Subang tengah bergejolak. Isu dugaan penyalahgunaan kekuasaan di tubuh birokrasi kian bergulir panas setelah dr. Maxi, S.H., M.HKes, mantan Kepala Dinas Kesehatan Subang, secara terbuka menyingkap praktik-praktik yang disebutnya meresahkan.
Kini, suara dukungan berdatangan. Paguyuban Sundawani Wirabuana DPD Subang resmi menyatakan sikap: mereka siap berdiri di garis depan bersama dr. Maxi melawan apa yang mereka sebut sebagai “tiga serangkai kedzaliman” yang diduga menggerogoti tata kelola pemerintahan daerah.
Ketua Paguyuban, Yosep, menegaskan bahwa apa yang disampaikan dr. Maxi bukan sekadar keluhan pribadi, tetapi cerminan kerusakan sistemik dalam pemerintahan yang butuh pembenahan segera.
Menurut laporan yang beredar, dr. Maxi mengungkap tiga dugaan utama penyalahgunaan wewenang yang mengakar dari hulu ke hilir birokrasi Subang.
Pertama, intervensi dalam pemindahan bidan desa yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh oknum penguasa tanpa mempertimbangkan prosedur dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa.
Kedua, dugaan permintaan “uang ketok palu” oleh oknum anggota DPRD Subang kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)—indikasi kuat adanya praktik suap dan korupsi dalam proses penganggaran daerah.
Dan ketiga, dugaan setoran wajib dari OPD kepada pihak tertentu, yang disebut-sebut menggerus integritas birokrasi dan menyelewengkan dana publik yang semestinya untuk pelayanan masyarakat.
Yosep menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat situasi ini.
“Kami telah mempelajari dan mengikuti dengan seksama pengungkapan yang dilakukan oleh dr. Maxi. Ini bukan hanya soal perbedaan pendapat, tapi ini adalah perlawanan terhadap kedzaliman yang terstruktur,” ujarnya tegas.
Ia menambahkan,
“Mulai dari intervensi terhadap bidan desa yang menyangkut pelayanan rakyat, hingga dugaan pemerasan ‘uang ketok palu’ dan setoran OPD yang merusak anggaran. dr. Maxi telah menunjukkan keberanian luar biasa dan kami, Sundawani Wirabuana, siap menjadi tameng moralnya untuk melawan oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok.”
Paguyuban Sundawani Wirabuana kini menyerukan audit menyeluruh dan penegakan hukum yang transparan terhadap seluruh dugaan tersebut. Mereka menilai ini adalah momentum penting bagi masyarakat sipil untuk menunjukkan ketegasan dalam menolak segala bentuk korupsi, intervensi ilegal, dan penyalahgunaan wewenang.
“Kami mengawal isu ini sampai tuntas,” tegas Yosep, menutup pernyataannya.
Suasana Subang kini seperti bara yang menunggu angin—dan publik menanti langkah nyata aparat penegak hukum untuk memastikan, siapa yang benar-benar berdiri di sisi kebenaran.
