harapanrakyat.com,- Pulau Rempang di Kepulauan Riau, telah menjadi pusat perhatian nasional karena konflik terkait pengosongan lahan yang terjadi di sana.
Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, mengungkapkan bahwa akar masalah konflik ini adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak berwenang dan warga setempat.
Menurut Jokowi, konflik yang melibatkan aparat keamanan dan warga Pulau Rempang seharusnya dapat dihindari. Jika saja, warga diberikan kesempatan untuk berbicara dan solusi terhadap rencana pengembangan proyek Rempang Eco City. Proyek yang dikembangkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam juga bisa disampaikan secara baik.
“Kami telah memberikan peluang kepada warga setempat untuk mendapatkan lahan seluas 500 meter persegi beserta bangunan tipe 45. Namun, komunikasi yang buruk telah menghambat pemahaman, dan inilah yang menjadi akar masalah,” ungkap Presiden Jokowi Selasa (12/9/2023) kepada media saat di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten.
Baca juga: Soal Konflik di Pulau Rempang, UAS Angkat Bicara
Untuk menangani konflik ini, Presiden Jokowi telah menugaskan Bahlil Lahadalia Menteri Investasi, agar memberikan penjelasan langsung kepada warga Pulau Rempang terkait pelaksanaan proyek investasi itu.
Pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang Masuk Program Strategis Nasional 2023
Adapun perihal pembangunan Rempang Eco City merupakan proyek nasional, yang masuk dalam Program Strategis Nasional di tahun 2023. Pembangunannya pun telah diatur oleh Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan tanggal 28 Agustus.
Proyek ini dirancang sebagai kawasan industri, perdagangan, dan wisata terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah tersebut dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia.
Proyek ini akan dijalankan oleh PT MEG atau Makmur Elok Graha. Adapun target investasi mencapai Rp381 triliun hingga tahun 2080. PT MEG merupakan mitra dari BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam menggarap proyek ini. Mereka akan membantu pemerintah dalam menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk pengembangan ekonomi di Pulau Rempang.
Untuk mendukung proyek Rempang Eco City, PT MEG diberikan lahan kurang lebih 17.000 hektar, mencakup seluruh Pulau Rempang dan Subang Mas. Selain itu, proyek ini diharapkan akan menciptakan sekitar 306.000 lapangan kerja hingga tahun 2080.
Namun, rencana pembangunan proyek ini telah memicu protes dari warga Pulau Rempang. Pada Kamis, 7 September 2023, warga setempat melakukan aksi protes dengan menghadang aparat gabungan yang akan melakukan pemetaan dan pengukuran lahan.
Konflik ini berujung pada kekerasan dan menyebabkan beberapa warga terluka, bahkan menimbulkan trauma pada anak-anak setempat. Warga menolak proyek ini karena akan mengharuskan sekitar 7.500 penduduk setempat untuk direlokasi. Juga mengancam eksistensi 16 kampung adat Melayu yang telah ada di Pulau Rempang sejak tahun 1834.
Ketegangan di Pulau Rempang terus berlanjut. Sementara pemerintah berusaha menemukan solusi yang adil dan transparan untuk semua pihak yang terlibat dalam konflik ini. (R8/HR Online/Editor Jujang)
