KOTASUBANG.com, Subang – Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang menerima kunjungan Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan dalam studi banding mitigasi bencana alam banjir dan penanganan Covid 19 di Kantor BPBD, Jumat (1/1/2021).
Kedatangan tim Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan ke BPBD Subang bukan yang pertama melainkan kedatangan kali ini merupakan giat lanjutan sebagai bentuk kontinuitas untuk kembali belajar dan saling berbagai pengalaman dengan BPBD Subang sehingga mendapatkan formulasi dan solusi terbaik untuk diterapkan di Tangerang Selatan.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Tangsel Aldi Zuhri mengatakan bahwa Tangerang Selatan merupakan salah satu daerah rawan bencana banjir untuk itu pihaknya berkunjung ke BPBD Subang untuk melaksanakan studi banding, belajar tentang cara memitigasi dan penanggulangan bencana banjir serta penanganan Covid 19 untuk diterapkan di Kota Tanggerang Selatan. Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Subang melalui BPBD nya memiliki cukup pengalaman dalam penanganan bencana banjir dan menilai dalam segi perencanaan, penanganan serta pasca bencana lebih baik dibandingkan dengan daerahnya. Selain karena perbedaan usia Kabupaten Subang diatas Kota Tangerang selatan juga karena kemampuan BPBD Subang yang mampu membangun sinergitas antar stakeholder sehingga baik penanganan bencana banjir maupun Covid 19 di Kabupaten Subang bisa tertanggulangi dengan baik.
“Kami ingin belajar kepada Subang tentang cara memitigasi dan penanggulangan bencana serta penanganan covid 19 untuk diterapkan di Kota Tangerang Selatan” Ujarnya.
Sementara itu Kepala BPBD Subang H. Hidayat menyambut baik dan mengucapkan selamat datang kepada tim Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan serta merasa terhormat bahwa BPBD Subang dijadikan rujukan studi banding mitigasi Bencana Kota Tangerang Selatan.
Dalam paparanya H.Hidayat mengatakan bahwa Indeks resiko bencana Kabupaten Subang saat ini berada diangka 171 turun 4 poin dari sebelumnya di angka 175. Hal ini merupakan sebuah tren positif yang mengindikasikan adanya upaya pemerintah daerah dalam mendukung BPBD sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mitigasi dan penanggulangan bencana. Adapun dukungan tersebut berupa berbagai kebijakan pemda diantaranya penguatan kelembagaan, pengutan regulasi dan penguatan budgeting.
Dirinya menyampaikan pula bahwa pihaknya menjadikan koordinasi dan kolaborasi sebagai prioritas tindakan dan kebijakan untuk membangun sebuah sinergitas antar sektor terutama dalam penanganan bencana maupun penanggulangam Covid 19. “tugas kita memastikan negara hadir ditengah masyarakat baik dalam perencanaan, penanganan maupun pasca bencana karena negara punya segalanya yang dibutuhkan oleh rakyat” ujarnya yang mengungkapkan pula bahwa salah satu faktor suksesnya mitigasi bencana adalah adanya keseimbangan antara alam, perilaku dan kewenangan.
Terkait terkendalinya penanganan Covid 19 di Kabupaten Subang sebagai ketua BPBD dirinya ditunjuk menjadi sekretaris Satgas Covid 19 Kabupaten Subang sehingga koordinasi dan kolaborasi antar sektor dapat dilaksankan lebih baik salah satunya melalui pembentukan sistem informasi kirim lapor cepat (Sikilat) sebagai salah satu upaya penanganan Covid 19 berupa sistem pelaporan 1 data hasil koordinasi dan kolaborasi polres, kodim, dinas terkait dan satgas covid 19 dari tingkat desa, kecamatan hingga Kabupaten.
“Ciri kolaboratif tidak egosektoral” ujarnya
Ia pun menekankan bahwa pembagian peran antara pihak daerah, provinsi dan pusat sangat penting untuk dilakukan karena ada hal yang tidak dapat dilakukan daerah yang hanya bisa dilakukan oleh pusat salah satunya yang paling krusial adalah penyediaan pasokan vaksin.
“Paling krusial pasokan vaksin kesulitan yang tidak bisa kami tangani” ujarnya yang menyatakan pula bahwa rapat koordinasi harus menjadi momentum gelar solusi bukan hanya gelar perkara.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala BPBD Subang, tim Study banding Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan dan para jajaran Kabid BPBD Subang.
