harapanrakyat.com,- Wali Kota Banjar, Jawa Barat, Ade Uu Sukaesih meminta ASN jaga netralitas dan tetap profesional menjelang tahun politik, yakni Pemilu 2024.
Hal itu ia tegaskan saat melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama hasil seleksi lelang jabatan dan rotasi mutasi jabatan.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap pejabat pimpinan tinggi, administrator dan jabatan pengawas tersebut berlangsung di Aula Somahna Bagja Dibuana Setda Banjar, Jumat (9/12/22).
Pada kesempatan tersebut Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih mengingatkan kepada jajarannya untuk menjaga integritas, akuntabilitas dan, profesionalisme.
Baca juga: BKPSDM Banjar Serahkan Hasil Kajian Kasus Oknum Kepsek Gunakan Uang Tabungan Siswa
Selain itu, mematuhi peraturan perundang-undangan dan bekerja berorientasi pada pelayanan publik untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Jabatan ini harus amanah, jujur dan penuh keikhlasan. Apalagi ini untuk pemantapan organisasi dan kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik,” kata Ade Uu Sukaesih.
Walikota Banjar Minta ASN Jaga Netralitas
Lanjutnya mengingatkan kepada para ASN agar menjaga netralitas. Terlebih, mendekati tahun politik baik pada momentum pemilu maupun pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang.
Menurutnya, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) akan merugikan negara dan pemerintah itu sendiri. Sebab, dampaknya ASN menjadi tidak bisa bekerja dengan profesional.
Jelang pemilu 2024 Netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada terjaganya netralitas ASN. ASN tidak boleh menjadi anggota dan atau pengurus parpol.
“Harus menjaga netralitas. Tidak boleh memihak kepada kepentingan siapapun karena akan merugikan negara dan pemerintah. Dampak yang terasa ASN tsb menjadi tidak profesional,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banjar, Asep Tatang Iskandar mengatakan, pejabat yang dilantik dan pengambilan sumpah jabatan sebanyak 62 orang.
Sebanyak 62 orang pejabat tersebut terdiri 7 jabatan tinggi pratama, 39 jabatan administrator dan 16 jabatan pengawas.
Ia menegaskan, proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dan rotasi mutasi tersebut sudah sesuai sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
“Semua tahapan sudah sesuai prosedur. Pelantikan agak lama karena memang kemarin masih menunggu persetujuan dari KASN,” katanya. (Muhlisin/R6/HR-Online)
