MEDIAJABAR.COM, BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin menghadiri giat Musrenbang RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2023, yang berlangsung di Serbaguna 1 Kabupaten Bogor, Jumat (18/3/22). Itu dilakukan untuk mematangkan tahapan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan seluruh proses perencanaan telah ditetapkan melalui SIPD, yang akan diimplementasikan dalam 35 program di 18 perangkat daerah.
Bupati Bogor Ade Yasin menyampaikan bahwa berdasarkan tema pembangunan tahun 2023 adalah membangun masa depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam rangka mewujudkan Kabupaten termaju, nyaman dan berkeadaban.
Secara umum, arah kebijakan daerah untuk tahun 2023 akan diprioritaskan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan memenuhi pencapaian target Pancakarsa, menangani pandemi Covid-19 dan permasalahan kesehatan lainnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, termasuk menangani kemiskinan dan pengangguran, mempersiapkan pilkada serentak, dan menata penyederhanaan birokrasi.
Lanjut Ade Yasin, arah kebijakan dimaksud dirumuskan dalam lima prioritas pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik, meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang berkeadaban.
“Untuk mencapai target kinerja kemampuan keuangan Pemkab Bogor diproyeksi sebesar 6,97 triliun rupiah dengan kontribusi pendapatan asli daerah diperkirakan sebesar 3,36 trilyun rupiah atau 48,21% dari target pendapatan daerah. Dari keseluruhan pendapatan tersebut, alokasi utama adalah untuk memenuhi porsi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Musrenbang RKPD tahun 2023 ini juga mengakomodir aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan saat Musrenbang Kecamatan. Usulan yang memenuhi syarat akan diimplementasikan dalam 35 program di 18 perangkat daerah,” ujarnya.
Kemudian, Ade Yasin menerangkan bahwa pada masa akhir periode RPJMD, Pemkab Bogor akan melaksanakan kurang lebih 161 program yang tersebar di 72 perangkat daerah. Berdasarkan hasil sementara Rancangan RKPD, alokasi anggaran terbesar untuk mendanai urusan wajib pelayanan dasar, kurang lebih 70,95% dari total kemampuan keuangan daerah, sedangkan alokasi terkecil adalah untuk unsur pemerintahan umum, kurang lebih 0,04%.
Ade Yasin menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan telah ditetapkan melalui SIPD. Oleh karena itu, usulan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan, tidak akan diproses lebih lanjut. Perlu diketahui bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi sementara terdapat 1.739 usulan pokok-pokok pikiran DPRD dalam SIPD. Adapun dari jalur hibah dan Bansos tercatat sebanyak 4.945 usulan dan saat ini seluruhnya masih dalam proses verifikasi sesuai tahapan yang ditentukan SIPD.
“Secara geografis, Kabupaten Bogor berbatasan dengan 11 Kabupaten/Kota, 1 Provinsi serta berdekatan dengan DKI Jakarta. Saya harap kita dapat lebih sinergi dengan Kabupaten/Kota tetangga dalam membangun perbatasan dan menyelesaikan permasalahan lintas wilayah. Saya juga meminta dukungan dari pemerintah pusat, pemprov, instansi vertikal, lembaga/organisasi, dunia usaha, perguruan tinggi, dan seluruh elemen masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Bogor,” tandasnya.
