suarasubang.com – Iklim investasi di sektor manufaktur tengah terancam. Tindakan premanisme yang merajalela, mulai dari ancaman hingga pemerasan oleh organisasi masyarakat (ormas), dinilai berpotensi membuat investor angkat kaki dari Indonesia.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun menyatakan keprihatinannya. Ia menegaskan bahwa praktik premanisme tidak bisa ditoleransi karena dapat merusak upaya menciptakan iklim investasi yang sehat.
“Premanisme memang nggak boleh terjadi. Pemerintah sudah punya komitmen untuk memberantas premanisme yang terjadi di lapangan,†ujar Agus dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (3/4/2025).
Salah satu contoh nyata adalah kasus pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat. Proyek strategis ini sempat terganggu oleh aksi ormas, yang menuai sorotan tajam publik.
Agus menilai kasus di Subang memiliki dampak besar terhadap persepsi investor. Menurutnya, pemberitaan mengenai aksi preman justru lebih dominan dibandingkan langkah konkret dari pemerintah.
“Berita tentang Subang itu sangat gencar, tapi dari pemerintah masih sebatas ‘akan, akan, akan’. Saya rasa, penindakan preman itu harus dipublikasikan,†tegasnya.
Ia mendorong agar pemerintah, termasuk aparat penegak hukum, benar-benar hadir dan mengambil langkah tegas. Jika tidak, publik bisa mengira pemerintah membiarkan hal ini terjadi.
Agus berjanji akan menyampaikan langsung kepada Kapolri agar pemerintah menunjukkan sinyal tegas menjaga stabilitas iklim investasi. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap aksi pungli dan premanisme.
“Pemerintah harus terlihat dan benar-benar hadir dengan intervensi nyata,†tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno juga menyinggung kasus ini. Melalui akun Instagram-nya, ia mengungkap adanya gangguan dari ormas terhadap proyek BYD di Subang.
Menurut Eddy, pemerintah perlu bertindak cepat dan tegas dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ia mengingatkan bahwa situasi ini bisa membuat investor asing enggan menanamkan modalnya.
Padahal, kehadiran pabrik baru seperti BYD diyakini mampu menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Pemerintah pun diingatkan agar tidak lengah dan segera merespons keresahan yang muncul.
