudah pernah menanyakan kegiatan apa saja yang menjadi sumber defisit.
“Dari DPRD pembahasannya belum cukup. Kita ingin tahu kegiatan apa saja yang menjadi sumber defisit itu,” ungkapnya kepada harapanrakyat.com, Minggu (3/12/2023).
Sebagai bentuk penolakan rencana Pemda pinjam ke bank, anggota Fraksi PAN yang berjumlah 5 orang tidak hadir saat Paripurna Penetapan APBD 2024.
Selain itu, katanya, sesuai arahan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jelas Pemda Pangandaran harus menghindari pembangunan fisik.
“Tapi ternyata masih ada,” katanya.
Pihaknya juga menanyakan adanya selisih hutang dengan jumlah lumayan besar, dan jumlah usulan ajuan pinjaman juga ada selisih.
“Ada kekhawatiran kita, dengan beredarnya dari masyarakat perencanaan pembangunan di lapangan. Sedangkan kondisi keuangan kita semua tahu lah,” tukasnya.
Hamdi menuturkan, pihaknya bukan tidak ingin Pangandaran membangun. Namun harus dipertimbangkan dengan momen yang tepat.
Sebab sebagai wakil rakyat, tuturnya, fungsi DPRD salah satunya adalah untuk melakukan pengawasan.
“Jadi kami berpendapat, bahwa subsidi dengan mengandalkan pinjaman daerah atau hutang akan menjadi beban Pemda dan masyarakat Pangandaran. Juga termasuk pemerintahan yang akan datang,” tutur Hamdi.
Meski PAN Pangandaran menolak rencana Pemda untuk melakukan pinjaman daerah ke bank sebesar Rp 350 miliar, namun pihaknya tidak menolak paripurna APBD 2024. (Madlani/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
