harapanrakyat.com,- Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar, Jawa Barat, menilai Pj Walikota Banjar tak etis saat mengenalkan anaknya sebagai caleg ketika serah terima jabatan (sertijab) beberapa waktu lalu.
Ketua PMII Kota Banjar Solihin menyayangkan momen perkenalan keluarga Pj Walikota sampai menyebutkan anaknya sebagai Caleg yang akan berkontestasi pada pemilu tahun 2024.
Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Pj Walikota Banjar dalam momen perkenalan saat sertijab sebagai sesuatu yang kurang tepat. Bahkan kurang elok.
Baca Juga: Pj Walikota Banjar Kenalkan Anaknya Jadi Caleg, Begini Tanggapan Bawaslu
Apalagi sampai menyebutkan anaknya tersebut berstatus Caleg DPRD Provinsi dari salah satu partai politik peserta pemilu.
“Bagi kami apa yang disampaikan pada momentum acara kemarin sebetulnya kurang tepat, tidak elok. Apalagi sampai menyebutkan anaknya itu nyaleg dari salah!satu peserta pemilu,” kata Solihin kepada harapanrakyat.com, Kamis (7/12/2023).
“Walaupun memang beliau itu tidak menyebutkan perihal meminta doa dan dukungan secara langsung dan gamblang. Akan tetapi hal itu bisa menuai pro-kontra,” ujarnya menambahkan.
Menurut Solihin, seharusnya Pj Walikota bisa memberikan contoh yang baik, memahami kode etik dan bisa menjaga netralitas dirinya sebagai aparatur sipil negara atau ASN.
Oleh karena itu, sebagai Mahasiswa yang ikut berperan aktif mengawal jalannya proses demokrasi, pihaknya mengingatkan Pj Walikota Banjar bersikap netral. Tujuannya agar pemilu 2024 mendatang berjalan kondusif.
“Kami mengingatkan kepada Pj Walikota Banjar Ibu Ida Wahida Hidayati menjaga ucapannya dan netralitasnya sebagai ASN. Apalagi sekarang ini sudah memasuki tahapan pemilu 2024,” ujarnya.
Diketahui, saat sambutan momen serah terima jabatan (sertijab) pada Selasa (6/12/2023) Pj Wali Kota Banjar Ida Wahida Hidayati sempat mengenalkan salah satu anaknya yaitu Ratu Ilma Rahma.
Saat mengenalkan anaknya itu ia pun sempat menyebutkan bahwa anaknya tengah maju menjadi caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dari PDIP.
Saat ini Bawaslu Kota Banjar tengah melakukan kajian untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran netralitas ASN dalam hal tersebut. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
