harapanrakyat.com – Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jawa Barat mensinyalir pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bermasalah. Oleh karenanya, LBP2 Jabar mendesak gubernur mengusut tuntas pelanggaran PPDB 2023 di Jawa Barat.
Ketua LBP2 Jabar Asep B Kurnia menegaskan, ia sempat kecewa dengan adanya dugaan praktik pemalsuan data calon siswa. Bahkan beberapa waktu lalu, kata Asep, Gubernur Jabar Ridwan Kamil akan menganulir siswa yang melakukan dugaan praktik pemalsuan data tersebut.
Akan tetapi, kata Asep, dari hasil penelusurannya ke berbagai sekolah yang ia duga bermasalah dalam pelaksanaan PPDB, hasilnya cukup mencengangkan. Ia menegaskan, tidak ada satupun siswa yang dikeluarkan karena terbukti merekayasa data kependudukan saat mendaftar.
Baca Juga : Ribuan Siswa di Jawa Barat Diduga Lakukan Manipulasi Data PPDB
Oleh karenanya, lanjut Asep, ia sempat melakukan unjuk rasa di Gedung Sate, Kota Bandung perihal carut-marutnya pelaksanaan PPDB ini. Bahkan, lanjut Asep, massa juga menggelar ruwatan massal.
Aksi ruwatan massal ini ia lakukan lantaran saking cintanya masyarakat terhadap dunia pendidikan di Jawa Barat.
“Oleh karena itu, kami menuntut gubernur jangan hanya memperlihatkan polesan-polesan bahwa persoalan PPDB ini telah tertangani,” ungkap Asep di Kota Bandung, Selasa (25/7/2023).
Permasalahan PPDB di Jawa Barat, LBP2 Desak Gubernur Tindak Tegas Oknum
Sebelumnya, Ridwan Kamil mengumumkan telah membatalkan kepesertaan 4.791 siswa dalam PPDB Jabar 2023. Menurut Ridwan Kamil, ribuan siswa itu terbukti telah melakukan kecurangan dan memanipulasi data saat mendaftar di PPDB Jabar 2023.
Baca Juga : LBP2 Jawa Barat Menduga PPDB 2023 Sarat Kecurangan
“Makanya kami minta kepada Ridwan Kamil untuk membuka sekolah mana dan di daerah mana saja yang terbukti menerima siswa yang berbuat curang saat mendaftar. Apa sudah didiskualifikasi,” ucap Asep.
Tidak hanya itu, ia juga menambahkan, pihaknya meminta Ridwan Kamil menindak tegas oknum kepala sekolah dan pegawainya yang terlibat dalam kecurangan di PPDB ini.
“Termasuk memberikan sanksi tegas kepada para oknum di Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hingga kelurahan yang terlibat dalam kecurangan PPDB ini. Kami menilai, pelaksanaan PPDB di Jawa Barat bermasalah,” katanya. (Ecep/R13/HR Online)
