Beranda Berita Nasional Perkuat Sistem Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan, Kemenkumham Jabar Gandeng BPK

Perkuat Sistem Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan, Kemenkumham Jabar Gandeng BPK

Kemenkumham.jpg

harapanrakyat.com,- Untuk memperkuat sistem akuntabilitas tata kelola pemerintahan, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, R Andika Dwi Prasetya, melakukan audiensi krusial dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Jawa Barat.

Audiensi tersebut bertempat di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Jalan Moch Toha Bandung, Senin (4/12/2023).

Kedatangan Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar R Andika Dwi Prasetya, langsung diterima Sudarminto Eko Putra sebagai Kepala Perwakilan BPK Prov Jabar.

BACA JUGA:  Shin Tae-Yong memanggil sebanyak 26 pemain, ini daftarnya

Hadil pula sejumlah pejabat kunci dalam audiensi krusial sebagai upaya memperkuat sistem akuntabilitas tata kelola pemerintahan wilayah Jawa Barat ini.

Dalam pertemuan itu, Andika Dwi Prasetya mengatakan, pihaknya meyakini bahwa, landasan utama untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas adalah memperkuat akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

“Kemenkumham Jawa Barat siap berkolaborasi dengan BPK guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan lebih transparan,” kata Andika.

BACA JUGA:  Cara Nonton Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia Kualifikasi Piala Dunia 2026

Sementara itu, Sudarminto Eko Putra mengaku pihaknya menyambut positif apa yang menjadi langkah Kemenkumham Jawa Barat. Hal itu sejalan dengan misi BPK, yakni meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

“Tentunya kerjasama ini dapat memberikan kontribusi besar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting sebagai upaya bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan di Jawa Barat yang akuntabel.

BACA JUGA:  30 Petugas Pertanian Jabar Asah Keterampilan Smart Farming di Bapeltan Cianjur

Sudarminto berharap, dengan adanya kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi lembaga pemerintah lainnya. Dalam hal ini mengembangkan praktik terbaik yang transparansi dan akuntabilitas. (Eva/R3/HR-Online/Editor: Eva)