harapanrakyat.com,- Kinerja anggota DPRD Kota Tasikmalaya mendapatkan sorotan dari aktivis PMII. Mereka menilai wakil rakyat tersebut sudah sibuk dengan urusan partai, yakni kampanye menjelang Pemilu 2024.
Ketua PMII Kota Tasikmalaya Muhammad Satriana Ilham mengatakan, sudah semestinya DPRD tetap bekerja dan fokus mengevaluasi eksekutif. Apalagi fungsi DPRD salah satunya adalah melakukan kontrol.
“Kita lihat banyak dinas yang bekerja tidak maksimal di akhir tahun ini, bahkan cenderung ugal-ugalan. Harusnya DPRD bekerja mengevaluasi itu,” tegasnya, Minggu (31/12/23).
Selain itu, pihaknya juga mendesak agar DPRD melaporkan kepada masyarakat terkait kinerja mereka selama ini, baik progres maupun capaian kinerjanya.
Seperti halnya Perda, kata Ilham, sudah berapa yang selesai dan bagaimana pengawasannya selama ini.
“Bahkan kita mendapat isu yang kurang enak soal mereka, seperti jarang hadir rapat dan sekarang kantor sepi. Hal itu tidak lain karena mereka sibuk sebagai petugas partai untuk kampanye. Jadi tidak mewakili rakyat lagi,” cetusnya.
PMII Beri Nilai Buruk Kinerja DPRD Kota Tasikmalaya
Karena itu, pihaknya menginginkan DPRD bisa lebih tegas lagi dalam menjalankan tupoksinya. Adapun di akhir tahun ini, PMII menilai kinerja mereka sangat buruk.
“Selama 5 tahun, kami mengamati kinerja mereka. Secara legislasi, belum ada kebijakan yang benar-benar pro rakyat, hanya sandiwara saja sebagai wakil rakyat,” imbuhnya.
Selain soal legislasi, lanjut Ilham, juga soal banyaknya pembangunan yang mangkrak. Hal itu tidak lain karena lemahnya pengawasan DPRD.
“Ini tentu saja berbeda saat membahas Perda yang semangatnya karena ada biaya pansus dan SPPD,” ujarnya.
Baca juga: Kepung Acara Halal Bihalal Bupati dan Pj Walikota Tasikmalaya, Ini Tuntutan PMII
Dari beberapa sorotan tersebut, PMII menilai anggota DPRD dan pimpinan saat ini tidak layak untuk melanjutkan lagi. Selain itu, pihaknya juga meminta Parpol untuk mengevaluasi mereka lagi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim membantah tudingan PMII. Sebab, selama ini pihaknya dalam membentuk Perda, pembahasan APBD maupun pengawasan selalu disampaikan ke publik.
“Dalam pembentukan Perda di sana kan ada Pansus yang mana selalu mengagendakan public hearing. Jadi, setiap keputusan itu kita mengundang berbagai elemen masyarakat dan menyampaikannya secara bertahap,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga mengklaim telah melakukan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.
Meski saat ini 45 anggota DPRD maju lagi dalam Pemilu 2024, namun sama sekali tidak mengganggu kinerjanya. (Apip/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)
