harapanrakyat.com,- Baliho bergambar Anies-AHY yang terpasang di semua titik wilayah Ciamis, Jawa Barat, diturunkan oleh kader Partai Demokrat pada Kamis (31/08/23) malam.
Hal ini sebagai bentuk kekecewaan Partai Demokrat atas pengkhianatan bakal capres Anies Baswedan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Karena Anies menggandeng Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dari PKB sebagai bakal cawapres untuk Pemilu 2024 mendatang.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat DPC Ciamis Agus Firman Hura mengatakan, aksi menurunkan kembali baliho Anies Baswedan karena adanya keputusan sepihak, yang mana pasangan Anies dan Cak Imin sebagai bakal capres dan bakal cawapres pada Pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang.
“Kita hari ini akan menurunkan ratusan spanduk dan baliho bergambar Anies-AHY di Kabupaten Ciamis. Karena ini adalah bentuk kekecewaan kita terhadap Anies Baswedan,” tandasnya.
Baca Juga: Ketua Bappilu Partai Demokrat Murka, Sebut Anies Baswedan Pengecut
Agus juga menjelaskan, ribuan spanduk dan baliho bergambar Anies-AHY yang tersebar di sejumlah titik sentral wilayah Ciamis, mulai dari perkotaan hingga pelosok telah terpasang sesuai instruksi dari DPP Partai Demokrat.
Bahkan, kata Agus, ada sekitar 2 ribu lagi baliho Anies-AHY yang sudah didesign yang rencananya akan dipasang minggu depan. Namun, pada Kamis malam tadi semuanya dibatalkan.
“Kita mendapat instruksi dari DPP Pusat Partai Demokrat untuk melakukan aksi ini. Kita sekarang melakukan pembongkaran billboard bergambar Anies-AHY di Jalan Jenderal Sudirman. PAC Partai Demokrat di setiap kecamatan juga serentak melakukan pembongkaran baliho bergambar Anies dan AHY,” terang Agus.
Menurutnya, sikap Anies ini akan menjadi perhatian publik. Karena belum apa-apa sudah mengkhianati Partai Demokrat yang pertama menggagas koalisi Perubahan dan Perbaikan. Bagaimana nanti kepada rakyat Indonesia, jangan sampai rakyat juga dikhianati.
“Untuk langkah DPC Partai Demokrat Ciamis ke depan terkait capres atau cawapres, kami menunggu instruksi dari DPP,” pungkasnya. (Fahmi/R3/HR-Online/Editor: Eva)
