harapanrakyat.com,- Terkait kisruhnya DPRD dengan KPUD Kabupaten Bandung, anggota legislatif Kabupaten Bandung, Toni Permana turut mengakui hal itu.
Toni mengatakan, selama ini KPUD Kabupaten Bandung hanya menjalin komunikasi dengan DPRD Kabupaten Bandung jika ada perlunya saja, khususnya mengenai anggaran KPUD.
“Tidak ada komunikasi baik yang terjalin antara DPRD dan KPUD Kabupaten Bandung. Cuma sebatas membicarakan anggaran, baru KPUD ada komunikasi dengan DPRD. Selebihnya di luar itu, tidak ada komunikasi. Koordinasi dengan Komisi A sebagai mitra kerja KPUD pun kurang terjalin baik,” ungkap Toni Permana di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (4/1/2023).
Baca Juga : Lantik PPK Sepihak, DPRD Kabupaten Bandung Merasa Dilecehkan KPUD
Toni menegaskan, bukan kali ini saja KPUD tidak pernah melibatkan DPRD dalam kegiatannya. Demikian halnya juga dengan kegiatan lain KPUD yang tidak pernah disosialisasikan kepada DPRD.
Toni mencontohkan, saat KPUD melakukan rencana perubahan kuota kursi DPRD di masing-masing daerah pemilih yang juga tidak pernah melibatkan atau DPRD.
Padahal, sebagai lembaga ad hoc, kata Toni, KPUD ini sangat bergantung pada APBD Kabupaten Bandung. Salah satu unsur pemerintahan yang mengesahkan APBD itu yakni DPRD.
“Jadi memang betul, koordinasi dan komunikasi antara DPRD dengan KPUD ini kurang berjalan harmonis. Padahal, KPUD ini sangat bergantung kepada DPRD terkait anggaran di lembaganya. Secara etika, sikap KPUD ini patut dipertanyakan,” ungkapnya.
Mengenai sikap KPUD yang tidak mengundang unsur legislatif pada pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bandung, Toni menduga hal itu bukan dari unsur kekhilafan. Sebab, DPRD ini merupakan lembaga negara yang sudah lama ada di negara ini.
“Memangnya DPRD ini lembaga baru? Pemerintahan itu ada unsur eksekutif dan legislatif. DPRD ini kan legislatif,” ucap Toni.
DPRD Kabupaten Bandung Bisa Saja Alihkan Anggaran KPUD
Dengan sikap KPUD seperti saat ini, Toni menegaskan, bisa saja DPRD menekan anggaran untuk KPUD dan mengalihkan anggaran ke sektor lain untuk kepentingan masyarakat. Namun, selama ini DPRD tidak melakukan pengalihan anggaran ini karena khawatir akan mengganggu tahapan Pemilu.
“Intinya kami tidak bisa mengganggu juga kepentingan publik. DPRD juga harus menyukseskan Pemilu di Kabupaten Bandung. Namun, dengan sikap KPUD seperti sekarang, tentu kami akan lebih ketat mengawasi kinerja KPUD,” ucapnya.
Baca Juga : Kisruh DPRD dan KPUD Kabupaten Bandung, Legislatif Layangkan Surat ke KPUD
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bandung, merasa dilecehkan atas sikap KPU Kabupaten Bandung yang tidak melayangkan undangan kepada unsur legislatif saat pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Bandung.
KPUD Kabupaten Bandung pada Rabu (4/1/2023) menggelar pelantikan anggota PPK terpilih se Kabupaten Bandung untuk pelaksanaan Pemilu 2024 di sebuah hotel di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Namun, saat pelantikan itu hanya Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai unsur eksekutif yang menghadiri. Sedangkan dari unsur legislatif Kabupaten Bandung, tidak hadir.
“Ketika eksekutif hadir tetapi unsur legislatif tidak hadir karena tidak adanya undangan resmi, saya pikir ini sebuah pelecehan kepada DPRD. Kami sepakat, DPRD keberatan dengan langkah KPU melantikan secara sepihak,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Bandung Agus Baroya belum memberikan respon mengenai polemik yang terjadi ini. (Ecep/R13/HR-Online)
