harapanrakyat.com,- Unit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI mengukuhkan Duta Integritas Tahun 2023. Kegiatan yang digelar secara daring itu terpusat di Jakarta, tepatnya di Hotel Aston Kartika, Rabu (7/11/2023).
Selain pengukuhan Duta Integritas, dalam kesempatan itu Unit Inspektorat Jenderal juga menggelar Program Dukungan Manajemen.
Kegiatan tersebut menindaklanjuti surat Inspektur Jenderal Kemenkumham RI Nomor ITJ-UM.01.01-2821, tertanggal 3 November 2023.
Acara yang dihadiri Wamenkumham RI Edward OS Hiariej itu merupakan salah satu upaya Unit Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan akuntabilitas pengawasan. Termasuk pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenkumham RI.
Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu mengatakan, dengan perkembangan teknologi saat ini, insan APIP Kemenkumham bisa beradaptasi.
Guna meningkatkan capaian kinerja dan pengawasan, Kemenkumham dapat dielevasi dengan pengawasan secara optimal berbasis TI (teknologi informasi).
Baca Juga: Indonesia Jadi Tuan Rumah Konferensi AALCO ke-61, akan Bahas Isu Hukum Kepentingan Asia-Afrika
Melalui pengawasan optimal berbasis teknologi informasi, Razilu juga mengajak untuk mewujudkan Kemenkumham RI yang bermartabat.
Sementara itu, Wamenkumham RI Edward OS Hiariej mengatakan, dalam upaya meningkatkan mutu pengawasan, Inspektorat Jenderal terus melakukan berbagai inovasi.
Upaya tersebut sangat berpengaruh terhadap raihan prestasi serta capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Salah satunya mampu meraih Opini WTP 14 kali secara berturut-turut.
Ia juga mengingatkan Duta Integritas yang ada pada setiap satuan kerja, bahwa pengukuhan Duta Integritas Tahun 2023 ini tak hanya bersifat simbolis.
Karena Duta Integritas itu harus mampu bekerja dengan program kerja, serta rencana aksi yang spesifik, logis, terukur, dan periode waktu yang jelas.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ITJEN Kemenkumham atas keberaniannya mendeklarasikan diri jadi organisasi yang bersih dari tindakan penyuapan,” kata Wamenkumham Edward OS Hiariej.
Ia juga mengimbau kepada semua Eselon I dan Satker untuk mengambil langkah yang sama dengan yang telah ITJEN Kemenkumham lakukan.
Karena tujuan dari reformasi birokrasi salah satunya menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Semua itu bisa diwujudkan di Kemenkumham. (Eva/R3/HR-Online)
