harapanrakyat.com,- Wali Kota Bandung Yana Mulyana menegaskan, semua pihak harus mewaspadai terjadinya potensi kerawanan konflik selama Pemilu. Bahkan, potensi kerawanan konflik Pemilu pun bisa terjadi mulai tingkat tempat pemungutan suara (TPS).
Yana mengatakan, agar Pemilu dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar maka perlu adanya sinergitas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Menghadapi Pemilu 2024, TNI menjadi salah satu pilar penting menjaga keamanan dan kondusifitas di kabupaten dan kota, tentunya bersama dengan Forkopimda,” kata Yana kepada wartawan di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/3/2023).
Baca Juga : Pemilih Pemilu 2024 di Kota Bandung Bertambah 170 Ribu
Selain itu, Yana menuturkan, selama tahun politik Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, harus menjaga netralitasnya. Sehingga, lanjut Yana, hal itu mampu menghasilkan Pemilu yang aman, damai, tentram, dan berkualitas.
Netralitas dalam Pemilu, kata Wali Kota Bandung itu, merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan.
Menurut Yana, Pemilu yang berkualitas adalah partisipasi pemilih yang tinggi. Oleh karena itu, TNI memiliki peran penting untuk mensosialisasikan Pemilu 2024 ini kepada masyarakat.
“Tanpa partisipasi pemilih yang tinggi, kualitas Pemilu kurang baik. Kota Bandung pada (Pemilu) tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih mencapai 87 persen. Mudah-mudahan pada Pemilu 2024 ini (partisipasi pemilih) bisa mencapai 90 persen,” ungkapnya.
“Teman-teman TNI juga mempunyai peran untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu,” Yana menambahkan.
Hindari Potensi Kerawanan Konflik Pemilu, ASN Pemkot Bandung Jaga Netralitas
Sebagai informasi sebelumnya, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Bandung tidak terlibat politik praktis saat tahun politik 2024 mendatang.
Selain itu, Yana juga menegaskan agar ASN tetap menjaga netralitasnya dalam jelang Pemilu 2024.
Baca Juga : Wali Kota Bandung Imbau Penyandang Disabilitas Gunakan Hak Pilih Pemilu 2024
“Maka saya tegaskan kepada seluruh ASN untuk tidak terlibat politik praktis atau menunjukan keberpihakan kepada salah satu kontestan,” ungkapnya.
Menurut Yana, jika ASN terlibat politik praktis, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, ASN harus taat pada aturan terlebih di tahun politik mendatang.
“Untuk setiap pelanggaran tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum. Sehingga saya meminta kepada para pejabat untuk bersandar kepada peraturan undang-undang yang berlaku,” ucap Wali Kota Bandung itu. (R13/HR Online/Editor-Ecep)
