Subang – Kabupaten Subang kembali mencatat prestasi membanggakan. Untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, daerah ini berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat.
Penyerahan laporan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Jumat (23/05/2025). Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita atau yang akrab disapa Kang Rey.
Namun bagi Kang Rey, pencapaian WTP bukan sekadar piala untuk dipajang. Ia menegaskan bahwa WTP adalah bentuk tanggung jawab yang melekat pada setiap pemerintah daerah.
“WTP bukan untuk dirayakan secara berlebihan. Ini kewajiban dasar dalam mengelola keuangan yang harus akuntabel dan transparan,†ungkapnya tegas.
Lebih dari sekadar pencapaian, Kang Rey menyebut raihan ini sebagai pemantik semangat untuk terus memperbaiki sistem keuangan daerah secara menyeluruh, berbasis data dan objektivitas.
Ia juga menyoroti pentingnya catatan dari BPK sebagai masukan berharga. Salah satunya terkait pengelolaan Dana BOS sebelum masa kepemimpinannya. Catatan ini, menurutnya, adalah pijakan penting untuk membenahi sistem pendidikan dari sisi keuangan.
“Temuan BPK tentang Dana BOS itu penting sekali. Ini jadi bekal saya untuk membangun pengelolaan dana pendidikan yang lebih baik,†jelasnya.
Isu lain yang menjadi perhatian Kang Rey adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dinilai mengalami kebocoran. Ia menyebut hal ini sebagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dikejar maksimal.
“PBJT ini jangan dibiarkan bocor. Harus dikejar dan dioptimalkan untuk peningkatan PAD kita,†tegasnya.
Bukan hanya di atas kertas, Kang Rey turun langsung ke lapangan. Ia mengaku melakukan inspeksi proyek hingga malam hari demi memastikan tak ada lagi ketimpangan antara pelaksanaan dan pembayaran proyek infrastruktur.
Lebih jauh, ia menyatakan akan memanggil seluruh kepala sekolah dan koordinator wilayah pendidikan yang terindikasi bermasalah dalam pengelolaan Dana BOS. Ia tak segan bertindak tegas.
“Kalau memang ada penyalahgunaan, saya tidak akan ragu. Saya copot dan serahkan ke aparat penegak hukum,†ujarnya mantap.
Di akhir pernyataannya, Kang Rey menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi. Semua temuan BPK akan dibuka ke publik, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.
“LHP BPK adalah hak publik. Tahun depan pun akan saya buka kembali. Ini bagian dari komitmen saya bersama DPRD untuk mewujudkan Subang yang transparan,†pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Subang, Inspektur Daerah, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Semua elemen berkomitmen untuk bersama menjaga akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah.
